News

Empat Puluh Tujuh Ribu Pria di Gorontalo Terancam “Sulit” Kawin

Published

6 years ago

28/10/2020

Redaksi Barakati

Foto Ilustrasi golife.id

Oleh : Funco Tanipu

Jika kita merujuk pada data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo 2019 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, kita bisa melihat banyaknya data menarik yang bersumber dari Survey Sosial Ekonomi per Maret 2019.

Dari data itu, salah satu yang bisa kita simak adalah persentase perkawinan dan perceraian di Gorontalo.

Dari data itu, bisa dilihat bahwa Kota Gorontalo adalah daerah dengan persentase tertinggi yang belum menikah (38,73 %), sedangkan yang telah menikah sejumlah 51,65 %. Kota Gorontalo “kalah” dari Pohuwato (64,21 %) jika dibandingkan persentase jumlah menikah. Jumlah orang belum menikah di Pohuwato adalah yang terendah di Gorontalo (29,58 %).

Sedangkan untuk persentase jumlah perceraian, Kota Gorontalo adalah daerah yang memiliki persentase tertinggi dalam perceraian (9.62 %), baik cerai hidup maupun cerai mati. Sedangkan Pohuwato adalah daerah terendah dalam angka perceraian (6.21 %).

Jika dibagi lagi secara spesifik antara laki-laki dan perempuan mengenai persentase perceraian, Gorontalo Utara adalah daerah dengan jumlah persentase perempuan yang cerai hidup (janda) tertinggi di Gorontalo (3.12 %). Sedangkan Kota Gorontalo adalah daerah yang memiliki jumlah duda tertinggi di Gorontalo (2.10 %).

Secara spesifik, jumlah jomblo di Gorontalo kita tidak ketahui secara pasti, sebab jumlah orang yang belum menikah, termasuk yang janda dan duda, belum kita bisa golongkan pada kategori jomblo. Sebab jomblo adalah predikat bagi yang belum punya pacar dan belum menikah. Jika dua predikat itu kita simak, maka jumlah belum menikah di Gorontalo sebesar 32,97 %.

Jika kita lihat data jumlah penduduk Gorontalo pada tahun 2018 sebesar 1.166.142 jiwa, maka ada sekitar 384.477 jiwa yang jomblo atau belum menikah di Gorontalo. Dari jumlah itu, persentase perempuan yang belum menikah sebesar 28,96 % dan pria 37 %.

Dari jumlah pria di Gorontalo sebesar 583.819 jiwa dan perempuan 582.323 jiwa, terlihat bahwa ada 216.013 laki-laki yang belum menikah dan ada sekitar 168.640 perempuan yang belum menikah.

Itu berarti bahwa tak perlu ada kegusaran dan kepanikan perempuan untuk tidak akan mendapatkan pasangan, sebab jumlah perempuan yang belum menikah lebih sedikit dibandingkan jumlah laki-laki yang belum menikah, sehingga peluang bagi perempuan untuk menikah lebih besar dibandingkan laki-laki.

Namun hal ini bisa menjadi kepanikan bagi laki-laki, sebab tingkat “persaingan” akan lebih seru karena jumlah perempuan yang belum menikah lebih sedikit dibandingkan jumlah laki-laki yang belum menikah. Jika jumlah laki-laki yang belum menikah dikurangi dengan jumlah perempuan yang belum menikah “dipasangkan”, maka ada sekitar 47.373 laki-laki di Gorontalo yang tak akan dapat pasangan perempuan di Gorontalo.

Karena itu, bagi laki-laki Gorontalo yang belum menikah, harus berupaya keras untuk tidak masuk di angka 47.373 itu. Karena jika masuk di angka itu, maka peluang untuk nikah di Gorontalo sangat kecil, sebab kemungkinan besar mesti berupaya keras untuk mendapatkan pasangan dari luar Gorontalo, atau bisa jadi mendapatkan pasangan perempuan yang datang sementara atau pindah ke Gorontalo, namun perluang ini sangat kecil. Apalagi jika melihat faktor biaya nikah yang mesti ditanggung pria di Gorontalo.

Bagi laki-laki yang belum menikah di Gorontalo, kencangkan ikat pinggang, segera berpikir keras, peras keringat, dan atur strategi. Kecuali jika anda ingin masuk di jumlah tersebut.

Hal yang berbeda bagi perempuan, karena perempuan di Gorontalo pasti tidak akan sulit untuk menikah sebab sudah pasti ada pasangan (walaupun belum tentu bisa diketahui siapa lelaki yang menjadi pasangannya). Tentu hal ini jika dipahami perempuan, maka otomatis mahar akan naik dengan sendirinya, karena rasio perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang jumlahnya.

Tetapi, bukan berarti bahwa semua perempuan yang belum menikah di Gorontalo akan dapat pasangan (menikah), ini disebabkan jika standar untuk pasangan pria dinaikkan. Misalnya, potongan harus seperti artis Korea, punya kemampuan ekonomi seperti pengusaha, memiliki properti yang lengkap, mahar yang tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi dan hal-hal yang hanya bisa kita temui dalam drakor. Tentu mesti dalam konteks yang sesuai dengan tuntunan agama, yakni mengedepankan akhlak, dan memiliki kemampuan untuk memenuhi nafkah lahir dan batin.

Up Next

Peringati Hari Sumpah Pemuda, Kwarda Pramuka Gorontalo Ikuti Apel Siaga Covid

Don't Miss

Ketua PPMI Gorontalo Minta Pemprov Pisahkan Dikpora dari OPD Lain

Click to comment

News

Jokowi Absen di Upacara Hari Lahir Pancasila, Ajudan Sebut Tak Dapat Undangan

Published

2 days ago

01/06/2026

Redaksi Barakati

SOLO – Ketidakhadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung hari ini, Senin (1/6/2026), mengundang tanya. Alih-alih berada di Jakarta bersama jajaran petinggi negara, pria yang akrab disapa Jokowi ini justru tampak santai menghabiskan waktunya di kampung halaman.

Sejak pagi hari, kediaman pribadi beliau yang terletak di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo, tampak ramai dikunjungi warga. Memanfaatkan momen libur panjang perayaan Waisak 2570 BE/2026, Jokowi dengan telaten meladeni permintaan foto satu per satu masyarakat yang sudah rela mengantre. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini baru terlihat meninggalkan rumahnya sekitar pukul 12.33 WIB, dengan balutan kemeja putih khasnya yang dipadankan celana panjang hitam.

Teka-teki absennya Jokowi di Jakarta akhirnya terjawab melalui pernyataan resmi dari pihak internal. Ajudan Joko Widodo, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, mengonfirmasi bahwa sang mantan presiden memang tidak menerima panggilan resmi untuk mengikuti upacara kenegaraan yang diselenggarakan di Kompleks Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Jakarta Pusat.

“Hingga pagi hari ini kami belum menerima undangan untuk Bapak Joko Widodo menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila,” jelas Syarif dalam keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak ada satupun pesan atau dokumen yang masuk ke meja kerja mereka terkait acara tersebut.

“Tidak ada undangan baik berupa surat resmi maupun komunikasi lainnya,” imbuhnya.

Berangkat dari fakta absennya surat pemanggilan inilah, Jokowi secara otomatis tidak ikut berpartisipasi dalam perhelatan bersejarah itu.

“Oleh karena itu, Bapak tidak menghadiri kegiatan tersebut,” tegas Syarif.

Sementara itu, di Ibu Kota, upacara kenegaraan tetap berjalan dengan khidmat. Di halaman Gedung Pancasila, Presiden Prabowo Subianto bertindak langsung sebagai inspektur upacara, memimpin jalannya peringatan pada pukul 09.55 WIB. Menariknya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku penyelenggara sebelumnya sempat menyatakan bahwa mereka mengundang seluruh mantan Presiden dan Wakil Presiden RI ke acara tersebut. Namun, nyatanya undangan untuk Presiden ke-7 tidak pernah sampai.

Setibanya di lokasi pada pukul 09.35 WIB dengan sambutan siswa-siswi pembawa bendera Merah Putih, Prabowo langsung disambut oleh Menteri Luar Negeri Sugiono serta Ketua MPR Ahmad Muzani. Dalam kemeriahan formasi lima kelompok peserta upacara yang melambangkan kelima sila, terlihat kehadiran sejumlah tokoh penting lainnya. Saat keluar dari gedung menuju lapangan, Prabowo tampak didampingi oleh Presiden ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah mantan Wakil Presiden seperti Jusuf Kalla (Wapres ke-10 dan 12) serta Ma’ruf Amin (Wapres ke-13) juga turut hadir menyaksikan jalannya upacara peringatan ini.

Kesehatan

BGN Sedang Jajaki Beri MBG Untuk Anak Sekolah Indonesia Jeddah, Arab Saudi

Published

2 days ago

01/06/2026

Redaksi Barakati

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan pemerintah pusat berpotensi merambah kancah internasional. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat ini tengah melakukan penjajakan serius untuk mengimplementasikan kebijakan pemenuhan gizi tersebut bagi para murid di Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ), Arab Saudi.

Inisiatif ini ternyata bermula dari aspirasi para siswa di Jeddah yang mendambakan fasilitas serupa dengan rekan sebaya mereka di Tanah Air. Dadan mengungkapkan bahwa anak-anak pekerja migran tersebut mengikuti perkembangan isu nasional secara aktif dan sadar akan hak mereka sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

“Mereka sangat well informed dengan informasi yang ada di Indonesia terkait MBG. mereka spontan ingin menikmati program yang dirasakan oleh teman-temannya di Indonesia,” ujar Dadan.

Saat menyambangi institusi pendidikan yang menampung sekitar 1.080 anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut pada Minggu (31/5/2026), Dadan disambut dengan penuh kehangatan. Padahal, saat itu kegiatan belajar mengajar sedang diliburkan. Selain di kawasan Jeddah, BGN juga mencatat adanya sekitar 400 pelajar di Sekolah Indonesia Makkah yang berpotensi menjadi penerima manfaat.

“Dan meski tadi libur, mereka (anak-anak di Sekolah Indonesia Jeddah) antusias menanti kedatangan saya dan ada kurang lebih 100 orang dengan 56 guru yang menyambut saya,” imbuh dia.

Tindak lanjut dari peninjauan awal ini akan segera dilaporkan langsung ke meja Presiden Prabowo Subianto. Apabila lampu hijau diberikan oleh Istana, SIJ akan mengukir sejarah sebagai institusi pendidikan pertama di luar batas negara yang mengadaptasi program pemenuhan gizi ini.

“Jika disetujui oleh Presiden, ini akan menjadi percontohan pertama (MBG di luar negeri),” kata dia saat berada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. “Kami datang untuk melihat dan kami akan laporkan ke Presiden apakah dimungkinkan kami membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah Indonesia Jeddah,” ujarnya.

Mengenai teknis pelaksanaan di lapangan, Dadan menegaskan bahwa operasional pemenuhan gizi di luar negeri tidak akan jauh berbeda dengan prosedur standar di nusantara. Namun, pembentukan ekosistem ini membutuhkan sinergi dan koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Mekanismenya sama dengan di Tanah Air, kita akan gandeng mitra untuk SPPG,” katanya.

Untuk urusan lidah dan asupan gizi, menu makanan nantinya akan diselaraskan dengan kondisi geografis. Variasi hidangan khas Nusantara akan dipadukan dengan kuliner lokal Arab Saudi demi menjaga kualitas makanan. “Disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku lokal,” kata dia.

News

VIRAL! Bule Berulah Lagi Tolak Bayar Makan Rp94 Ribu di Tanah Abang

Published

2 days ago

01/06/2026

Redaksi Barakati

JAKARTA – Aksi tidak terpuji kembali dipertontonkan oleh oknum Warga Negara Asing (WNA) di ibu kota. Kali ini, seorang turis mancanegara nekat mengamuk dan menolak membayar tagihan makan siangnya di sebuah kedai kopi (coffee shop) yang berlokasi di Jalan Taman Sirih 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Berdasarkan kronologi kejadian, peristiwa bermula ketika bule tersebut usai menyantap hidangannya dengan total tagihan sebesar Rp94.000. Saat hendak menyelesaikan transaksi di meja kasir, ia menyodorkan sebuah kartu kredit. Sayangnya, pembayaran gagal diproses karena kartu tersebut diduga bermasalah. Alih-alih mencari solusi atau menggunakan metode pembayaran lain, WNA itu justru merespons dengan emosi tinggi dan marah kepada staf yang bertugas.

Karyawan kedai yang tak ingin memicu keributan lebih besar pada awalnya berusaha menjaga situasi tetap kondusif. Kendati demikian, WNA tersebut malah bergegas melenggang pergi meninggalkan lokasi tanpa melunasi kewajibannya. Salah satu karyawan yang bertugas pun langsung mengejar sang bule untuk menagih pembayaran, namun justru mendapat respons arogan dan cacian di jalanan.

Berikut adalah kesaksian dari karyawan coffee shop tersebut terkait detik-detik pengejaran WNA yang dipertahankan utuh tanpa perubahan kalimat:

“gitu langsung cabut-cabut aja terus teman gue bingung dong kok nih belum bayar tapi udah cabut aja akhirnya gue kejar ternyata dia lebih jauh lagi jalannya cepat jauh gua mintain bayaran malah kabur dan malah ngoce-ngoce kayak gitu gitu ini negara lu gue yang udah bangunin udah gue bagusin kota lu gua udah bagusin ya sekarang lu makan lu bayar lah”

Fenomena arogansi oknum ekspatriat atau turis asing di Indonesia belakangan ini memang tengah mendapat sorotan tajam dari publik dan pers. Merujuk pada laporan dari berbagai media dalam kasus-kasus serupa yang terjadi di Jakarta maupun Bali, pelanggaran ketertiban umum oleh WNA selalu berujung pada intervensi tegas. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Imigrasi pada berbagai rilis publikasi media, ratusan WNA bermasalah tercatat telah dideportasi sepanjang tahun akibat melanggar ketertiban dan norma hukum di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Sikap arogan semacam ini dinilai mencoreng citra pariwisata sekaligus menguji ketegasan aparat dalam menindak pelanggar aturan.