🔊 Dengarkan berita

NEWS – Kawasan timur Indonesia dalam status waspada tinggi menyusul peristiwa tektonik berskala besar yang terjadi pada Senin pagi (08/06/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara resmi mengeluarkan maklumat peringatan dini tsunami menyusul gempa bumi bermaknitudo ($M$) 7,7 yang memicu deformasi bawah laut di kawasan pesisir utara nusantara.

Sistem monitoring BMKG mencatat gelombang seismik pertama kali terdeteksi pada pukul 06.37.42 WIB. Pusat gempa terletak pada koordinat 5,69 Lintang Utara (LU) dan 125,05 Bujur Timur (BT), atau tepatnya berlokasi di 236 kilometer arah barat laut Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Sumber gempa terdeteksi berada pada kedalaman hiposenter 105 kilometer.

Melansir laporan komparatif dari Kompas.com, kendati pusat getaran berada dekat perbatasan perairan Indonesia, deformasi batuan ini dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng aktif pada struktur Pantai Selatan Mindanao, Filipina. Gaya tektonik tersebut menghasilkan pergerakan patahan naik (thrust fault) yang berisiko mendorong volume air laut ke daratan pesisir terdekat.

Berdasarkan hasil pemodelan matematis dampak bencana yang dirilis BMKG pada pukul 06.40.42 WIB, wilayah terdampak dikelompokkan ke dalam dua klaster pengawasan ketat, yaitu wilayah berstatus “Siaga” dan “Waspada”. Zona merah ini membentang di sepanjang garis pantai Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, hingga Kalimantan Timur.

Sejumlah wilayah pesisir di Sulawesi Utara dan sekitarnya langsung ditempatkan dalam level ancaman SIAGA. Wilayah ini meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan estimasi kedatangan gelombang laut perdana pada pukul 06.51.55 WIB, diikuti Kota Manado pada pukul 07.12.25 WIB, serta Minahasa Utara bagian utara pada pukul 07.12.40 WIB. Ancaman status serupa juga berlaku bagi wilayah Gorontalo Bagian Utara dengan perkiraan kedatangan air bah pukul 07.26.10 WIB, disusul wilayah Kabupaten Buol (07.27.25 WIB) dan Tolitoli (07.29.40 WIB) di Sulawesi Tengah.

Sementara itu, kategori level WASPADA diberlakukan untuk kantong-kantong pesisir lain seperti Kepulauan Talaud, Kota Bitung, kawasan Halmahera, Donggala bagian utara, Kota Ternate, hingga Kota Tidore. Mengutip data sebaran yang dihimpun Beritasatu.com, getaran ini bahkan berdampak luas hingga ke wilayah pesisir Kalimantan Timur yang mencakup Kabupaten Kutai Timur, Bulungan, hingga Nunukan dengan estimasi waktu tiba gelombang di Bulungan pada pukul 08.05.40 WIB.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Dr. Wijayanto, S.T., M.Sc., dalam siaran pers resminya memberikan penjelasan teknis mengenai karakteristik patahan penentu potensi tsunami ini.

“With remembering the location of the epicenter and the depth of its hypocenter, the earthquake that occurred was a type of shallow earthquake due to plate subduction activity. The results of the source mechanism analysis show that the earthquake has a upward movement mechanism (thrust fault),” ujar Wijayanto.

BMKG mengimbau masyarakat, terutama yang berada di radius zona Siaga, untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke wilayah perbukitan atau struktur bangunan yang aman secara teratur tanpa menunggu kepanikan massa. Pihak berwenang meminta warga tidak terpancing isu-isu sekunder yang tidak tervalidasi kebenarannya di media sosial.

“Ensure that official information only comes from BMKG which is distributed through verified official communication channels,” kata Wijayanto menegaskan.

Hingga laporan ini diturunkan, badan penanggulangan bencana di tingkat regional bersama aparat TNI/Polri terus melakukan pemantauan visual di pos-pos pesisir pantai serta bersiap melakukan evakuasi taktis massal demi menekan potensi risiko korban jiwa.

GORONTALO UTARA — Bencana alam kembali menorehkan duka mendalam di Provinsi Gorontalo. Curah hujan dengan intensitas tinggi memicu luapan air sungai yang berujung pada terjangan banjir bandang di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Tragedi ini praktis melumpuhkan denyut aktivitas warga dan memicu krisis pemenuhan kebutuhan dasar di kawasan tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun dari catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir yang mulai menerjang pada Selasa (26/5/2026) ini merendam setidaknya lima desa, yaitu Desa Didingga, Omuto, Luhuto, Bualo, dan Biau. Hantaman arus deras berdampak pada 820 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 3.034 jiwa. Kerusakan fisik terparah berpusat di Desa Didingga, di mana tercatat tiga unit rumah warga roboh rata dengan tanah dan satu rumah lainnya hanyut ditelan arus.

Merespons jeritan warga yang kehilangan tempat bernaung dan harta benda, elemen masyarakat hingga organisasi politik langsung bergerak cepat. Salah satunya adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Gorontalo Utara. Dipimpin langsung oleh Ketua DPC, Marten Biki, S.H., M.Kn., yang didampingi Anggota DPRD Gorontalo Utara Fraksi Gerindra, Fatri Botutihe, rombongan ini menerobos sisa genangan lumpur pada Sabtu (30/5/2026) untuk mendistribusikan bantuan kedaruratan langsung kepada para penyintas.

Fokus utama dari intervensi Gerindra Gorut adalah pada pemenuhan logistik vital yang sangat dibutuhkan pengungsi. Paket bantuan yang diserahkan meliputi sembako, air mineral, tikar, kompor gas, hingga peralatan dapur. Di sela-sela peninjauan, Marten Biki menyampaikan empatinya melihat kondisi permukiman warga yang porak-poranda.

“Kami turut prihatin atas musibah banjir yang menimpa masyarakat di Kecamatan Biau. Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan beban warga yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana,”

Lebih lanjut, Marten menegaskan bahwa kehadiran pihaknya bukan sekadar seremonial, melainkan panggilan kemanusiaan mendesak di tengah krisis.

“Kami hadir untuk meringankan beban saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah. Bantuan ini memang bersifat darurat, namun diharapkan dapat membantu kebutuhan dasar mereka sementara waktu,”

Kehadiran wakil rakyat dari wilayah setempat juga menjadi krusial. Fatri Botutihe menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebutuhan warga pascabencana. Ia menekankan bahwa fase pemulihan ini tidak bisa dilakukan sendiri; butuh sinergitas kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi sosial agar rehabilitasi berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Menutup prosesi penyaluran donasi tersebut, Marten memastikan bahwa pihaknya tidak akan lepas tangan begitu saja dan akan terus memantau eskalasi di lapangan.

“Kami terus berkoordinasi dengan aparat desa dan pihak terkait untuk memantau perkembangan situasi. Mudah-mudahan banjir segera surut dan warga bisa kembali beraktivitas normal,”

Di sisi lain, kolaborasi lintas sektoral juga terus mengalir ke Kecamatan Biau. Mulai dari Pemerintah daerah dan jajaran Satuan Brimob Polda Gorontalo mengerahkan unit water treatment keliling untuk mendistribusikan air bersih yang aman dikonsumsi, mengingat sumur-sumur warga saat ini telah tercemar material lumpur dan limbah banjir.

Pohuwato – Rencana pembangunan bendungan penampung limbah pertambangan (tailing) raksasa setinggi kurang lebih 150 meter di kawasan konsesi PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) terus memicu kecemasan mendalam di tengah masyarakat Kabupaten Pohuwato.

Di balik janji investasi dan percepatan industri, warga kini mulai mempertanyakan satu hal krusial yang dinilai belum dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah maupun pihak korporat: seberapa besar risiko bencana jika bendungan limbah tersebut suatu hari mengalami kegagalan konstruksi?

Kekhawatiran publik ini dinilai beralasan. Secara historis, kegagalan struktur bendungan atau tanggul penahan di Indonesia kerap berujung fatal. Salah satu yang paling membekas adalah tragedi jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan pada tahun 2009 silam. Bencana yang terjadi pada dini hari saat warga terlelap itu menewaskan sedikitnya 90 orang dan menghancurkan ratusan rumah.

Kasus serupa juga pernah melanda Maluku saat Bendungan Waeapo di Pulau Buru jebol akibat tekanan cuaca ekstrem dan bencana longsor, yang berakibat pada terendamnya permukiman warga serta terputusnya akses transportasi utama. Rentetan peristiwa tersebut menjadi bukti nyata bagaimana kegagalan konstruksi atau hantaman faktor alam dapat seketika berubah menjadi ancaman mematikan bagi masyarakat di hilir sungai.

Kondisi inilah yang mendasari munculnya gelombang pertanyaan dari masyarakat Pohuwato. Apalagi, bendungan yang direncanakan di kawasan tambang PETS ini bukanlah bendungan air biasa, melainkan bendungan tailing yang berfungsi menampung material lumpur sisa pengolahan emas dalam volume masif selama bertahun-tahun. Jika terjadi kerusakan struktural, material yang tumpah bukan sekadar air, melainkan lumpur pekat beracun yang berpotensi menyapu bersih wilayah di bawahnya.

Warga lokal, terutama para penambang tradisional, mengaku kian resah lantaran lokasi pembangunan bendungan tersebut berada sangat dekat dengan jalur aktivitas harian dan kawasan penyangga ekonomi rakyat kecil.

“Kalau bendungan sebesar itu jebol, siapa yang bisa menjamin kampung-kampung di bawah aman? Jangan sampai rakyat kecil yang dikorbankan demi kepentingan proyek perusahaan,” cetus salah seorang penambang dengan nada cemas.

Selain faktor keamanan struktural, masyarakat juga menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilai belum transparan dalam membuka dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) serta hasil kajian risiko bencana kepada publik. Hingga saat ini, belum ada pemaparan terbuka mengenai radius bahaya, jalur evakuasi darurat, simulasi kebocoran, hingga potensi pencemaran jangka panjang terhadap aliran sungai lokal.

Padahal, secara geografis, wilayah perbukitan di Pohuwato tergolong rawan terhadap cuaca ekstrem, banjir mendadak, dan tanah longsor. Kondisi ini membuat warga mendesak agar pemerintah bertindak sebagai pelindung keselamatan rakyat, bukan sekadar fasilitator kepentingan korporasi.

“Jangan tunggu terjadi bencana dulu baru sibuk turun ke lapangan. Belajar dari tragedi yang sudah-sudah, yang paling menderita selalu masyarakat kecil,” tukas warga lainnya.

Kini, resistensi terhadap proyek bendungan tailing PT PETS mulai meluas. Isu yang berkembang tidak lagi sebatas pada hilangnya mata pencaharian penambang lokal, melainkan sudah bergeser pada ketakutan kolektif akan ancaman bencana ekologis skala besar yang sewaktu-waktu dapat melanda Pohuwato jika proyek dipaksakan tanpa adanya keterbukaan informasi.

Di sisi lain, saat dikonfirmasi mengenai rencana proyek tersebut, Hubungan Masyarakat (Humas) PT Pesta Makmur Gold (PMG) selaku bagian dari manajemen bersama, Kurniawan Siswoko, membenarkan adanya rencana pembangunan bendungan di beberapa titik.

“Di kunjungan kemarin, memang sudah dijelaskan kepada rombongan bupati seperti itu (rencana pembangunan). Lokasinya berada di wilayah Nanase dan Dulamayo,” ujar Kurniawan singkat saat dikonfirmasi via telepon.