Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP APEKSI, memimpin Rakernis di Yoygyakarta. || Foto Istimewa
KOTA GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP APEKSI, memimpin Rakernis (Rapat Kerja Teknis) yang berlangsung, (14/10/2021) di Yoygyakarta.
Rakernis yang dipimpin langsung Wali Kota Gorontalo Dua Periode, Marten Taha itu, mengusung tema Mewujudkan Ekosistem Smart City Berkelanjutan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.
Ia jelaskan, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ini, tidak hanya sebatas organisasi yang didalamnya terdapat seluruh pimpinan daerah khususnya Kota. Akan tetapi lebih dari itu, yakni sebuah wadah untuk melakukan kolaborasi, kerjasayma dan sinergitas. Sehingga, organisasi APEKSI ini memiliki slogan yakni APEKSinergi.
“APEKSI ini memiliki slogan yakni APEKSinergi, untuk memperkuat kolaborasi, sinergitas dan kerjasama dengan semua pihak untuk memajukan Indonesia yang dicita-citakan,” ujarnya saat membuka rakernis tersebut.
Kaitan dengan rakernis yang Ia pimpin itu, tujuannya adalah menjawab tantangan zaman yang sekarang ini terlihat hampir di seluruh wilayah kota se Indonesia, melalui melahirkan rekomendasi dari pelaksanaan Indo Smart City Forum dan Expo 2021.
“Pengembangan smart city yang berkelanjutan di Indonesia, masih diperhadapkan dengan tantangan diantaranya, infrastruktur, data, pemahaman dan paradikma seperti sebelumnya sudah dipaparkan oleh Wali Kota Parepare,..”
“Kalau daerah terjauh di sebuah Kota, masih terkendala dengan infrastruktur fasilitas teknologi. Termasuk data juga, karena dalam menjalankan fungsi kota cerdas. Pembentukan pemahaman dan paradikma menjadi penting, bukan hanya untuk masyarakat tetapi termasuk seluruh ASN di masing-masing pemerintah kota,..”
“Tantangan lain adalah tata kelola kota cerdas, dan berikut adalah keamanan data seperti peretasan dan lain sebagainya, terakhir adalah kerjasama dan kolaborasi,” jelasnya.
Dari tujuh tantangan yang ada, Ia tambahkan forum resmi tersebut juga melahirkan tujuh rekomendasi yang dipastikan bisa menjawab seluruh tantangan tersebut.
“Rekomendasi itu pertama mendorong pemerintah pusat untuk melakukan penguatan ekosistem digitalisasi secara merata, khususnya di geografis Indonesia, yang daerah cukup sulit dan terluar dalam mewujudkan smart city,” Ungkapnya.
Kemudian mendorong Pemerintah Pusat untuk segera megeluarkan RPP tentang perkotaan atau Standar Smart City, yang sempat direspon baik oleh Staf Ahli Kominfo, agar ukuran kinerja dapat dievaluasi.
Ketiga mendorng pemerintah daerah menambahkan tupoksi khusus, untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas jenjang karir bagi pengelola smtar city.
Keempat mendorong kepada Kementerian Kominfo RI, Kemendagri RI dan Kementerian PPN/Bappenas RI, untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan edukasi dalam hal regulasi pengembangan infomrasi teknologi dan pengembangan pembangunan berbasis kota cerdas.
Kelima, mendorong Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan menggunakan kearifan lokal, untuk masyarkat yang belum terjangkau akses internet dalam konteks penanganan pandemi.
Enam, mendorong kenjelasan kelembanggaan digitalisasi daerah oleh Kemendagri RI. Dan terakhir mendorong kejelasan jenjang karir bagi pengelola smart city daerah.
Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menegaskan bahwa setiap hasil penggalangan dana untuk bencana maupun kegiatan kemanusiaan harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat berbincang dengan sejumlah pewarta di Gorontalo, Kamis (15/01/2026) siang.
Menurut Adhan, transparansi menjadi hal penting dalam pengelolaan dana hasil sumbangan masyarakat. Ia menilai, publik memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana dana yang mereka sumbangkan dikelola dan digunakan.
“Saya minta hasil penggalangan dana untuk korban bencana yang dilakukan organisasi-organisasi diumumkan ke publik,” ujar Adhan. “Itu kan uang dari rakyat, jadi hasilnya harus diketahui rakyat juga,” tambahnya.
Adhan menjelaskan, permintaan tersebut bukan tanpa dasar. Ia mengacu pada aturan resmi mengenai pengumpulan uang dan barang (PUB), di mana setiap penyelenggara kegiatan wajib melaporkan dan mengumumkan hasil pengelolaan dana secara transparan.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, donasi dengan total di atas Rp500 juta harus melalui audit oleh akuntan publik bersertifikat. Sementara itu, untuk dana di bawah Rp500 juta, penyelenggara diwajibkan membuat laporan internal yang kemudian disampaikan kepada instansi berwenang, seperti Kementerian Sosial untuk skala nasional atau Dinas Sosial untuk tingkat daerah.
Lebih lanjut, Adhan menegaskan bahwa ke depan setiap organisasi yang ingin melakukan aksi penggalangan dana di wilayah Kota Gorontalo wajib mengantongi izin resmi dari Dinas Sosial. Kebijakan ini, menurutnya, penting untuk menghindari penyalahgunaan dana dan menjaga kepercayaan publik terhadap aktivitas sosial.
“Ini juga sudah diatur dalam regulasi yang berlaku,” tutup Adhan, yang juga menjabat sebagai Ketua Organisasi Daerah (Orda) ORARI Gorontalo.
Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menyoroti masih adanya tumpukan sampah di sejumlah titik kota. Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan yang digelar di Bandhayo Lo Yiladia (BLY), Selasa (13/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Adhan menekankan pentingnya kepedulian dan tanggung jawab para lurah dan camat terhadap kebersihan wilayah masing-masing. Ia menyampaikan bahwa temuan lapangan tersebut menjadi bentuk evaluasi dan peringatan agar aparat kelurahan dan kecamatan tidak lengah dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Saya coba lewat jalur ke Kota Barat, saya temukan tiga tumpukan sampah. Di Jalan Agus Salim juga masih ada satu titik,” ujar Adhan saat memaparkan hasil pengamatannya.
Wali Kota Adhan juga menambahkan, di jalur Tanggikiki hingga perbatasan Tapa, pihaknya menemukan tujuh tumpukan sampah. Selain itu, tumpukan serupa juga masih terlihat di ujung Kelurahan Leato, yang menunjukkan masih adanya area yang perlu mendapat perhatian serius dari aparat wilayah.
Menurut Adhan, penyampaian temuan tersebut bukan sekadar laporan, melainkan peringatan tegas agar seluruh lurah dan camat meningkatkan pengawasan serta respons terhadap masalah kebersihan.
“Ini saya sampaikan supaya kita semua tahu kondisi di lapangan, terutama lurah dan camat di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Meski begitu, Wali Kota mengakui bahwa kondisi kebersihan Kota Gorontalo menunjukkan perbaikan signifikan dibanding sebelumnya, berkat upaya bersama pemerintah dan masyarakat.
“Alhamdulillah, dengan berbagai langkah yang kita lakukan, kondisi ini sudah mulai berkurang dari sebelumnya,” ujar Adhan.
Ia menegaskan, upaya peningkatan kebersihan akan terus berlanjut dan menjadi prioritas utama pemerintah kota. Para lurah dan camat diminta memastikan wilayahnya tetap bersih sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat.
“Walaupun belum maksimal, tapi sudah ada perbaikan dan harus terus kita tingkatkan,” pungkas Wali Kota.
Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menerima kunjungan istimewa dari anggota DPR RI, Rusli Habibie, di kediamannya pada Jumat (09/01/2026) pagi.
Kedatangan mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu didampingi anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun, dalam rangka menjalin silaturahmi sekaligus membahas arah pembangunan daerah.
Momen tersebut dimanfaatkan Wali Kota Adhan untuk menyampaikan sejumlah aspirasi penting Pemerintah Kota Gorontalo. Salah satunya adalah usulan program pembangunan senilai Rp 60 miliar yang ia titipkan kepada Rusli Habibie agar dapat diperjuangkan di DPR RI.
“Saya menitip aspirasi kurang lebih Rp 60 miliar kepada beliau, meski saya tahu Pak Rusli saat ini berada di Komisi XII,” ungkap Adhan kepada wartawan usai pertemuan.
Sementara itu, Rusli Habibie menjelaskan bahwa kunjungannya ke Pemerintah Kota Gorontalo dilakukan dalam rangka agenda reses untuk menyerap aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan di daerah.
“Saya sebagai anggota DPR RI wajib menemui pemerintah kabupaten dan kota guna menampung aspirasi serta kebutuhan daerah, terutama pada masa reses seperti sekarang ini,” ujar Rusli.
Selain berdiskusi dengan Wali Kota, Rusli juga memberikan arahan kepada seluruh anggota fraksi Partai Golkar, baik di tingkat kota maupun provinsi, agar mendukung kebijakan dan program Pemerintah Kota Gorontalo.
“Saya sengaja memanggil Fraksi Golkar di tingkat kota dan provinsi. Saya instruksikan mereka untuk mendukung seluruh program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Itu wajib dan harus didukung,” tegas Rusli Habibie.
Pertemuan dua tokoh Gorontalo ini diharapkan menjadi sinergi positif antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di pusat untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.