Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP APEKSI, memimpin Rakernis di Yoygyakarta. || Foto Istimewa
KOTA GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP APEKSI, memimpin Rakernis (Rapat Kerja Teknis) yang berlangsung, (14/10/2021) di Yoygyakarta.
Rakernis yang dipimpin langsung Wali Kota Gorontalo Dua Periode, Marten Taha itu, mengusung tema Mewujudkan Ekosistem Smart City Berkelanjutan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.
Ia jelaskan, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ini, tidak hanya sebatas organisasi yang didalamnya terdapat seluruh pimpinan daerah khususnya Kota. Akan tetapi lebih dari itu, yakni sebuah wadah untuk melakukan kolaborasi, kerjasayma dan sinergitas. Sehingga, organisasi APEKSI ini memiliki slogan yakni APEKSinergi.
“APEKSI ini memiliki slogan yakni APEKSinergi, untuk memperkuat kolaborasi, sinergitas dan kerjasama dengan semua pihak untuk memajukan Indonesia yang dicita-citakan,” ujarnya saat membuka rakernis tersebut.
Kaitan dengan rakernis yang Ia pimpin itu, tujuannya adalah menjawab tantangan zaman yang sekarang ini terlihat hampir di seluruh wilayah kota se Indonesia, melalui melahirkan rekomendasi dari pelaksanaan Indo Smart City Forum dan Expo 2021.
“Pengembangan smart city yang berkelanjutan di Indonesia, masih diperhadapkan dengan tantangan diantaranya, infrastruktur, data, pemahaman dan paradikma seperti sebelumnya sudah dipaparkan oleh Wali Kota Parepare,..”
“Kalau daerah terjauh di sebuah Kota, masih terkendala dengan infrastruktur fasilitas teknologi. Termasuk data juga, karena dalam menjalankan fungsi kota cerdas. Pembentukan pemahaman dan paradikma menjadi penting, bukan hanya untuk masyarakat tetapi termasuk seluruh ASN di masing-masing pemerintah kota,..”
“Tantangan lain adalah tata kelola kota cerdas, dan berikut adalah keamanan data seperti peretasan dan lain sebagainya, terakhir adalah kerjasama dan kolaborasi,” jelasnya.
Dari tujuh tantangan yang ada, Ia tambahkan forum resmi tersebut juga melahirkan tujuh rekomendasi yang dipastikan bisa menjawab seluruh tantangan tersebut.
“Rekomendasi itu pertama mendorong pemerintah pusat untuk melakukan penguatan ekosistem digitalisasi secara merata, khususnya di geografis Indonesia, yang daerah cukup sulit dan terluar dalam mewujudkan smart city,” Ungkapnya.
Kemudian mendorong Pemerintah Pusat untuk segera megeluarkan RPP tentang perkotaan atau Standar Smart City, yang sempat direspon baik oleh Staf Ahli Kominfo, agar ukuran kinerja dapat dievaluasi.
Ketiga mendorng pemerintah daerah menambahkan tupoksi khusus, untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas jenjang karir bagi pengelola smtar city.
Keempat mendorong kepada Kementerian Kominfo RI, Kemendagri RI dan Kementerian PPN/Bappenas RI, untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan edukasi dalam hal regulasi pengembangan infomrasi teknologi dan pengembangan pembangunan berbasis kota cerdas.
Kelima, mendorong Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan menggunakan kearifan lokal, untuk masyarkat yang belum terjangkau akses internet dalam konteks penanganan pandemi.
Enam, mendorong kenjelasan kelembanggaan digitalisasi daerah oleh Kemendagri RI. Dan terakhir mendorong kejelasan jenjang karir bagi pengelola smart city daerah.
Kota Gorontalo – Penggalangan dana kemanusiaan yang digelar oleh Pemerintah Kota Gorontalo terus menunjukkan hasil nyata. Berdasarkan laporan terbaru, total bantuan dana yang berhasil dikumpulkan telah mencapai sekitar Rp400 juta.
Informasi tersebut diungkapkan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan yang digelar di Bandhayo Lo Yiladia (BLY) pada Jumat (19/12/2025). Dalam rapat tersebut, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea didampingi Wakil Wali Kota Indra Gobel menyoroti perkembangan penyaluran bantuan bagi korban bencana alam di Pulau Sumatera.
“Alhamdulillah, bantuan yang terkumpul sudah sekitar Rp400 juta, Pak,” ungkap Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo, Dandy Datau, saat memberikan laporan kepada Wali Kota Adhan.
Salurkan ke Wilayah yang Paling Terdampak
Menanggapi laporan tersebut, Wali Kota Adhan langsung memberikan instruksi agar bantuan segera didistribusikan ke wilayah-wilayah yang mengalami dampak paling parah akibat bencana. Ia juga meminta agar proses penyaluran dilakukan secara langsung oleh perwakilan Pemerintah Kota Gorontalo.
“Nanti Pak Wawali yang akan mengantar, didampingi Kepala BPBD,” ujar Adhan. “Identifikasi mana daerah yang paling parah, dan serahkan bantuan di sana,” tambahnya dengan tegas.
Wali Kota Adhan menegaskan bahwa pengiriman bantuan secara langsung merupakan langkah penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat korban bencana.
Bukti Kepedulian ASN dan Masyarakat Gorontalo
Bantuan kemanusiaan tersebut merupakan hasil kolektif dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, serta bantuan dari berbagai lembaga, organisasi, dan donatur di wilayah setempat. Donasi ini akan disalurkan untuk membantu korban banjir bandang dan tanah longsor yang melanda beberapa wilayah di Sumatera.
“Ini adalah bentuk kepedulian masyarakat Gorontalo terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban mereka,” ujar Wali Kota Adhan.
Langkah cepat Pemerintah Kota Gorontalo ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperkuat solidaritas antarwilayah, sekaligus menegaskan bahwa nilai kemanusiaan tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan publik.
Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menegaskan penerapan dua sistem digital penting milik Pemkot Gorontalo, yakni aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan parkir berlangganan, akan mulai diimplementasikan pada Januari 2026. Instruksi tegas ini disampaikan dalam rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang digelar di Bandhayo Lo Yiladia, Jumat (19/12/2025).
Dalam rapat tersebut, Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian dua program digitalisasi pelayanan publik tersebut sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem pemerintahan.
Dorong Percepatan Digitalisasi Pemerintahan
Adhan secara langsung mengecek kesiapan dan perkembangan dua sistem itu kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Persandian, Daud Rafertian Panigoro, serta Kepala Dinas Perhubungan, Hermanto Saleh. Ia ingin memastikan implementasi aplikasi TPP dan parkir berlangganan siap berjalan sesuai jadwal.
“Berdasarkan laporan dari kedua pimpinan OPD, progres aplikasi TPP dan sistem parkir berlangganan berjalan sesuai rencana. Saya ingin memastikan bahwa keduanya mulai diterapkan per 1 Januari 2025,” tegas Wali Kota Adhan.
Menurutnya, penerapan dua sistem ini diharapkan dapat menghadirkan transparansi dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Aplikasi TPP akan membantu optimalisasi kinerja ASN, sementara sistem parkir berlangganan diharapkan menjadi solusi pengelolaan parkir yang lebih tertib, transparan, dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Instruksi Tegas untuk Kecepatan Layanan Publik
Selain membahas digitalisasi pemerintahan, Adhan juga memberikan penekanan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak menunda pelaksanaan tugas, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Tugas-tugas yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat tidak boleh ditunda. Semuanya harus diselesaikan dengan cepat, tepat, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar setiap OPD menjaga koordinasi lintas sektor agar program berjalan sinkron dan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Siapkan Panitia Zikir Akbar
Menutup rapat koordinasi tersebut, Wali Kota Adhan turut menyinggung rencana pelaksanaan zikir akbar yang akan digelar oleh Pemerintah Kota Gorontalo dalam waktu dekat. Ia menginstruksikan pembentukan panitia khusus agar kegiatan keagamaan tersebut dapat terlaksana dengan sukses dan khidmat.
“Kegiatan zikir akbar ini harus dipersiapkan matang, karena memiliki nilai sosial dan spiritual yang besar bagi masyarakat Kota Gorontalo,” ujar Wali Kota Adhan.
Piagam penghargaan yang di berikan oleh badan Keuagaan kepada lurah Biawao || Foto isitmewa
Kota Gorontalo – Kelurahan Biawao kembali mengharumkan nama Kota Gorontalo dengan prestasi gemilang di bidang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berkat arahan dan bimbingan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, kelurahan ini berhasil meraih predikat Terbaik I Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2025.
Sejak dinakhodai oleh Lurah Nurhadi Taha, Kelurahan Biawao menunjukkan konsistensi dalam optimalisasi pemungutan pajak daerah. Pada tahun 2024, Biawao sempat menduduki posisi Terbaik II dalam kategori kelurahan dengan penerimaan di atas Rp500 juta. Saat itu, dari target sebesar Rp815.583.133,00, berhasil terealisasi hingga Rp876.356.538,44, atau mencapai 107,45 persen.
Kinerja positif tersebut terus meningkat pada tahun 2025. Hingga Rabu, 17 Desember 2025, Kelurahan Biawao sukses mencatatkan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp922.658.535, melampaui target Rp849.835.780 atau mencapai 108,57 persen.
Lurah Nurhadi Taha menilai keberhasilan tersebut tak lepas dari sinergi dan kerja keras tim antara aparat kelurahan dan para kolektor pajak. Ia menyebut timnya terus melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan serta memudahkan proses pembayaran pajak.
“Prestasi ini merupakan buah dari kerja tim yang solid serta kesadaran tinggi masyarakat Biawao akan pentingnya menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang taat pajak,” ujar Nurhadi.
Selain kerja tim, ia juga menegaskan bahwa capaian ini merupakan dampak positif dari kebijakan strategis Pemerintah Kota Gorontalo di bawah kepemimpinan Adhan Dambea. Salah satu di antaranya adalah penghapusan denda PBB serta pengurangan nilai pajak bagi masyarakat yang mengajukan permohonan, yang mulai diberlakukan sejak Agustus lalu.
“Dukungan dan kebijakan dari Bapak Wali Kota menjadi faktor penting dalam meningkatnya kepatuhan wajib pajak di masyarakat,” tutupnya.
Dengan raihan ini, Kelurahan Biawao tak hanya menjadi contoh sukses dalam pengelolaan pajak, tetapi juga bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat mampu memperkuat fondasi ekonomi Kota Gorontalo.