DEPROV – Aliansi Mahasiswa Kesehatan dan Masyarakat Gorontalo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (9/9/2025), menyuarakan keresahan masyarakat terkait berbagai persoalan layanan dan kinerja BPJS Kesehatan yang dinilai merugikan pasien. Aksi ini mencuat sebagai respon terhadap kebijakan BPJS yang dinilai tidak memadai dalam melayani masyarakat, termasuk masalah pemutusan kerja sama dengan rumah sakit vital dan keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit.

Massa aksi diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, bersama Komisi IV di Ruang Rapat Dulohupa. Dalam pertemuan tersebut, aliansi menyampaikan tujuh poin tuntutan, yang di antaranya mencakup penetapan standar kegawatdaruratan nasional, perbaikan layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama pada malam hari, penjaminan kepastian biaya pengobatan umum, serta pemulihan kerja sama BPJS dengan RSU Bioklinik.

“Kami menilai banyak kebijakan BPJS yang merugikan masyarakat, bahkan sampai pada pemutusan kerja sama dengan rumah sakit vital. DPRD harus segera mempertemukan semua pihak,” ujar salah satu perwakilan aliansi.

Selain itu, mahasiswa juga menuding Kepala Cabang BPJS Kesehatan Gorontalo bersikap arogan, tidak memahami kearifan lokal, serta mengintimidasi pihak rumah sakit. Mereka mendesak DPRD untuk merekomendasikan pencopotan jabatan Kepala BPJS Gorontalo.

Masalah keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit sejak Juli 2025 yang berdampak serius terhadap pelayanan kesehatan juga disoroti dalam aksi ini. “Obat-obatan menipis, cairan infus sering kosong, ini jelas merugikan pasien,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, memastikan bahwa DPRD akan segera menindaklanjuti masalah ini dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membuka ruang dialog antara mahasiswa, BPJS, dan pihak terkait.

DEPROV – Ketua DPRD Gorontalo, Thomas Mopili, mengadakan acara syukuran untuk memperingati satu tahun masa jabatan DPRD Gorontalo. Dalam acara yang digelar di depan Gedung DPRD Provinsi Gorontalo tersebut, Thomas mengajak seluruh anggota dan pegawai untuk introspeksi diri atas pengabdian yang telah diberikan selama setahun terakhir.

Momentum yang penuh kehangatan ini juga dirangkaikan dengan penanaman ratusan pohon, sebagai bentuk komitmen DPRD Gorontalo terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Thomas menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebagai simbol kepedulian terhadap keberlanjutan hidup, tetapi juga untuk mempererat hubungan di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya, Thomas Mopili mengungkapkan bahwa perjalanan satu tahun masa jabatan bukanlah hal yang mudah. Berbagai tantangan dan rintangan telah dilalui dengan penuh kehati-hatian dan kesungguhan dalam menjalankan tugasnya. Ia menegaskan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap masyarakat serta hukum.

“Kita harus jujur, dan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara formal di ruang sidang, tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah SWT,” ujar Thomas.

Thomas berharap agar DPRD Gorontalo terus menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Ia juga mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah disampaikan secara membangun, dengan tujuan untuk perbaikan, bukan untuk meruntuhkan.

DEPROV – Aliansi Barisan Rakyat Bersama Rakyat (Bar-Bar) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Gorontalo pada Senin (08/09/2025). Mereka menyuarakan aspirasi terkait dugaan kriminalisasi yang dialami oleh mantan karyawan PT. Tjakrindo, Iyong, yang dilaporkan ke Polda Gorontalo dengan tuduhan pencurian oleh pihak perusahaan.

Zakaria, perwakilan dari keluarga Iyong, dalam orasinya menjelaskan bahwa Iyong bukanlah seorang pencuri, melainkan berinisiatif mengamankan aset perusahaan yang diduga sudah tidak beroperasi. “Kak Iyong ini hanya berinisiatif untuk mengamankan aset perusahaan yang sudah tidak beroperasi, bukan mencuri. Namun pihak perusahaan menuduhnya melakukan pencurian,” ungkap Zakaria kepada massa aksi.

Wakil Ketua I DPRD Gorontalo, Ridwan Monoarfa, yang menerima perwakilan aksi tersebut, menanggapi serius tuntutan masyarakat. Ridwan berjanji untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini dengan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan dan Polda Gorontalo, untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat.

“Kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan RDP. Paling cepat hari Rabu. Tolong hadirkan juga Kak Iyong, kalau perlu kepala desa juga,” ujar Ridwan Monoarfa.

Ridwan juga menegaskan bahwa DPRD Gorontalo akan berdiri bersama rakyat dalam mencari solusi terhadap persoalan ini dan memastikan bahwa masalah hukum yang menyangkut hak pekerja diselesaikan dengan cara yang adil.

Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Bar-Bar ini mendapat perhatian dari masyarakat sekitar, yang mendukung penuh perjuangan Iyong untuk mendapatkan keadilan. Masyarakat berharap agar proses hukum yang berjalan dapat transparan dan memperhatikan hak-hak pekerja.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik, dengan harapan agar semua pihak yang terlibat dapat duduk bersama dan mencari penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terkait.