DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Amanat Nasional (PAN), Femmy Kristina Udoki, kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penopang utama perekonomian masyarakat.

Kepedulian tersebut ia tunjukkan dengan menghadiri langsung penyaluran bantuan UMKM tahap II di Kantor Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (27/8/2025). Pada tahap ini, sebanyak 289 pelaku UMKM dari Kecamatan Tapa, Bulango Ulu, Bulango Selatan, Bulango Utara, dan Bulango Timur menerima manfaat.

Dalam kesempatan itu, Femmy menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar memenuhi agenda seremonial, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus pengawasan terhadap program yang telah ia perjuangkan.

“Kehadiran saya di tengah masyarakat bukan hanya formalitas, tetapi bentuk komitmen untuk memastikan program benar-benar dirasakan rakyat. Keberhasilan seorang legislator harus diukur dari seberapa nyata manfaat yang diterima masyarakat,” ujar Femmy.

Ia menjelaskan, setiap penerima bantuan mendapatkan dukungan senilai Rp1 juta berupa bahan pokok sesuai kebutuhan usaha. Selain itu, pendampingan langsung turut dilakukan agar penyaluran benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi nyata.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Jika UMKM kuat, maka ekonomi daerah akan semakin tangguh,” tegasnya.

Melalui langkah ini, Femmy berharap UMKM di Gorontalo terus tumbuh menjadi motor penggerak perekonomian lokal sekaligus penopang ketahanan ekonomi masyarakat di tengah tantangan global.

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) Tahun 2025 yang digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 26–28 Agustus 2025.

Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah ini mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita.” Rakornas menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait dalam membahas mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, mendukung iklim investasi, dan mempercepat pencapaian program strategis nasional.

Bupati Saipul menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mendukung upaya pemerintah pusat memperkuat kepastian hukum di daerah.

“Rakornas ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, mendukung iklim investasi, dan mempercepat pencapaian program strategis nasional,” ujar Bupati Saipul.

Ia menambahkan, kejelasan regulasi melalui produk hukum daerah sangat penting agar pelaku usaha merasa terlindungi. Dengan begitu, investasi dapat berjalan baik, pembangunan daerah dipercepat, serta pelayanan publik semakin meningkat.

Pada kesempatan itu, Bupati Saipul yang didampingi Sekretaris Dewan Pohuwato, Hamkawaty Mbuinga, mengikuti rangkaian kegiatan hari kedua Rakornas, mulai dari apel pemantapan pelaksanaan peraturan daerah, penampilan tarian kolosal tradisional Sultra, hingga laporan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Agenda dilanjutkan dengan sambutan Menteri Hukum dan HAM, sambutan Menteri Dalam Negeri, serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri dan Kementerian Hukum terkait harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi pembentukan produk hukum daerah. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen kepatuhan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan strategis nasional menuju terwujudnya Asta Cita.

Rakornas juga menghadirkan materi strategis dari berbagai narasumber, di antaranya Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM, Ketua Kadin, serta Dirjen Otonomi Daerah. Kegiatan turut dirangkaikan dengan pemberian penghargaan indeks kepatuhan daerah, talk show lintas kementerian, hingga kunjungan ke PHD Ekonomi Kreatif (Ekraf) dan UMKM Expo 2025.

Bupati Saipul berharap, hasil Rakornas dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Pohuwato, dalam melahirkan produk hukum yang berkualitas guna mendukung peningkatan investasi dan percepatan pembangunan daerah.

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menunjukkan komitmen besarnya dalam mendukung program implementasi Ekspedisi Patriot, sebuah inisiatif Kementerian Transmigrasi yang melibatkan tujuh perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Dalam program ini, UNG berkolaborasi dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk memperkuat peran akademisi lokal dalam mendukung riset dan pemetaan potensi ekonomi wilayah.

Komitmen ini diwujudkan melalui pertemuan antara Tim Ekspedisi Patriot IPB Pawonsari bersama tim akademisi UNG, yang disambut langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Abdul Hafidz Olii, M.Si., di Gedung Rektorat UNG, Rabu (27/08/2025).

Perwakilan IPB, Dr. Roza Yusfiandayani, S.Pi., menuturkan bahwa kolaborasi dengan UNG merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi nasional dan daerah.

“Program ini merupakan wujud dukungan Kementerian Transmigrasi yang melibatkan IPB, ITB, UI, UGM, UNPAD, UNDIP, ITS, serta mitra lokal seperti UNG. Sinergi ini akan mempercepat terwujudnya misi Ekspedisi Patriot,” jelasnya.

Ekspedisi Patriot sendiri mengemban misi riset dan pemetaan potensi ekonomi wilayah sebagai bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita Presiden RI – delapan cita-cita pembangunan nasional yang strategis untuk kemajuan bangsa dan pemerataan kesejahteraan.

Mewakili Rektor UNG, Prof. Abdul Hafidz Olii menyambut antusias kolaborasi tersebut dan menegaskan kesiapan UNG untuk berkontribusi aktif.

“Melalui inisiasi kolaborasi ini, UNG berkomitmen bersinergi dalam penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia yang mendukung kesuksesan Ekspedisi Patriot. Kami berharap hasil riset ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan daerah maupun nasional,” ungkapnya.

Dengan sinergi antara perguruan tinggi nasional dan lokal, diharapkan program ini tidak hanya memperkuat basis akademik dan riset, tetapi juga menjadi motor penggerak percepatan pembangunan ekonomi dan sosial berbasis potensi daerah.