Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membagikan cerita menegangkan sekaligus jenaka terkait upayanya mengamankan pasokan gas nasional. Di tengah eskalasi konflik geopolitik Timur Tengah yang mengancam rantai pasok energi dunia, Bahlil mengaku sangat tertekan memikirkan nasib dapur rakyat Indonesia.

Tingginya ketergantungan negara pada impor gas yang menyentuh angka 7 juta ton per tahun menjadi pemicu kepanikan tersebut. Saat ketegangan global memuncak bertepatan dengan bulan puasa, pikiran Bahlil sepenuhnya tersita hanya untuk urusan ketersediaan energi.

“karena saya bangun sahur mikir LPG buka puasa LPG muka saya waktu itu hampir jadi LPG,” kelakar Bahlil menceritakan betapa stresnya ia menghadapi ancaman krisis tersebut di hadapan para hadirin.

Sebagai pejabat publik, ia menyadari betul konsekuensi sosial yang akan timbul jika stok gas sampai langka di pasaran.

“bayangkan kalau LPG kurang berapa berapa mak-mak akan hajar saya kan kira-kira begitu dan jangankan mak-mak istri saya pun pasti akan marah saya,” tambahnya dengan nada humor yang memecah tawa.

Gangguan lalu lintas distribusi akibat krisis di sekitar Selat Hormuz memang sempat memaksa pemerintah memutar otak mencari pemasok alternatif dengan cepat. Beruntung, diplomasi kilat yang dilakukan Bahlil membuahkan hasil positif. Ia sukses mengalihkan keran impor dari Timur Tengah menuju negara lain seperti Amerika Serikat dan Australia. Berkat langkah taktis tersebut, Bahlil memastikan kondisi ketahanan energi nasional saat ini sudah berangsur aman dan terkendali.

NEWS – Menjadi “Wasit” di Tengah Hujan Peluru: Curhat Eks Pasukan Perdamaian PBB yang Tak Boleh Membalas Tembakan

Menjadi pasukan elit kebanggaan negara nyatanya tak selalu bisa gagah-gagahan unjuk gigi di medan tempur. Apalagi kalau statusnya adalah Pasukan Penjaga Perdamaian PBB (UNIFIL) di wilayah konflik seperti Lebanon. Berada tepat di tengah gempuran peluru dan mortir, prajurit TNI justru diwajibkan untuk menahan emosi dan pantang asal tarik pelatuk.

Pengalaman mendebarkan plus bikin “gemas” ini diceritakan langsung oleh Serma (Purn) Mukhtar Effendi, eks prajurit TNI yang pernah bertugas dalam misi UNIFIL Garuda 23A di Lebanon pada kurun waktu 2010 hingga 2011. Lewat obrolannya di Brigade Podcast Kompas, ia membagikan betapa serba salah dan beratnya posisi prajurit Indonesia di sana.

Misi perdamaian nyatanya menempatkan prajurit murni pada posisi penengah alias wasit. Sialnya, yang namanya wasit di tengah medan peperangan nyata, risiko kena sasaran tembak nyasar sangatlah besar.

“Jangankan wasit perang ya Wasit tinju pun suatu ketika dia pasti kena tinju orang kan gitu Nah artinya apalagi kita sebagai wasit perang yang nota bene harus meredam ini harus meredam itu,” ungkap Mukhtar menggambarkan betapa rapuhnya posisi penengah di zona konflik.

Yang bikin tekanan batin makin terasa berat, pasukan PBB diikat oleh aturan operasional sangat ketat yang dikenal dengan istilah Rules of Engagement (RoE). Mengacu pada aturan tersebut, pasukan penjaga perdamaian sangat dibatasi haknya dalam menggunakan senjata. Mereka tidak boleh membalas tembakan untuk menyerang, melainkan murni hanya boleh digunakan dalam kondisi terdesak untuk membela diri dan melindungi warga sipil.

Kondisi menahan diri di tengah huru-hara inilah yang kerap menjadi buah simalakama bagi prajurit bermental komando seperti Mukhtar dan kawan-kawan.

“Begitu kita ditembaki enggak boleh membalas Apa yang terjadi itulah yang kita yang membuat suasana kebatinan kita ya menjadi under pressure lah gitu ya Karena kita tidak bisa membalas apapun kita tidak bisa berbuat apapun manakala kita diserang atau ditembakin,” curhatnya.

Sebagai informasi, merujuk pada data terkini, Indonesia secara konsisten menjadi negara kontributor pasukan terbesar untuk misi UNIFIL di Lebanon, dengan jumlah lebih dari 1.200 personel yang dikerahkan. Meski dibekali persenjataan mumpuni dan mental baja, mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 membatasi ruang gerak mereka murni sebagai penyangga pertahanan. Jika pasukan PBB asal Indonesia nekat membalas serangan secara emosional dan melanggar RoE, bukan hanya personelnya yang akan disanksi PBB, namun nama baik Indonesia di mata internasional juga ikut dipertaruhkan. Benar-benar dilema tingkat tinggi ya!

sumber video : YT-Kompas

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menguak sisi gelap penyalahgunaan wewenang kepala daerah. Kali ini, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW), resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya. Dalam konferensi pers, penyidik memamerkan berbagai barang bukti, mulai dari tumpukan uang tunai hingga produk mode bernilai tinggi.

Praktik lancung ini terbongkar setelah lembaga antirasuah mengendus adanya rencana transaksi di Pendopo Kabupaten Tulungagung. Terkait hal tersebut, perwakilan KPK menguraikan kronologi penangkapan secara gamblang.

“jadi sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Deputi terkait dengan kronologi peristiwa tertangkap tangan bahwa tim mendapatkan informasi adanya rencana penyerahan uang dari salah satu dinas kepada bupati ditrigger adanya kebutuhan dari bupati sehingga disiapkan sejumlah uang dan penyerahan uang dilakukan melalui perantara baik perantara pemberi maupun perantara penerima dari pihak bupati dalam hal ini adalah Saudara YOG di mana penyerahan dilakukan di pendopo kemudian pasca dilakukan penyerahan kemudian tim mengamankan para pihak dan juga barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai sebagaimana kawan-kawan bisa lihat dalam layar,” ungkap penyidik KPK.

Uang tunai ratusan juta yang disita saat operasi senyap tersebut diyakini hanyalah sebagian kecil dari akumulasi dana liar yang dikumpulkan sang kepala daerah. Target pungutan liar itu dikabarkan mencapai angka miliaran rupiah dengan membebankan target pada belasan instansi.

Pihak KPK memaparkan, “sehingga uang tunai yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini total sejumlah 335 juta ini bagian dari total dugaan penerimaan yang sudah dilakukan oleh bupati sekitar 2,7 miliar dari permintaan setidaknya senilai 5 miliar kepada sekurang-kurangnya 16 OPD yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung.”

Ironisnya, alih-alih untuk program daerah, uang hasil pemerasan tersebut justru difungsikan layaknya brankas pribadi. Tersangka disinyalir kerap menagih pengeluaran pribadinya agar ditanggung oleh uang negara melalui skema pergantian dana atau tagihan ke para bawahan.

“bupati ini selalu melakukan rimbers ya atau minta penggantian atas ee biaya-biaya yang sudah dikeluarkan bahkan hingga pembelian sepatu itu juga minta untuk diganti biayanya oleh ee perangkat daerah atau OPD kemudian biaya-biaya seperti kebutuhan berobat jamuan makan dan juga keperluan pribadi lainnya,” tegas KPK menjabarkan siasat tersangka.

Sejumlah laporan dari media massa nasional turut memperjelas detail kasus ini. Berdasarkan pemberitaan dari ANTARA News dan Kompas TV, empat pasang sepatu yang disita sebagai barang bukti tersebut merupakan produk fesyen berkelas dari rumah mode asal Prancis, Louis Vuitton (LV).