News
Telak! Hakim MK Skakmat Operator Seluler Soal Kuota Hangus: Di Mana Keadilanya?
Published
7 months agoon
JAKARTA – Ketegangan mewarnai Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (16/4/2026). Sidang perkara Nomor 33/PUU-XXIV/2026 dan 273/PUU-XXIII/2025 yang menguji kebijakan sisa kuota internet hangus menjadi arena adu argumen antara pelindung konstitusi dan raksasa telekomunikasi Indonesia (Telkomsel, Indosat, dan XL).
Gugatan ini bermula dari keresahan Didi Supandi, seorang pengemudi ojek online, dan Wahyu Triana Sari, seorang pedagang kuliner daring. Keduanya merasa dirugikan secara sepihak dan menantang Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Dalam sidang tersebut, Didi menyampaikan keresahannya secara gamblang, “Ketentuan norma Pasal 71 angka 2 Cipta Kerja telah memberikan cek kosong kepada operator untuk menetapkan skema “kuota hangus” tanpa adanya kewajiban akumulasi (rollover) kepada konsumen,”
Hakim MK Menyoroti Absennya Asas Keadilan
Hakim MK, M Guntur Hamzah, membedah perkara ini dari kacamata kepastian hukum dan perlindungan hak milik pribadi yang dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Guntur menilai ada paradoks dalam skema layanan telekomunikasi yang berlaku saat ini, di mana sebuah layanan jasa bisa lenyap sebelum masa gunanya habis.
“Bagaimana nih kaitannya dengan tadi ya, data pulsa 1 gigabyte dia dianggaplah itu jasa, tapi kok belum habis sudah hilang? Di mana nih kepastian hukum yang adilnya nih,” cecar Guntur di hadapan perwakilan operator.
Ia menegaskan bahwa akses internet kini telah menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat modern yang tidak bisa diabaikan. “Jadi persoalan fairness-nya (keadilan) inilah yang menurut hemat saya perlu didalami,” tambahnya. Lebih lanjut Guntur mengingatkan, “Jadi luar biasa ini kebutuhan masyarakat terkait itu dan perlu dilayani, perlu diberikan saluran-saluran yang sesuai dengan koridor konstitusi kita,”
Senada dengan koleganya, Hakim MK Saldi Isra menekankan kerugian nyata yang diderita pelanggan kelas menengah ke bawah. Meskipun operator mengklaim tidak mendapat keuntungan finansial langsung dari kuota yang menguap tersebut, kerugian tetap mutlak berada di pihak konsumen.
Saldi menganalogikan masalah ini dengan hitungan matematis sederhana: pelanggan membeli pulsa Rp100.000, baru terpakai Rp40.000, lalu sisa Rp60.000 hangus ditelan masa aktif.
“Nah, mereka (pengemudi ojol) berhitung Rp 60.000 itu banyak loh,” tegas Saldi. “Saya bisa menerima asumsi itu, penjelasan itu (dari operator telekomunikasi), tapi kan ada rugi kerugian dari pelanggan,”
Oleh karenanya, Saldi mendesak para operator untuk memutar otak mencari jalan tengah. “Kira-kira para penyedia itu tidak untung memang, kalau itu benar, tapi bagaimana agar mereka (pelanggan) tidak rugi. Nah itu kan harus dicarikan jalan keluarnya,” ucapnya. “Tolong kami diberikan penjelasan berkaitan dengan ini, kira-kira inovasi apa sih yang bisa dilakukan sehingga para pengguna itu tidak terlalu banyak dirugikan,” sambung Saldi.
Menghadapi cecaran tersebut, pihak operator seluler menolak penggunaan terminologi yang dipakai publik. Adhi Putranto, Vice President Simpati Product Marketing Telkomsel, menyatakan bahwa skema tersebut bukanlah perampasan kuota.
“Yang diberikan kepada pelanggan adalah hak akses terhadap kapasitas jaringan untuk volume dan periode tertentu. Dengan demikian, istilah ‘kuota hangus’ tidak tepat,” sanggah Adhi.
Argumen serupa dilontarkan Machdi Fauzi, Vice President Head of Ecosystem Regulatory Affairs Indosat. Ia menggarisbawahi bahwa ada batas-batas kontraktual yang jelas antara perusahaan dan konsumen. “Layanan internet seluler merupakan jasa penyediaan akses terhadap jaringan telekomunikasi, bukan transaksi jual-beli barang yang menimbulkan hak milik permanen,” paparnya.
Di sisi lain, mengutip data dari penelusuran detikInet, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebelumnya telah memperingatkan dampak sistemik jika akumulasi (rollover) diwajibkan secara mutlak. Komdigi menilai pemaksaan skema rollover justru berisiko menjadi bumerang, seperti memicu kenaikan tarif layanan dasar, hilangnya varian paket murah, hingga potensi kelebihan beban jaringan.
Sementara itu, melansir CNN Indonesia, pihak pemohon telah merumuskan tiga jalan keluar alternatif kepada MK: mewajibkan sistem rollover secara proporsional, membiarkan sisa kuota terus hidup selama nomor masih berada di masa aktif, atau mengonversi kuota yang tak terpakai kembali menjadi saldo pulsa (refund).
Kini, publik menanti apakah palu hakim Mahkamah Konstitusi akan memutus tradisi panjang industri telekomunikasi ini, atau sebaliknya, mengukuhkan “hak akses berbatas waktu” sebagai norma bisnis yang sah.
You may like
-
SAH… Mahkamah Konstitusi Hapus Pensiun DPR. Kerja Cuma 5 Tahun, Pensiun 400 Ribu-3,6 Juta Perbulan Seumur Hidup
-
Putusan MK Jadi Acuan, DPRD Provinsi Gorontalo Kawal Ganti Rugi Lahan Bandara
-
MK Kabulkan Gugatan Partai Buruh, Syarat Pencalonan Pilkada Berubah: Peluang Baru untuk Partai Kecil di Pilkada 2024
-
Penuhi Kebutuhan Wilayah Tak Punya Jaringan Seluler Pemkab Teken MoU Dengan Telkomsel
Gorontalo
Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Wilayah Gorontalo Siang Ini
BMKG Gorontalo merilis peringatan dini cuaca Minggu 22 November 2026. Waspadai potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang hingga pukul 15.00 WITA.
Published
9 hours agoon
22/11/2026
Gorontalo – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Gorontalo kembali mengeluarkan pembaruan (update) peringatan dini cuaca untuk wilayah Provinsi Gorontalo pada Minggu (22/11/2026) siang. Masyarakat di sejumlah kecamatan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang mulai pukul 13.10 WITA hingga 15.00 WITA.
Berdasarkan data prakiraan cuaca resmi BMKG Gorontalo yang diperbarui pada pukul 13.00 WITA, kondisi cuaca ekstrem tersebut berpotensi mengguyur sejumlah wilayah berikut mulai pukul 13.10 WITA:
-
Kabupaten Gorontalo: Kecamatan Bilato dan sekitarnya.
-
Kabupaten Boalemo: Kecamatan Paguyaman, Wonosari, Tilamuta, Botumoita, Paguyaman Pantai, dan sekitarnya.
-
Kabupaten Bone Bolango: Kecamatan Suwawa Timur dan sekitarnya.
-
Kabupaten Pohuwato: Kecamatan Popayato, Lemito, Randangan, Patilanggio, Taluditi, Dengilo, Buntulia, Wanggarasi, Popayato Timur, dan sekitarnya.
-
Kabupaten Gorontalo Utara: Kecamatan Tolinggula dan sekitarnya.
Selain daftar wilayah awal tersebut, potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang juga diperkirakan dapat meluas ke sejumlah kecamatan lain di lima kabupaten, meliputi:
-
Kabupaten Gorontalo: Kecamatan Boliyohuto, Tolangohula, Mootilango, Asparaga, dan sekitarnya.
-
Kabupaten Boalemo: Kecamatan Dulupi, Mananggu, dan sekitarnya.
-
Kabupaten Bone Bolango: Kecamatan Suwawa, Suwawa Selatan, Suwawa Tengah, dan sekitarnya.
-
Kabupaten Pohuwato: Kecamatan Marisa, Paguat, Duhiadaa, Popayato Barat, dan sekitarnya.
-
Kabupaten Gorontalo Utara: Kecamatan Sumalata, Biau, Sumalata Timur, dan sekitarnya.
Prakirawan BMKG Gorontalo memprediksi kondisi cuaca ekstrem ini masih berpotensi terus berlangsung hingga pukul 15.00 WITA. Oleh karena itu, warga yang sedang beraktivitas di luar ruangan, para pengendara di jalan raya, maupun masyarakat yang bermukim di kawasan rawan genangan air dan pohon tumbang disarankan untuk meningkatkan kewaspadaan serta rutin memantau perkembangan informasi cuaca resmi melalui kanal komunikasi BMKG.
Gorontalo
Kabar Gembira bagi Pelajar dan Orang Tua, Pencairan PIP Jalur Aspirasi Elnino untuk 24 Ribu Siswa Gorontalo Mulai Bergulir
Published
2 days agoon
20/11/2026
Gorontalo – Proses pencairan bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur aspirasi fase kedua yang diperjuangkan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo, Elnino M. Husein Mohi, resmi mulai bergulir. Sebanyak kurang lebih 24 ribu peserta didik dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK yang tersebar di 1.080 satuan pendidikan di Provinsi Gorontalo tercatat sebagai penerima manfaat program tersebut.
Staf Khusus Elnino M. Husein Mohi, Ikram Kango, menjelaskan bahwa saat ini tim Elnino Center tengah melakukan pengawalan ketat sekaligus percepatan proses administrasi agar seluruh siswa penerima dapat segera memperoleh haknya tanpa kendala berarti di lapangan.
Adapun tahapan teknis yang tengah berjalan saat ini meliputi pendistribusian Surat Keputusan (SK) penerima, verifikasi kelengkapan berkas administrasi, hingga pendampingan proses aktivasi rekening siswa melalui bank penyalur sebelum dana bantuan dicairkan secara langsung.
“Kami berupaya memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik, mulai dari pendistribusian SK, verifikasi berkas, hingga aktivasi rekening. Harapannya, tidak ada kendala berarti sehingga bantuan ini bisa segera dimanfaatkan oleh para siswa,” ujar Ikram pada Jumat (20/11/2026).

Ia menegaskan bahwa kelancaran dan keberhasilan proses penyaluran dana PIP ini tidak terlepas dari sinergi dan kerja sama solid berbagai pemangku kepentingan, khususnya para kepala sekolah, operator sekolah, petugas bank penyalur, serta jajaran relawan Elnino Center yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo.
Dalam kesempatan tersebut, Ikram juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh elemen yang telah mengambil bagian aktif dalam mengawal distribusi bantuan pendidikan bagi masyarakat Gorontalo.
“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh kepala sekolah, operator, petugas bank, serta relawan Elnino Center yang terus bekerja dan membantu masyarakat di lapangan. InsyaAllah, kami berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh 24 ribu penerima PIP,” tambahnya.
Menurutnya, pengawalan intensif ini merupakan bagian dari komitmen nyata Elnino M. Husein Mohi dalam memperjuangkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat Gorontalo, terutama bagi para pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu dan membutuhkan dukungan biaya sekolah.
Melalui penyaluran program PIP jalur aspirasi ini, diharapkan beban ekonomi orang tua siswa dapat diringankan, kebutuhan penunjang pendidikan peserta didik lebih terpenuhi, serta angka risiko putus sekolah di Provinsi Gorontalo dapat ditekan seminimal mungkin.
Tim Elnino Center turut mengimbau kepada para orang tua siswa penerima dan pihak sekolah agar terus membangun koordinasi aktif serta memastikan seluruh persyaratan administrasi dipenuhi tepat waktu, sehingga proses pencairan bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gorontalo
Gara-Gara Status Facebook Soal Prosesi Pemakaman Mantan Kades, Lembaga Adat Bonepantai Minta Sekcam Dipindah
Published
3 days agoon
20/11/2026
BONBOL – Sidang Lembaga Adat Kecamatan Bonepantai yang digelar di Kantor Camat Bonepantai menghasilkan sejumlah keputusan dan sikap tegas. Selain merumuskan rekomendasi penolakan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Camat Rosihan Kaluku serta tuntutan pemindahan tugas Sekretaris Camat (Sekcam) ke wilayah lain, Dewan Adat juga menyoroti keras unggahan media sosial Facebook milik oknum Sekcam setempat.
Unggahan tersebut dipersoalkan lantaran mempertanyakan ketidakhadiran Dewan Adat dalam prosesi pemakaman secara adat bagi almarhum mantan Kepala Desa Toloti’o dua periode. Padahal, menurut pihak Dewan Adat, persoalan teknis maupun tata laksana adat semacam itu semestinya dibahas melalui jalur komunikasi dan koordinasi resmi, bukan justru dilempar menjadi konsumsi ruang publik.
“Sebagai Sekcam, seharusnya beliau berkoordinasi dulu dengan Dewan Adat, atau meminta persetujuan keluarga untuk dilaksanakan upacara prosesi pemakaman. Bukan malah mempertanyakan lewat media sosial,” ujar salah satu tokoh adat dalam forum sidang tersebut.
Dewan Adat menilai bahwa prosesi adat pemakaman bukanlah sekadar acara seremonial biasa. Di dalamnya terdapat pakem tata cara, kondisi psikologis keluarga yang tengah berduka, serta otoritas kelembagaan adat yang wajib dihormati. Ketika seorang pejabat struktural kecamatan justru mempertanyakan hal sensitif tersebut secara terbuka di Facebook, tindakan itu dinilai hanya memicu kegaduhan di tengah masyarakat, alih-alih menghadirkan solusi.
“Ini persoalan internal pemerintah kecamatan dan lembaga adat. Harusnya menjadi konsumsi pemerintah kecamatan, dipertanyakan langsung, duduk bersama. Bukan dipertanyakan di publik apalagi di media online Facebook,” tegasnya.
Hal yang paling disayangkan pihak Dewan Adat, lanjut tokoh tersebut, unggahan itu dipublikasikan tanpa adanya upaya komunikasi maupun tabayun terlebih dahulu dengan pemangku adat maupun pihak keluarga almarhum. Padahal, sebagai pejabat kecamatan, Sekcam seharusnya berperan sebagai jembatan komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan lembaga adat, bukan malah menjadi sumber polemik.
“Sekcam itu harusnya menjaga marwah pemerintah dan marwah adat. Kalau ada yang kurang, tanyakan langsung. Datang ke rumah adat, datang ke keluarga. Jangan bikin status yang akhirnya menyudutkan Dewan Adat,” tambahnya.
Atas rentetan persoalan etika komunikasi tersebut, Sidang Lembaga Adat Kecamatan Bonepantai sepakat akan segera menerbitkan rekomendasi resmi. Poin utama rekomendasi tersebut berisi penolakan terhadap penunjukan Plt Camat Rosihan Kaluku sekaligus mendesak agar oknum Sekcam segera dipindahtugaskan ke daerah lain di luar wilayah Kecamatan Bonepantai.
Dewan Adat menegaskan bahwa sikap keras ini diambil murni demi menjaga marwah kelembagaan, bukan didasari sentimen pribadi terhadap individu tertentu. Langkah ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga adab, etika pemerintahan, serta kehormatan tatanan adat di Bumi Bonepantai.
“Kami tidak membenci orangnya. Kami menjaga adat kami. Bonepantai beradab. Pejabat harus beradab,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi masih berupaya mengonfirmasi dan belum mendapatkan klarifikasi resmi dari oknum Sekcam Bonepantai terkait polemik unggahan di media sosial tersebut.
Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Wilayah Gorontalo Siang Ini
Kabar Gembira bagi Pelajar dan Orang Tua, Pencairan PIP Jalur Aspirasi Elnino untuk 24 Ribu Siswa Gorontalo Mulai Bergulir
Gara-Gara Status Facebook Soal Prosesi Pemakaman Mantan Kades, Lembaga Adat Bonepantai Minta Sekcam Dipindah
Menang Telak di Pesta Demokrasi Desa, Erik Abdullah Raup 80 Persen Suara Pemilihan BPD Desa Karya Baru
Bakal Dihadiri Lebih dari Seribu Peserta Se-Indonesia, Kapolda Gorontalo Siap Amankan BK-PON Petanque 2027 di UNG
Gara-Gara Status Facebook Soal Prosesi Pemakaman Mantan Kades, Lembaga Adat Bonepantai Minta Sekcam Dipindah
Akselerasi Pembangunan Pesisir! FKTP UNG dan DKP Gorontalo Siapkan 24 Lokasi KNMP 2027
Bukan Soal Politik Praktis, Koordinator Advokat Nusantara Indonesia Sebut Sufmi Dasco Sosok Pemersatu di Masa Transisi Kepemimpinan
Menjaga Tanggomo Agar Tak Lekang: Ikhtiar Kemenbud RI dan Elnino Mohi Menyapa Sekolah lewat program Semarak Budaya 2026
Sebelas Hari Tanpa Kejelasan! Ayah Santriwati Korban Tenggelam Pertanyakan Tanggung Jawab Ponpes Hubulo
PKK GELAR JAMBORE PKK TINGKAT KABUPATEN GORUT
Kota Gorontalo Peringkat kedua Internet Paling Ngebutt se-Indonesia
PIMPIN RAPAT PENYERAPAN PROGRAM, BUPATI PUAS HASIL EVALUASI
PEMKAB GORUT BERIKAN BANTUAN RP. 1 JUTA/ORANG UNTUK JAMAAH CALON HAJI
Dua Kepala Desa Di copot Bupati
Terpopuler
-
Gorontalo3 months agoTampil Memukau, MIN 1 Pohuwato Sabet Gelar Juara 1 Umum Hulonthalo Marching Festival 2026
-
kabupaten boalemo3 months agoPolemik Kopdes: Pj Kades Bendungan Diduga Enggan Teken Surat Hibah Lahan, Ada Apa?
-
Daerah2 months agoRespon Dampak Buruk El nino! Laskar Gerindra Gorut Langsung Gerak Cepat
-
Gorontalo3 months agoBerani! Tolak PT Celebes Bone Mineral, Camat Bonepantai Siap Pertaruhkan Jabatan
-
Daerah2 months agoMuda, Disiplin, dan Militan! Gemblengan Kaderisasi khas Hambalang Hadir di Diklat Laskar Gerindra Gorontalo
-
Ruang Literasi2 months agoMenjaga Jiwa Serambi Madinah: Bukti Nyata Perhatian Pemerintah Kota Gorontalo Terhadap Kebudayaan
-
Advertorial2 months agoSejajar Perguruan Tinggi Terbaik Nasional! S1 Kesmas dan D3 Farmasi UNG Raih Akreditasi Unggul
-
Gorontalo3 months agoLintasi Pegunungan telaga Hingga Telaga Biru: Yayasan Niswadi Ilmu Gemilang Salurkan 100 Bantuan SD di Kabupaten Gorontalo