DPRD PROVINSI
Anggota Komisi I Deprov Gorontalo Mengecam Penundaan RDP oleh Pimpinan Dewan
Published
2 years agoon
DEPROV – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea, mengecam penundaan rapat dengar pendapat (RDP) terkait polemik tambang di Pohuwato oleh pimpinan dewan. Dambea menganggap alasan penundaan tersebut terkesan mengada-ada.
Adhan menjelaskan bahwa Komisi I berencana melaksanakan RDP dengan mengundang berbagai pihak terkait, termasuk Bupati dan mantan Bupati Pohuwato, KUD Dharma Tani, dan DPRD Pohuwato. Namun, rencana tersebut ditunda oleh Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo.
“Kemarin komisi satu menggelar rapat internal dan ternyata ada surat dari Pimpinan Dewan tertanggal 17 Oktober 2023 menjawab penundaan RDP,” ujar Adhan, menyebut Pimpinan Dewan termasuk Paris Yusuf, Kris Wartabone, Awaludin Pauweni, dan Sofyan Puhi.
Adhan menyoroti beberapa poin yang dianggapnya aneh dalam keputusan Pimpinan Dewan. Pertama, alasan bahwa masalah pertambangan Pohuwato menjadi nasional dan menunggu RDP di DPR RI disebutnya tidak rasional, karena DPRD Provinsi Gorontalo bukan bawahan DPR RI.
“Tolong dipahami oleh Pimpinan Dewan, yang bermasalah ini bukan masalah peraturan pemerintah atau undang-undang dan sumber masalahnya soal Surat Keputusan Gubernur,” tegasnya.
Adhan juga menanggapi alasan Pimpinan Dewan terkait upaya dari Pemprov Gorontalo, Penjagub Gorontalo, Kapolda Gorontalo, dan lainnya dalam melaksanakan sosialisasi program tali asih. Ia menyatakan bahwa selama SK Gubernur 351 tidak dicabut, masalah akan terus berlanjut.
“Apapun upaya yang diusahakan oleh pemerintah, kalau SK ini tidak dicabut maka tidak akan selesai masalah,” ungkapnya.
Adhan menuturkan dugaannya bahwa Paris Yusuf, sebagai sekretaris DPD I Golkar yang mengeluarkan SK Gubernur 351, memiliki peran dalam penundaan ini. Ia menduga bahwa alasan Pimpinan Dewan saat ini mungkin terkait dengan ketidakpahaman mereka terhadap sumber masalah SK Gubernur 351.
“Saya menduga ini alasan nya dan kalau serius pak Paris Yusuf kalau bukan pertimbangannya sekarang kenapa pada waktu itu atas restu pimpinan dewan melakukan gabungan komisi I dan II,” tandas Adhan.
You may like
-
Menakar Fungsi Kontrol di DPRD Kota Gorontalo
-
Disidak Wali Kota, Pedagang Ikan di Kota Gorontalo Ketahuan Langgar Aturan
-
Dilantiknya PPPK Kota Gorontalo, Adhan uji ngaji sebagai syarat unjuk integritas
-
Aspirasi dari Lapangan, Sulyanto Dengarkan Juleha Soal Standar Halal
-
Warga Puas, Aspirasi Gorontalo Direspon Cepat oleh Sulyanto Pateda
-
Flashback! Dulu Diperbaiki Zaman Adhan, Kini Jalan Palma Dibiarkan Rusak oleh Provinsi Gorontalo
Advertorial
Dukungan Penuh Thomas Mopili Warnai Peran Saka Nasional di Gorontalo
Published
2 days agoon
03/11/2025
DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Perkemahan Antar Satuan Karya (Peran Saka) Nasional 2025 yang digelar di Bumi Perkemahan Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.
Kegiatan berskala nasional ini berlangsung sejak 3 hingga 9 November 2025 dan diikuti oleh ribuan peserta pramuka dari berbagai provinsi di Indonesia. Suasana kemah yang semarak menggambarkan semangat persatuan dan jiwa kemandirian para peserta muda.
Usai menghadiri upacara pembukaan, Thomas Mopili menyampaikan apresiasi atas ketangguhan dan dedikasi para peserta yang tetap bersemangat meski dihadapkan pada kondisi cuaca tak menentu.
“Tadi malam kegiatan berlangsung padat, tetapi adik-adik pramuka masih bertahan hingga larut malam. Kalau kita yang dewasa mungkin sudah kelelahan, namun mereka tetap antusias. Ini bukti nyata bahwa kegiatan seperti ini penting dan patut kita dukung hingga selesai,” ujarnya.
Thomas menegaskan bahwa Peran Saka Nasional tidak hanya menjadi ajang perkemahan, tetapi juga sarana pembinaan karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan generasi muda. Ia menilai kegiatan ini akan melahirkan calon-calon pemimpin yang tangguh dan berintegritas di masa depan.
“Kegiatan kepramukaan seperti ini menjadi tempat tumbuhnya pemimpin muda yang berkarakter. DPRD Provinsi Gorontalo tentu mendukung sepenuhnya penyelenggaraan hingga kegiatan ini berakhir,” tegasnya.
Selain memberikan dukungan moral, Thomas juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan nasional tersebut. Ia menilai kerja sama antara panitia, pemerintah daerah, Kwartir Daerah, serta relawan menjadi kunci keberhasilan perkemahan ini.
“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras hingga acara ini berjalan sukses. Ini luar biasa, karena tidak mudah menggelar acara berskala nasional seperti ini, dan Gorontalo membuktikan mampu melaksanakannya dengan baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Thomas Mopili menegaskan komitmen DPRD Provinsi Gorontalo untuk terus mendorong terselenggaranya lebih banyak kegiatan nasional di daerah tersebut. Ia menuturkan bahwa DPRD siap memberikan dukungan anggaran bagi kegiatan yang berdampak positif terhadap pembangunan dan promosi daerah.
“Tahun depan kami berencana menghadirkan lebih banyak event nasional di Gorontalo. DPRD telah berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk kegiatan berlevel nasional yang mendorong semangat kebersamaan dan mengharumkan nama daerah,” tambahnya.
Menutup keterangannya, Thomas berharap penyelenggaraan Peran Saka Nasional 2025 menjadi momentum untuk memperkuat rasa persaudaraan dan mempererat persatuan antarpramuka dari seluruh penjuru tanah air.
“Selamat berkemah kepada para agen muda bangsa. Gorontalo bangga menjadi tuan rumah Peran Saka Nasional 2025,” pungkas Thomas Mopili.
Advertorial
Aspirasi dari Lapangan, Sulyanto Dengarkan Juleha Soal Standar Halal
Published
1 week agoon
28/10/2025
DEPROV – Juru Sembelih Halal (Juleha) Provinsi Gorontalo menyampaikan aspirasi mereka kepada Wakil Ketua III DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda, dalam agenda reses Anggota DPRD Provinsi Gorontalo masa sidang 2025–2026.
Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Yamin, salah seorang pengurus Juleha Gorontalo, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap praktik pemotongan hewan di daerah yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi prosedur halal. Ia menuturkan bahwa masih ditemukan kasus penyembelihan dilakukan oleh orang dalam kondisi tidak layak, bahkan dilaporkan ada yang memotong hewan dalam keadaan mabuk.
“Kami sangat khawatir dengan kondisi ini. Diharapkan pemerintah segera menetapkan peraturan daerah (Perda) yang mewajibkan pedagang sapi memotong hewan di rumah pemotongan hewan (RPH), agar prosedur halal benar-benar terjamin,” ungkap Ahmad Yamin.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sulyanto Pateda menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan hal itu di DPRD Provinsi Gorontalo. Menurutnya, usulan ini sangat penting mengingat Gorontalo dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan sering dijuluki Serambi Madinah.
“Aspirasi ini sangat penting dan akan saya kawal. Saya akan memfasilitasi pertemuan dengan Komisi II DPRD agar isu terkait penyembelihan halal ini dapat dibahas secara langsung dan ditindaklanjuti,” ujar Sulyanto.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu memastikan agar seluruh proses pemotongan hewan di Gorontalo sesuai dengan syariat Islam dan mengikuti standar jaminan produk halal, demi menjaga kepercayaan serta ketenangan batin masyarakat Muslim.
Sulyanto juga menyampaikan bahwa selain mengawal aspirasi masyarakat, pihaknya terus berupaya memastikan penyaluran bantuan daerah berjalan efektif. Tahun sebelumnya, sekitar Rp3 miliar bantuan telah disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai program ekonomi dan sosial.
“Bantuan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat dan birokrasi harus terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga,” tutup Sulyanto.
Advertorial
Warga Puas, Aspirasi Gorontalo Direspon Cepat oleh Sulyanto Pateda
Published
1 week agoon
28/10/2025
DEPROV – Dialog bersama masyarakat terus dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda, dalam agenda reses masa persidangan pertama tahun 2025–2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Arif Rahman Hakim, Kota Gorontalo, Senin (27/10/2025).
Dalam pertemuan itu, Sulyanto tidak banyak berbicara di awal. Ia langsung menanyakan berbagai keluhan dan aspirasi warga untuk diperjuangkan di tingkat DPRD. Menariknya, masyarakat yang hadir justru menyampaikan rasa terima kasih karena sebagian besar aspirasi yang mereka sampaikan pada reses sebelumnya telah terealisasi.
“Alhamdulillah, bantuan yang dulu saya ajukan sudah saya terima, Pak,” ujar salah seorang warga.
Sulyanto mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya ia telah menyalurkan bantuan sebesar sekitar Rp3 miliar untuk masyarakat Kota Gorontalo. Bantuan tersebut meliputi program UMKM, beasiswa pendidikan, serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya.
Menurutnya, program bantuan UMKM tahun lalu memberikan dana sebesar Rp1 juta per usaha. Namun, pada tahun depan, nominal bantuan akan ditingkatkan menjadi Rp2,5 juta per usaha.
“Alhamdulillah, tahun ini seluruh bantuan usaha sudah tersalurkan dengan nilai sekitar Rp1 juta per usaha. Tahun depan saya akan berusaha menaikkannya menjadi Rp2,5 juta. Jadi, bapak dan ibu segera memasukkan proposal agar bisa kami perjuangkan di DPRD Provinsi,” tutur Sulyanto di hadapan warga.
Selain bantuan UMKM, Sulyanto juga mengajak masyarakat yang belum pernah mendapatkan beasiswa pendidikan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera mengajukan permohonan. Ia memastikan bahwa seluruh proposal beasiswa yang masuk tahun sebelumnya telah direalisasikan.
“Bagi yang belum pernah menerima bantuan beasiswa studi dari provinsi, silakan segera mendaftarkan diri. Insya Allah, saya akan perjuangkan. Untuk beasiswa S1 diberikan sebesar Rp2,5 juta, S2 sebesar Rp6 juta, dan S3 sebesar Rp15 juta,” ucap Sulyanto dalam dialog bersama masyarakat Kota Gorontalo.
Gebrakan Baru: PeHa Washpresso Luncurkan Program dan Salurkan Peha Peduli
PeHa Washpresso Hadirkan Gerakan Baru: Ngopi, Ngobrol, Ngerti Hukum
Festival Literasi Pohuwato 2025 Gaungkan Budaya Baca dan Tulis
Sanksi MKD DPR RI : Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach Nonaktif, Uya Kuya dan Adies Kadier Bebas
Sorotan Desa: AKSI Ditegaskan Harus Dilibatkan dalam Program MBG
Menggugat Kaum Terpelajar di Tengah Demokrasi yang Dikuasai Kapital
Warga Kota Gorontalo ini Tawarkan Konsep Dual-Fungsi Pasar Sentral: Solusi untuk Ekonomi dan Kreativitas Gorontalo
Menakar Fungsi Kontrol di DPRD Kota Gorontalo
Bongkar Skandal MBG! Aliansi Gizi Nasional : Dari Atas Minta Jatah, Verifikator Jahanam Iblis
Proses Pemilihan Anggota KPID Gorontalo Dimulai: Lima Nama Tim Seleksi Resmi Ditetapkan
PKK GELAR JAMBORE PKK TINGKAT KABUPATEN GORUT
Kota Gorontalo Peringkat kedua Internet Paling Ngebutt se-Indonesia
PIMPIN RAPAT PENYERAPAN PROGRAM, BUPATI PUAS HASIL EVALUASI
PEMKAB GORUT BERIKAN BANTUAN RP. 1 JUTA/ORANG UNTUK JAMAAH CALON HAJI
Dua Kepala Desa Di copot Bupati
Terpopuler
-
Gorontalo1 month agoDiusir Pemprov Saat Rakor, Kwarda Pramuka: “Kami yang Inisiasi Rapat, Kok Kami yang Tidak Dikasih Masuk?”
-
News4 weeks agoMenggugat Kaum Terpelajar di Tengah Demokrasi yang Dikuasai Kapital
-
Gorontalo2 months agoDugaan Pungli di SPBU Popayato, Kasmat Toliango Menantang Pihak Direktur untuk Lapor Polisi
-
Daerah3 months agoDPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo Serahkan Bantuan Kemerdekaan RI ke-80 ke Panti Asuhan di Tiga Wilayah
-
Gorontalo3 months agoDPD Gerindra Provinsi Gorontalo Bagikan 1000 Bendera Merah Putih untuk Warga
-
Advertorial3 months agoProf. Eduart Wolok Tegaskan UNG Siap di Garis Depan Lawan Kemiskinan Ekstrem
-
Gorontalo2 months agoTerendus Batu Hitam Ilegal Menuju Pelabuhan Pantoloan Palu, Otoritas Pelabuhan & APH Diminta Bertindak
-
Advertorial1 month agoSkorsing dan Sanksi Berat untuk MAPALA UNG: Temuan Kasus Meninggalnya Mahasiswa
