POHUWATO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan insentif fiskal dalam pengendalian inflasi daerah tahun anggaran 2023 periode pertama kepada 33 Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 3 provinsi, 24 kabupaten, dan 6 kota.
Salah satu daerah yang termasuk dalam penerima insentif fiskal tersebut adalah pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menerima penghargaan tersebut dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dalam sebuah acara di Gedung Sasana Bhakti Praja Lt. 3 Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, (31/7/2023).
Bupati Saipul Mbuinga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Kemendagri dan Kemenkeu, atas pemberian insentif fiskal kepada Kabupaten Pohuwato sebagai salah satu dari 24 kabupaten penerima.
“Terima kasih atas penilaian dari pemerintah pusat atas daerah kami, sehingga dari 24 kabupaten penerima, Alhamdulillah Kabupaten Pohuwato terpilih,”jelas Saipul.
Ia juga mengapresiasi kerja sama dari tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dengan tim pengendalian inflasi pusat (TPIP) yang telah membantu Kabupaten Pohuwato meraih penghargaan tersebut.
Mendagri berharap agar inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat terus dikendalikan. Oleh karena itu, Kemendagri dan Kemenkeu memberikan insentif fiskal kepada 33 Pemerintah Daerah yang telah berhasil mengendalikan angka inflasi. Dengan harapan insentif ini dapat mendorong upaya pengendalian inflasi di daerah tersebut.
Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) Tahun 2025 yang digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 26–28 Agustus 2025.
Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah ini mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita.” Rakornas menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait dalam membahas mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, mendukung iklim investasi, dan mempercepat pencapaian program strategis nasional.
Bupati Saipul menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mendukung upaya pemerintah pusat memperkuat kepastian hukum di daerah.
“Rakornas ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, mendukung iklim investasi, dan mempercepat pencapaian program strategis nasional,” ujar Bupati Saipul.
Ia menambahkan, kejelasan regulasi melalui produk hukum daerah sangat penting agar pelaku usaha merasa terlindungi. Dengan begitu, investasi dapat berjalan baik, pembangunan daerah dipercepat, serta pelayanan publik semakin meningkat.
Pada kesempatan itu, Bupati Saipul yang didampingi Sekretaris Dewan Pohuwato, Hamkawaty Mbuinga, mengikuti rangkaian kegiatan hari kedua Rakornas, mulai dari apel pemantapan pelaksanaan peraturan daerah, penampilan tarian kolosal tradisional Sultra, hingga laporan Gubernur Sulawesi Tenggara.
Agenda dilanjutkan dengan sambutan Menteri Hukum dan HAM, sambutan Menteri Dalam Negeri, serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri dan Kementerian Hukum terkait harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi pembentukan produk hukum daerah. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen kepatuhan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan strategis nasional menuju terwujudnya Asta Cita.
Rakornas juga menghadirkan materi strategis dari berbagai narasumber, di antaranya Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM, Ketua Kadin, serta Dirjen Otonomi Daerah. Kegiatan turut dirangkaikan dengan pemberian penghargaan indeks kepatuhan daerah, talk show lintas kementerian, hingga kunjungan ke PHD Ekonomi Kreatif (Ekraf) dan UMKM Expo 2025.
Bupati Saipul berharap, hasil Rakornas dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Pohuwato, dalam melahirkan produk hukum yang berkualitas guna mendukung peningkatan investasi dan percepatan pembangunan daerah.
Pohuwato – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato menerima kunjungan Tim Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Imigrasi Gorontalo, Selasa (26/8/2025). Kedatangan tim ini dalam rangka memastikan lokasi pembangunan Kantor Imigrasi Kelas III TPI Pohuwato yang direncanakan segera dibangun di wilayah Bumi Panua.
Rombongan tim imigrasi yang dipimpin oleh sejumlah pejabat teknis, antara lain Analis Keimigrasian Ahli Muda Ronald dan Prasetya, Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDMA Agus Ramdhani, serta beberapa analis kelembagaan dan anggaran, diterima langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, di ruang kerjanya.
Turut mendampingi Wabup, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, Kepala Badan Kesbangpol Yunus Mohamad, serta pejabat daerah terkait. Usai pertemuan resmi, rombongan bersama Wabup langsung meninjau lokasi rencana pembangunan yang berada di lahan eks Kantor Transmigrasi—kini ditempati Kantor BNNK Pohuwato dan Pos Angkatan Laut.
Wakil Bupati Iwan S. Adam menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas rencana pembangunan kantor imigrasi di Pohuwato.
“Tentu kami sangat mendukung, karena ini akan sangat membantu masyarakat Pohuwato yang ingin mengurus paspor, terutama bagi mereka yang melaksanakan ibadah umrah, haji, maupun keperluan lain ke luar negeri,” ujar Iwan.
Ia menambahkan, keberadaan kantor imigrasi akan mempercepat pelayanan administrasi keimigrasian, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke luar daerah.
Pihak Imigrasi Gorontalo juga mengungkapkan apresiasi kepada Pemda Pohuwato atas sambutan hangat yang diberikan.
“Kami berterima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dari Pemerintah Daerah Pohuwato demi terwujudnya pembangunan Kantor Imigrasi ini. Semoga kerja sama ini terus berlanjut demi mewujudkan Pohuwato yang lebih baik, maju, dan sejahtera,” ungkap perwakilan Tim Imigrasi.
Dengan adanya Kantor Imigrasi Kelas III TPI Pohuwato, diharapkan pelayanan publik semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan di bidang keimigrasian secara efektif, cepat, dan efisien.
Pohuwato – Desa Telaga, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-39 pada Selasa (26/8/2025). Perayaan tahun ini mengusung tema “Semangat dan Berdedikasi dengan Ketulusan dan Kesetiaan terhadap Masyarakat”, dengan rangkaian kegiatan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan warga.
Puncak perayaan dipusatkan di Lapangan Cendrawasih Telaga. Panitia menggelar kegiatan bakti sosial berupa khitan massal dan pembeatan yang diikuti tujuh anak dari keluarga kurang mampu. Layanan ini mendapat dukungan penuh dari tenaga medis Puskesmas Popayato.
Dalam sambutannya, Arjun Rauf menegaskan bahwa peringatan HUT Desa Telaga bukan sekadar selebrasi, melainkan momentum berbagi kebahagiaan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Hari ulang tahun desa kita harus menjadi sarana kebersamaan. Kegiatan sosial ini adalah wujud nyata kepedulian, agar setiap warga merasakan manfaat dari momentum bersejarah ini,” ujar Arjun.
Senada dengan itu, Ketua Panitia Pelaksana HUT Desa Telaga, Ratna Rahim, menekankan pentingnya gotong royong dan kepedulian dalam setiap agenda pembangunan desa.
“Bagi kami, kesehatan dan identitas adalah hak dasar setiap warga. Kami berharap khitan massal dan pembeatan ini bisa meringankan beban masyarakat, sekaligus memberikan semangat baru dalam membangun desa,” kata Ratna.
Sebagai catatan sejarah, Desa Telaga merupakan salah satu desa tertua di Kecamatan Popayato. Dari desa ini kemudian lahir dua desa pemekaran, yakni Desa Dambalo dan Desa Telaga Biru. Hingga kini, Desa Telaga tetap menjadi pusat identitas, sejarah, dan kebersamaan masyarakat di wilayah Popayato.