Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mengusung 16 calon dalam DCT, terdiri dari 10 laki-laki dan 6 perempuan. Salah satu dari caleg yang diusung oleh Partai Gelora Indonesia adalah Rosmawati Meamogu dengan Nomor Urut 3. Ia akan bertarung di Daerah Pemilihan Dapil I Kaidipang – Pinogaluman.
Sebagai bacaleg muda dan karismatik dari Desa Gihang, Rosmawati Meamogu siap untuk bersaing dalam Pemilihan Umum Legislatif sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara periode 2024-2029.
Rosmawati menegaskan bahwa ia maju sebagai Calon Anggota DPRD melalui Partai Gelora Indonesia karena Partai ini dianggap dapat Merubah Arah Baru untuk generasi mendatang dan memiliki komitmen untuk memperkuat internal kader.
Ia menyatakan kesiapannya untuk bertarung dalam Pemilihan Legislatif di daerah pemilihan (Dapil) 1 Kaidipang – Pinogaluman, serta menekankan bahwa perbedaan di antara partai adalah hal yang wajar, asal tujuannya tetap sama, yaitu mengawal aspirasi masyarakat untuk kemajuan daerah.
“Insya Allah sebagai kader partai Gelombang Rakyat ( Gelora) Indonesia, saya menegaskan kesiapan untuk maju bertarung pada Pemilihan Legislatif di daerah pemilihan (Dapil) 1 Kaidipang – Pinogaluman,” Jelas Rosmawati.
Rosmawati menyoroti pentingnya kaderisasi dan rekrutmen yang terbuka dalam Partai Politik untuk mendapatkan caleg perempuan yang berkualitas, bukan hanya untuk memenuhi kuota perempuan.
Sebagai anak ke-5 dari pasangan Lukman Meamogu dan Sanawia Bolota, Rosmawati percaya bahwa perempuan memiliki peran penting dalam politik baik di tingkat lokal maupun nasional, dan bahwa emansipasi wanita harus didukung melalui semangat dan kerja keras.
Ia mengingatkan bahwa keterlibatan perempuan telah terbukti menjadi solusi dalam mencapai target pembangunan, serta bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu, tetapi juga telah membuktikan keberaniannya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.
Rosmawati mengakhiri dengan menyatakan bahwa Pemilu 2024 dapat digunakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam berbagai agenda pembangunan di daerah.
“Jadi menurut saya, kaum perempuan bisa memanfaatkan Pemilu 2024 untuk memperbesar keterwakilan perempuan dalam berbagai agenda pembangunan di Daerah,” Tutup Rosmawati Meamogu.
Empat pulau kecil di perbatasan Aceh–Sumut bikin heboh! Pak Prabowo, lewat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, memastikan keempat pulau itu statusnya sah milik Aceh. Pulau-pulau itu adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.
Awalnya, kemendagri menyerahkan keempatnya ke Sumut berdasarkan verifikasi nama dan koordinat tahun 2009. Gegara itu, gubernur Aceh dan Sumut sempat duduk satu meja untuk bahas bareng—Sumut terbuka, Aceh bersikukuh ingin balik ke wilayah asalnya.
Di Aceh, muncul protes keras dari berbagai pihak—DPD, mahasiswa, hingga guru besar kampus yang merasa martabat Aceh tiba-tiba “dicuri” . Mereka meminta keputusan ini diuji ulang lewat PTUN dan dikembalikan ke Aceh.
Sementara itu, Pak Tito bilang kalau mau dua provinsi kelola bareng juga oke: “Kalau bisa kelola bersama, why not?”.
Tapi kabar terbaru, setelah Presiden Prabowo ambil alih, keempat pulau itu resmi kembali ke Aceh.
NEWS – Presiden Prabowo Subianto meyakini bahwa kemiskinan di Indonesia akan benar-benar hilang jauh sebelum 2045. Bukan sekadar harapan, keyakinan ini menurutnya didasari oleh “angka‑angka yang realistis dan analisis mendalam” yang telah ia pelajari.
Prabowo menyatakan motivasinya bukan hanya soal kesejahteraan rakyat, tetapi juga mengenai kelembagaan pertahanan negara. Menurutnya, kekuatan militer dan sistem pertahanan nasional adalah fondasi stabilitas dan kemakmuran di masa depan.
Banyak lembaga ekonomi dunia memproyeksikan bahwa Indonesia berpotensi masuk ke dalam 5–6 negara ekonomi terbesar di dunia pada 2045 .
Saat ini, PDB Indonesia mencapai sekitar US$ 1,5 triliun — nilai ini menjadi landasan pertumbuhan ekonomi massal.
Prabowo juga menyoroti fakta sejarah: selama masa penjajahan, Belanda mengambil kekayaan senilai ±US$ 31 triliun (≈ Rp 504 kuadriliun)—setara dengan 18× PDB saat ini dan setara anggaran negara selama 140 tahun.
Menurutnya, jika kekayaan itu dikelola oleh bangsa sendiri, Indonesia punya peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global pada 2045.
Gempar! Polemik kepemilikan empat pulau strategis antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara kian memanas. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dengan tegas menolak usulan kerja sama pengelolaan dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Penolakan ini disampaikan Muzakir secara lugas, menegaskan bahwa kedaulatan atas keempat pulau tersebut adalah hak mutlak Aceh.
Tegas! Dalam sebuah pertemuan penting dengan sejumlah perwakilan daerah, Muzakir Manaf kembali mempertegas posisi Aceh. Ia menyatakan tidak akan mundur sedikit pun dalam mempertahankan wilayahnya. “Macam mana kita mau duduk bersama, itu kan hak kita, kepunyaan kita, milik kita. Wajib kita pertahankan,” ujar Muzakir, menggarisbawahi komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga integritas wilayah Aceh yang telah diakui secara hukum.
Panas! Konflik batas wilayah ini bukanlah isu baru, namun usulan pengelolaan bersama oleh Sumatera Utara kembali memicu ketegangan. Sikap Gubernur Aceh yang kukuh menunjukkan bahwa permasalahan ini menyangkut kedaulatan dan identitas daerah yang tak bisa ditawar. Masyarakat Aceh pun menyambut baik ketegasan pemimpinnya dalam menghadapi klaim dari provinsi tetangga.
Mengejutkan! Perdebatan mengenai status kepemilikan dan pengelolaan keempat pulau ini kini menjadi sorotan publik. Dengan penolakan tegas dari pihak Aceh, bola panas ada di tangan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik demi menghindari eskalasi konflik yang lebih lanjut antara dua provinsi bertetangga ini.