UNG – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus berinovasi dalam memberdayakan masyarakat. Kali ini, melalui program pengabdian masyarakat, mahasiswa KKN yang ditempatkan di Desa Permata, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Gorontalo, menggelar pelatihan kerajinan batok kelapa pada Sabtu (06/09/2025).

Pelatihan ini bertujuan untuk mengubah batok kelapa yang selama ini hanya dianggap sebagai limbah menjadi produk ramah lingkungan yang bernilai ekonomi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan antusiasme tinggi di Desa Permata, yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.

Dosen Pembimbing Lapangan, Dr. Trifandi Lasalewo, S.T., M.T., menjelaskan bahwa kehadiran mahasiswa KKN di Desa Permata bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. “Batok kelapa selama ini hanya dianggap sebagai limbah. Padahal, jika dikelola dengan sentuhan kreativitas, bisa menjadi produk bernilai ekonomi yang mendukung keberlanjutan lingkungan,” ungkapnya.

Dengan pelatihan ini, mahasiswa KKN berharap dapat menumbuhkan keterampilan baru yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Permata. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi serta memperkuat kesadaran akan pentingnya memanfaatkan sumber daya lokal secara bijak dan berkelanjutan.

“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi kreatif dan pelestarian lingkungan,” harap Dr. Trifandi.

Kepala Desa Permata, Minggus Harun, menyambut positif inisiatif mahasiswa KKN yang melaksanakan pengabdian di desanya. Menurutnya, kerajinan dari batok kelapa memiliki potensi besar yang jika dikelola dengan baik dapat menghasilkan nilai ekonomis untuk masyarakat. “Saya berharap kerajinan batok kelapa ini bisa menjadi peluang baru bagi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan,” ujar Minggus Harun.

Sementara itu, Koordinator Desa KKN Permata, Lius Kaaba, mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh warga selama pelaksanaan KKN. Ia menekankan bahwa batok kelapa yang sering dianggap sebagai limbah tak bernilai, bisa diubah menjadi peluang besar di tangan yang kreatif.

“Melalui program ini, kami mahasiswa KKN UNG ingin mengajak seluruh masyarakat untuk melihat potensi ini dan mengubahnya menjadi produk bernilai ekonomi,” pungkas Lius Kaaba.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Permata sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan melalui pemanfaatan limbah secara bijak dan inovatif.

DEPROV – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Gorontalo telah menyerahkan pandangan umumnya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. Pandangan ini disampaikan melalui Anggota Fraksi Gerindra yang juga Ketua Komisi 4 DPRD Gorontalo, Moh. Ikbal Al Idrus.

Dalam penyampaiannya, Ikbal menegaskan bahwa RAPBD merupakan instrumen strategis dalam menggerakkan pembangunan daerah serta mewujudkan visi dan misi kepala daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajaran yang telah menyusun RAPBD 2026 sesuai dengan aturan dan perencanaan pembangunan daerah,” ujar Ikbal Al Idrus.

Namun, Fraksi Gerindra juga memberikan sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan anggaran tahun 2026. Beberapa catatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah – Fraksi Gerindra meminta pemerintah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, digitalisasi sistem perpajakan, serta pemanfaatan sektor-sektor potensial seperti perdagangan, transportasi, dan jasa keuangan.

2. Belanja Daerah – Fraksi Gerindra menyoroti turunnya belanja modal sebesar 87,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dinilai dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Fraksi Gerindra meminta agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

3. Pembiayaan Daerah – Fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap struktur pembiayaan yang bersumber dari SILPA sebesar Rp206 juta sebagai bentuk kehati-hatian fiskal. Namun, mereka mengingatkan bahwa tren penurunan SILPA yang signifikan perlu diantisipasi dengan perencanaan yang lebih realistis di masa depan.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyampaikan sejumlah saran strategis kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo, seperti optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan belanja modal untuk infrastruktur, pemberdayaan UMKM dan sektor pertanian, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Moh. Ikbal Al Idrus menekankan pentingnya pengurangan kegiatan seremonial dan belanja yang tidak bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

“Fraksi Partai Gerindra memberikan dukungan penuh terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Kami berharap RAPBD ini dapat benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan kesejahteraan, serta memperkuat fondasi keuangan daerah secara berkelanjutan,” ungkap Ikbal Al Idrus.

Dengan diserahkannya pandangan umum ini, Fraksi Gerindra berharap RAPBD 2026 dapat menjadi pijakan yang kuat dalam mewujudkan Gorontalo yang maju, mandiri, dan sejahtera.

DEPROV – Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-43 yang digelar Senin (08/09/2025) siang, delapan fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo sepakat untuk membahas lebih lanjut mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Rapat ini diadakan di Ruang Paripurna DPRD Gorontalo.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa seluruh fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo telah sepakat untuk membahas Raperda tersebut lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku di DPRD. “Delapan Fraksi sudah menyetujui Raperda ini dan akan dibahas kembali sesuai mekanisme yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo,” ujar Thomas Mopili saat memimpin rapat.

Pentingnya pembahasan ini tak lepas dari upaya untuk menciptakan anggaran yang efisien, mengingat adanya penurunan dana transfer ke daerah. Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa efisiensi anggaran akan terus dijaga hingga tahun 2026. “Dengan kondisi seperti ini, kami akan terus berpikir bagaimana meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat,” ujar Gusnar.

Gusnar menambahkan bahwa dengan adanya penurunan dana transfer ke daerah, pemerintah daerah akan berfokus pada upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran yang ada. “Kondisi masyarakat Gorontalo saat ini belum memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber dari masyarakat, oleh karena itu, kami harus mencari solusi alternatif,” tegas Gusnar.

Rapat Paripurna tersebut diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara yang menandakan kesepakatan antara DPRD Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melanjutkan pembahasan lebih lanjut mengenai Raperda APBD Tahun 2026. Keputusan ini menunjukkan komitmen kuat kedua belah pihak untuk mengelola anggaran daerah dengan cara yang efisien dan proaktif demi kemajuan Provinsi Gorontalo.