Connect with us

DPRD PROVINSI

Anggota Komisi I Deprov Gorontalo Mengecam Penundaan RDP oleh Pimpinan Dewan

Published

on

DEPROV – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea, mengecam penundaan rapat dengar pendapat (RDP) terkait polemik tambang di Pohuwato oleh pimpinan dewan. Dambea menganggap alasan penundaan tersebut terkesan mengada-ada.

Adhan menjelaskan bahwa Komisi I berencana melaksanakan RDP dengan mengundang berbagai pihak terkait, termasuk Bupati dan mantan Bupati Pohuwato, KUD Dharma Tani, dan DPRD Pohuwato. Namun, rencana tersebut ditunda oleh Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo.

“Kemarin komisi satu menggelar rapat internal dan ternyata ada surat dari Pimpinan Dewan tertanggal 17 Oktober 2023 menjawab penundaan RDP,” ujar Adhan, menyebut Pimpinan Dewan termasuk Paris Yusuf, Kris Wartabone, Awaludin Pauweni, dan Sofyan Puhi.

Adhan menyoroti beberapa poin yang dianggapnya aneh dalam keputusan Pimpinan Dewan. Pertama, alasan bahwa masalah pertambangan Pohuwato menjadi nasional dan menunggu RDP di DPR RI disebutnya tidak rasional, karena DPRD Provinsi Gorontalo bukan bawahan DPR RI.

“Tolong dipahami oleh Pimpinan Dewan, yang bermasalah ini bukan masalah peraturan pemerintah atau undang-undang dan sumber masalahnya soal Surat Keputusan Gubernur,” tegasnya.

Adhan juga menanggapi alasan Pimpinan Dewan terkait upaya dari Pemprov Gorontalo, Penjagub Gorontalo, Kapolda Gorontalo, dan lainnya dalam melaksanakan sosialisasi program tali asih. Ia menyatakan bahwa selama SK Gubernur 351 tidak dicabut, masalah akan terus berlanjut.

“Apapun upaya yang diusahakan oleh pemerintah, kalau SK ini tidak dicabut maka tidak akan selesai masalah,” ungkapnya.

Adhan menuturkan dugaannya bahwa Paris Yusuf, sebagai sekretaris DPD I Golkar yang mengeluarkan SK Gubernur 351, memiliki peran dalam penundaan ini. Ia menduga bahwa alasan Pimpinan Dewan saat ini mungkin terkait dengan ketidakpahaman mereka terhadap sumber masalah SK Gubernur 351.

“Saya menduga ini alasan nya dan kalau serius pak Paris Yusuf kalau bukan pertimbangannya sekarang kenapa pada waktu itu atas restu pimpinan dewan melakukan gabungan komisi I dan II,” tandas Adhan.

Advertorial

Aliansi Masyarakat Pinogu Geruduk DPRD, Tuntut Jalan Segera Dibangun

Published

on

Ketua DPRD Gorontalo Thomas Mopili || Foto istimewa

DEPROV – Aliansi Masyarakat Pinogu mendatangi Kantor DPRD Provinsi Gorontalo untuk mendesak pemerintah daerah dan DPRD agar memprioritaskan serta mempercepat pembangunan jalan menuju Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango.

Massa aksi yang sebelumnya menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Bone Bolango itu kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Gorontalo. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Gorontalo Thomas Mopili, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan Wakil Gubernur Idha Syahida, Senin (01/09/2025).

Ketua DPRD Gorontalo, Thomas Mopili, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan jalan sejak 2024.

“Sebesar Rp2,4 miliar sudah dialokasikan sejak 2024. Namun prioritas kita masih membuka akses dulu. Tahun depan akan kita anggarkan penyusunan **Dokumen Engineering Design (DED),” jelas Thomas.

Ia menegaskan program ini mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota DPRD. Bahkan, masyarakat dipersilakan untuk memantau langsung perkembangan penggunaan anggaran tersebut.

“Masyarakat bisa kapan saja mengecek sejauh mana anggaran perencanaan yang telah dikerjakan pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan bahwa pembangunan jalan menuju Pinogu menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.

“Yang paling penting jalan itu tembus dulu. Tahun 2026 sudah ada anggaran khusus untuk pembangunan tersebut,” ungkap Gusnar.

Dengan komitmen tersebut, masyarakat Pinogu berharap pembangunan jalan yang sudah lama diidamkan segera terealisasi, sehingga aksesibilitas wilayah bisa semakin terbuka dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Continue Reading

Advertorial

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo: Jika Pejabat Tak Terima Mahasiswa, Mereka Pengecut

Published

on

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, memenuhi janjinya kepada mahasiswa dengan menghadirkan langsung Gubernur Gorontalo dan Kapolda Gorontalo pada aksi lanjutan Aliansi Mahasiswa Merah Maron yang digelar di Bundaran Saronde, Jalan Nani Wartabone, Kota Gorontalo, Senin (01/09/2025).

Sebelumnya, Thomas Mopili berkomitmen untuk menghadirkan kedua pejabat daerah tersebut setelah aksi demonstrasi di depan Rumah Dinas Gubernur Gorontalo pekan lalu. Saat itu, Thomas bahkan menegaskan siap mundur dari jabatannya jika gagal memenuhi janji tersebut.

“Hari ini saya sudah menghadirkan Gubernur dan Kapolda sesuai janji saya pada aksi sebelumnya. Hadir pula Wakil Gubernur Gorontalo, Ibu Idha Syahida,” ujar Thomas di hadapan massa aksi.

Dalam kesempatan itu, Thomas memastikan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan dikawal hingga ke pemerintah pusat. Bahkan, menurutnya, Wakil Gubernur menawarkan agar perwakilan mahasiswa ikut serta menyampaikan langsung aspirasi mereka ke Kementerian Dalam Negeri.

“Ini juga ada tawaran dari Ibu Wakil Gubernur, perwakilan mahasiswa akan bersama-sama mengawal aspirasi ini ke Kemendagri,” jelasnya.

Thomas menegaskan, Forkopimda Gorontalo terbuka untuk menerima mahasiswa dan mendengarkan aspirasi mereka. Ia juga menyampaikan sikap tegas terhadap pejabat yang menutup diri dari suara mahasiswa.

“Forkopimda siap menerima dan mendengar aspirasi adik-adik mahasiswa. Kalau ada pejabat yang tidak mau menerima mahasiswa, maka mereka adalah pengecut yang harus dibasmi,” tegas Thomas.

Continue Reading

Advertorial

Thomas Mopili Janji Kawal Aspirasi: “Jika Gubernur Mangkir, Saya Bergabung dengan Mahasiswa”

Published

on

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, akhirnya menemui massa aksi mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang menggelar demonstrasi di depan Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Jumat (29/8/2025).

Aksi tersebut sebelumnya dimulai di Bundaran Hulondalo Indah, Jalan Nani Wartabone, Kota Gorontalo, dengan tuntutan agar tiga unsur pimpinan Forkopimda hadir menemui mahasiswa, yakni Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo, dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.

Wakil Presiden Mahasiswa UNG, Algufran Yajitala, dalam orasinya menyatakan bahwa kehadiran ketiga pimpinan daerah tersebut penting untuk merespons aspirasi mahasiswa.

“Kami menuntut kepada tiga unsur pimpinan untuk hadir menemui massa aksi dan menyetujui tuntutan mahasiswa,” tegas Algufran.

Namun, saat massa masih berada di Jalan Nani Wartabone, tidak satu pun pimpinan hadir. Mahasiswa kemudian bergerak menuju Rumah Dinas Gubernur.

Setibanya di lokasi, mereka disambut langsung oleh Ketua DPRD Gorontalo, sementara Gubernur dan Kapolda dilaporkan tengah berada di luar daerah. Dalam pertemuan itu, Thomas Mopili berjanji memediasi mahasiswa untuk bertemu langsung dengan Gubernur dan Kapolda di Gedung DPRD Gorontalo pada Senin mendatang.

“Saya akan mundur dari jabatan saya sebagai Ketua DPRD Gorontalo jika tidak menemui mahasiswa pada Senin mendatang,” tegas Thomas di hadapan massa aksi.

Ia bahkan menyatakan siap bergabung dengan mahasiswa jika Gubernur dan Kapolda tidak hadir menemui mereka.

“Saya akan bergabung dengan mahasiswa, saya akan menjadi mahasiswa UNG untuk menurunkan Gubernur Gorontalo,” ujarnya.

Komitmen Thomas ini disambut antusias oleh massa aksi yang berharap pertemuan Senin nanti benar-benar menjadi momentum dialog terbuka antara mahasiswa dan pimpinan daerah.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler