News
Tak Disangka, KPK Bongkar Tambang Ilegal Dekat Mandalika Yang Dikuasai Pekerja Asing
Published
3 weeks agoon
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap keberadaan tambang emas ilegal hanya satu jam dari Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tambang tersebut mengejutkan karena mampu memproduksi hingga tiga kilogram emas per hari dan mempekerjakan orang-orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia.
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V, Dian Patria, mengaku terkejut setelah melihat sendiri kondisi lapangan.
“Saya juga baru tahu. Saya tidak pernah menyangka di Pulau Lombok, satu jam dari Mandalika, ada tambang emas besar. Ini benar-benar baru bagi saya,” ujar Dian saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025).
Menurut Dian, KPK awalnya mendapatkan laporan tentang tambang tersebut sejak Agustus 2024, termasuk pembakaran basecamp tambang yang dihuni para pekerja diduga warga negara asing asal China. Kunjungan pada awal Oktober 2025 mengonfirmasi bahwa tambang di wilayah Sekotong, Lombok Barat, ini beroperasi secara ilegal dan menghasilkan emas berkadar tinggi.
“Ketika saya bertemu beberapa orang di sana, saya penasaran mengapa mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi, saya tidak jelas siapa yang dimaksud dengan ‘rakyat’ dalam konteks ini,” ungkapnya.
Tambang ini disebut berupaya diklaim sebagai pertambangan rakyat, namun faktanya menunjukkan praktik tak berizin dengan pola operasi industri berskala besar. KPK juga menduga ada upaya sistematis untuk menutupi aktivitas tambang ini.
“Kami mendorong pihak yang berwenang untuk menegakkan hukum. Jika mereka tidak melakukannya, bisa jadi mereka juga terlibat dalam masalah tersebut, mungkin dengan sengaja,” tegas Dian Patria.
KPK menekankan, walau belum ditemukan indikasi langsung korupsi, pelanggaran hukum lingkungan dan kehutanan sangat jelas terlihat. Koordinasi segera dilakukan dengan instansi terkait untuk penegakan hukum dan pencegahan korupsi di sektor pertambangan.
“Kami tidak hanya bicara langsung apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak. Bisa jadi ada tindak pidana sektoral, apakah kehutanan, lingkungan, pajak, kami dorong yang punya kewenangan, tegakkan aturan,” kata Dian.
Dilansir dari CNBC Indonesia, tambang tersebut berlokasi di Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat, dengan tingkat produksi sekitar 3 kilogram emas setiap hari. Total, Indonesia kini memiliki lebih dari 1.500 titik pertambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di berbagai provinsi.
Pemerintah Provinsi NTB menyebut tambang di Sekotong itu memang telah menjadi sorotan karena aktivitasnya yang tak berizin, namun menegaskan lokasinya cukup jauh dari kawasan wisata Mandalika. Meski begitu, temuan ini menyoroti lemahnya pengawasan tambang ilegal yang dapat merusak lingkungan dan menimbulkan potensi tindak pidana lintas sektor.
You may like
-
Panasnya Konflik Sawit! DPRD Provinsi Gorontalo dan KPK Turun Tangan
-
Kabar Gembira untuk Pengguna Jalan, Pohuwato Miliki UPPKB Sendiri
-
Bukan Sekali, Jaringan Mafia Batu Hitam di Gorontalo Kembali Berulah
-
Kajari Disambut Adat Mopotilolo, Bukti Sinergi Pemerintah dan Penegak Hukum
-
Longsor Telan Dua Nyawa di Tambang Emas Ilegal Pohuwato
-
Petaka Lingkungan Mengintai Akibat Tambang Ilegal di Pohuwato
Gorontalo
Sepi Jadi Sasaran, Dua Laptop Mahasiswa Raib Digondol Pencuri
Published
3 hours agoon
13/11/2025
Daerah
Heboh! Camilan Khas Gorontalo Jadi Buah Bibir Usai Disantap Wali Kota
Published
14 hours agoon
12/11/2025
Kota Gorontalo – Sebuah foto dalam kegiatan resmi yang beredar di media sosial sejak kemarin menarik perhatian warganet. Dalam foto tersebut, tampak Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menikmati camilan saat menghadiri kegiatan Peran Saka Nasional di Bongohulawa, Kabupaten Gorontalo. Banyak pengguna internet penasaran dengan camilan yang dinikmatinya tersebut.
Setelah ditelusuri, camilan itu adalah Keripik Pisang Keju Susu produksi UMKM lokal Putra Kusuma yang beralamat di Gorontalo. Produk ini telah beredar luas dan mudah ditemui di sejumlah toko maupun minimarket di wilayah setempat.
Keripik Pisang Keju Susu Putra Kusuma terbuat dari bahan pisang tanduk pilihan yang diolah dengan campuran keju dan susu, menghasilkan rasa manis gurih yang khas serta tekstur renyah. Pada kemasannya juga tercantum nomor PIRT sebagai bukti bahwa produk ini telah terdaftar secara resmi dan memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku.
UMKM Putra Kusuma merupakan salah satu pelaku usaha lokal yang terus berkembang melalui dukungan pemasaran berbasis komunitas dan etalase retail modern. Viral-nya foto Wali Kota tersebut dinilai banyak pihak sebagai momentum positif untuk memperluas perhatian publik terhadap produk kuliner lokal.
“Bagi pelaku UMKM, momentum seperti ini menjadi peluang besar untuk naik kelas. Produk lokal Gorontalo sebenarnya berkualitas tinggi, hanya saja membutuhkan lebih banyak ruang promosi agar dikenal luas,” ujar salah satu pemerhati UMKM Gorontalo saat dimintai tanggapan.
Selama masa kepemimpinannya, Wali Kota Adhan Dambea dikenal aktif mendorong peningkatan sertifikasi halal, legalitas usaha, akses permodalan koperasi, serta promosi produk UMKM dalam berbagai event resmi. Mengonsumsi produk lokal di kegiatan nasional menjadi bentuk nyata dukungan terhadap gerakan cinta produk Indonesia.
Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kuliner khas daerah, UMKM diharapkan terus menjaga kualitas sekaligus memperluas ketersediaan produknya. Di sisi lain, dukungan masyarakat melalui promosi serta pembelian produk lokal akan turut memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Gorontalo
Setelah Penahanan Mustafa Yasin, PKS Ambil Langkah Tegas
Published
1 day agoon
11/11/2025
Gorontalo – DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Gorontalo menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan terkait penahanan salah satu Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PKS, Mustafa Yasin.
Ketua DPW PKS Provinsi Gorontalo, Adnan Entengo, menegaskan bahwa partainya telah memproses kasus ini secara internal sebelum adanya tindakan penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Proses etik terhadap yang bersangkutan telah berjalan sejak kasus ini mencuat ke publik.
“Pada tanggal 9 November 2025, Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP) mulai menyidangkan kasus ini dengan agenda pembacaan tuntutan serta tanggapan dari berbagai pihak terkait,” jelas Adnan.
Saat ini, Dewan Syariah Wilayah (DSW) bersama Komisi Etik DPW PKS berada di Jakarta untuk melakukan konsultasi langsung dengan DPP PKS. Konsultasi ini dilakukan agar setiap langkah partai tetap sesuai dengan prosedur organisasi dan prinsip keadilan internal. Adnan menegaskan, Majelis Hakim Partai bekerja secara independen, objektif, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
“Kami mengimbau seluruh pihak untuk menunggu hasil resmi dari Majelis Penegak Disiplin Partai. Proses ini akan dijalankan secara profesional dan transparan,” ujarnya.
PKS, lanjut Adnan, sejak awal selalu menekankan pentingnya amanah bagi seluruh kader dan pejabat publik. Partai konsisten mengingatkan setiap anggota untuk berhati-hati dalam bertindak serta menjaga marwah partai. Sebelum dilantik, semua anggota legislatif PKS diwajibkan menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen moral untuk menjauhi penyalahgunaan jabatan dan menjaga kepercayaan publik.
“PKS menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum, sambil memastikan hak-hak hukum yang bersangkutan tetap dihormati,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh kader agar terus memperkuat integritas, disiplin, dan tanggung jawab moral kepada masyarakat.
“PKS akan terus berkomitmen menghadirkan politik yang bersih, beretika, serta berpihak kepada rakyat Gorontalo. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas peristiwa ini,” tutup Adnan.
Menuju 2026, Pohuwato Siap Realisasikan Tiga Proyek APBN Bernilai Strategis
Sepi Jadi Sasaran, Dua Laptop Mahasiswa Raib Digondol Pencuri
Heboh! Camilan Khas Gorontalo Jadi Buah Bibir Usai Disantap Wali Kota
Yang Menyatukan Warga Ternyata Bukan Kafe Mewah, Tapi Kursi Lipat
Wajah Baru Pemerintahan Pohuwato, Bupati Saipul Lantik 22 Pejabat
Warga Kota Gorontalo ini Tawarkan Konsep Dual-Fungsi Pasar Sentral: Solusi untuk Ekonomi dan Kreativitas Gorontalo
Menakar Fungsi Kontrol di DPRD Kota Gorontalo
Fakta Mengejutkan dari Mantan Menteri Jokowi : Freeport Dilindungi Pasal Tersembunyi
Prestasi Luar Biasa! Kota Gorontalo Raih 6 Medali Emas dan Perak di Germas SAPA 2025
Utang Kereta Cepat Whoosh Setara Bangun 5 Menara Burj Khalifa, Siapa yang Bertanggung Jawab?
PKK GELAR JAMBORE PKK TINGKAT KABUPATEN GORUT
Kota Gorontalo Peringkat kedua Internet Paling Ngebutt se-Indonesia
PIMPIN RAPAT PENYERAPAN PROGRAM, BUPATI PUAS HASIL EVALUASI
PEMKAB GORUT BERIKAN BANTUAN RP. 1 JUTA/ORANG UNTUK JAMAAH CALON HAJI
Dua Kepala Desa Di copot Bupati
Terpopuler
-
Gorontalo2 months agoDiusir Pemprov Saat Rakor, Kwarda Pramuka: “Kami yang Inisiasi Rapat, Kok Kami yang Tidak Dikasih Masuk?”
-
News1 month agoMenggugat Kaum Terpelajar di Tengah Demokrasi yang Dikuasai Kapital
-
Gorontalo2 months agoDugaan Pungli di SPBU Popayato, Kasmat Toliango Menantang Pihak Direktur untuk Lapor Polisi
-
Advertorial3 months agoProf. Eduart Wolok Tegaskan UNG Siap di Garis Depan Lawan Kemiskinan Ekstrem
-
Advertorial2 months agoSkorsing dan Sanksi Berat untuk MAPALA UNG: Temuan Kasus Meninggalnya Mahasiswa
-
Gorontalo2 months agoTerendus Batu Hitam Ilegal Menuju Pelabuhan Pantoloan Palu, Otoritas Pelabuhan & APH Diminta Bertindak
-
Gorontalo3 weeks agoWarga Kota Gorontalo ini Tawarkan Konsep Dual-Fungsi Pasar Sentral: Solusi untuk Ekonomi dan Kreativitas Gorontalo
-
Gorontalo2 months agoMabuk Picu Aksi Brutal, Iptu di Pohuwato Bacok Bripka Hingga Luka Parah
