UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali menegaskan komitmennya untuk menembus panggung dunia melalui peningkatan mutu akademik dan reputasi global. Upaya ini ditandai dengan pelaksanaan workshop strategis bertajuk pemeringkatan QS World University Rankings by Subject, yang digelar Rabu (16/7) di Ballroom TC Damhil UNG.

Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., dalam sambutannya menekankan bahwa langkah menuju pemeringkatan internasional bukanlah proses instan. Menurutnya, ini adalah upaya strategis jangka panjang yang menuntut konsistensi dan kerja kolektif seluruh elemen kampus.

“Pemeringkatan internasional bukan kerja instan, namun pekerjaan yang dilakukan secara simultan. Untuk itu komitmen serta dukungan seluruh civitas akademika sangat penting dalam merealisasikannya,” tegas Prof. Eduart.

Ia juga menyampaikan bahwa pencapaian peringkat global adalah bentuk konkret dari transformasi prestasi dan reputasi UNG yang selama ini telah dibangun.

“Jika UNG ingin bergerak maju, maka pemeringkatan di level internasional merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari,” tambahnya.

Workshop ini menghadirkan Prof. Dr. Moch. Bruri Triyono, M.Pd., pakar pemeringkatan internasional, yang mengupas indikator utama QS WUR by Subject, mulai dari reputasi akademik dan employer, sitasi per publikasi, hingga dampak riset.

Sementara itu, Ketua Pokja Pemeringkatan, dr. Sri Manovita Pateda, M.Kes., Ph.D., menyebut workshop ini penting untuk menyamakan pemahaman sekaligus menyusun langkah strategis yang akan ditempuh UNG.

“Workshop ini juga untuk meningkatkan kapasitas tim yang akan terlibat dalam proses pemeringkatan, baik di level fakultas maupun universitas,” jelasnya.

Dengan agenda ini, UNG menunjukkan keseriusan dalam membangun roadmap akademik yang terukur dan berbasis standar internasional.

DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berencana memanggil Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Gorontalo untuk meminta klarifikasi atas dugaan plagiarisme dalam logo Half Marathon yang baru saja diluncurkan.

Logo tersebut, yang diduga meniru desain milik perusahaan asal Australia, Catalist Central, telah memicu polemik di tengah masyarakat sejak diluncurkan pada Minggu, 12 Juli 2025 di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo.

Anggota Komisi I, Kristina Udoki, menyayangkan jika benar logo tersebut merupakan hasil plagiat. Ia menilai bahwa proses pembuatan logo seharusnya dilakukan secara terbuka melalui mekanisme sayembara.

“Biasanya logo dibuat melalui proses sayembara, dan ada filosofi di baliknya. Saya lihat pernyataan Gubernur soal makna logo ini sangat dalam. Tapi sangat disayangkan jika ternyata itu hasil plagiasi,” ujar Kristina.

Kristina menambahkan bahwa Gorontalo memiliki banyak sumber daya manusia kreatif di bidang desain. Menurutnya, seharusnya potensi lokal tersebut bisa digali melalui kompetisi terbuka.

“Buat sayembara, libatkan para desainer lokal. Biarkan mereka berkompetisi, dan hasil terbaik itulah yang digunakan,” tegasnya.

Komisi I DPRD memastikan akan menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak Dispora untuk meminta penjelasan resmi terkait proses pembuatan logo dan dugaan pelanggaran hak cipta tersebut.

DEPROV – Kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo ke SMA Negeri 1 Tapa menemukan bahwa sekolah tersebut hingga kini belum memiliki sertifikat lahan resmi. Temuan ini mendorong Komisi I untuk mendesak Dinas Pendidikan agar segera menyelesaikan persoalan aset tersebut.

Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Fadly Poha, bersama sejumlah anggota, yakni Kristina Udoki, Yeyen Sidiki, Siti Nuraini Sompie, Ekwan Ahmad, dan Fikran Salilama.

Anggota Komisi I, Fikran Salilama, dalam keterangannya menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan mengidentifikasi status kepemilikan aset sekolah, khususnya sertifikat tanah. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalamannya sebagai mantan anggota Panitia Khusus Aset Daerah, masih banyak sekolah yang belum bersertifikat.

“Ada sekolah yang sudah punya sertifikat, tapi hanya menyerahkan fotokopi ke pemerintah kabupaten/kota, seperti yang kami temukan di SMA 1 Suwawa,” ujar Fikran.

Untuk SMA Negeri 1 Tapa, Fikran menyebut sekolah tersebut telah memiliki akta hibah dan dokumen jual beli, namun proses penerbitan sertifikat belum ditindaklanjuti.

“Ini seharusnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, bukan dibebankan ke sekolah. Masa sekolah mau pungut biaya dari orang tua?” tegasnya.

Fikran mendesak agar Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo segera mengambil langkah konkret agar tidak terjadi permasalahan serupa seperti yang pernah terjadi di SMA Boalemo. Ia mengingatkan bahwa banyak kasus persoalan aset sekolah melibatkan mafia tanah.

“Permasalahan ini harus diantisipasi sejak dini, karena mafia tanah sekarang makin banyak,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Tapa, Syarifudin Abdullah, M.Pd., menjelaskan bahwa pihak Dinas Pendidikan sudah menindaklanjuti persoalan ini bersama Dinas Pertanahan. Ia menyebut bahwa pihak sekolah telah dimintai data sebagai bagian dari proses penerbitan sertifikat.

“Dari 18 sekolah yang ada, kami sudah dimintakan data. Beberapa sekolah sudah memenuhi syarat, termasuk SMA Negeri 1 Tapa,” ungkapnya.

Syarifudin berharap proses penerbitan sertifikat dapat segera rampung agar sekolah dapat menjalankan kegiatan pendidikan tanpa kekhawatiran terkait kepemilikan lahan.