Pohuwato – Upaya peningkatan infrastruktur desa terus digenjot oleh jajaran TNI Angkatan Darat. Pembangunan jembatan beton di Desa Wonggarasi Tengah, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, yang diinisiasi oleh Kodim 1313/Pohuwato kini mulai menunjukkan progres positif.

Hingga Sabtu (04/04/2026), kegiatan pembangunan fisik tersebut telah memasuki tahap awal pengerjaan dengan capaian progres mencapai 5 persen.

Jembatan strategis ini dibangun tepat di atas aliran Sungai Hulota yang memiliki lebar sekitar 4 meter dengan kedalaman air 1 meter. Nantinya, jembatan ini dirancang memiliki ukuran pelat lantai sepanjang 12 meter dan lebar 5 meter. Kehadiran infrastruktur ini diproyeksikan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus memperlancar urat nadi aktivitas masyarakat setempat.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada akhir pekan ini, para personel TNI bersama warga difokuskan pada penyiapan material alam. Mereka bergotong royong memindahkan material yang telah tersedia ke titik yang lebih dekat dengan lokasi konstruksi guna mempercepat proses pekerjaan pada tahap krusial selanjutnya.

Komandan Kodim (Dandim) 1313/Pohuwato menyampaikan bahwa proyek jembatan ini merupakan wujud nyata kemanunggalan dan komitmen TNI dalam membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pelosok yang sangat membutuhkan akses transportasi memadai.

“Pembangunan jembatan beton ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung dan berdampak signifikan bagi masyarakat, terutama dalam menunjang perputaran roda ekonomi, akses pendidikan, serta mobilitas warga sehari-hari,” ujar Dandim 1313/Pohuwato.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh proses pengerjaan dilaksanakan secara bertahap dengan pengawasan ketat. Pihaknya mengedepankan kualitas struktur dan ketepatan sasaran agar jembatan tersebut kokoh dan dapat dimanfaatkan warga dalam jangka waktu yang panjang.

Dengan rampungnya jembatan beton ini kelak, masyarakat Desa Wonggarasi Tengah diharapkan tidak lagi merasakan kesulitan akses. Selama ini, warga kerap terkendala saat harus melintasi Sungai Hulota, terlebih ketika debit air sedang meningkat akibat curah hujan tinggi.

Kodim 1313/Pohuwato memastikan akan terus mengawal dan melanjutkan pekerjaan hingga tuntas sesuai dengan target waktu dan rancangan yang telah ditetapkan.

Pohuwato – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo melayangkan surat pemanggilan terhadap tujuh aktivis dan tokoh masyarakat asal Kabupaten Pohuwato. Langkah hukum ini diambil untuk meminta keterangan terkait dugaan perintangan aktivitas pertambangan emas milik PT PETS/PANI Gold Project.

Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor B/605/III/RES.5.5./2026/Ditreskrimsus tertanggal 31 Maret 2026. Dalam dokumen tersebut, pihak kepolisian mengindikasikan adanya penyelidikan mendalam atas dugaan pelanggaran Pasal 162 Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), yang secara khusus mengatur sanksi bagi pihak yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan pemegang izin resmi.

Penyelidikan yang digawangi oleh Tim Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polda Gorontalo ini menyeret nama proyek besar PT PETS/PANI Gold Project. Operasional tambang emas di Pohuwato tersebut diketahui selama ini kerap menuai sorotan serta pro dan kontra di tengah masyarakat setempat.

Adapun ketujuh nama tokoh dan pentolan organisasi kemahasiswaan yang masuk dalam pusaran penyelidikan ini meliputi lima kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yakni Alwin Bangga, Roy Inaku, Kevin Lapendos, Rusli Laki, dan Yusuf Tantu. Selain itu, polisi juga turut memanggil Ketua Muhammadiyah Pohuwato, Rahmat G. Ebu, serta Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pohuwato, Yulan G. Bula.

Berdasarkan surat panggilan tersebut, ketujuh figur ini diminta hadir dalam kapasitas sebagai saksi pada Senin (6/4/2026) mendatang, pukul 09.00 WITA. Pemeriksaan dijadwalkan akan berlangsung di Ruang Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo.

Langkah kepolisian ini sontak memantik reaksi dan sorotan publik. Pasalnya, nama-nama yang dipanggil merupakan para aktivis yang selama ini dikenal sangat vokal dalam menyuarakan isu-isu kelestarian lingkungan dan mengkritisi aktivitas pertambangan di wilayah Pohuwato.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih terus berupaya mengonfirmasi dan meminta keterangan resmi dari pihak Polda Gorontalo terkait perkembangan kasus tersebut.

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo resmi menetapkan proyek pembangunan Kantor Wali Kota yang baru sebagai agenda super prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Keputusan strategis ini diungkapkan langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dalam Forum Perangkat Daerah terkait penyusunan RKPD 2027 yang digelar di halaman Kantor Wali Kota setempat, Rabu (01/04/2026).

Adhan Dambea menegaskan bahwa proyek infrastruktur berskala besar ini akan segera direalisasikan dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai langkah awal, Pemkot Gorontalo siap mengalokasikan dana puluhan miliar rupiah pada tahun depan tanpa mengabaikan perbaikan infrastruktur vital lainnya, seperti akses jalan raya.

“Pembangunan Kantor Wali Kota ini menjadi fokus utama kita selama lima tahun ke depan. Untuk tahun depan, kita telah menyiapkan anggaran sekitar Rp30 miliar sebagai tahap awal pelaksanaannya,” ungkap Wali Kota Adhan.

Menurutnya, mega proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik semata, melainkan wujud nyata komitmen Pemkot Gorontalo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kehadiran gedung baru tersebut diharapkan mampu menciptakan pusat pemerintahan yang lebih modern, representatif, dan terintegrasi.

🔊 Dengarkan berita

Meski demikian, Adhan menyadari bahwa realisasi proyek super prioritas ini membawa konsekuensi pada penyesuaian program kerja lainnya. Di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk lebih cermat, adaptif, dan selektif dalam merancang pembangunan.

“Dengan kondisi anggaran yang serba terbatas, kita harus benar-benar jeli memilih mana program prioritas yang mendesak dan bisa dibiayai. Oleh karena itu, forum ini sangat penting untuk menyelaraskan rencana kerja dengan kondisi fiskal kita, sekaligus menggali alternatif pembiayaan di luar APBD,” jelasnya.

Lebih jauh, pembangunan gedung pusat pemerintahan ini diakui Adhan sebagai salah satu cita-cita dan mimpi terbesarnya selama masa kepemimpinan. Ia berharap proyek tersebut dapat menjadi warisan (legacy) yang bermanfaat bagi masyarakat dan aparatur sipil di masa mendatang.

“Ini selalu saya sampaikan dan saya impikan. Insyaallah, jika Allah mengizinkan, sebelum saya meninggalkan jabatan ini, Kota Gorontalo sudah memiliki Kantor Wali Kota yang baru dan megah. Ini adalah harapan kita bersama,” tuturnya.

Menutup arahannya, wali kota dua periode itu meminta seluruh aparatur pemerintah untuk terus bersinergi dan tidak mudah mengeluh.

“Tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri tanpa bantuan teman-teman. Oleh karena itu, jangan pernah ada kata lelah apalagi mengeluh dalam bekerja melayani rakyat. Apa yang kita capai nanti adalah hasil kerja keras bersama seluruh jajaran pegawai Pemkot Gorontalo,” pungkas Adhan.