Connect with us

Daerah

Tok.. DPRD Provinsi Gorontalo resmi berhentikan Wahyudin Moridu dari kursi Anggota DPRD

Published

on

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo secara resmi memberhentikan Wahyudin Moridu dari kursinya sebagai anggota legislatif melalui Rapat Paripurna DPRD Ke-4g, Senin (22/09/2025). Keputusan ini diambil setelah seluruh rangkaian sidang kode etik yang digelar oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo menyikapi polemik besar yang melibatkan Wahyudin Moridu. Hasil pembacaan keputusan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua BK DPRD Gorontalo, Umar Karim, pada rapat paripurna pengumuman masa sidang ketiga tahun 2024-2025.

“Memutuskan, Memberhentikan saudara Wahyudin Moridu Sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo,” ujar Umar Karim dalam forum paripurna, menegaskan sanksi tertinggi yang diberikan setelah rangkaian pemeriksaan kode etik secara terukur dan terbuka.

Proses ini merupakan klimaks dari gejolak panjang di publik dan internal DPRD setelah video viral Wahyudin Moridu, yang secara terang-terangan menyatakan ingin “merampok uang negara” saat berkendara bersama seorang perempuan yang diduga “hubungan gelap”. Dalam video tersebut, Wahyudin mengaku menggunakan uang negara untuk membiayai perjalanannya dan berseloroh mengenai masa jabatannya di kursi DPRD. Video itu menimbulkan kemarahan luas, berujung pada aksi unjuk rasa besar mahasiswa dan masyarakat yang menuntut pemecatan Wahyudin dan pemulihan marwah lembaga legislatif daerah.

Langkah cepat juga diambil oleh DPP PDIP, yang segera mengeluarkan surat keputusan pemecatan Wahyudin Moridu dari keanggotaan partai dan dari kursi DPRD. Surat keputusan bernomor 12/KPTS/DPP/IX/2025 ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto—selaras dengan komitmen partai untuk menjaga kehormatan, disiplin, dan integritas kader.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, dalam keterangannya menegaskan bahwa keputusan pemecatan ini juga diambil setelah konsultasi dengan perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, pihak pimpinan DPRD telah menerima aspirasi masyarakat serta surat resmi dari DPD PDIP untuk mendukung proses penggantian antarwaktu (PAW) guna mengisi kekosongan kursi legislatif yang ditinggalkan Wahyudin.

Ketua Badan Kehormatan, Fikran Salilama, memastikan bahwa hasil sidang kode etik telah disampaikan kepada pimpinan dan diparipurnakan dengan sanksi terberat sesuai aturan. DPD PDIP Gorontalo pun akan segera memproses PAW untuk legislator baru melalui mekanisme internal partai.

Putusan tersebut menjadi perhatian besar oleh media-media yang menyoroti transparansi sidang kode etik, keterlibatan Mendagri, hingga komitmen DPRD dan partai dalam menjaga integritas legislatif di Gorontalo.DPRD Provinsi Gorontalo secara resmi memberhentikan Wahyudin Moridu dari kursi anggota legislatif Provinsi Gorontalo dalam Paripurna Ke-4g, Senin (22/09/2025), menyusul serangkaian sidang kode etik oleh Badan Kehormatan DPRD. Putusan ini dibacakan oleh Wakil Ketua BK, Umar Karim, sebagai bentuk akuntabilitas lembaga terhadap polemik besar yang melibatkan Wahyudin Moridu.

“Memutuskan, Memberhentikan saudara Wahyudin Moridu Sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo,” ujar Umar Karim dalam forum resmi paripurna, menandai akhir perjalanan politik Moridu di parlemen daerah.

Pemberhentian ini adalah puncak reaksi atas video kontroversial Wahyudin Moridu yang viral di media sosial, memperlihatkan dirinya bersama seorang perempuan dan mengucapkan kalimat hendak “merampok uang negara”. Pernyataan ini memicu kemarahan publik serta aksi protes mahasiswa dan masyarakat, menuntut sanksi tegas dan pemulihan marwah DPRD.

Menjawab gonjang-ganjing tersebut, DPP PDIP langsung mengeluarkan Surat Keputusan bernomor 12/KPTS/DPP/IX/2025 yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto, memecat Wahyudin Moridu dari keanggotaan partai dan jabatannya sebagai wakil rakyat. Keputusan keras ini diambil untuk menjaga martabat partai dan legislator serta selanjutnya akan diikuti mekanisme pergantian antar waktu (PAW) oleh DPD PDIP Gorontalo.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menegaskan komitmen memulihkan citra lembaga dan menjalankan segala proses sesuai aturan, bekerja sama dengan perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Sementara Ketua BK DPRD, Fikran Salilama, menyatakan hasil sidang sudah diserahkan pada pimpinan dan diparipurnakan dengan hukuman yang sangat berat, mencerminkan semangat disiplin dan integritas DPRD.

Gorontalo

Salurkan 150 Bantuan Pendidikan di Bonepantai, Aserval: Ini langkah Awal

Published

on

Gorontalo – Yayasan Pendidikan Aserval (YPA) menyerahkan 150 paket bantuan pendidikan kepada siswa Sekolah Dasar (SD) di kawasan pesisir Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango. Program aksi sosial ini menjadi pijakan awal komitmen YPA dalam menekan angka putus sekolah di wilayah pesisir.

Kepada redaksi, Pendiri sekaligus Pengurus YPA, Aserval, menegaskan bahwa penyerahan bantuan ini merupakan wujud kepedulian nyata untuk menjaga asa serta motivasi belajar anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Ini adalah bantuan pendidikan yang kami utamakan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Harapan kami, bantuan ini bisa menjaga semangat mereka untuk terus bersekolah dan mencegah potensi putus sekolah,” ujar Aserval.

Program bantuan yang mendapatkan dukungan penuh dari Elnino Center ini dirancang secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan pokok perlengkapan sekolah siswa.

“Paket yang disalurkan mencakup kebutuhan sekolah siswa secara mendasar, mulai dari topi hingga sepatu,” terangnya.

Aserval menambahkan bahwa pelaksanaan program ini akan terus dievaluasi secara berkala guna memastikan penyaluran bantuan di masa mendatang makin efektif, terukur, dan tepat sasaran.

“Ini baru langkah awal. Ke depan, pelaksanaan program akan terus kami perbaiki dan evaluasi agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran serta menjawab kebutuhan nyata para penerima,” tutur Aserval.

Selain penyaluran perlengkapan sekolah secara mandiri, YPA berkomitmen untuk memperluas jangkauan kebermanfaatan dengan memperjuangkan program Program Indonesia Pintar (PIP) melalui jalur aspirasi. YPA juga membuka ruang kolaborasi secara berkelanjutan dengan pihak sekolah demi menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak di Bone Bolango.

Continue Reading

Advertorial

Gelar Pelantikan di Tengah Sawah: DPD Tani Merdeka Indonesia Pohuwato Resmi Dikukuhkan Periode 2026–2031

Published

on

Pohuwato – Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Pohuwato periode 2026–2031 resmi dikukuhkan dan dilantik di kawasan persawahan Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Kamis (20/8/2026).

Pelantikan unik di tengah bentangan sawah tersebut menjadi momentum krusial bagi TMI Pohuwato untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyuarakan berbagai persoalan mendasar yang masih membayangi kehidupan masyarakat petani di daerah.

Prosesi pengukuhan dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPN TMI Don Muzakir, Ketua DPW TMI Provinsi Gorontalo Rian Uno, serta Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga. Turut hadir jajaran camat, pimpinan Bank SulutGo (BSG) Cabang Marisa, perwakilan PT Loka Indah Lestari (LIL), perwakilan Kodim 1313/Pohuwato, Danramil, hingga Komandan Pos TNI AL (Danposal) Pohuwato.

Pemilihan kawasan persawahan sebagai lokasi acara menyimbolkan komitmen TMI Pohuwato untuk senantiasa hadir dekat dengan realitas kehidupan serta pergumulan para petani di akar rumput.

Ketua DPD TMI Pohuwato yang baru dilantik, Abdul Hamid Sukoli, dalam orasi sambutannya membeberkan kompleksitas persoalan yang dihadapi sektor pertanian lokal, membentang dari wilayah Paguat hingga Popayato. Ia menyoroti kondisi memprihatinkan di kawasan Buntulia dan Duhiadaa, di mana para petani kerap mengalami kelumpuhan masa tanam hingga ancaman gagal panen yang berulang.

“Kompleksitas masalah petani kita membentang dari Paguat sampai Popayato. Apalagi di wilayah Buntulia dan Duhiadaa, petani kesulitan menanam bahkan dihadapkan pada ancaman gagal panen. Ini salah satu isu krusial yang membutuhkan perhatian serius,” tegas Abdul Hamid.

Ia menekankan pentingnya solusi konkret dan jangka panjang dari pemerintah daerah maupun pusat agar masa depan petani tidak terus terancam setiap musim tanam. Abdul Hamid berharap kehadiran TMI mampu menjadi jembatan aspirasi yang efektif antara petani dan pemangku kebijakan.

Secara khusus, ia menggarisbawahi urgensi penanganan sekitar 3.000 hektare lahan pertanian di Pohuwato yang membutuhkan penyelesaian komprehensif. Momen kehadiran Ketua Umum DPN TMI Don Muzakir pun diharapkan membawa dampak positif bagi percepatan penanganan masalah tersebut.

“Kehadiran Ketua Umum di Pohuwato semoga membawa spirit dan jangkauan strategis Presiden untuk mengawal serta menyelesaikan masalah petani di Kabupaten Pohuwato,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW TMI Rian Uno menegaskan komitmen organisasi untuk terus mengawal implementasi program-program pertanian agar kemanfaatannya benar-benar menyentuh masyarakat bawah. Rian menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai Pembina TMI, sehingga seluruh program kebijakan sektor pertanian difokuskan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan taraf hidup petani.

Sebagai wujud kerja nyata, rangkaian pelantikan tersebut ditutup dengan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada sejumlah kelompok tani. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga dengan disaksikan langsung oleh Ketum DPN TMI Don Muzakir.

Penyerahan alsintan tersebut diharapkan dapat mempermudah pengolahan lahan, mendongkrak produktivitas hasil panen, serta mendorong modernisasi pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kabupaten Pohuwato.

Continue Reading

Advertorial

Hadir Langsung di Pohuwato: Ketua Umum DPN TMI Don Muzakir Instruksikan Pengurus Bentuk Struktur Hingga Desa

Published

on

Pohuwato – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia (DPN TMI), Don Muzakir, hadir langsung dalam prosesi pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) TMI Kabupaten Pohuwato periode 2026–2031.

Kehadiran sosok pimpinan nasional tersebut menjadi suntikan semangat bagi kepengurusan baru DPD TMI Pohuwato dalam mengawal, menyerap, dan memperjuangkan aspirasi para petani di tingkat daerah.

Dalam arahannya, Don Muzakir menegaskan bahwa peran TMI tidak sebatas mengurus sektor pertanian semata, melainkan mengemban tanggung jawab strategis untuk mengawal program-program pemerintah sekaligus menjadi jembatan komunikasi efektif antara petani dan pemangku kebijakan.

“TMI bukan sekadar membahas masalah pertanian, tetapi kita harus mengawal program-program yang ada. TMI ini merupakan organisasi yang awalnya digagas oleh para petani di Jawa,” ujar Don Muzakir.

Ia mengungkapkan, pembentukan TMI tidak terlepas dari dinamika perjuangan masyarakat agraris dalam ranah kebijakan publik. Organisasi ini lahir untuk memperkuat daya tawar serta memperjuangkan hak-hak petani agar sampai ke telinga pemerintah.

“Kenapa TMI harus ada? Karena TMI lahir di tengah dinamika perjuangan politik di Jawa Tengah. Tugas utama TMI adalah menjadi penyambung lidah antara petani dan pemerintah,” tegasnya.

Don Muzakir secara khusus menginstruksikan jajaran pengurus DPD TMI Pohuwato agar tidak berpuas diri dengan struktur di tingkat kabupaten. Ia mendesak akselerasi pembentukan kepengurusan hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

“Pengurus TMI Pohuwato yang baru dilantik saya minta segera membentuk kepengurusan sampai ke tingkat desa. Mengapa? Karena para petani itu ada di desa. Tugas kita adalah menampung dan memperjuangkan aspirasi mereka secara langsung,” tegas Don.

Dengan penguatan struktur hingga basis akar rumput, TMI diharapkan mampu memetakan secara presisi berbagai kendala di lapangan, mulai dari pemenuhan sarana produksi, konflik agraria, keandalan irigasi, hingga efektivitas penyaluran bantuan pemerintah.

Selain itu, Don Muzakir mengingatkan agar para pengurus tidak mengedepankan retorika semata, melainkan menunjukkan kerja nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.

“Jangan hanya banyak bicara, jalankan program nyata yang membantu pemerintah dan berikan manfaat bagi masyarakat. Berorganisasilah secara bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan nasib orang banyak,” imbuhnya.

Ia menutup sambutannya dengan mengimbau seluruh kader TMI Pohuwato untuk merawat persatuan, mempererat kebersamaan, serta membangun sinergi kolaboratif bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat demi kemajuan daerah.

Sementara itu, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Don Muzakir di Kabupaten Pohuwato. Menurut Saipul, kehadiran jajaran DPN TMI menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat petani lokal.

“Kehadiran Bapak Don Muzakir di Kabupaten Pohuwato menjadi kebanggaan besar bagi para petani di daerah ini,” tutur Saipul.

Dalam kesempatan tersebut, Saipul turut memaparkan komitmen Pemkab Pohuwato dalam mendukung sektor pertanian, salah satunya melalui penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) demi menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan lahan pertanian warga.

“Langkah konkret telah kami lakukan, salah satunya melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pengelolaan dan penanganan DAS sebagai bagian dari upaya mitigasi serta perlindungan kawasan pertanian,” pungkas Bupati Saipul.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler