Connect with us

Provinsi Gorontalo

Desa Pancasila Banuroja, Miniatur Indonesia Diujung Barat Gorontalo

Published

on

Rektor UNG Dr. Eduart Wolok dan Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga usai menandatangani piagam pencanangan Desa Banuroja sebagai Desa Pancasila, Kamis 16 Januari 2020 | Foto Humas UNG

GORONTALO – Sejak awal memimpin, Rektor Dr. Eduart Wolok, ST, MT telah menegaskan penguatan tata kelola desa sebagai salah satu agenda Universitas Negeri Gorontalo.

Desa Banuroja merupakan salah satu desa yang dipilih menjadi binaan UNG. Sebagai desa yang dihuni oleh sembilan suku (Lombok, Gorontalo, Sangihe, Flores, Minahasa, Bali, Jawa, Toraja dan Batak) dan tiga agama (Islam, Kristen, dan Hindu) dianggap Eduart sebagai miniatur praktek toleransi atas keberagaman di Indonesia.

Tingginya praktek intoleransi di Indonesia dikhawatirkan menjadi bara konflik dan bisa menghambat kemajuan negeri.

“UNG memilih Banuroja sebagai model keteladanan dalam praktek membangun toleransi antar etnis dan agama. Indonesia butuh contoh praktek baik dalam pengelolaan toleransi”, ujar Eduart yang juga ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Gorontalo.

Dua fakultas di Universitas Negeri Gorontalo (UNG), yakni Fakultas Hukum khususnya bidang Hukum Tata Negara (HTN) dan Fakultas Ilmu Sosial dalam hal ini Jurusan Sosiologi, Komunikasi dan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan (Prodi PPKN) mencanangkan Desa Banuroja, Kecamatan Radangan Kabupaten Pohuwato, sebagai Desa Pancasila. Pencanangan dihadiri Rektor, Bupati, Pengurus Wilayah Pemuda Pancasila dan tokoh masyarakat semua etnis yang ada di Desa Banuroja, Kamis, 16 Januari 2020.

Deklarasi Desa Pancasila oleh semua etnis dan agama yang ada di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Kamis 16 Januari 2020. Foto Humas UNG

Selain mencanangkan desa pancasila, UNG juga akan melakukan pendampingan akademik di desa yang nol laporan kriminal ini. “mulai dari identifikasi dan pemetaan potensi desa hingga penguatan kelembagaan desa secara menyeluruh. Tambah Rektor UNG.

“Desa Pancasila ini adalah hasil dari Rapat Kerja Daerah (Rakerda) MPW Pemuda Pancasila, sehingga kami merasa gagasan dari UNG ini perlu kita dukung dan ditindaklanjuti oleh Pemda Pohuwato”., jelas Syarief Mbuinga yang juga ketua Majelis Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Gorontalo.

“Banuroja sebagai Desa Pancasila ini adalah hasil praktek toleransi selama puluhan tahun. Penetapan Banuroja sebagai Desa Pancasila adalah persembahan kami untuk Indonesia. Kita perlu membumikan Pancasila bukan saja sebagai ideologi bangsa, namun bagian dari praktek keseharian dari semua insan Pancasila di Indonesia”., tutup Syarief Mbuinga.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gorontalo

LAMAHU Jadi Perekat Perantau, Gubernur Gusnar Dorong Penguatan Identitas Daerah

Published

on

JAKARTA – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, secara resmi membuka Musyawarah Besar (Mubes) IX Huyula Heluma Lo Hulontalo (LAMAHU) di Gedung Menara Imperium Lantai 7, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (25/01/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Gusnar menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kepada seluruh pengurus dan keluarga besar LAMAHU yang telah menyelenggarakan musyawarah besar sebagai forum tertinggi organisasi.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo dan secara pribadi, saya menyampaikan ucapan selamat melaksanakan Musyawarah Besar kepada seluruh pengurus LAMAHU. Semoga amanah yang dipercayakan ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan dedikasi, serta membawa kemajuan bagi organisasi dan kemaslahatan bagi seluruh warga Gorontalo di mana pun berada,” ujar Gusnar.

Menurutnya, Mubes bukan sekadar kegiatan rutin organisasi, tetapi merupakan forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan masa depan LAMAHU. Melalui forum ini, berbagai gagasan dan cita-cita bersama dapat dihimpun demi menjaga nilai-nilai luhur budaya Gorontalo, seperti semangat musyawarah untuk mufakat, saling menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Gubernur menegaskan bahwa LAMAHU memiliki peran penting sebagai wadah persatuan dan kekeluargaan bagi masyarakat Gorontalo, baik di daerah maupun di perantauan. Organisasi ini, lanjutnya, tidak hanya menjaga tali silaturahmi antaranggota, tetapi juga berperan besar dalam melestarikan adat, budaya, serta identitas kedaerahan di tengah arus globalisasi yang semakin kuat.

“LAMAHU diharapkan mampu tampil sebagai organisasi yang solid secara internal, adaptif terhadap perubahan, serta berkontribusi nyata bagi masyarakat dan daerah. LAMAHU bukan hanya simbol persatuan, tetapi juga motor penggerak kepedulian sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat,” tegas Gubernur Gusnar.

Lebih lanjut, Gusnar menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo memandang LAMAHU sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam menguatkan aspek spiritual, moral, dan peradaban masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memaparkan visi besar Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui rencana pembangunan Masjid Raya dan Islamic Center Gorontalo. Menurutnya, pembangunan tersebut tidak sekadar proyek fisik, tetapi merupakan simbol kemajuan peradaban Islam dan sekaligus pusat pembinaan umat, dakwah, pendidikan, serta kegiatan sosial-keagamaan di Gorontalo.

“Masjid Raya dan Islamic Center Gorontalo diharapkan menjadi ruang pemersatu umat dan tempat lahirnya nilai-nilai keislaman yang moderat, inklusif, dan rahmatan lil ‘alamin. Dari sini pula kita membina generasi muda Gorontalo secara spiritual, intelektual, dan sosial,” jelasnya.

Gubernur mengajak seluruh masyarakat, termasuk keluarga besar LAMAHU di perantauan, untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah, baik melalui doa, gagasan, jejaring, maupun kontribusi nyata sesuai peran masing-masing.

Secara khusus, Gusnar berpesan kepada para perantau Gorontalo agar tidak melupakan akar budaya dan jati diri daerah, serta tetap menjadi duta positif yang membawa nama baik Gorontalo melalui sikap, etos kerja, dan prestasi.

“Kepedulian terhadap kampung halaman adalah kekuatan moral yang akan terus menghubungkan perantau dengan tanah asalnya,” tutur Gubernur.

Di akhir sambutan, Gubernur Gusnar menyampaikan terima kasih kepada pengurus LAMAHU periode sebelumnya atas dedikasi dan pengabdiannya. Ia berharap kepengurusan baru dapat membangun kepemimpinan yang inklusif, berintegritas, dan berwibawa, demi mewujudkan LAMAHU yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Saya berharap Mubes IX LAMAHU ini dapat berlangsung dengan lancar, demokratis, dan penuh hikmah, serta menghasilkan keputusan terbaik demi kemajuan organisasi dan kemaslahatan warga Gorontalo,” pungkasnya.

Continue Reading

Gorontalo

Panitia GHM 2025 Dikejar Pertanyaan soal Penukaran Data BIB

Published

on

Gorontalo – Gelaran akbar Gorontalo Half Marathon (GHM) 2025 kembali menjadi magnet bagi pelari lokal, nasional, maupun internasional. Ajang yang berlangsung pada 7 Desember 2025 di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, tercatat diikuti sekitar 5.000 peserta, menjadikannya salah satu event olahraga terbesar di Provinsi Gorontalo pada tahun ini.

Ribuan pelari memadati area start dengan semangat tinggi. Nuansa meriah terasa ketika peserta dari berbagai usia dan latar belakang membaur dalam satu arena kompetisi. Event ini terbagi dalam tiga kelas utama: 5K, 10K, dan 21K (Half Marathon), yang masing-masing memperebutkan podium melalui persaingan ketat.

Panitia resmi mengumumkan para pemenang untuk setiap kategori lomba sebagai berikut:

Kategori 5K

  • Putra: Akbar — BIB 50109

  • Putri: Milang Rajak — BIB 50539

Kategori 10K

  • Putra: Herlanto Reago — BIB 10875

  • Putri: Avril Refalita Seroy — BIB 10317

Kategori 21K (Half Marathon)

  • Putra: Nofeldi Petingkolo — BIB 20221

  • Putri: Asnida Aras — BIB 20133

Pelari-pelari pemenang tampil impresif dan berhasil mencatatkan waktu terbaik mereka, disambut tepuk tangan meriah dari penonton serta peserta lain.

Di tengah euforia kejadian, muncul persoalan serius yang mencoreng citra GHM 2025. Diketahui bahwa nomor BIB 20221 atas nama Nofeldi Petingkolo, yang dipakai juara 21K Putra, tidak sesuai dengan nama yang terdaftar dalam sistem panitia. Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa BIB tersebut tercatat atas nama peserta lain, Gilang Ramadan, sehingga muncul dugaan adanya penukaran data yang tidak terdaftar dalam sistem.

Insiden tersebut menambah daftar catatan kritik terhadap penyelenggaraan GHM. Publik menilai panitia seharusnya menerapkan verifikasi yang lebih ketat, terutama saat pengambilan race pack dan pengecekan BIB di area start.

Buyung Hunto, salah satu peserta, menilai panitia perlu segera mengklarifikasi dan menyampaikan langkah korektif agar kepercayaan publik terhadap event ini tidak menurun di tahun-tahun mendatang.

Meskipun diwarnai polemik, Gorontalo Half Marathon 2025 tetap menjadi daya tarik besar bagi masyarakat dan komunitas pelari. Antusiasme peserta setiap tahun menunjukkan potensi besar event ini sebagai ajang lari berskala nasional.

“Profesionalitas panitia kini menjadi sorotan utama. Event sebesar GHM tidak hanya menuntut kemeriahan, tetapi juga ketelitian, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan,” ujar Buyung.

Para peserta dan publik kini menunggu langkah resmi panitia GHM 2025 dalam menyikapi kekeliruan BIB yang muncul, guna menjaga reputasi event ini di masa mendatang.

Continue Reading

Gorontalo

Penguatan Kapasitas KKMD Dorong Gorontalo Jadi Contoh Pengelolaan Mangrove Timur Indonesia

Published

on

Gorontalo – Tim Pelaksana Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan “Penguatan Kapasitas KKMD Provinsi Gorontalo” yang dilaksanakan di Marina Beach Resort, Marisa, pada Rabu (3/12/2025). Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), pusat kajian ekologi Universitas Gorontalo (UNG), Dinas Kelautan Perikanan Gorontalo, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan (Baperlitbang), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemerintah desa, Burung Indonesia, akademisi, hingga organisasi masyarakat pemerhati lingkungan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga ekosistem mangrove sebagai aset ekologis sekaligus penopang ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam pembukaan, Ketua KKMD Gorontalo, Hoerudin, menegaskan bahwa upaya konservasi mangrove tidak perlu dipandang sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pengelolaan yang tepat justru menciptakan keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kelestarian mangrove dan peningkatan ekonomi bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya bisa berjalan seiring jika dikelola dengan benar dan melibatkan masyarakat secara aktif,” ujar Hoerudin.

Hoerudin menjelaskan bahwa ekosistem mangrove memiliki peran strategis dalam menjaga garis pantai, menekan abrasi, serta menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut. “Oleh karena itu, ke depannya akan berdiskusi dan merumuskan peraturan desa yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemanfaatan mangrove dari sisi ekonomi,” imbuhnya. Ia berharap, dengan dukungan kolaboratif, Gorontalo dapat menjadi salah satu provinsi dengan praktik pengelolaan mangrove terbaik di kawasan timur Indonesia.

Sementara itu, Kepala BPDAS Bone Limboto, Bontor Lumbantobing S.Hut., M.Sc., dalam sambutannya menyatakan bahwa Penguatan Kapasitas KKMD Provinsi Gorontalo bertujuan meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove di provinsi tersebut. “Kegiatan ini mencakup rangkaian pelatihan penyusunan rancangan perdes untuk perlindungan ekosistem mangrove tingkat desa, praktik pengolahan HHBK mangrove, dan penyemaian bibit mangrove,” jelasnya.

Bontor menambahkan bahwa pelaksanaan kegiatan kali ini dilaksanakan di Kabupaten Pohuwato, yang memiliki ekosistem mangrove terluas dengan luas 4.299,24 hektar (47,9 persen dari total sekitar 8.970 hektar tutupan mangrove di Provinsi Gorontalo saat ini). “Bertepatan dengan itu, Pohuwato diharapkan menjadi contoh pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove yang lebih baik,” pungkasnya.

Salah satu perwakilan masyarakat pegiat mangrove Gorontalo, Umar Pasandre, memberikan respons positif terhadap kegiatan tersebut. Ia menilai program ini tidak hanya meningkatkan pemahaman perlindungan mangrove, tetapi juga tata kelola pemanfaatan mangrove yang tepat. “Luas tutupan mangrove di Gorontalo menurun tiap tahun; pada 2023 tercatat seluas 9.277 hektar, sedangkan 2024 menjadi 8.970 hektar (penurunan sekitar 3,3%). Dengan kebijakan dan paparan dari pemerintah melalui kegiatan seperti ini, wawasan kami meningkat, dan diharapkan pengelolaan mangrove ke depan bisa lebih baik,” ujar Umar.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler