Gorontalo – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menyampaikan kritik terkait penampilan Tarian Karawo yang sempat menuai perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Melalui akun Facebook pribadinya, Idah menuliskan, “Tarian Karawo tapi tidak ada motif Karawonya.”

Unggahan ini memicu beragam tanggapan warganet. Sebagian mendukung kejelian Idah, seperti komentar Nur Tosampati Bone yang menulis: “Ibuk sangat jeli. Ayoo sanggar tari upgrade kostumnya dengan motif Karawo.” Namun ada pula yang menilai kritik tersebut kurang tepat. Syarif Rahman, misalnya, menanggapi: “Harusnya itu kewajiban si Ibu untuk melestarikan budaya Gorontalo, bukan malah menjatuhkan.”

Saat dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp, Idah meluruskan bahwa kritiknya tidak ditujukan kepada Festival Karawo yang digelar di Grand Palace Convention Center. Ia menjelaskan, “Bukan Festivalnya yang saya kritisi, tapi tarian Karawonya yang ditampilkan di City Mall dalam acara Storytelling Competition Pariwisata Gorontalo.”

Idah menegaskan bahwa Tarian Karawo seharusnya merepresentasikan identitas khas Karawo, baik melalui kostum maupun properti. “Kalau namanya tarian Karawo, mestinya ada identitas Karawo. Kostum atau kipasnya harus bermotif Karawo,” tegasnya.

Lebih lanjut, Idah mengaku kejadian serupa bukan pertama kali ia temui. Ia kerap menyaksikan penampilan Tarian Karawo dalam acara pemerintah maupun hajatan masyarakat tanpa adanya motif Karawo. “Pernah di sebuah sekolah, saya disambut dengan tarian Karawo, tapi tidak ada Karawonya. Saya langsung sampaikan ke kepala sekolah agar menjadi perhatian,” ungkapnya.

Idah berharap sanggar tari dan penyelenggara acara lebih memperhatikan keaslian identitas budaya ke depan. Menurutnya, hal ini penting agar Tarian Karawo benar-benar mencerminkan kekayaan tradisi Gorontalo dan tidak kehilangan ciri khasnya.

Pohuwato – Kasus pembacokan yang diduga melibatkan dua oknum polisi Polres Pohuwato menuai sorotan. Isjayanto H. Doda, pemuda asal Kabupaten Pohuwato, mendesak Polda Gorontalo turun tangan dan menindak tegas tanpa pandang bulu.

Dalam pernyataannya, Isjayanto menegaskan kasus ini tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oknum aparat justru menjadi bentuk pengkhianatan terhadap institusi kepolisian sekaligus mencoreng nama baik Polres Pohuwato yang selama ini mengusung tagline Mopiyohu — simbol pengayoman, kedamaian, dan kedekatan dengan masyarakat.

“Saya mengecam keras tindakan tidak bermoral ini. Polisi seharusnya melindungi, bukan menakut-nakuti masyarakat. Kapolres Pohuwato harus segera menindak anggotanya yang terlibat, jangan sampai ada upaya menutup-nutupi,” tegas Isjayanto, Minggu (28/09/2025).

Ia mengungkapkan, peristiwa pembacokan tersebut dipicu oleh konsumsi minuman keras (miras). Ironisnya, miras yang seharusnya diberantas malah dikonsumsi oleh aparat kepolisian hingga berujung pada tindakan brutal.

“Bagaimana masyarakat bisa percaya dengan polisi kalau pelindungnya sendiri mabuk lalu mengamuk? Ini bukan hanya memalukan, tapi juga berbahaya,” tambahnya.

Kasus ini menambah daftar catatan kelam di tubuh Polres Pohuwato. Isjayanto menilai tanpa adanya penindakan tegas, kepercayaan publik terhadap kepolisian di daerah tersebut akan semakin runtuh.

Ia menekankan, keterlibatan Polda Gorontalo sangat penting agar proses hukum berjalan transparan. Menurutnya, jika kasus hanya ditangani Polres Pohuwato tanpa pengawasan, dikhawatirkan ada upaya melindungi pelaku.

“Jangan sampai hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Kalau rakyat kecil mabuk lalu ribut, langsung ditangkap. Tapi kalau polisi yang mabuk dan membacok orang malah ditutup-tutupi, itu jelas melukai rasa keadilan,” ujarnya.

Masyarakat kini menunggu langkah cepat Kapolres Pohuwato dan Polda Gorontalo untuk memastikan bahwa hukum berlaku bagi siapa pun, termasuk aparat kepolisian. “Jangan biarkan nama baik kepolisian rusak hanya karena ulah segelintir oknum. Pecat mereka jika perlu, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkas Isjayanto.

Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Peduli Keadilan berencacna menggelar aksi di sejumlah titik di Gorontalo pada awal Oktober 2025, menuntut DPRD dan aparat hukum segera mengambil langkah tegas atas dugaan penipuan dan penelantaran puluhan jemaah haji oleh Mustafa Yasin, anggota DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus kader PKS. Dalam poster seruan aksi yang beredar, massa mendesak DPRD mendorong pemberhentian Mustafa Yasin, meminta PKS memecat Mustafa dari keanggotaan, serta menuntut Polda Gorontalo segera menahan Mustafa Yasin beserta Nova Lahay, pihak yang dianggap turut bertanggung jawab.

Kasus ini menyeruak setelah 65 calon jemaah haji jalur mandiri gagal berangkat karena diduga diberangkatkan dengan visa tenaga kerja, bukan visa haji, melalui biro travel milik Mustafa Yasin, PT Novavil Mutiara Utama. Nilai kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah; salah satu korban bahkan menyebutkan, “Total uang yang saya sudah setorkan untuk berangkat haji ini kurang lebih Rp800 juta, itu untuk tiga orang. Saya bersama istri dan anak saya,” ungkap Amin seusai melapor ke Polda Gorontalo.

Menurut korban lain, setelah tiba di Jeddah jemaah masih dimintai biaya tambahan sebesar Rp33 juta per orang untuk lanjut ke Arafah, namun akhirnya tetap gagal berhaji. Seorang korban yang enggan disebut namanya berkata, “Kami hitung-hitung boros, kalau biaya perjalanan maksimal hanya mencapai Rp3 miliar, lalu ke mana sisa Rp10 miliarnya?”. Ketua LSM pendamping korban, Reflin Liputo, menegaskan, “Para korban sebenarnya hanya ingin uang mereka dikembalikan, tapi sampai saat ini pemilik travel tidak mau bertemu dengan para korban,” pungkasnya.

Sengkarut kasus ini tak lepas dari sorotan publik. Travel milik Mustafa diketahui telah diblokir izinnya oleh Kemenag, namun tetap memberangkatkan jemaah dengan visa non-haji yang diakali menjadi “Visa Amil”. Dalam dokumen yang beredar dan dikonfirmasi ke media, “Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Eksekusi Makkah dengan Nomor Surat Promes 1009062519361145, tanggal 09-06-2025, bahwa Mustafa Yasin berhutang kepada seseorang bernama Waleed Saad bin Awadh Al-Otaibi dengan total tagihan sejumlah 150.000 Riyal Saudi, dengan status perkara sedang dalam proses eksekusi.”

DPRD dan PKS di Gorontalo terus didesak bersikap. Publik bertanya-tanya soal perlindungan politik, “Statusnya sebagai anggota DPRD membuat sebagian publik bertanya-tanya, adakah perlindungan politik yang sedang bekerja di balik layar? Kalau bukan penipuan, lalu apa?” kutip salah satu korban pada media. Kuasa hukum korban juga menantang, “Kapolda harus berani memeriksa Mustafa Yasin dan Nova Lahay sesuai proses hukum yang berlaku,” ungkapnya di media lokal.

Hingga kini, proses hukum masih berjalan dan belum ada pengembalian dana kepada para jemaah, sementara aksi dan tuntutan massa terus bergulir di berbagai titik, termasuk DPRD, Polda, Kantor Kemenag, dan DPTW PKS Gorontalo.