Jakarta – Jauh dari gemuruh roda Bentor yang menjadi urat nadi transportasi di tanah kelahirannya, serta berbekal keteguhan layaknya fondasi kokoh Benteng Otanaha, sosok birokrat tulen Syafrin Liputo kini melangkah ke babak baru dalam karirnya. Putera asli Gorontalo yang kental dengan warisan nilai juang daerahnya ini resmi memegang kendali sebagai Wali Kota Jakarta Selatan.

​Penunjukan tokoh asal daerah yang identik dengan kemegahan Menara Limboto ini merupakan bagian dari perombakan besar-besaran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Total ada 11 pejabat tinggi pratama eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dilantik di Balai Kota pada Rabu (15/4/2026). Langkah ini sengaja diambil guna menjamin stabilitas jalannya pemerintahan ibu kota secara permanen.

​Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa kebijakan perombakan ini dilakukan secara serentak untuk menutup ruang kosong di pucuk pimpinan.
​“Perlu kami sampaikan supaya tidak salah tafsir, dalam pelantikan ini ada 11 yang dilantik,” kata Pramono memberikan penjelasan resmi di Balai Kota.

​Khusus untuk posisi Syafrin Liputo, putera Gorontalo ini tidak mendapatkan jabatannya secara instan. Mengutip sumber pemerintahan lainnya, Syafrin yang sebelumnya malang melintang mengurusi kesemrawutan lalu lintas ibu kota sebagai Kepala Dinas Perhubungan ini telah melewati proses fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) yang ketat sesuai dengan surat rekomendasi dari Ketua DPRD DKI Jakarta, serta lolos penilaian manajemen talenta dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 10 April 2026.

​Lebih lanjut, Gubernur DKI Jakarta menegaskan keengganannya menggunakan sistem Pelaksana Tugas (Plt) yang kerap dinilai menghambat pengambilan keputusan strategis.
​“Supaya tidak ada Plt dan supaya tidak ada ruang yang memang waktunya pendek, lebih baik kita lakukan secara bersama-sama,” tegas Pramono.

​Meski dilantik di hari yang sama bersama 10 nama lain—termasuk Budi Awaluddin yang menggantikan posisinya di Dinas Perhubungan—waktu efektif masa jabatan Syafrin dan rekan-rekannya disesuaikan secara bertahap. Sebagian langsung bertugas di hari pelantikan, sementara yang lain akan efektif per tanggal 1 Juni dan 1 Agustus 2026 mengikuti masa purna tugas pejabat terdahulu.

​Melalui diskusi matang antara Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah, pelantikan ini memastikan bahwa formasi eselon II Pemprov DKI Jakarta telah utuh. Masyarakat, khususnya masyarakat perantauan Gorontalo, kini menanti sepak terjang dan inovasi terbaru dari Syafrin Liputo dalam mengorkestrasi wilayah strategis Jakarta Selatan.

JAKARTA – Program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), kembali menuai sorotan tajam di jagat maya. Belakangan ini, linimasa media sosial ramai oleh aksi warganet yang menyandingkan potret menu uji coba MBG dengan paket makanan siap saji dari gerai supermarket Superindo. Tak pelak, perbandingan ini langsung memicu perdebatan sengit terkait kelayakan porsi dan standar gizi yang diberikan kepada pelajar.

Sorotan utama publik terletak pada nominal yang nyaris sama namun menghasilkan kualitas yang dianggap jomplang. Sebagai informasi, alokasi anggaran pemerintah untuk satu porsi MBG dipatok di kisaran Rp15.000. Angka tersebut langsung dibandingkan dengan paket bento ala Superindo yang dibanderol hanya seharga Rp14.900.

Dalam berbagai foto dan video viral yang beredar, paket makanan ritel swasta tersebut tampak jauh lebih menggugah selera. Dengan harga di bawah lima belas ribu rupiah, konsumen sudah mendapatkan variasi lauk pauk yang lengkap, tata letak penyajian yang rapi, serta kualitas rasa yang terjamin. Kondisi ini berbanding terbalik dengan beberapa temuan foto menu uji coba MBG di lapangan yang kerap dinilai terlalu minimalis oleh publik.

Kritik bernada satire pun tak terbendung. Publik dibuat keheranan mengapa pihak swasta bisa menekan biaya produksi serendah mungkin dengan output hidangan yang layak, sementara program raksasa dengan dana triliunan justru kerap kedapatan menyajikan menu yang mengundang tanda tanya.

Salah satu komentar warganet yang memantik banyak persetujuan bahkan secara blak-blakan menyentil pihak penyelenggara.

“Menu Superindo Rp14.900 lebih enak dari MBG. Harusnya Superindo saja yang buka (katering) Makan Bergizi Gratis,” tulis salah satu netizen yang unggahannya viral melintasi berbagai platform media sosial.

Melansir laporan dari media Hasanah dan pantauan Harian Narasi, fenomena ini bukan sekadar ajang adu visual makanan, melainkan bentuk keresahan masyarakat terhadap efektivitas anggaran negara. Lebih lanjut, informasi yang turut diviralkan oleh akun agregator Lambe Turah dan Repelita memperlihatkan bahwa publik menaruh ekspektasi besar agar pemerintah segera mengevaluasi rantai pasok dan standar dapur katering MBG.

Netizen berharap, kehebohan komparasi ini bisa menjadi tamparan sekaligus masukan konstruktif bagi Badan Gizi Nasional (BGN). Jika supermarket saja bisa menyajikan hidangan berkualitas dengan budget yang sama, seharusnya negara mampu memberikan nutrisi yang jauh lebih optimal untuk anak-anak Indonesia.

JAKARTA – Riuh perbincangan terkait anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) kian santer bergulir di media sosial. Sorotan tajam netizen kali ini tertuju pada rincian anggaran pengadaan kaus kaki yang nominalnya dinilai terlampau mahal, yakni mencapai Rp100 ribu per pasang. Merespons kehebohan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan asumsi publik.

Dalam sesi wawancara eksklusif bersama CNN Indonesia di program Inside with Diana Valencia, Dadan membedah secara rinci peruntukan barang yang memicu polemik tersebut. Ia membantah keras jika pengadaan kaus kaki bernilai puluhan ribu rupiah itu dilakukan tanpa perhitungan yang jelas. Menurutnya, kelengkapan seragam tersebut ditujukan langsung bagi para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang wajib mengikuti pelatihan ala militer.

Terkait desas-desus ini, Dadan memberikan klarifikasi langsung dengan penjelasan sebagai berikut:

“jadi gini mereka itu kan dulu direkrut ee untuk ee ikut pendidikan Komcad oke jadi mereka diberi seragam Komcad sepatu yang mirip Komcad lah termasuk kaos kakinya”

Selain itu, Dadan memastikan bahwa wewenang eksekusi pembelian perlengkapan ini tidak diurus secara mandiri oleh instansinya. Dana tersebut memang bersumber dari kantong BGN, namun proses tender dan pencairan dikelola melalui kerja sama antarlembaga.

“dan setelah kami cek apakah betul di badan Gija ada pengadaan kos kaki oh rupanya itu adalah pengadaan kos kaki yang untuk seragam Komcad Unhan tersebut oke jadi tipenya swak kelola tipe du jadi anggarannya ada di Badan Giji Nasional tapi kita swak kelolakan ke Unhan”

Dadan lebih lanjut merinci bagaimana alur koordinasi pengadaan barang tersebut dijalankan agar tetap akuntabel dan transparan.

“unhan kemudian membentuk Satgas kemudian mengeksekusi anggaran itu bersama dengan e perwakilan dari Badan Gaji Nasional termasuk pengadaan peralatan seragam dan dia dalamnya ada kos kaki”

Senada dengan pernyataan di atas, laporan dari media terpercaya seperti Kompas.com dan Tribunnews juga turut menyoroti isu ini. Berdasarkan pemberitaan Tribunnews, pengadaan kaus kaki BGN ini menyasar alokasi sekitar 17.000 pasang. Publik di dunia maya sebelumnya bahkan sempat dihebohkan dengan desas-desus bahwa harga per pasangnya menembus Rp100.000, sebelum akhirnya angka aslinya dikoreksi di angka kisaran Rp54 ribu.

Sementara itu Dadan Hindayana menjamin setiap rupiah uang negara di lingkungan BGN terus diawasi melalui mekanisme undang-undang yang ketat. Pelibatan Universitas Pertahanan (Unhan) dalam sistem ‘swakelola tipe 2’ membuktikan bahwa kelengkapan peserta pelatihan SPPI, termasuk kaus kakinya, benar-benar dikerjakan oleh instansi terkait secara proporsional. BGN pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah termakan isu liar yang tak berdasar demi menjaga integritas jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini.