Belum memenuhi kewajibannya sehubungan dengan perjanjian kerja sama, PT Mimoza Mitra Media melayangkan surat somasi kepada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Gorontalo.
Adapun bunyi Surat Somasi Nomor 12/MMZ/XI/2019 tersebut berisi tentang kerjasama operasional produksi dan penayangan liputan pemberitaan, dimana Biro Humas dan Protokoler Setda Provinsi Gorontalo telah melakukan perbuatan wanprestasi atau inkar janji atas perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati dalam kerja sama.
Dalam surat somasi itu juga tertulis, Humas Pemprov Gorontalo belum membayar sisa advetorial sebanyak 23 kali, yakni sebesar 23 juta rupiah. Dimana, dari keseluruhan yang mencapai 149 berita tersebut, ada 126 advetorial yang sudah terbayarkan.Sehingga ada 23 berita senilai 23 juta rupiah yang belum terbayarkan.
Hal lainnya juga tertulis dalam somasi tersebut, bahwa berdasarkan rincian tersebut pihak Mimoza Mitra Media meminta kepada Humas Pemprov Gorontalo untuk segera membayarkan sisa 23 berita senilai Rp 23 juta. Hal tersebut sebagaimana diatur berdasarkan pada Pasal 4 Huruf C yang berbunyi “ Jika Jumlah liputan dan penayangan pada bulan berjalan tidak mencukupi dari ketentuan, sebagaimana dimaksud pada Ayat (B), maka pihak pertama (Humas Pemprov Gorontalo, berkewajiban membayar tagihan sesuai dengan bukti siar yang dimasukkan oleh pihak ke dua dan apabila melebihi diperhitungkan pada bulan berjalan,untuk kegiatan produksi peliputan dan penayangan liputan sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini oleh para pihak.
Dalam keterangannya, Direktur Mimoza Mitra Media, Hadi Sutrisno Daud menilai, Karo Humas Pemprov Gorontalo tidak pantas menjabat sebagai Karo Humas, karena tidak mampu menengahi masalah dengan media yang seharusnya jadi mitra kerjanya.
“Mestinya ketika dari awal ada salah paham, diundang media yang bersangkutan untuk memperjelas duduk masalah. Apalagi kerja sama ini nerlangsung dari pejabat sebelumnya. Maka harus di cari tau bagaimana pembicaraan antara media dengan pejabat sebelumnya. Bukannya hanya mendengar masalah sepihak, terus merasa diri paling benar,” kata Hadi. Menurut dia hal yang seperti itu justru bisa merusak nama baik gubernur.
“Saya berharap pak gubernur bisa mengevaluasi pejabat-pejabat yang tidak paham dengan tupoksi seperti ini,” tegasnya.
Pada somasi yang kedua juga Hadi berharap agar Humas Pemrov Gorontalo bersikap koperatif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tertuang juga dalam somasi kedua tersebut, apabila pihak Humas belum dan tidak mau melakukan pembayaran sebagaimana ketentuan, maka pihak MImoza Mitra Media akan melakukan tuntutan hukum perdata (Wanprestasi) disertai ganti kerugian (materil maupun imateril) melalui Pengadilan Negeri Gorontalo maupun tuntutan hukum lainnya.
Flash news – Sebuah benda bercahaya yang diduga sebagai objek langit melintas di atas wilayah Gorontalo pada Sabtu (12/9/2026) dini hari, sekitar pukul 00.25 WITA.
Objek misterius tersebut terlihat memancarkan cahaya berwarna merah terang saat bergerak cepat menuju arah utara Gorontalo. Bersamaan dengan kemunculan kilatan cahaya tersebut, sejumlah warga setempat juga mengaku mendengar suara dentuman keras menyerupai ledakan.
Peristiwa langka ini turut disaksikan oleh warga secara langsung maupun melalui rekaman kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di pemukiman. Kemunculan objek terang yang terekam kamera tersebut lantas memicu spekulasi luas di tengah masyarakat bahwa benda yang melintas merupakan meteor.
Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi atau keterangan resmi dari pihak berwenang mengenai identitas maupun asal-usul benda bercahaya tersebut.
Saat ini, masyarakat masih menunggu informasi dan penjelasan resmi dari lembaga atau instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pengamatan serta identifikasi fenomena benda langit.
Pohuwato – Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Pohuwato mulai memicu persoalan serius bagi kehidupan masyarakat. Krisis air bersih kini dirasakan langsung oleh sejumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pohuwato, khususnya warga yang bermukim di kawasan wisata Pantai Pohon Cinta.
Salah seorang warga setempat, Hais H. Doda, mengungkapkan bahwa dirinya bersama warga sekitar sudah lebih dari satu bulan kesulitan mengakses pasokan air bersih dari aliran pipa PDAM. Kondisi memprihatinkan ini memaksa masyarakat merogoh kocek lebih dalam untuk membeli air minum isi ulang dari depot demi memenuhi kebutuhan dasar harian.
Hais tak menyembunyikan kekecewaannya terhadap kinerja pelayanan PDAM Pohuwato yang dinilainya belum maksimal. Padahal, kewajiban membayar tagihan bulanan terus dipenuhi oleh warga tanpa pernah menunggak.
“Kami masyarakat pengguna PDAM sudah memasang pipa dan menggunakan meteran, serta rutin membayar tagihan setiap bulan. Kami sangat berharap pengantaran air dari PDAM bisa dilakukan secara rutin,” ujar Hais.
Menurut Hais, kendati layanan pipa distribusi mati total selama lebih dari sebulan, bantuan darurat berupa pengantaran air menggunakan armada mobil tangki milik PDAM juga dinilai tidak efektif dan tidak merata.
“Kami sudah satu bulan lebih airnya tidak ada. Pengantaran air tangki juga tidak maksimal. Kadang tempat penampungan air yang kami taruh di depan rumah kosong, tetapi mobil tangki PDAM hanya lewat saja tanpa pernah berhenti atau bertanya,” keluhnya.
Ia menilai fenomena ini mencerminkan pelayanan air bersih yang sangat membutuhkan perhatian serta evaluasi serius dari pimpinan PDAM Pohuwato. Apalagi, pelanggan tetap dibebani tagihan setiap bulan meski pasokan air ke rumah mereka tidak berjalan normal.
“Kami tetap bayar setiap bulan. Bahkan walaupun air tidak ada, meteran tetap berjalan dan tagihan tetap ada. Kami berharap kondisi sulit ini bisa diketahui oleh pimpinan PDAM dan disampaikan langsung kepada petugas di lapangan,” tegas Hais.
Akibat tidak berfungsinya pasokan air PDAM, pengeluaran harian warga melonjak drastis. Hais membeberkan bahwa harga satu galon air depot dipatok Rp5.000. Untuk mencukupi kebutuhan satu keluarga dalam sehari, ia membutuhkan sedikitnya 20 galon air.
“Sudah lebih satu bulan kami membeli air melalui pengantaran depot. Satu galon harganya Rp5.000. Dalam sehari kebutuhan bisa mencapai 20 galon. Kalau dikalikan, tentu pengeluaran kami membengkak cukup besar, sementara tagihan PDAM juga tetap wajib dibayar dan tidak pernah kami tunggak,” bebernya.
Warga berharap PDAM Kabupaten Pohuwato segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis air bersih tersebut, khususnya bagi pelanggan yang sudah lebih dari satu bulan tidak mendapatkan hak pasokan air. Masyarakat mendesak agar distribusi air melalui mobil tangki dapat dilakukan secara teratur dan merata di tengah situasi kemarau yang makin menghimpit.
Sementara itu, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Direktur PDAM Kabupaten Pohuwato terkait keluhan krisis air bersih yang dialami warga. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak direksi PDAM Pohuwato belum memberikan jawaban maupun keterangan resmi.
Pohuwato – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, dilaporkan masih terus beroperasi secara leluasa tanpa tersentuh tindakan hukum hingga Senin (7/9/2026).
Berdasarkan hasil pemantauan Media barakati.id, diperkirakan terdapat sedikitnya 30 unit ekskavator yang terus bergerak merusak kawasan hutan Marisa IV dan Marisa V di wilayah Kecamatan Taluditi.
Menurut keterangan sejumlah pelaku usaha di lapangan, alat-alat berat tersebut masuk melintasi dua jalur utama, yakni jalur Bendungan Marisa VI di Desa Puncak Jaya serta jalur Marisa V di Desa Mekarti Jaya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa (Kades) Puncak Jaya, Halim Ambrain, membenarkan maraknya aktivitas pertambangan ilegal di wilayah hulu tersebut. Ia mengungkapkan bahwa penambangan liar ini telah berkali-kali menyebabkan tingkat sedimentasi bendungan melonjak drastis.
“Iya, saya sering menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas pertambangan di atas. Bahkan belum lama ini, beberapa peralatan bendungan hilang tanpa jejak, sehingga Bupati Pohuwato meminta untuk menutup total akses masuk bendungan itu,” terang Halim.
Dalam kesempatan tersebut, Halim juga menepis isu yang mengaitkan dirinya dengan bisnis pertambangan ilegal itu.
“Selama ini saya tidak pernah terlibat dalam aktivitas mereka. Kalaupun ada isu yang berkembang terkait keterlibatan saya, itu tidak benar adanya,” tegasnya.
Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa pergerakan alat berat PETI kini telah mendekati wilayah perbatasan antara Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Buol. Kondisi ini berakibat fatal terhadap kelestarian lingkungan, terutama kerusakan dan penyusutan sumber air bersih akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Dampak krisis air bersih ini kian dirasakan warga di tengah ancaman musim kemarau. Selain mengancam pasokan air minum harian masyarakat, kerusakan sumber air tersebut berpotensi memicu gagal panen total pada lahan pertanian warga sekitar.
Atas kondisi yang kian memprihatinkan ini, Kades Puncak Jaya berharap Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengambil tindakan tegas dan serius sebelum dampak kerusakan lingkungan berakibat lebih fatal bagi masyarakat di Kecamatan Taluditi dan sekitarnya.