Kasus keracunan massal yang melibatkan ribuan siswa di Bandung Barat akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyoroti buruknya manajemen dan distribusi pangan di sekolah. Data yang dihimpun menyebutkan angka korban mencapai lebih dari 1.000 siswa dengan gejala mual, pusing, sesak napas, bahkan kejang. Hasil investigasi Labkes Provinsi Jawa Barat mengungkap makanan basi akibat proses masak dan distribusi yang tidak higienis sebagai penyebab utama.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan evaluasi ketat terhadap program MBG.
“Peristiwa keracunan yang terjadi, misalnya, saya akan meminta evaluasi terhadap dapur, apakah higienis atau tidak, atau dalam istilah akademis, dilakukan audit,” jelas Dedi Mulyadi.

Ia juga menyoroti persoalan waktu memasak:
“Kami akan menilai dari segi waktu memasak, karena jika dimasak pada pukul 12.00 WIB malam dan diantarkan ke siswa pada pukul 12 siang, waktu yang terlalu lama akan menjadi masalah. Harapan saya, ke depan dapur itu harus lebih dekat dengan sekolah dan jumlah siswa yang dilayani tidak terlalu banyak,” tegasnya.

Kepala Labkes Jabar Ryan Bayusantika menyebut faktor utama keracunan adalah mikrobiologi dan fisik akibat penyimpanan yang tidak sesuai standar, menyebabkan bakteri patogen cepat berkembang.
“Faktor mikrobiologi, terjadi pertumbuhan bakteri pada makanan yang kaya nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak,” ujar Ryan.

Pakar gizi Atik Nirwanawati menyoroti lemahnya pengawasan dan standar keamanan pangan, serta waktu distribusi yang terlalu lama.
“Jadi saya berasumsi kalau tim supervisinya jalan nggak akan terjadi keracunan,” kata Atik dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia.

Surat terbuka Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengingatkan agar keselamatan anak dan kelompok rentan menjadi prioritas utama dalam program MBG.

Setelah pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Istana Huis ten Bosch, Den Haag, Belanda resmi menyepakati pengembalian sekitar 30 ribu benda bersejarah, artefak, fosil, dan dokumen milik Indonesia. Kesepakatan ini dipandang sebagai langkah signifikan dalam upaya repatriasi warisan budaya nasional dari luar negeri.

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyatakan:
“Tadi juga disepakati bahwa Pemerintah Belanda akan mengembalikan sebesar, sebanyak 30 ribu fosil, artefak, dokumen-dokumen budaya-budaya milik Indonesia yang disimpan di sini.”
Teddy optimis proses pengembalian akan berjalan cepat setelah mendapat lampu hijau dari Raja Belanda. Ia juga mengonfirmasi Menteri Kebudayaan Fadli Zon akan segera menindaklanjuti proses ini di Belanda:
“Jadi Menteri Budaya Pak Fadli Zon mungkin sudah di sini, dan besok atau dalam waktu dekat akan ke Museum Leiden di sini,” ucapnya.

Pertemuan itu sekaligus menutup rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo di Negeri Kincir Angin, yang selanjutnya bertolak ke Indonesia melalui Bandara Schiphol, Amsterdam.

Ramai menyoroti bahwa pengembalian benda-benda ini merupakan upaya simbolik untuk memperkuat persahabatan kedua negara dan hasil diplomasi panjang yang secara bertahap sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Pemerintah Belanda sudah pernah mengembalikan ratusan artefak, termasuk patung, senjata, koin, perhiasan, hingga benda-benda Hindu-Buddha dari abad ke-19, atas rekomendasi Komite Koleksi Kolonial Nasional.

Bula, Maluku – Situasi di Kabupaten Seram Bagian Timur memanas setelah satu keluarga di Kota Bula diduga mengalami penganiayaan dan penodongan senjata api oleh belasan anggota Brimob Kompi 3 YON B Pelopor pada Senin (22/9). Insiden bermula dari teguran warga terhadap anggota Brimob yang mengonsumsi minuman keras saat pesta joget akhir pekan, berujung aksi kejar-kejaran dan kekerasan di Kompleks Pantai Tikus.

Kepala Pemuda Kompleks Pantai Tikus, Abdul Haji Rumaday, menjelaskan “Saat itu, mereka ditegur karena mengonsumsi miras, mereka lalu memukul seorang warga, saya pun menegur mereka namun tidak terima lalu mencekik leher saya hingga kemerahan, tak terima, warga lalu memukul anggota Brimob yang mabuk.” Kejadian berlanjut dengan dugaan penodongan terhadap seorang ibu dan penganiayaan kepada istri serta anak Rumaday di rumahnya, sementara permintaan penyelesaian secara kekeluargaan ditolak pelaku.

Ratusan warga kemudian mengepung markas Brimob untuk menuntut pertanggungjawaban. Bentrokan sempat terjadi antara warga dan anggota Brimob di dalam asrama. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugy, menyatakan, “Bapak Kapolda memerintah langsung Dansat Brimob dan Kasi Provos bersama tim Paminal Bid Propam, mereka sudah menuju Bula untuk menangani dan mengusut tuntas dugaan penganiayaan warga.” Ia menegaskan, “Polda Maluku tidak akan melindungi oknum yang terlibat, serta meminta warga untuk menahan diri dan menyerahkan penyelesaian kasus kepada kepolisian”.

Ramai warga dan netizen bersuara menuntut tranparansi pemrosesan hukum terhadap oknum Brimob yang dituduh melakukan tindak kekerasan. Polda Maluku memastikan seluruh proses berjalan transparan, tegas, dan siap menindak oknum sesuai aturan hukum