Pohuwato – Gerbong mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato kembali bergerak. Sebanyak 41 pejabat yang terdiri dari eselon Administrator, Pengawas, Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Pohuwato, hingga Pejabat Fungsional Pengawas resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, Rabu (17/06/2026).

Prosesi sakral yang berlangsung khidmat di Ruang Rapat Gunung Pani, Kantor Bupati Pohuwato tersebut turut dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Achmad Djuuna, Asisten Pemerintahan dan Kesra Zulkifli Umar, Inspektur Daerah Irfan Saleh, Kepala BPKPD Teti Alamri, Kepala Dinas Kesehatan Fidi Mustafa, serta Plt. Kepala BKPSDM Sarlina Labaco.

Dalam arahannya, Bupati Saipul A. Mbuinga menegaskan bahwa pengisian dan pergeseran formasi jabatan ini bukan merupakan kebijakan instan. Proses penyaringan figur-figur tersebut telah melalui fase penggodokan yang sangat selektif dan memakan waktu hingga hitungan bulan.

“Kurang lebih selama empat bulan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggodok proses ini. Ini perjalanan yang cukup panjang dan sangat ketat, hingga akhirnya hari ini melahirkan pejabat-pejabat yang dinilai paling layak mengemban amanah baru. Tentunya, amanah ini wajib dijalankan secara profesional, disiplin, dan penuh tanggung jawab,” ujar Saipul.

Bupati menaruh harapan besar, khususnya kepada para Kepala UPTD Puskesmas yang baru dikukuhkan. Mereka diinstruksikan bergerak cepat melakukan akselerasi pelayanan medis di lapangan, terutama dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan publik.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Bumi Panua ini menepis spekulasi negatif yang berkembang di lingkungan birokrasi terkait pergeseran posisi tersebut. Ia menegaskan bahwa kebijakan mutasi ini murni didasarkan atas kebutuhan organisasi dan pertimbangan performa kerja, bukan sebagai bentuk hukuman atau sanksi disiplin bagi pejabat tertentu.

“Ada yang bertukar tempat tugas, namun itu bukan berarti kinerja mereka di tempat lama buruk. Justru karena mereka dinilai memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik, maka kami tempatkan pada posisi strategis lain yang sedang membutuhkan akselerasi pelayanan kepada masyarakat,” jelas Saipul.

Ia juga meminta kepada para ASN yang belum mendapatkan kesempatan promosi atau menduduki jabatan tertentu untuk tidak berkecil hati. Pemkab Pohuwato dipastikan akan terus memetakan potensi dan aspirasi setiap abdi negara secara objektif sesuai koridor regulasi yang berlaku.

“Tidak ada unsur penghukuman dalam mutasi dan rotasi kali ini. Indikator utama kami adalah profesionalitas. Mengapa prosesnya sampai memakan waktu empat bulan? Karena kami ingin melahirkan barisan birokrat yang benar-benar kredibel dan dapat dipercaya penuh dalam menjalankan roda pemerintahan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Saipul mengingatkan para pejabat terlantik agar senantiasa membentengi diri dengan integritas. Status jabatan definitif yang kini disandang harus dijawab dengan loyalitas kerja yang konkret, mengingat masih banyak ASN lain yang juga mendambakan kepercayaan serupa.

Pohuwato – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Achmad Djuuna, mendesak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato untuk mengonversi momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai stimulus peningkatan mutu pelayanan publik. ASN dituntut melakukan lompatan kinerja dan meninggalkan pola kerja konvensional yang cenderung monoton.

Seruan transformatif tersebut ditegaskan Pj Sekda saat bertindak sebagai pembina Apel Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tingkat Kabupaten Pohuwato yang digelar di halaman Kantor Bupati Pohuwato, Rabu (17/06/2026). Agenda rutin tersebut diikuti oleh para asisten, staf ahli bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ratusan abdi negara di lingkungan Pemkab Pohuwato.

Dalam amanat tertulis Bupati Pohuwato yang dibacakannya, Achmad Djuuna menggarisbawahi bahwa pelaksanaan apel kali ini memiliki nilai filosofis dan strategis yang sangat istimewa. Selain menjadi instrumen penguatan disiplin, loyalitas, dan profesionalitas korps, momentum ini bertepatan dengan fajar Tahun Baru Islam 1448 Hijriah sekaligus menandai transisi paruh tahun anggaran 2026.

“Momentum ini memaksa kita semua untuk berhenti sejenak, melakukan evaluasi mendalam, dan merefleksikan kembali peta jalan pengabdian yang telah kita lalui. Pergantian tahun dalam kalender Hijriah harus dimaknai sebagai refleksi peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Sebuah gerakan peradaban besar yang bukan sekadar perpindahan geografis, melainkan lompatan menuju kondisi yang lebih kuat, tangguh, dan bermartabat,” ujar Achmad Djuuna.

Achmad menegaskan, spirit hijrah tersebut wajib diadopsi secara konkret oleh seluruh anggota Korpri dalam mengeksekusi program kerja dan melayani masyarakat di Bumi Panua.

“Kita harus berhijrah dari pola kerja yang biasa-biasa saja menuju standar pelayanan yang luar biasa. Hijrah dari budaya menunda pekerjaan menjadi budaya kerja yang cepat, tepat, dan tuntas. Kita harus bermigrasi dari sekadar menjalankan rutinitas formalitas menuju ekosistem kerja yang kaya akan inovasi serta ketulusan pengabdian,” lugasnya.

Lebih lanjut, Pj Sekda mengingatkan jajarannya bahwa Pemkab Pohuwato kini telah resmi menginjak paruh kedua tahun anggaran 2026. Oleh karena itu, seluruh pimpinan perangkat daerah diinstruksikan segera membedah rapor capaian program kerja serta melakukan kalkulasi ketat terhadap target pembangunan yang belum terpenuhi.

“Ini adalah masa krusial untuk mengukur sejauh mana target pembangunan daerah terealisasi. Evaluasi total harus berjalan. Program yang berkinerja baik wajib dipertahankan dan ditingkatkan, sementara sektor yang masih rapor merah harus diintervensi dan diperbaiki seketika,” cetusnya.

Di samping itu, ia mewanti-wanti para ASN untuk terus membentengi diri dengan integritas, memperketat disiplin kerja, serta membangun kultur pelayanan yang humanis, inklusif, dan responsif terhadap keluhan masyarakat sipil.

“Jadilah ASN yang hadir sebagai pemberi solusi di tengah masyarakat, bukan justru menjadi bagian dari benang kusut persoalan. Tampillah sebagai pelayan publik yang menghadirkan kemudahan birokrasi, bukan malah menciptakan sekat kesulitan,” tegas Achmad Djuuna.

Menutup arahannya, atas nama Pemkab Pohuwato, Achmad melayangkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Korpri yang sejauh ini konsisten menunjukkan dedikasi dan loyalitas tinggi dalam roda pemerintahan. Ia mengajak seluruh abdi negara menyongsong semester kedua tahun 2026 dengan komitmen kolektif demi mewujudkan Pohuwato yang maju, sejahtera, religius, dan berdaya saing global.

Pohuwato – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato terus berupaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pilar utama pembiayaan program pembangunan daerah. Guna mengukur realisasi fiskal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Evaluasi PAD Triwulan II Tahun Anggaran 2026.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Pertemuan BPKPD pada Senin (15/06/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, dan dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan daerah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam mengungkapkan bahwa evaluasi paruh tahun ini sengaja dipercepat lantaran performa realisasi PAD di sejumlah OPD tercatat masih memprihatinkan dan berada di bawah target yang dipatok dalam APBD 2026.

“Bagi OPD pengelola PAD, saya minta berikan atensi serius terhadap capaian pendapatan masing-masing. Kita sudah berada di penghujung Triwulan II, artinya tidak ada lagi waktu untuk bersantai. Segera ambil langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan target,” tegas Wabup Iwan.

Menurut Iwan, raihan PAD merupakan indikator sahih kemandirian fiskal daerah dalam membiayai program strategis serta pelayanan publik. Oleh karena itu, jajaran OPD didesak untuk melepaskan cara kerja konvensional dan mulai melahirkan inovasi guna menggali potensi pendapatan baru yang selama ini belum tergarap maksimal.

“Setiap instansi harus mampu memetakan potensi secara presisi, memperbarui akurasi pendataan di lapangan, serta memperketat fungsi pengawasan terhadap objek-objek pajak dan retribusi daerah. Jangan sampai ada potensi pendapatan yang bocor atau menguap begitu saja,” cetus Iwan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa target nominal PAD yang dibebankan kepada setiap OPD bukan sekadar formalitas administratif, melainkan tanggung jawab moral dan konstitusional yang berdampak langsung pada keberlanjutan pembangunan di Bumi Panua.

“Target PAD jangan hanya dijadikan angka mati di atas kertas. Butuh komitmen, kerja keras, dan sinergi lintas sektor. Pascarapat ini, saya instruksikan seluruh OPD segera melakukan evaluasi internal dan mengeksekusi strategi percepatan penyerapan,” tambahnya.

Di akhir pertemuan, Wabup Iwan menjelaskan bahwa jalannya rapat evaluasi ini diinstruksikan langsung oleh Bupati Pohuwato. Seluruh nota rekapitulasi capaian dan kendala OPD akan dilaporkan sebagai rapor performa instansi sekaligus bahan pertimbangan kebijakan strategis ke depan.

Selain fokus mengevaluasi rapor merah PAD, forum tersebut dirangkaikan dengan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Pohuwato. Agenda sekunder yang tidak kalah urgen ini membahas perumusan roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk periode 2026–2029. Peta jalan tersebut nantinya akan menjadi kompas digitalisasi tata kelola keuangan Pemkab Pohuwato selama beberapa tahun ke depan.

Menutup arahannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam mengimbau penguatan ekosistem nontunai secara masif melalui optimalisasi kanal digital, khususnya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Gerakan digitalisasi ini ditegaskan harus dimulai dari jajaran pengurus TP2DD dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pohuwato sebagai motor penggerak contoh bagi masyarakat luas.