UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan berhasil menempati posisi dalam Klaster Mandiri pada Klasterisasi Perguruan Tinggi Tahun 2026. Klaster ini merupakan kategori tertinggi dalam pemeringkatan perguruan tinggi berdasarkan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNG, Prof. Lanto Ningrayati Amali, S.Kom., M.Kom., Ph.D., menjelaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi, dan dedikasi seluruh sivitas akademika UNG. Menurutnya, predikat Klaster Mandiri menjadi bukti nyata konsistensi kampus dalam memperkuat mutu riset, meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah, serta memperluas kontribusi sosial melalui berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

“Pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi dosen, peneliti, dan mahasiswa UNG yang terus berupaya menghadirkan riset inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., IPU., ASEAN.Eng., menyambut gembira capaian tersebut dan menyebutnya sebagai bukti nyata meningkatnya kinerja tridarma perguruan tinggi. Ia menilai, keberhasilan ini menjadi refleksi dari komitmen Kampus Kerakyatan yang terus berbenah menuju universitas unggul, berdaya saing, dan berkontribusi pada pembangunan daerah serta nasional.

“Pencapaian Klaster Mandiri membuktikan bahwa dosen dan mahasiswa UNG tidak hanya aktif dalam kegiatan akademik, tetapi juga berperan nyata membangun masyarakat melalui penelitian dan pengabdian yang berdampak,” tegas Rektor.

Lebih lanjut, Prof. Eduart menegaskan bahwa prestasi ini akan menjadi motivasi baru bagi UNG untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi. Ke depan, UNG berkomitmen mendorong pengembangan riset kolaboratif lintas disiplin, teknologi tepat guna, serta program pengabdian berbasis kebutuhan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pengembangan kawasan Teluk Tomini sebagai wilayah strategis berbasis potensi lokal.

Sebagai informasi, Klasterisasi Perguruan Tinggi Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil olahan data kinerja perguruan tinggi berbasis SINTA untuk periode 2022–2024. Data yang digunakan telah diverifikasi dan divalidasi oleh verifikator Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) masing-masing perguruan tinggi. Komponen penilaian mencakup sejumlah aspek, antara lain: penulis (author), afiliasi (affiliation), artikel ilmiah (article), penelitian (research), pengabdian kepada masyarakat (community service), kekayaan intelektual (intellectual property rights), serta buku (book).

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Hall 3, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Kamis, 13 November 2025.

Kehadiran Bupati bersama sejumlah kepala daerah dari seluruh Indonesia merupakan tindak lanjut atas surat resmi dari Menteri terkait pengusulan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 serta surat undangan Rapat Koordinasi Kepala Daerah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Rakor bertema “Sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Pimpinan Komisi X DPR RI, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh para bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Bupati Pohuwato.

Dalam forum nasional tersebut, para kepala daerah menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas pendidikan nasional. Program revitalisasi sekolah yang menjadi salah satu agenda utama tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga memprioritaskan peningkatan kompetensi guru, transformasi digital pembelajaran, serta pemerataan akses pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dihubungi melalui pesan WhatsApp, Bupati Saipul A. Mbuinga menjelaskan bahwa pelaksanaan rakor ini merupakan bagian dari upaya percepatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia.

“Fokus utama kegiatan tersebut adalah Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran, dua agenda strategis yang saat ini menjadi prioritas nasional di bidang pendidikan,” ujar Bupati Saipul.

Bupati menilai, program tersebut akan memberikan dampak signifikan bagi Kabupaten Pohuwato, terutama dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan fasilitas belajar, termasuk di wilayah pedalaman dan terpencil. Menurutnya, dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh daerah.

“Revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran merupakan langkah besar untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh lingkungan belajar yang layak, aman, serta berorientasi pada masa depan,” ungkapnya.

Menutup keterangannya, Bupati Saipul menekankan bahwa kehadiran para kepala daerah dalam rakor ini menjadi kunci penting bagi percepatan implementasi kebijakan pendidikan nasional di lapangan.

“Melalui koordinasi langsung dan komunikasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah, kita dapat mempercepat pelaksanaan kebijakan pendidikan yang berpihak pada kualitas dan pemerataan,” pungkasnya.

DEPROV – Setelah sehari sebelumnya melakukan konsolidasi terbatas, peninjauan lapangan, serta dialog langsung dengan petani sawit di Desa Toyidito, Kabupaten Gorontalo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan kegiatannya dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi, Kamis (13/11/2025).

Rakor yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Gubernur Gorontalo tersebut diikuti oleh Gubernur Gorontalo, pimpinan DPRD Provinsi, serta sejumlah kepala daerah yang wilayahnya memiliki perkebunan kelapa sawit. Turut hadir pula pimpinan instansi vertikal di daerah seperti Kepala Perwakilan BPKP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Bea Cukai, KSP Pelabuhan Anggrek, dan perwakilan dari Kota Gorontalo. Selain itu, sejumlah OPD dan badan teknis pemerintah provinsi serta daerah yang terkait dengan penyelenggaraan perkebunan juga ikut hadir.

Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK, Tri Budi Rahmanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Panitia Khusus (Pansus) Sawit DPRD Provinsi Gorontalo yang sebelumnya telah berkoordinasi langsung dengan KPK.

“Rakor ini merupakan langkah lanjutan dari hasil rekomendasi Pansus Sawit DPRD Gorontalo. KPK hadir untuk memastikan tata kelola sektor sawit di Gorontalo berjalan transparan, akuntabel, dan tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.

Dalam jalannya rapat, seluruh instansi yang hadir memaparkan permasalahan yang mereka tangani sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemaparan diawali oleh DPRD Provinsi Gorontalo melalui anggota DPRD Umar Karim, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian dari berbagai instansi terkait.

Dari hasil pemaparan, diketahui bahwa permasalahan yang mengemuka hampir serupa dengan temuan Pansus DPRD Provinsi Gorontalo. Beberapa isu utama di antaranya adalah masyarakat yang tidak memperoleh hak pengelolaan kebun plasma, rendahnya pendapatan petani plasma, serta lemahnya sistem kemitraan antara perusahaan dan koperasi petani.

Masalah lain yang turut disorot ialah ketidaklengkapan perizinan sejumlah perkebunan dan industri sawit, ribuan hektar lahan sawit yang terlantar, hingga koperasi plasma mitra perusahaan yang belasan tahun tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Selain itu, terdapat pula laporan dugaan penyerobotan lahan masyarakat dan indikasi kriminalisasi terhadap petani sawit.

Dalam kesimpulan akhir, KPK memberikan batas waktu kepada seluruh instansi hingga 5 Desember 2025 untuk menuntaskan seluruh data dan analisis permasalahan yang ada. Semua laporan tersebut wajib diserahkan kepada KPK untuk dibahas dalam Rakor akhir yang akan digelar di Kantor KPK Jakarta, bersama kementerian terkait dan aparat penegak hukum. Rapat lanjutan tersebut direncanakan berlangsung pada Desember tahun ini.

Usai Rakor tersebut, KPK akan memberikan waktu kepada masing-masing instansi untuk menindaklanjuti hasil pembahasan sesuai kewenangannya dengan tenggat waktu yang akan ditentukan kemudian.

Tri Budi Rahmanto menegaskan agar seluruh pihak serius menyelesaikan permasalahan sawit di Gorontalo dan tidak menunda langkah korektif.

“KPK mengingatkan semua instansi agar benar-benar berkomitmen menuntaskan persoalan sawit di wilayahnya. Jika tidak diselesaikan secara serius, bukan tidak mungkin KPK menempuh langkah hukum lainnya,” tegas Tri Budi.