Connect with us

DPRD PROVINSI

Dinilai Tak Becus Adhan Dambea Minta APH Selidiki Pengerjaan Jalan Pandjaitan

Published

on

Foto Istimewa

DEPROV – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea, menyampaikan kekecewaannya terhadap ketidakseriusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Gorontalo dalam menanggapi keluhan masyarakat terkait proyek Jalan Panjaitan yang mangkrak.

Dalam rapat kerja bersama Komisi C DPRD Kota Gorontalo pada (24/05/2023), Adhan Dambea mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan yang kedua kalinya, namun kedua dinas terkait kembali tidak hadir.

“Sudah dua kali PUPR dan BAPPEDA tidak hadir, jadi saya anggap mereka tidak serius dan peduli dengan keluhan rakyat, kalau begini modelnya, rakyat akan mengeluh ke siapa lagi,” ungkap Adhan Dambea dengan kekecewaan.

Menyikapi ketidakseriusan pemerintah kota dalam menangani masalah ini, Adhan Dambea meminta keterlibatan dan ketegasan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyelidiki proyek Jalan Panjaitan yang mangkrak tersebut.

Adanya permintaan Adhan Dambea untuk keterlibatan APH dalam penyelidikan proyek Jalan Panjaitan ini diharapkan dapat membawa kejelasan terkait masalah yang telah mempengaruhi masyarakat dan pedagang di Kota Gorontalo.

Advertorial

Masa Orientasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Ditutup dengan Paparan Isu-isu Aktual

Published

on

Deprov – Masa orientasi bagi anggota DPRD Provinsi Gorontalo berakhir dengan pemaparan materi dari sejumlah narasumber, termasuk Rocky Gerung, yang menyampaikan isu-isu aktual. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Haris Vertus Harmoni Jakarta ini diikuti dengan antusias oleh 44 anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan untuk mendapatkan berbagai isu penting selama orientasi. “Isu-isu seperti integritas, komitmen terhadap lingkungan, dan peran DPRD bermitra dengan eksekutif sangat relevan. Meskipun bermitra, DPRD harus tetap kritis dalam mengawasi pemerintah demi kepentingan rakyat,” katanya.

Ridwan menambahkan bahwa orientasi ini juga menekankan pentingnya memahami kebutuhan masyarakat lebih dalam sebagai wakil mereka. “DPRD harus memahami secara lebih baik kebutuhan masyarakat, dan ini adalah langkah awal untuk membangun kemitraan yang baik dengan pemerintah,” lanjutnya.

Ridwan juga mengapresiasi kehadiran Rocky Gerung, yang menyampaikan materi tentang isu global dan etika lingkungan. “Sangat positif bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu menghadirkan Rocky Gerung, yang terkenal sering mengkritisi program pemerintah, untuk memberikan perspektif kritis kepada kami,” pungkasnya.

Dengan berakhirnya masa orientasi ini, diharapkan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dapat lebih siap dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, dengan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu terkini dan kebutuhan masyarakat.

Continue Reading

Advertorial

Orientasi DPRD 2024-2029: BPSDM Kemendagri Berikan Pembekalan Tugas dan Fungsi

Published

on

Deprov – Seluruh Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024-2029 mengikuti kegiatan orientasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri di Hotel Haris Ventu Harmoni Jakarta pada Selasa (24/9/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk membekali anggota dewan mengenai tugas dan fungsi mereka sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah.

Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, dalam pembukaan acara menekankan pentingnya pemahaman regulasi bagi para anggota dewan. “Ini sangat penting, agar kita bisa mengetahui alur kerja yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan, baik dari fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan,” kata Sugeng.

Sugeng berharap kegiatan orientasi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja para anggota dewan selama masa jabatan 2024-2029. “Kementerian Dalam Negeri berharap kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap pengetahuan, sikap, dan keterampilan anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf, juga mengungkapkan pentingnya materi yang disampaikan selama orientasi. “Bimtek ini sangat penting, terutama materi yang kami terima sangat baik, di mana muatannya terkait dengan memaksimalkan tupoksi DPRD,” pungkasnya.

Dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan para anggota DPRD Provinsi Gorontalo dapat lebih siap dan efektif dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.

Continue Reading

Advertorial

Paris Jusuf Tegaskan Tidak Ada Koalisi KIM di DPRD Provinsi Gorontalo

Published

on

Deprov – Ketua sementara DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf, menegaskan bahwa tidak ada koalisi KIM (Koalisi Indonesia Maju) atau non-KIM di dalam DPRD Provinsi Gorontalo. Pernyataan ini disampaikan setelah munculnya kecurigaan bahwa koalisi KIM mungkin terbawa ke dalam lembaga tersebut, terutama setelah Partai Demokrat belum bergabung dalam fraksi manapun.

Paris menekankan bahwa semua partai memiliki kedudukan yang sama di DPRD. “Semua partai memiliki hak yang sama dalam pembentukan fraksi di DPRD. Tidak ada perbedaan antara partai koalisi atau bukan koalisi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Paris menyatakan bahwa keberadaan Partai Demokrat yang belum membentuk fraksi tidak akan mempengaruhi proses politik di DPRD. “Tidak ada isu atau masalah terkait posisi Partai Demokrat. Mereka, seperti partai lain, memiliki hak yang sama dalam membentuk fraksi,” lanjutnya.

Paris juga menekankan pentingnya kebersamaan dan kerja sama lintas partai di DPRD Provinsi Gorontalo. “Kami fokus pada tugas bersama untuk kepentingan masyarakat. Semua partai akan bekerja sama demi kemajuan Gorontalo,” pungkasnya.

Dengan penegasan ini, Paris berharap dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis di DPRD, sehingga semua anggota dewan dapat berkolaborasi demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler