KOTA GORONTALO – Usia memang tidak menjadi persoalan jika yang muda lebih berkompeten dan berprestasi. Dalam dunia birokrasi pemerintahan sebuah negara dan daerah usia tidak menjadi ukuran, karena yang dinilai adalah kompetensi ilmu dan kreativitas serta inovasi.
Seperti Presiden RI, Joko Widodo dan Wali Kota Gorontalo, Marten A. Taha, mengangkat milenial menjadi pejabat kabinet kerja pada pemerintahan mereka baik Indonesia dan Kota Gorontalo. Jika Nadiem Anwar Makarim pada usia 36 tahun, adalah pejabat termuda di kabinet kerja sepanjang kepemimpinan Joko Widodo. Maka di Kota Gorontalo sendiri, Daud Rafertian Panigoro yang baru berusia 33 tahun, adalah pejabat termuda sepanjang sejarah Pemerintahan Kota Gorontalo.
Nadiem Anwar Makarim dilantik Joko Widodo, sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pada tanggal 23 Oktober 2019 lalu. Daud Rafertian Panigoro sendiri, dilantik Marten A. Taha Selasa (19/01/2021) sebagai Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo.
Terlepas dari proses Job Bidding yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo, yang sukses dilaluinya secara bertahap dan berjenjang sampai menduduki peringkat teratas dari beberapa peserta, dan berlatar belakang sebagai jebolan IPDN angkatan 18. Daud Rafertian Panigoro sendiri, memang memiliki kompetensi dibidang pada instansi tersebut.
Buktinya, selama ia menahkodai Bagian Humas dan Protokol Pimpinan Setda Kota Gorontalo, berbagai terobosan ia lakukan secara bersinergi. Bahkan sesekali Ia menggandeng beberapa instansi termasuk Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo, terlibat dalam program kerja yang bergerak pada bidang informatika, informasi, dokumentasi dan visualisasi di Pemerintahan Kota Gorontalo.
Bahkan unsur dari lembaga luar pemerintahan daerah baik pers, perguruan tinggi dan organisasi, turut dilibatkan dalam program kerja yang digagasnya. Tujuannya hanya satu, yakni menjadikan Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo lebih dikenal oleh masyarakat, melalui program yang ditayangkan, dinformasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat.
Contohnya, pembuatan film dokumenter yang menceritakan tentang sepanjang sejarah Pemerintah Kota Gorontalo dalam menangani dua persoalan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Yaitu banjir bandang selama delapan kali berturut-turut, serta bencana non alam pandemi Covid-19. Film pendek itu berjudul 2020 Banjir dan Pendemi, yang ditonton ribuan mata termasuk Wali Kota Gorontalo Marten A. Taha, Wakil Wali Kota Gorontalo Ryan F. Kono, Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Madjid, dan seluruh OPD juga masyarakat.
Dalam film dokumenter yang disutradarai Daud sendiri, menceritakan bagaimana sepak terjang Walikota Marten dalam menangani pandemi dan banjir sekaligus. Padahal, dalam sejarah Pemerintah Kota Gorontalo, baru kali ini menghadapi dua bencana sekaligus.
Wali Kota Gorontalo, Marten A. Taha menjelaskan, tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab yang ia berikan kepada Daud termasuk semua pejabat yang dilantik harus memberikan pertanggungjawaban kepadanya, sebagai pimpinan daerah. Apalagi mereka yang dilantik khususnya pejabat tinggi pratama, memiliki peranan penting pada sektor-sektor strategis.
“Seperti Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo, diera digitalisasi sekarang ini tentu sangat penting sekali. Bukan hanya sekedar untuk mempublikasikan seluruh program kegiatan Pemerintah Kota Gorontalo dan jajaran, tetapi harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman melalui program terobosan baru. Selain itu komunikatif, aktif dan mampu merangkul kerjasama dengan semua pihak, serta memanfaatkan seluruh ruang publik Kota Gorontalo dengan program digitalisasi,” ujarnya.
Menurutnya, Daud Rafertian Panigoro, mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo. Hal itu nampak dari peran Daud Rafertian Panigoro selama pandemi Covid-19, yang aktif mengkoordinir semua kegiatan Pemerintahan Kota Gorontalo, yang bergerak pada bidang digitalisasi.
“Kalau saya sebut, dia multi talen. Karena mampu di bidang manajemen yang sempat membuat Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Gorontalo menduduki peringkat satu pada realisasi fisik dan keuangan, kemudian berhasil mendidik SDM nya. Serta sukses mengubah tatanan ruang kerjanya dengan baik, termasuk fisik ruangan yang baru. Saya berharap, amanah ini bisa dijalankan dengan baik, termasuk bagaimana gagasan Smart City yang menjadi icon program Pemerintah Kota Gorontalo,” pungkasnya.
Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Aula Kantor Wali Kota Gorontalo, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan bertema “Bersinergi Membangun Kota, Berkontribusi untuk Kesejahteraan” ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail Madjid, didampingi Ketua Tim Kerja Wali Kota Gorontalo, Nixon Ahmad.
Dalam arahannya, Sekda Ismail menegaskan pentingnya peran aktif Ormas dalam mendukung pembangunan daerah di berbagai bidang.
“Ormas harus berpartisipasi dan berkontribusi secara nyata dalam membangun daerah bersama pemerintah,” ujar Ismail dengan tegas.
Menurutnya, peran tersebut dapat disesuaikan dengan bidang kegiatan masing-masing Ormas. Kontribusi harus dimulai dari internal organisasi, misalnya dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus dan anggotanya.
“Apabila terdapat 50 Ormas di Kota Gorontalo, dan tiap Ormas memiliki 100 anggota, berarti ada 5.000 masyarakat yang kapasitasnya dapat ditingkatkan,” ungkap Ismail memberi ilustrasi.
Selain itu, Sekda Ismail juga mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Ia menilai Ormas tidak boleh tertinggal dari kemajuan digital yang semakin pesat.
“Jangan sampai masyarakat lebih paham teknologi dibanding organisasi tempat mereka berhimpun,” ujarnya.
Pada akhir sambutannya, Sekda Ismail mengajak seluruh pimpinan Ormas untuk memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat serta membangun komunikasi yang baik dengan pengurus dan anggota.
“Pemimpin harus terbuka dan aktif berdialog agar roda organisasi berjalan efektif. Dengan demikian, potensi konflik internal dan dualisme kepemimpinan yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah maupun daerah bisa dihindari,” tutup Ismail.
Kota Gorontalo – Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, mengajak para dokter untuk tidak hanya berfokus pada pelayanan medis, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran gizi masyarakat serta menurunkan angka tengkes atau stunting di Gorontalo.
Ajakan tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus baru Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Gorontalo, Ahad (02/11/2025), bertepatan dengan peringatan HUT ke-75 IDI.
Menurut Indra, IDI bukan sekadar organisasi profesi, melainkan bagian penting dari gerakan sosial yang berperan dalam membangun kualitas hidup masyarakat.
“Peningkatan status gizi masyarakat akan berdampak pada penurunan prevalensi stunting, dan pada akhirnya turut meningkatkan kesejahteraan serta daya saing daerah,” ujarnya.
Ia menilai, usia 75 tahun merupakan fase matang bagi IDI untuk melakukan refleksi dan transformasi peran. Profesi dokter, katanya, harus menjadi penggerak perubahan sosial sekaligus pelopor gaya hidup sehat di tengah masyarakat.
“Kesehatan adalah fondasi kesejahteraan dan religiositas masyarakat. Momentum ini harus menjadi semangat baru untuk memperkuat pelayanan dan kepedulian,” tutur Indra.
Menutup sambutannya, Wawali Indra mengajak seluruh pengurus IDI Gorontalo menjadikan peringatan ini sebagai titik awal kebangkitan dunia medis di daerah tersebut, demi terwujudnya masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.
Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, memberikan peringatan keras kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, yang baru saja resmi dilantik. Peringatan tersebut khusus ditujukan kepada PPPK, baik yang penuh waktu maupun paruh waktu, agar tidak menceraikan pasangan mereka.
“Akan saya pecat, kalau sampai ada PPPK yang menceraikan pasangannya,” tegas Wali Kota Adhan Dambea saat memberikan arahan pada pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Bandhayo Lo Yiladia (BLY), Jumat (31/10/2025).
Peringatan tegas itu bukan tanpa alasan. Wali Kota Adhan menyampaikan bahwa sudah ada informasi mengenai beberapa PPPK yang berencana mengajukan cerai. “Sudah ada informasi yang masuk. Kepala BKPP sudah saya instruksikan terkait persoalan ini. Saya ingatkan jangan sampai cerai. Kasihan pasangan teman-teman yang sudah menemani dari nol,” ujarnya penuh harap.
Pesan keras ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Gorontalo untuk menjaga integritas, stabilitas keluarga, serta moral para aparatur pemerintah yang bertugas melayani masyarakat. Wali Kota Adhan menekankan bahwa kehidupan pribadi pegawai harus harmonis sebagai modal utama dalam menjalankan tugas pelayanan publik.