Connect with us

Advertorial

Putusan MK Jadi Acuan, DPRD Provinsi Gorontalo Kawal Ganti Rugi Lahan Bandara

Published

on

DEPROV – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama Gubernur Gorontalo sebagai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya melibatkan pihak Bandara, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta keluarga pemilik lahan di kawasan bandara.

Rapat tersebut fokus membahas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ganti kerugian lahan milik keluarga Muniaga yang berada di area operasional bandara. Pertemuan ini bertujuan agar keluarga pemilik lahan dapat mendengarkan secara langsung penjelasan serta sikap resmi Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait penyelesaian kasus tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadly Poha, mengatakan Gubernur Gorontalo menginginkan agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan secara tuntas dan berkeadilan, tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.

“Pak Gubernur berharap permasalahan ini bisa cepat diselesaikan. Namun ada catatan penting, yakni pihak bandara diminta segera mengajukan permintaan pendapat hukum kepada Kejaksaan, agar pembayaran ganti rugi dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui mekanisme yang sah,” ujar Fadly Poha.

Ia menambahkan, hasil kajian hukum dari Kejaksaan Negeri Limboto nantinya akan menjadi dasar hukum yang kuat bagi Gubernur dalam menindaklanjuti proses pembayaran, termasuk memastikan langkah koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan berjalan sesuai prosedur.

“Berdasarkan hasil kajian Kejaksaan Negeri Limboto, itulah yang akan menjadi landasan hukum bagi Pak Gubernur untuk menindaklanjuti pembayaran ganti rugi, disertai koordinasi dengan kementerian terkait,” jelas Fadly.

Lebih lanjut, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agenda penyelesaian ganti rugi lahan tersebut agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi, sekaligus memastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Advertorial

Target Standar Nasional: FOK UNG Matangkan Kesiapan Gedung OSCE Center untuk Ujian Apoteker

Published

on

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) memperkuat komitmennya dalam meningkatkan mutu pendidikan profesi kesehatan melalui pelaksanaan visitasi Gedung Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Center, Senin (18/05/2026). Langkah ini ditujukan untuk mempersiapkan fasilitas ujian praktik Apoteker yang berstandar nasional di lingkungan Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) UNG.

Agenda visitasi tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UNG Prof. Dr. Abdul Hafidz Olii, S.Pi., M.Si., Dekan FOK UNG Dr. Hartono Hadjarati, S.Pd., M.Pd., serta tim visitor dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) yang beranggotakan Dr. apt. Lis Wahyuningsih, M.Si. dan apt. Abd. Malik, M.Sc., Ph.D.

Visitasi ini menjadi tahapan krusial untuk menguji kelayakan sarana dan prasarana Gedung OSCE Center FOK UNG sebelum resmi digunakan untuk ujian profesi. Tim ahli melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek teknis, mulai dari tata ruang, fasilitas ujian, kelengkapan perangkat, alur pergerakan peserta, hingga sistem teknologi informasi yang diwajibkan dalam standar nasional.

Wakil Rektor Bidang Akademik UNG, Prof. Dr. Abdul Hafidz Olii, menegaskan bahwa pihak rektorat mendukung penuh standardisasi Gedung OSCE Farmasi ini demi melahirkan lulusan apoteker yang kompeten dan siap kerja.

“OSCE adalah instrumen vital untuk mengukur kompetensi klinis calon apoteker, sehingga infrastrukturnya tidak boleh main-main. Kami berkomitmen untuk segera menindaklanjuti setiap catatan perbaikan dari tim APTFI agar gedung ini bisa segera mendapatkan rekomendasi dan beroperasi secara optimal,” ujar Prof. Abdul Hafidz.

Pada kesempatan yang sama, Dekan FOK UNG, Dr. Hartono Hadjarati, menyatakan kesiapan jajarannya untuk merampungkan seluruh penyempurnaan teknis yang diminta oleh tim penguji sebelum tenggat waktu yang ditentukan.

“Tim visitor sudah memberikan beberapa catatan koreksi. Seluruh masukan tersebut akan kami bereskan secara instan sebelum tanggal 2 Juni 2026 agar rekomendasi kelayakan dari pusat segera terbit,” kata Dr. Hartono. Ia menambahkan, keberadaan fasilitas ini akan mendongkrak reputasi FOK UNG dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi kesehatan yang profesional dan berdaya saing global.

Sementara itu, perwakilan Tim Visitor APTFI memberikan apresiasi atas gerak cepat UNG dalam menyiapkan infrastruktur medis ini. Mereka menilai cetak biru Gedung OSCE Center FOK UNG sudah mencerminkan keseriusan institusi dalam mematuhi regulasi nasional.

“Secara umum, kami melihat komitmen yang sangat kuat dari pimpinan universitas dan fakultas. Beberapa aspek penunjang sudah tersedia dengan baik, tinggal menyisakan penyempurnaan detail teknis pada alur pengujian. Kami berharap perbaikan rampung sebelum 2 Juni agar proses administrasi rekomendasi penggunaan gedung tidak terhambat,” pungkas perwakilan APTFI.

Continue Reading

Advertorial

Sasar Akreditasi Unggul: FEB UNG Matangkan Penguatan Dokumen SPMI 2026

Published

on

UNG – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menggelar agenda Penguatan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2026 di The Gade Creative Lounge, Kamis (14/05/2026). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen strategis fakultas dalam memperkokoh budaya mutu serta melejitkan standar pengelolaan akademik.

Kegiatan krusial ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan tim penjaminan mutu, di antaranya Wakil Dekan I FEB UNG Dr. Irawati Abdul, S.E., M.Si., Sekretaris Penjaminan Mutu Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNG Dr. Muchtar Ahmad, S.Pd., M.Si., Sekretaris Penjaminan Mutu FEB UNG Dr. Hartati Tuli, S.E., Ak., M.Si., serta Gugus Penjamin Mutu Prodi Ilmu Ekonomi Fitri Hadi Yulia Akib, S.E., M.E.

Dalam forum tersebut, para peserta melakukan penelaahan mendalam terhadap berbagai dokumen mutu yang menjadi kompas penyelenggaraan kegiatan akademik maupun nonakademik. Pembahasan difokuskan pada penyelarasan standar mutu dengan kebijakan pendidikan tinggi terbaru, penyempurnaan instrumen evaluasi, hingga penguatan dokumen pendukung akreditasi bagi program studi (prodi) dan fakultas.

Wakil Dekan I FEB UNG, Dr. Irawati Abdul, menjelaskan bahwa penguatan dokumen SPMI merupakan fondasi utama untuk memastikan seluruh proses transformasi pendidikan berjalan linier dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Menurutnya, tata kelola dokumen mutu yang presisi dan efektif adalah indikator vital dalam mendongkrak kualitas layanan pendidikan sekaligus daya saing institusi di kancah nasional.

Melalui penguatan instrumen ini, FEB UNG menargetkan implementasi budaya mutu tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan dapat diinternalisasi secara konsisten dan berkelanjutan. Langkah konkrit ini diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan tata pamong fakultas yang profesional, adaptif, serta unggul.

Continue Reading

Advertorial

Terobos Medan Berat: Bupati Saipul Naik Ojek Temui Manajemen PT PETS di Pos 4

Published

on

Pohuwato – Jajaran Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Pohuwato melakukan kunjungan lapangan langsung untuk menemui manajemen PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) di TSF Pos 4 pertigaan Borose, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Minggu (17/05/2026). Langkah ini diambil demi mengawal dan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat penambang tradisional ke pihak korporat.

Rombongan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, didampingi Wakil Bupati Iwan S. Adam, Ketua DPRD Beni Nento, Wakil Ketua DPRD Hamdi Alamri, serta Anggota DPRD Abdul Hamid Sukoli. Turut serta pula Tenaga Ahli Bupati Edo Sijaya dan Kabag Prokopim Ikbal Mbuinga.

Perjalanan menuju titik konsesi perusahaan tersebut dipenuhi tantangan. Guna menembus medan berat di sepanjang bantaran sungai, bupati beserta rombongan terpaksa harus menggunakan moda transportasi ojek motor. Akses jalan yang licin, terjal, berbatu, hingga keharusan menyeberangi aliran sungai beberapa kali tidak menyurutkan langkah jajaran eksekutif dan legislatif tersebut.

Namun, setibanya di pos perusahaan, hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Demi pertimbangan keselamatan, terutama mengantisipasi potensi longsor dan derasnya luapan arus sungai, rombongan memutuskan untuk menghentikan perjalanan dan tidak masuk lebih jauh ke area inti pertambangan.

Meski tertahan cuaca, dialog tetap berlangsung di lokasi rencana pembangunan bendung setinggi 150 meter tersebut. Pemkab dan DPRD Pohuwato mendesak PT PETS untuk bersama-sama merumuskan solusi terbaik terkait pemanfaatan wilayah konsesi oleh warga.

Hasil dari pertemuan lapangan ini menyepakati diadakannya pertemuan lanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Pertemuan lintas sektor tersebut nantinya akan menghadirkan Pemkab Pohuwato, DPRD Pohuwato, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Polres Pohuwato, Kejaksaan Negeri Pohuwato, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pihak manajemen perusahaan, serta unsur terkait lainnya.

Bupati Saipul A. Mbuinga menegaskan bahwa keterlibatan multipihak ini sangat krusial agar formula solusi yang dilahirkan nantinya komprehensif, dengan tetap memperhatikan aspek sosial, lingkungan, keamanan, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Tujuannya adalah mencari solusi terbaik bagi para penambang tradisional dan para tukang ojek yang sehari-hari melintas di wilayah konsesi tersebut. Kami meminta agar dalam waktu dekat ini pertemuan lintas sektor atau stakeholder terkait segera dilaksanakan,” pungkas Bupati Saipul.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler