Pohuwato – Praktik dugaan pungutan liar dan percaloan dalam aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, perlahan mulai terbongkar ke publik. Hal ini mencuat menyusul pengakuan blak-blakan dari salah seorang pengusaha tambang, Daeng Muding, yang merasa dirugikan oleh pihak pengelola.

Secara terang-terangan, Daeng Muding mengaku telah menyerahkan uang pelicin sebesar Rp50 juta kepada seseorang bernama Yosar Ruiba, yang diduga kuat bertindak sebagai pengelola area tambang ilegal tersebut. Pengakuan ini memvalidasi indikasi adanya sistem setoran dan pengelolaan terorganisir di wilayah pertambangan tanpa izin di Pohuwato.

Kekecewaan Daeng Muding memuncak lantaran hingga detik ini, dirinya belum juga diberikan akses masuk untuk beroperasi di lokasi tambang yang telah dijanjikan. Merasa tertipu, ia pun secara terbuka mendesak agar uang setorannya segera dikembalikan. Insiden ini kian mempertegas adanya praktik percaloan tertutup dalam pusaran bisnis tambang ilegal di daerah tersebut.

Pengakuan berani dari pengusaha ini langsung memantik reaksi keras dari sejumlah pihak, termasuk aktivis nasional. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Pemuda Rakyat Republik Indonesia (DPP FKPR-RI), Kiki Paulus, menilai ‘nyanyian’ Daeng Muding adalah petunjuk awal yang sangat valid.

Kiki mendesak aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo, untuk menjadikan informasi ini sebagai pintu masuk penyelidikan.

“Keterangan dan pengakuan ini sudah sangat jelas serta terbuka. Seharusnya ini mempermudah aparat kepolisian dalam membongkar, mengusut, serta menangkap jaringan tambang ilegal di Pohuwato, baik itu pemodal maupun pihak pengelolanya,” tegas Kiki.

Lebih lanjut, Kiki juga menyoroti tajam adanya dugaan pungutan tambahan yang dibahasakan sebagai “iuran aksi”. Berdasarkan informasi dari Daeng Muding, dana taktis tersebut rencananya akan digunakan oleh Yosar Ruiba untuk membiayai pergerakan aksi tertentu guna mengamankan aktivitas ilegal mereka.

Menyadari berbahayanya praktik mafia tambang ini, Kiki Paulus mengultimatum pihak kepolisian agar tidak berdiam diri. Apabila kasus ini tidak segera ditindaklanjuti secara serius, ia memastikan organisasinya akan mengambil langkah ekstra-parlementer.

“Jika Kapolda Gorontalo tidak serius menangani persoalan ini, saya akan segera menginstruksikan seluruh jajaran DPW dan DPD FKPR-RI di setiap kabupaten/kota untuk turun menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Mapolda Gorontalo,” ancamnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Kiki menegaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan surat instruksi resmi untuk pergerakan massa tersebut guna mendesak tegaknya supremasi hukum.

Kini, kasus setoran bodong di lingkar tambang ilegal Pohuwato tersebut menjadi sorotan tajam publik. Masyarakat menanti langkah konkret aparat penegak hukum untuk memberantas praktik pertambangan ilegal yang secara masif merugikan keuangan negara dan merusak kelestarian lingkungan hidup setempat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di abad ke-21 telah membawa transformasi besar pada alat komunikasi. Kondisi ini membuat penggunaan gadget (gawai) semakin sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, tak terkecuali bagi anak-anak usia dini.

Menyikapi fenomena tersebut, sebuah penelitian terbaru mengungkap bahwa pengawasan ketat dari orang tua menjadi kunci utama agar penggunaan perangkat digital tidak berdampak buruk pada proses tumbuh kembang anak.

Fakta ini terungkap dalam sebuah riset yang dilakukan oleh peneliti Indian Sunita dan Eva Mayasari. Penelitian ini berfokus pada analisis pengawasan orang tua terhadap dampak penggunaan gadget pada anak usia dini di lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK Taruna Islam, Kota Pekanbaru.

Dalam laporannya, para peneliti menjelaskan bahwa anak-anak kini telah bergeser menjadi konsumen aktif berbagai produk teknologi. Jika dahulu gawai lebih banyak dimanfaatkan oleh kalangan profesional, kini perangkat cerdas seperti smartphone, tablet, iPad, hingga laptop lekat dengan aktivitas harian balita.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan di PAUD dan TK Taruna Islam Pekanbaru, tercatat sebanyak 74 siswa telah mengenal dan berinteraksi aktif dengan gawai. Angka tersebut terdiri dari 12 anak di tingkat PAUD dan 62 anak di tingkat TK.

“Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, yang bertujuan untuk mengetahui secara pasti hubungan antara tingkat pengawasan orang tua dengan dampak penggunaan gawai terhadap perkembangan anak,” tulis laporan penelitian tersebut.

Dari hasil pengumpulan data, penggunaan gawai sebenarnya mampu memberikan dampak positif sebesar 62 persen jika dikelola dengan baik, sementara dampak negatifnya berada di angka 38 persen.

Namun, penelitian ini juga menemukan korelasi yang tajam terkait peran pengawasan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan orang tua yang baik (ketat) berbanding lurus dengan dampak positif sebesar 78,1 persen. Sebaliknya, pengawasan yang longgar atau kurang baik berujung pada dampak negatif sebesar 66,7 persen. Melalui uji statistik, ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengawasan orang tua dan dampak gawai pada anak, dengan nilai p-value 0,05.

Para peneliti menggarisbawahi, meski ada sisi positif, penggunaan gawai yang berlebihan tanpa kontrol akan memicu rentetan dampak buruk bagi anak. Risiko tersebut meliputi menurunnya kemampuan membaca dan menulis, gangguan bersosialisasi di dunia nyata, rentan terpapar konten negatif, gangguan pola tidur, risiko obesitas, hingga memicu ketidakstabilan emosional.

Sebagai kesimpulan, riset ini menegaskan bahwa orang tua memegang peran paling esensial. Pembatasan jam layar (screen time) sesuai kebutuhan usia anak mutlak dilakukan. Selain itu, orang tua diimbau untuk lebih aktif mengarahkan anak pada kegiatan yang bersifat edukatif fisik dan interaksi sosial yang sehat.

​NEWS – Agenda wisata religi yang seharusnya membawa ketenangan justru berujung kepanikan bagi sejumlah jemaah haji asal Indonesia. Dua armada bus yang mengangkut jemaah dari dua kelompok terbang (kloter) berbeda dilaporkan mengalami tabrakan beruntun di kawasan Jabal Magnet, Arab Saudi, pada Selasa (28/4/2026).

​Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Moh. Hasan Afandi, dalam konferensi pers virtual pada Rabu (29/4/2026), membeberkan detail awal mula kecelakaan tersebut.
​”Kronologi kami terima, (kejadian) pada 28 April 2026 pukul 10.30 waktu Arab Saudi,” jelas Hasan.

​Insiden bermula ketika bus dari kloter SUB-2 yang diakomodasi oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Nurul Haramain Probolinggo kehilangan kendali dan menghantam armada bus kloter JKS-1 yang dikelola oleh KBIHU Al Azhar.
​”Bus SUB-2 yang sedang melaju menabrak lambung bus JKS-1,” ungkap Hasan merinci benturan antarkendaraan tersebut.

​Akibat kecelakaan ini, 10 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Rincian korban meliputi 7 jemaah dari kloter JKS-1, 2 jemaah dari SUB-2, serta 1 orang pengurus KBIHU Nurul Haramain. Sebagian besar korban mengalami luka ringan, namun seorang jemaah lansia dari kloter SUB-2 bernama Sri Sugihartini (60) harus dilarikan ke Rumah Sakit Al Hayat Madinah guna mendapatkan perawatan medis yang lebih intensif.

​Mengonfirmasi situasi terkini, Plt Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, memastikan tidak ada jatuhnya korban fatal dalam peristiwa nahas ini.
​”Kecelakaan tersebut melibatkan bus JHI Kloter SUB-2 dan bus JHI Kloter JKS-1 saat perjalanan kembali dari kegiatan city tour Jabal Magnet. Berdasarkan informasi yang diterima, tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut,” terang Heni.

​Langkah Tegas Kemenhaj dan Bantuan KJRI
​Melengkapi penanganan krisis ini, laporan dari media Detik menyebutkan bahwa Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah telah menerjunkan tim khusus ke lokasi dan rumah sakit. Langkah ini diambil guna mendampingi para korban luka dan memastikan proses administrasi serta asuransi kesehatan dengan otoritas lokal berjalan tanpa hambatan.

​Buntut dari kejadian ini, Kemenhaj mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh KBIHU agar tidak bermain-main dengan prosedur keselamatan. Pemerintah bahkan mengancam akan mencabut izin operasional lembaga yang kedapatan melanggar.
​”Keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan jemaah adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar,” tegas Hasan.

​Untuk mencegah insiden serupa, Kemenhaj mewajibkan seluruh KBIHU mematuhi lima aturan mutlak selama penyelenggaraan ibadah yaitu:

1. ​Berkoordinasi secara proaktif dengan petugas haji resmi.
2. ​Tunduk pada seluruh imbauan dan regulasi otoritas setempat.
3. ​Menjadikan keselamatan jemaah sebagai prioritas absolut.
4. ​Dilarang menawarkan paket wisata “liar” di luar agenda resmi jemaah.
5. ​Dilarang keras memungut biaya tambahan dengan dalih apa pun.

​Meski memperketat aturan wisata, pemerintah menegaskan tidak melarang aktivitas ziarah ke tempat-tempat bersejarah. Kemenhaj tetap memfasilitasi jemaah yang ingin mengunjungi situs penting di sekitar Madinah, seperti Masjid Qiblatain, Masjid Quba, dan Jabal Uhud.