DEPROV – Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato pada Kamis (15/01/2026). Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan koordinasi sekaligus evaluasi terhadap capaian Universal Health Coverage (UHC) antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pertemuan berlangsung di ruang rapat Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato dan diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, dr. Yeni. Dalam kesempatan itu, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis di sektor kesehatan daerah yang menjadi perhatian serius, mulai dari capaian UHC, pencegahan stunting, hingga penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Manaf Abidin Hamzah, S.Ag., M.Pd., menegaskan bahwa permasalahan malaria di Pohuwato kini menjadi perhatian utama lantaran telah menyebar di hampir seluruh kecamatan. Menurut Manaf, masifnya penyebaran malaria tidak bisa dilepaskan dari aktivitas pertambangan yang menyisakan banyak genangan air sebagai tempat berkembang biak nyamuk.

“Sudah hampir seluruh kecamatan di Pohuwato terpapar malaria. Wilayah ini merupakan daerah tambang, dan dampak dari aktivitas pertambangan berimbas langsung pada kesehatan masyarakat. Ini perlu perhatian serius baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi,” ujar Manaf.

Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang telah turun langsung menangani KLB malaria di Pohuwato. Namun, Manaf menilai upaya tersebut tidak akan efektif jika tidak disinergikan dengan sektor lain.

“Memang Kementerian Kesehatan sudah turun, tetapi belum maksimal. Banyak kubangan bekas tambang yang menjadi sumber penularan malaria. Kalau hanya ditangani oleh sektor kesehatan tanpa koordinasi lintas dinas, persoalan ini akan sulit diselesaikan secara menyeluruh,” tegasnya.

Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan perangkat daerah terkait. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan, menekan angka stunting, serta menuntaskan kasus KLB malaria secara berkelanjutan di Kabupaten Pohuwato.

DEPROV – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke kantor Inspektorat Kabupaten Gorontalo, Rabu (14/1/2025). Kunjungan ini bertujuan meninjau progres tindak lanjut atas rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Sawit yang sebelumnya telah diserahkan kepada pemerintah daerah.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengapresiasi langkah Inspektorat Kabupaten Gorontalo yang telah menunjukkan kemajuan dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut, meskipun pelaksanaannya masih dilakukan secara bertahap.

“Mereka sudah menunjukkan progres dan mulai menindaklanjuti rekomendasi secara perlahan. Namun, perhatian utama kami saat ini adalah belum adanya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten,” ujar Umar Karim.

Menurutnya, secara prosedural, setiap rekomendasi yang dikeluarkan DPRD berasal dari Pemerintah Provinsi melalui Gubernur. Karena itu, Gubernur diharapkan segera mengambil peran aktif dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi agar pelaksanaannya berjalan efektif di tingkat kabupaten.

“Rekomendasi DPRD itu secara prosedur berasal dari Pemerintah Provinsi melalui Gubernur. Jadi ketika rekomendasi sudah diserahkan, seharusnya Gubernur melakukan koordinasi dengan daerah. Sayangnya, hingga saat ini belum ada koordinasi sama sekali dari Pemerintah Provinsi Gorontalo,” tegasnya.

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo memastikan akan terus meminta penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi mengenai belum adanya tindak lanjut koordinasi tersebut. Langkah ini, ujar Umar, penting untuk memastikan seluruh rekomendasi Pansus Sawit benar-benar dijalankan sesuai tujuan awal dan tidak berhenti hanya pada tataran administrasi.

“Komisi I akan terus mendorong agar rekomendasi Pansus Sawit dijalankan sebagaimana mestinya, tanpa terkendala lemahnya koordinasi antar pemerintahan,” pungkas Umar.

DEPROV – Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango, Rabu (14/01/2026). Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango dan diterima oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Reinhard Edi Uruilal, S.Sos. Dalam suasana penuh keakraban, kedua pihak membahas berbagai langkah strategis untuk meningkatkan akurasi dan keseragaman data sosial di tingkat daerah.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Iqbal Al Idrus, menegaskan pentingnya sinkronisasi DTSEN dalam memastikan penyaluran program bantuan sosial tepat sasaran, baik yang bersumber dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

“Kami menerima banyak masukan berharga dari Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango terkait pengelolaan DTSEN. Ke depan, kami akan menjadwalkan pertemuan antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Gorontalo bersama Dinas Sosial Provinsi untuk melakukan sinkronisasi data secara menyeluruh,” ujar Iqbal.

Ia menambahkan, pertemuan juga membahas sejumlah persoalan teknis seperti penerbitan Surat Keputusan (SK) operator data serta validasi kepesertaan BPJS. Menurutnya, aspek-aspek tersebut sangat krusial agar integrasi data sosial ekonomi berjalan optimal dan dapat menjadi dasar kebijakan berbasis data yang akurat.

“Insya Allah, minggu depan kami akan segera menghubungi seluruh Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti dan membahas langkah-langkah teknis bersama Dinas Sosial Provinsi,” pungkasnya.

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan komitmen kuat untuk terus mengawal proses sinkronisasi DTSEN. Upaya ini menjadi bagian penting dalam memperkuat basis data kesejahteraan sosial yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan sosial di Provinsi Gorontalo.