Connect with us

Politik

GERINDRA: Kami Tetap Terbuka ke Semua Parpol

Published

on

juru bicara Partai GERINDRA Gorontalo Wahidin Ishak

Gorontalo – Tampaknya juru bicara Partai GERINDRA Gorontalo Wahidin Ishak dikoreksi oleh struktur GERINDRA Gorontalo. Oleh karena itu, dia meluruskan apa yang dinyatakan kemarin.

“Maksud saya, GERINDRA memprioritaskan kadernya sendiri di Pilkada tahun 2029 nanti. Bukan berarti tertutup pintu bagi parpol lain. GERINDRA tetaplah partai yang terbuka bagi semua parpol,” ralatnya.

Menurut Wahidin, GERINDRA adalah partai yang mau mengalah kepada kader parpol lain. “Sudah terbukti, bos. Di Pilkada lalu kita memberikan kepada pak Gusnar untuk jadi cagub dan mengalah kepada ibu Idah Syahidah untuk jadi cawagub. Padahal, GERINDRA 6 kursi lho. Partai ini mau mengalah kepada siapa pun yang dikehendaki oleh rakyat. Kalau bekerja hanya untuk jabatan politik dan bukan untuk rakyat, maka GERINDRA pasti pro terhadap rakyat,” ungkap Wahidin sambil tersenyum.

Jadi, lanjutnya, pasangan Cagub-cawagub ditentukan oleh koalisi nanti. “Jadi, kta tunggu koalisinya. Oke?” pintanya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi telah menghapuskan Parliamentary Treshold atau Pembatasan parlemen. Arti gamblangnya, satu partai dapat mencalonkan satu pasangan. Artinya, GERINDRA sendirian bisa maju sendiri.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

Keponakan Prabowo Mundur Dari DPR-RI, ini Alasannya

Published

on

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo || Foto istimewa

Jakarta, 10 September 2025 – Rahayu Saraswati Djojohadikusumo—atau Sara, yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto—resmi menyatakan mundur dari kursi DPR RI untuk periode 2024–2029. Pengumuman ini disampaikan lewat unggahan di akun Instagram-nya pada Rabu petang ini .

Alasannya? Semua bermula dari sebuah potongan pernyataan dalam podcast yang tayang pada 28 Februari 2025. Dalam potongan itu, Sara mengajak masyarakat untuk berwirausaha ketimbang “bersandar kepada pemerintah”—sebuah pernyataan yang kemudian diubah narasinya dan memicu kemarahan publik .

Dia mengatakan bahwa niat aslinya adalah mendorong semangat entrepreneurship, terutama di era digital—tentu dengan cara penuh empati. Namun, dia menyadari perkataannya “menyakitkan banyak pihak, untuk itu, Sara dengan tulus menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan tersebut .

Meski mundur, Sara masih ingin menyelesaikan satu “tugas terakhir” sebagai anggota DPR, yakni ikut dalam pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi VII .

Tak lupa, dia menyampaikan terima kasih kepada warga Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu—daerah yang memberikan kepercayaan kepadanya sebagai wakil—serta menyatakan penyesalan jika selama menjalankan tugasnya sempat mengecewakan masyarakat .

Lebih jauh, Sara berjanji akan tetap “berjuang” dari jalur non-parlemen. Isu-isu seperti pemberantasan perdagangan manusia, pengelolaan sampah, krisis iklim, hingga representasi perempuan dan anak muda akan tetap dia dukung—“Perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi parlemen,” ucapnya .

Continue Reading

Hiburan

Heboh Disebut Masuk Islam, Conor McGregor malah Nyatakan Diri Bakal Calon Presiden Irlandia

Published

on

Sempat menjadi sorotan publik setelah unggahan di akun X miliknya, @TheNotoriousMMA yang menuliskan kata ‘Allohu Akbar’ hingga memunculkan isu dirinya masuk Islam, kini Conor McGregor kembali menarik perhatian. Mantan juara dunia UFC ini secara terbuka menyatakan niatnya mencalonkan diri sebagai Presiden Irlandia melalui sebuah video di depan gedung pemerintahan.

Dalam video tersebut, McGregor mengungkapkan keprihatinan atas situasi sosial di Irlandia, khususnya terkait meningkatnya jumlah tunawisma anak-anak. Ia menyebut, “Kita telah melihat tunawisma di kalangan anak-anak Irlandia meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua anak Irlandia harus disayangi, namun sebaliknya, anak-anak kita diterlantarkan,” ungkap McGregor.

McGregor juga menyoroti penurunan sektor pariwisata dan rasa aman masyarakat yang semakin berkurang akibat bertambahnya ancaman di jalanan. Ia mengajak para pendukung untuk aktif menghubungi anggota dewan daerah agar dirinya dapat masuk sebagai calon resmi. “Jika Anda ingin melihat nama saya di surat suara untuk Pemilihan Presiden, saya mendorong Anda untuk menghubungi anggota dewan daerah setempat Anda hari ini. Meminta mereka untuk mencalonkan saya,” jelasnya.

Saat ini, McGregor belum memenuhi syarat pencalonan, yakni dukungan dari minimal 20 anggota Oireachtas (parlemen Irlandia) atau empat dari 31 dewan lokal sebelum tenggat 24 September 2025. Proses tersebut diakui para analis politik sebagai tantangan berat yang kemungkinan sulit ditembus oleh McGregor.

Konfirmasi pencalonan McGregor mendapat dorongan dari pengusaha Elon Musk yang menyatakan dukungan terbuka. Melalui media sosial X, Musk menulis, “No one will fight harder for the people of Ireland than Conor McGregor!” Namun, Wakil Perdana Menteri Irlandia, Simon Harris, menyebut peluang McGregor sangat kecil, bahkan menganggap sang petarung “mewakili yang terburuk dari kita”.

Kampanye McGregor disebut-sebut mirip dengan strategi populis Donald Trump, termasuk penekanan isu anti-imigran dan kritik terhadap pemerintah. Unggahannya di X juga sempat kontroversial karena mengutip ‘Allahu Akbar’, yang diasosiasikan dengan Islam dan memicu rumor tentang dirinya masuk agama tersebut, meski hingga kini belum ada konfirmasi terkait hal tersebut. Isu agama dan identitas kerap mewarnai narasi McGregor di publik, dan berbagai media global menyoroti pernyataan maupun langkah-langkah politiknya secara kritis.

Continue Reading

News

SUSNO & USMAN : PENANGKAPAN RIBUAN DEMONSTRAN DINILAI MELANGGAR HUKUM

Published

on

Jakarta – Penangkapan massal ribuan peserta aksi demonstrasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia beberapa waktu terakhir menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak. Mantan Kepala Bareskrim Polri, Susno Duadji, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa banyak dari penangkapan tersebut tidak berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Seperti dikutip dari sesi wawancara mereka di Kompas Tv, Menurut Susno Duadji, “Hukum acara kita kalau dia tidak tertangkap tangan harus diawali dari penyelidikan. Nah, setelah terkumpul minimal dua alat bukti baru dijadikan tersangka. Ya.” Namun, dalam praktiknya, banyak penangkapan secara paksa terjadi tanpa surat perintah atau penjelasan yang memadai, bahkan ada yang dilakukan secara mendadak dini hari. Hal ini menimbulkan keresahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Usman Hamid menambahkan bahwa “Mengajak unjuk rasa, termasuk terhadap anak itu dibolehkan. Ingat waktu 2019 ada perdebatan ketika anak-anak SMA turun ke jalan. Pemerintah dan jajaran kepolisian melarang. Tiba-tiba muncul pernyataan pers dari kantor PBB yang menegur pemerintah Indonesia mengatakan bahwa anak-anak pun berhak untuk berunjuk rasa. Justru negara wajib melindungi mereka.” Tuduhan penghasutan terhadap aktivis yang mengorganisasi demonstrasi tidak selalu berdasar, terutama bila ajakan tersebut tidak mengandung unsur kekerasan.

Kedua tokoh ini juga menyoroti bahwa tindakan represif terhadap demonstran justru dapat memperburuk situasi dan mengurangi kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Mereka mengajak pemerintah dan kepolisian untuk membentuk “tim gabungan pencari fakta… tim gabungan investigasi independen. Ada unsur kepolisian, ada unsur masyarakatnya, ada unsur tokoh-tokoh yang punya integritas, punya keahlian… sehingga kita sama-sama bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang sesungguhnya terjadi.”

Data dari Amnesty International mencatat bahwa selama gelombang aksi demonstrasi, lebih dari 3.000 orang ditangkap di berbagai daerah dengan jumlah terbanyak di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Namun, banyak penangkapan yang dianggap tidak sesuai prosedur, seperti tidak adanya surat perintah penangkapan, intimidasi saat penangkapan, serta kurangnya akses hukum bagi para tahanan.

Susno dan Usman juga menegaskan pentingnya menghormati hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan damai, serta menuntut penyelesaian akar masalah sosial yang memicu demonstrasi, seperti ketidakadilan sosial dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, serta Kritik terhadap institusi kepolisian dan pemerintah juga disuarakan agar segera melakukan evaluasi dan perbaikan prosedur agar tindakan hukum berjalan adil dan tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi demokrasi dan keamanan negara.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler