Connect with us

Gorontalo

Alih-alih Solusi, Jubir Gubernur Gorontalo Justru Pertajam Konflik

Published

on

Adnan R. Abas, Kader HMI Cabang Gorontalo

Gorontalo – Polemik pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD Aloei Saboe Gorontalo menyingkap kembali intrik politik lama antara Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea. Meski isu yang mencuat di publik adalah soal prosedur hibah dan administrasi, kritik datang dari berbagai pihak bahwa problem ini lebih kental bernuansa politik ketimbang sekadar teknis birokrasi.

Salah satu kecaman datang dari Adnan R. Abas, Kader HMI Cabang Gorontalo, yang menilai bahwa respon tersebut tidak hanya gagal membangun kepercayaan publik, tetapi juga sarat dengan nuansa politis yang berpotensi merusak etika berorganisasi dalam pemerintahan.

Juru Bicara Gubernur Gorontalo, Dr. Alvian Mato, pada 23 Agustus 2025, melalui kanal pemberitaan Pojok Id. menyatakan bahwa keterlambatan pengadaan alkes terjadi karena Wali Kota Gorontalo belum mengajukan surat permohonan resmi kepada Gubernur.

“Walikota kurang baca aturan… Bagaimana mungkin bantuan bisa disalurkan jika pintu administrasi berupa surat permohonan saja tidak ada? Justru Gubernur menjaga agar setiap bantuan sah secara hukum dan tepat sasaran,” kata Alvian.

Namun, seturut dengan pernyataan tersebut, bagi Adnan—seorang publik figur, wabilkhusus sebagai juru bicara, tidak pantas menyatakan hal yang demikian ke publik. Utamanya menyangkut perdebatan dan intrik politik internal pemerintahan yang di publish hingga sampai ke medsos.

“Terlepas siapa yang harusnya menaati aturan, masyarakat tidak butuh perdebatan yang sifatnya teknis begitu. Yang mereka butuhkan adalah kepastian bahwa kebutuhan dasar berupa alkes segera terpenuhi. Jubir mestinya menampilkan solusi, bukan justru mempertajam konflik. Kalaupun solusinya adalah dengan wajib mendatangkan Walikota atau jajarannya ke Pemrov, harusnya ada ruang diplomasi ringan, dan tentu harus dihadapi dengan kepala dingin.” ujarnya.

Hubungan politik Gusnar–Adhan bukan hal baru di Gorontalo. Keduanya sering digambarkan berada di dua kutub yang berbeda, baik dalam kontestasi elektoral maupun dinamika pemerintahan. Intrik itu kini kembali muncul dalam isu pelayanan publik yang mestinya steril dari rivalitas politik.

Bagi sebagian pengamat, pernyataan Jubir Pemprov yang menyalahkan Wali Kota seolah melanjutkan tradisi rivalitas lama: memperlihatkan ketidakkompakan antara provinsi dan kota.

“Narasi itu lebih terlihat sebagai upaya menuding ketidakcakapan Wali Kota, ketimbang menjawab kebutuhan rakyat. Ini bisa dibaca sebagai pembunuhan karakter politik yang terbungkus rapi dengan alasan prosedur,” kata Adnan, terhadap Alvian.

Secara administratif, benar bahwa hibah daerah harus melewati prosedur formal berupa surat permohonan dan pernyataan kesediaan menerima bantuan. Namun, dalam praktik politik, aturan semacam ini kerap dijadikan senjata untuk menunda atau mengunci akses. Kritik muncul ketika publik melihat kebutuhan mendesak: seperti alkes—justru tersandera oleh formalitas birokrasi yang tidak sarat nilai dan ego struktural, tapi masih dipelihara.

“Jika sudah ada komitmen dari Kemenkes soal bedah jantung, mestinya Pemprov proaktif mengoordinasikan, bukan menunggu Walikota bersurat. Kalaupun Walikota belum bersurat, apakah tak ada ruang alnternatif lain untuk mengkomunikasikan perihalnya: lantas musti diumumkan ke publik begini? Masyarakat tak butuh itu!”, tegas Adnan.

Polemik ini pada akhirnya memperlihatkan bagaimana rivalitas politik bisa merembes ke dalam urusan pelayanan dasar. Intrik Gusnar–Adhan yang berkepanjangan menempatkan rakyat sebagai pihak paling dirugikan. Kebutuhan alkes yang mendesak justru tertunda karena masing-masing pihak sibuk memperkuat posisi politiknya.

Adnan menutup kritiknya dengan menekankan pentingnya komunikasi publik yang solutif, empatik, dan kolaboratif. “Intrik politik boleh saja terjadi, tapi jangan sampai mengorbankan kesehatan masyarakat. Ini bukan soal kertas, ini soal soal nyawa. Dan Jubir, adalah wajah pemerintah di mata rakyat. Jika narasinya hanya memperkeruh, maka yang hancur bukan hanya citra Wali Kota, tetapi juga citra Gubernur itu sendiri,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gorontalo

Bantah Klarifikasi Polisi, Warga Pohuwato: Itu Uang Beli Emas, Saya Tahu Kronologinya!

Published

on

NEWS – Fakta baru mulai mencuat di balik viralnya video status WhatsApp seorang oknum polisi berinisial DA yang memamerkan tumpukan uang tunai miliaran rupiah. Meski DA dan pihak Polres Pohuwato sempat memberikan klarifikasi bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan aset berupa rumah toko (ruko), seorang warga setempat justru membeberkan kesaksian yang bertolak belakang.

Warga Kabupaten Pohuwato berinisial R secara terang-terangan membantah alibi tersebut. Ia menegaskan bahwa tumpukan uang miliaran rupiah itu sama sekali bukanlah hasil dari transaksi properti, melainkan diyakini kuat sebagai dana untuk transaksi jual beli emas ilegal di wilayah tersebut.

“Itu uang untuk beli emaslah. Kronologi sebenarnya saya tahu persis semua,” ungkap R secara singkat namun meyakinkan, Kamis (9/4/2026).

Tak sampai di situ, R juga mengklaim bahwa dirinya memiliki informasi detail mengenai jaringan di balik perputaran uang miliaran tersebut. Ia mengaku mengetahui sosok dalang atau ‘bos besar’ yang mendanai DA, jalur distribusi logistik, hingga akomodasi mewah mereka selama berada di Pohuwato.

”Saya tahu siapa bosnya, di mana mereka menarik uang itu, siapa yang menjemput mereka di bandara, sampai siapa yang membiayai tempat tinggal mereka di hotel,” beber R memberikan petunjuk tajam.

Di sisi lain, oknum polisi berinisial DA saat ini telah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim gabungan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Pohuwato serta Polda Gorontalo.

Dalam video klarifikasinya sebelum diamankan, DA bersikukuh membantah rumor keterlibatannya dalam pusaran bisnis emas ilegal. Ia berdalih bahwa video tersebut tidak ada kaitannya dengan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

“Uang tersebut bukan uang milik saya pribadi, tetapi murni uang milik teman saya yang baru saja menjual rukonya,” kilah DA dalam rekaman klarifikasi tersebut.

Munculnya kesaksian dari warga berinisial R ini sontak menambah panjang teka-teki dan spekulasi liar di tengah masyarakat. Publik kini menanti ketegasan Propam Polda Gorontalo dalam mengusut tuntas dari mana muasal uang miliaran tersebut dan siapa dalang sebenarnya di balik layar.

Continue Reading

Gorontalo

Strategi Jitu Irwan Hasbullah: BTN Gorontalo Sukses Tekan NPL Turun Jadi 1,63 Persen

Published

on

Gorontalo – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Cabang Gorontalo mencatatkan kinerja gemilang dengan pertumbuhan laba bersih yang meroket hingga 157,94 persen year-on-year (YoY) mencapai Rp24,1 miliar pada akhir tahun 2025. Pencapaian fantastis ini merupakan buah manis dari strategi perusahaan yang berfokus pada penguatan pendanaan berkelanjutan (sustainable funding) dan optimalisasi layanan digital terintegrasi.

Kepala Cabang BTN Gorontalo, Irwan Hasbullah, menjelaskan bahwa BTN kini tidak hanya dikenal sebagai bank spesialis pembiayaan perumahan atau KPR. Pihaknya terus bertransformasi untuk menyediakan layanan perbankan yang menyeluruh (full banking services) demi memberikan customer experience terbaik bagi nasabah.

“Pendanaan adalah bahan bakar utama bagi sebuah bank. Tanpa dukungan funding yang kuat, penyaluran pembiayaan tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, penguatan sustainable funding menjadi kunci utama kami agar bisnis perbankan bisa tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Irwan, Selasa (07/04/2026).

Strategi yang diterapkan BTN Gorontalo terbukti efektif meraup kepercayaan masyarakat. Hal ini tecermin dari capaian Dana Pihak Ketiga (DPK) yang melonjak tajam hingga 109,94 persen YoY, menyentuh angka Rp346,16 miliar per Desember 2025.

Pertumbuhan impresif tersebut secara khusus ditopang oleh kenaikan DPK ritel berbiaya rendah yang tumbuh sebesar 55,81 persen YoY. Lebih dari itu, BTN Gorontalo juga sukses menjaga komposisi dana murah dengan rasio Current Account Saving Account (CASA) berada di level yang sangat solid, yakni sebesar 79 persen.

Irwan menegaskan, penguatan likuiditas akan terus menjadi fokus utama untuk memastikan ketersediaan sumber dana yang stabil. “Dengan funding yang kuat, kami bisa terus memperluas jangkauan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat luas,” jelasnya.

Selain menghimpun dana, BTN Gorontalo juga agresif mendorong pemanfaatan ekosistem digitalnya. Layanan seperti cash management system, fasilitas payroll, hingga pemanfaatan aplikasi transaksi ‘Bale by BTN’ terus dioptimalkan. Langkah strategis ini menjadi fondasi bagi bank pelat merah tersebut dalam menghadirkan layanan perbankan yang holistik (holistic banking).

“Tidak hanya berfokus pada pembiayaan perumahan, kami bertekad memberikan layanan yang jauh lebih lengkap dan praktis kepada nasabah,” imbuh Irwan.

Kinerja positif juga terlihat dari fungsi intermediasi bank. Penyaluran kredit dan pembiayaan BTN Gorontalo hingga Desember 2025 tumbuh 17,72 persen YoY, mencapai Rp1,06 triliun. Penyaluran ini didominasi oleh segmen kredit subsidi yang meningkat 18,06 persen menjadi Rp689,05 miliar, disusul oleh kredit non-subsidi yang tumbuh positif 18,85 persen menjadi Rp280,63 miliar.

Ekspansi kredit yang agresif ini tetap diimbangi dengan prinsip pengawasan yang ketat. Terbukti, kualitas kredit BTN Gorontalo makin sehat dengan keberhasilan menekan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) menjadi 1,63 persen, turun signifikan dibandingkan posisi Desember 2024 yang berada di angka 2,85 persen.

Sejalan dengan seluruh indikator positif tersebut, BTN Gorontalo sukses mencatatkan pertumbuhan total aset sebesar 18,99 persen YoY, dari sebelumnya Rp931,26 miliar menjadi Rp1,1 triliun pada akhir tahun 2025.

Continue Reading

Gorontalo

Viral! Pamer Uang Miliaran di Status WA Untuk Rusak Harga Emas Ilegal, Oknum Polisi Pohuwato Berakhir Klarifikasi di Propam

Published

on

Pohuwato – Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya unggahan status WhatsApp dari seorang oknum anggota polisi berinisial DA, yang bertugas di Polres Pohuwato. Unggahan tersebut memperlihatkan tumpukan uang senilai miliaran rupiah dan memicu beragam spekulasi liar di tengah masyarakat.

Menyikapi polemik ini, pihak Kepolisian Resor (Polres) Pohuwato langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang terlanjur viral tersebut pada Senin (6/4/2026).

Berdasarkan keterangan resmi, DA menegaskan bahwa uang yang dipamerkan dalam unggahannya bukanlah miliknya pribadi. “Uang tersebut bukan milik saya, melainkan milik teman saya dari hasil penjualan ruko,” jelas DA dalam klarifikasinya.

Pernyataan tersebut turut diperkuat oleh sang pemilik uang yang membenarkan bahwa dana tersebut murni miliknya, dan sama sekali tidak berkaitan dengan transaksi pembelian emas sebagaimana narasi yang ditulis DA dalam status WhatsApp-nya.

Sebelumnya, pada Sabtu (04/04/2026), publik dibuat heboh oleh rentetan status WhatsApp DA yang memamerkan tumpukan uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Dalam unggahannya, ia dengan lugas mengklaim baru saja melakukan transaksi jual-beli emas dan sesumbar telah berhasil merusak harga pasar.

Saat dikonfirmasi kala itu, DA berdalih bahwa aksinya merupakan bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) intelijen untuk membongkar sindikat jual-beli emas ilegal yang kini makin marak di masyarakat. “Saya sengaja mem-posting itu karena Satintelkam Polres Pohuwato memang sedang gencar mencari gembong penjual dan pembeli emas ilegal,” kilahnya.

Namun, narasi yang seolah-olah menggambarkan transaksi emas sungguhan itu justru menimbulkan persepsi keliru dan kegaduhan. Merespons hal tersebut, Kapolres Pohuwato, AKBP Busroni, S.I.K., M.H., mengambil tindakan tegas dengan memerintahkan Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk turun tangan memastikan fakta yang sebenarnya.

“Saat ini, Propam telah melakukan pemeriksaan terhadap DA dan proses pendalaman masih terus berlangsung,” tegas pihak Polres Pohuwato. Pimpinan juga memberikan atensi serius serta akan mengevaluasi internal terkait etika penggunaan media sosial oleh personel kepolisian.

Polres Pohuwato menegaskan komitmennya untuk terus menjaga profesionalisme, seraya mengimbau seluruh anggota agar lebih bijak bermedia sosial dan tidak membuat unggahan yang multitafsir sehingga berdampak buruk pada citra institusi. Dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler