UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi Kesehatan. Sebanyak 436 mahasiswa akan diterjunkan untuk melaksanakan program pengabdian selama 45 hari, terhitung mulai tanggal 3 Juli hingga 19 Agustus 2025, di 23 desa yang tersebar di Kabupaten Boalemo.

Kepala Pusat KKN UNG, Dr. Rosbin Pakaya, M.Pd., mengungkapkan bahwa peserta KKN profesi kesehatan kali ini berasal dari empat program studi, yakni S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Farmasi, S1 Keperawatan, dan S1 Pendidikan Kedokteran. Dari total peserta, 405 mahasiswa merupakan peserta reguler, sedangkan 31 lainnya merupakan peserta non-reguler.

“Program ini merupakan bentuk pengabdian nyata dari UNG kepada masyarakat sekaligus menjadi sarana pembelajaran langsung bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan,” ujar Rosbin.

Pelepasan mahasiswa KKN dilaksanakan di kampus UNG dan dihadiri langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Abdul Hafidz Olii, M.Si., yang mewakili Rektor UNG. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa program ini bukan sekadar kewajiban akademik, namun merupakan langkah strategis dalam membentuk karakter profesional mahasiswa.

“Ini adalah momen penting untuk mahasiswa berkontribusi di tengah masyarakat. Dengan terjun langsung ke lapangan, mahasiswa dapat memahami konteks sosial, budaya, dan persoalan nyata di bidang kesehatan yang dihadapi masyarakat,” ujar Hafidz.

Ia juga menegaskan bahwa KKN profesi kesehatan merupakan bagian dari proses pendidikan holistik yang tidak hanya mencetak lulusan unggul secara akademik, tetapi juga berkepedulian sosial, berjiwa pengabdian, serta memiliki kompetensi profesional yang mumpuni.

“Manfaatkan waktu pengabdian ini sebaik-baiknya untuk belajar, berkolaborasi, dan memberi dampak nyata, sehingga kehadiran kalian benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pesan Hafidz kepada peserta.

Dengan pelaksanaan program ini, UNG berharap para mahasiswa dapat memberikan kontribusi konkret dalam peningkatan layanan kesehatan berbasis komunitas, serta menjadi agen perubahan di wilayah pengabdian masing-masing.

Gorontalo – Langkah hukum terhadap dugaan perusakan lingkungan di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, kian memasuki babak serius. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Analisis Hak Asasi Manusia (LA HAM) Provinsi Gorontalo secara resmi membentuk tim advokasi hukum untuk mendampingi langkah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LA HAM Pohuwato dalam proses pelaporan ke pihak kepolisian.

Penunjukan tim tersebut diputuskan melalui rapat pleno tertutup yang digelar Kamis malam (3/7/2025). Dalam rapat tersebut, Janes Komenaung, S.H., yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPW LA HAM Gorontalo, ditetapkan sebagai Ketua Tim Advokasi Hukum.

“Ya, Pak Janes Komenaung, S.H., menjadi ketua tim untuk mendampingi DPD LA HAM Pohuwato dalam melaporkan para terduga pelaku pengrusakan lingkungan,” ungkap Akram Pasau, S.H., Ketua DPW LA HAM Gorontalo usai rapat pleno.

Akram menegaskan bahwa fokus laporan menyasar aktivitas perusakan lingkungan di Desa Bulangita, yang diduga kuat menjadi salah satu penyebab bencana banjir dan sedimentasi di wilayah ibu kota Kabupaten Pohuwato, yakni Kota Marisa.

Sementara itu, Janes Komenaung menyatakan kesiapannya memimpin pendampingan hukum tersebut.

“Kami siap mengawal proses ini. Tim advokasi terdiri dari lima pengacara yang semuanya adalah pengurus aktif LA HAM Provinsi Gorontalo,” ujarnya.

Diketahui, beberapa nama terduga pelaku yang akan dilaporkan ke pihak berwenang di antaranya berinisial UM alias Uten, MM alias Muku, PA alias Barot, DD alias Ded, dan ARM alias Man.

LA HAM menegaskan, langkah hukum ini bukan hanya sebagai bentuk pengawalan hak lingkungan masyarakat, tetapi juga upaya menekan dampak ekologis yang semakin meluas akibat kegiatan yang diduga dilakukan secara ilegal.

🔊 Dengarkan berita

Pohuwato – Di tengah tekanan fiskal dan efisiensi anggaran daerah, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, terus memperjuangkan pembangunan kembali Kantor Bupati Pohuwato yang terbakar pada September 2023. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pendekatan politik dan koordinasi lintas lembaga di tingkat nasional.

Bupati Saipul yang didampingi Kepala Dinas PUPR Pohuwato, Ir. Risdiyanto Mokodompit, ST., MT., melakukan audiensi dengan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, di Jakarta, Rabu (02/07/2025). Pertemuan tersebut difokuskan pada pengajuan alokasi anggaran pembangunan kantor serta usulan program Inpres Jalan Desa tahun anggaran 2026–2029.

“Saat ini pelayanan pemerintahan masih berlangsung menggunakan rumah dinas bupati sebagai kantor sementara. Namun, secara fasilitas jelas tidak representatif,” ujar Bupati Saipul.

Lebih lanjut, Saipul menyebut bahwa Detail Engineering Design (DED) pembangunan kantor baru telah selesai 100 persen dan mendapat asistensi dari tim teknis Kementerian PUPR. Dari hasil asistensi tersebut, ditetapkan kebutuhan anggaran sebesar Rp39.467.950.000.

Selain fokus pada pembangunan kantor, Bupati Saipul turut mengusulkan program Inpres Jalan Desa untuk membenahi 18 ruas jalan di wilayah Kabupaten Pohuwato, mulai dari Kecamatan Dengilo hingga Popayato Barat, yang kini dalam kondisi rusak berat.

“Infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Perbaikannya akan sangat berpengaruh terhadap mobilitas hasil pertanian dan perkebunan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan ekonomi rakyat,” jelas Saipul.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyambut baik perjuangan tersebut. Ia menilai waktu audiensi ini sangat tepat, mengingat kementerian/lembaga tengah menyusun program untuk tahun 2026 berdasarkan pagu indikatif.

“Kami akan bahas usulan ini bersama Kementerian PUPR dan stakeholder lainnya, baik untuk APBN Perubahan maupun APBN 2026,” ujar Andi Iwan, yang juga merupakan kader Partai Gerindra.

Ia juga menegaskan bahwa Komisi V akan mengupayakan kembalinya DAK infrastruktur jalan yang selama ini banyak diminta oleh kepala daerah di seluruh Indonesia.

Menutup pertemuan, Bupati Saipul menyerahkan secara resmi proposal pembangunan kembali kantor bupati dan daftar usulan Inpres Jalan Desa kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan dan berharap perjuangan ini dapat terealisasi secara bertahap berdasarkan skala prioritas pembangunan nasional.

“Kami berharap perjuangan ini dapat berbuah nyata demi kepentingan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pohuwato,” pungkas Bupati Saipul.