Connect with us

News

Ingin Jadi Jubir Kontraktor Bansos JPS, LSM GERAM Malah tak Punya Data Valid

Published

on

Relix Hemuto (Kader Tunas Indonesia Raya)

GORONTALO-Seorang kader Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Kabupaten Bone Bolango Relix Humeto membantah tudingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gema Masyarakat Membangun (GERAM) yang menyebut ketua Fraksi Gerindra Bone Bolango melakukan pembohongan publik. Menurut Relix, LSM GERAM sendiri yang sepertinya tak punya data valid mengenai harga paket Bantuan Sosial (Bansos) Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang diperuntukkan kepada warga miskin di Bone Bolango.

“Pihak LSM GERAM menyatakan bahwa investigasi mereka di lapangan totalnya Rp. 176.000 dari yang dianggarkan sebesar Rp. 200.000/Paket Bansos JPS. Kami pun harus mempertanyakan, investigasi yang mereka lakukan itu dimana ? katanya di lapangan, tapi enggak tau tepatnya dimana. Atau jangan-jangan investigasi lapangan yang mereka nyatakan itu tempatnya di Warung dan hanya menghitung dalam bentuk eceran ? ini perlu diperjelas,” ujar Relix kepada barakati, Rabu (13/5).

Relix menyebutkan, tindakan LSM GERAM ini mengindikasikan bahwa mereka sudah menjadi Juru Bicara pihak ketiga (Kontraktor) pengadaan 10.000 paket sembako tersebut. Mestinya selaku LSM, GERAM harus mengawal anggaran bansos yang peruntukkannta bagi rakyat.

“Ini seakan-akan malah terlihat seperti corongnya pihak ketiga dalam hal masalah pengadaan sembako JPS,” ujar Relix.

“Juga perlu dicermati, karena untuk menghitung pengadaan 10.000 paket sembako yang dipihak ketigakan, kan ga bisa dihitung dengan harga eceran diwarung, misalnya. Lalu bagaimana pula jika beli bahan-bahan sembakonya grosiran sehingga ada margin keuntungan ? menghitung pake kalkulatorpun bisa jadi akan error,” tambahnya lagi.

Menurut dia, Fraksi Gerindra Bone Bolango tidak merasa dan berniat melakukan Pembohongan Informasi Publik dalam mengawasi Bansos JPS yang telah disepakati Anggarannya. Dalam prosesnya, ketua Fraksi Gerindra DPRD Bolango Tahir Badu menemukan indikasi awal atas kejanggalan realisasi Bansos JPS tersebut dan itu Sudah menjadi tugas Anggota Dewan untuk mengawasi anggaran Bansos yang telah disepakati.

Dan untuk Paket JPS Sembako Covid ini, Relix mengemukakan bahwa GERINDRA Bone Bolango telah mengambil keputusan resmi. Di mana dalam rapat pada Senin (11/4), Fraksi Gerindra kembali mengangkat tentang paket sembako sebagai bantuan bagi masyarakat yang terdampak covid-19.
Pada kesempatan itu Gerindra mengusulkan agar DPRD Bone Bolango mengambil keputusan di antaranya meminta agar dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan JPS Sembako Tahap I yang telah dijalankan, seyogianya diaudit terlebih dahulu sebelum dilakukan pelunasan kepada kontraktor / pihak ketiga yg ditunjuk sebagai pelaksana proyek.

Yang kedua, Fraksi Gerindra meminta agar pada pelaksanaan Tahap II nanti, Pemda Bone Bolango mengelola langsung program tersebut dan tidak menjadikannya sebagai proyek yang dilaksanakan kontraktor/pihak ketiga. Dan ketiga, Gerindra meminta Pemda Bone Bolango segera mengkaji lagi mekanisme pelaksanaan JPS ini agar lebih efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat Bone Bolango di masa darurat covid-19.

“Seperti diketahui, Fraksi Gerindra di DPRD Bone Bolango ingin agar pemberian bantuan kepada masyarakat dengan menggunakan dana APBD tersebut benar-benar sesuai dengan pagu anggaran Rp. 200 ribu per paket seperti yang telah disetujui DPRD. Kalau bisa lebih besar lagi nilainya, tentu lebih bagus lagi, yang penting sampai dengan utuh kepada orang-orang yang berhak,” kata Relix Humeto.

Reix juga menyebutkan bahwa pada rapat tersebut juga dilakukan pemeriksaan item paket Bansos JPS yang diadakan kontaktor oleh DPRD, Dinas Sosial dan ULP Yang dihitung langsung oleh ULP yang hasilnya cukup mengejutkan karena nilainya justru malah semakin jauh selisih. Di mana totalnya adalah Rp. 129.000/Paket.

“Saya berfikir sudah mulai jelas, tidak ada lagi perbedaan indikasi temuan angka,” tutupnya.

Gorontalo

Fakta Menarik: Anak Muda Gorontalo Bikin Platform Tiket Digital Pesaing Nasional

Published

on

GORONTALO – Perkembangan teknologi digital kini mengubah wajah pengelolaan event di Gorontalo. Proses registrasi peserta, penjualan tiket, hingga check-in yang dulunya serba manual, kini beralih ke sistem digital yang jauh lebih praktis dan efisien.

Menariknya, digitalisasi event ini bukan sekadar soal adopsi teknologi. Kehadiran platform digital buatan anak daerah justru menjadi momentum penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital lokal.

Salah satu inovasi nyata datang dari Moratix.com, platform registrasi dan penjualan tiket digital pertama yang lahir di Gorontalo. Karya putra daerah ini terbukti sukses memfasilitasi berbagai kegiatan, mulai dari agenda pemerintahan, komunitas, hingga acara berskala besar garapan event organizer profesional.

Founder sekaligus CEO Moratix.com, Renold Lahay, mengungkapkan bahwa platform ini mulai dikembangkan sejak awal 2025. Tujuannya jelas: menjadi solusi terpadu bagi penyelenggara dalam mengelola pendaftaran peserta secara menyeluruh.

“Moratix dirancang khusus untuk membantu penyelenggara mengurus semua tahap registrasi secara digital. Mulai dari pendaftaran online, sistem pembayaran otomatis, hingga proses check-in atau redeem tiket—semuanya terpusat dalam satu platform,” jelas Renold.

Lebih dari sekadar aplikasi pemesanan tiket, Moratix dibekali berbagai fitur pendukung. Penyelenggara dapat memantau dashboard analitik secara real-time, melihat grafik penjualan tiket, mengelola data peserta, hingga mendapatkan laporan keuangan yang transparan untuk kelancaran acara.

Renold berharap, karya lokal dari Gorontalo ini bisa menjadi pilihan utama bagi instansi maupun penyelenggara acara di daerah.

“Kami ingin penyelenggara di Gorontalo memaksimalkan solusi digital dari daerahnya sendiri. Keuntungannya banyak; selain koordinasi lebih mudah karena pengembang berada di kota yang sama, pendampingan teknis bisa lebih cepat dan fiturnya pun bisa disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara,” tambahnya.

Menurutnya, penggunaan layanan lokal adalah langkah krusial dalam membangun ekonomi digital Gorontalo. Semakin sering digunakan, semakin besar pula ruang kolaborasi yang tercipta antara kreator teknologi, penyelenggara event, pelaku UMKM, dan pemerintah untuk melahirkan inovasi baru.

Hingga kini, rekam jejak Moratix tak perlu diragukan. Platform ini sukses mengawal berbagai event besar di Gorontalo, sebut saja GO TM Run, Nani Wartabone Heritage Run 2025, Bohusami Young Run 2025, Boalemo Run Fest 2025, Gorontalo Half Marathon 2025, Bercahaya Night Run 2025, Healthy Run 2026, hingga Rame Rame Fest yang dimeriahkan oleh Hivi! dan J-Rocks.

Dalam waktu dekat, Moratix juga dipastikan akan mendukung agenda bergengsi lainnya, termasuk Lifestyle Run Fest 2026, Bone Bolango Fun Run, Gorontalo Fun Bike, ajang Collabonation yang menghadirkan Tulus, GGC Festival bersama DJ Panda, dan Gorontalo Run.

Dengan sistem terintegrasi yang mencakup registrasi, pembayaran otomatis, hingga validasi tiket menggunakan QR Code, Moratix diharapkan tak hanya membuat standar penyelenggaraan event di Gorontalo makin profesional, tetapi juga menjadi pilar kuat bagi kemajuan ekosistem ekonomi digital di daerah.

Continue Reading

Gorontalo

Sebut Tim Pemeriksa Masih Bekerja: Jawaban Diplomatis Rektor Universitas Gorontalo Soal Kisruh Keuangan

Published

on

Gorontalo – Merespons pusaran polemik yang tengah mengguncang institusinya, Rektor Universitas Gorontalo (UNIGO) Dr. Robby Hunawa, S.IP., M.Si. akhirnya angkat bicara terkait dugaan penggelapan dana mahasiswa di Fakultas Perikanan, Kehutanan, dan Pertanian (FPKP) yang kini menjadi sorotan tajam publik.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, Robby Hunawa menegaskan bahwa manajemen rektorat saat ini memilih mengambil sikap berhati-hati dan belum dapat membeberkan substansi perkara secara mendalam ke ruang publik. Hal tersebut lantaran tim pemeriksa internal masih terus bekerja merampungkan seluruh rangkaian proses audit dan klarifikasi materiil.

“Mohon maaf, untuk saat ini saya belum bisa memberikan keterangan ataupun menjawab materi pertanyaan lebih jauh. Kami harus menghormati proses yang ada karena tim pemeriksa internal saat ini masih bekerja melaksanakan tugasnya di lapangan,” ungkap Robby Hunawa, Rabu (01/07/2026).

Rektor menekankan bahwa seluruh lapisan civitas akademika maupun masyarakat luas sebaiknya menahan diri dan menunggu hasil pemeriksaan resmi yang sedang bergulir. Ia menjanjikan, otoritas tertinggi kampus akan segera merilis transparansi informasi secara gamblang kepada publik begitu investigasi internal mencapai titik final.

“Sebaiknya tunggu saja prosesnya hingga tuntas. Nanti pasti akan ada keterangan rilis resmi dari universitas setelah seluruh tahapan pemeriksaan diselesaikan secara menyeluruh,” tambah Robby secara diplomatis.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, isu miring mengenai dugaan penggelapan dana di lingkungan FPKP UNIGO pertama kali meledak ke publik pascaberedarnya surat pemanggilan resmi dari birokrasi kampus terhadap belasan mahasiswa. Pemanggilan tersebut ditujukan untuk mencocokkan dokumen kuitansi manual dengan data digital, menyusul adanya gelombang laporan keberatan dari para mahasiswa yang merasa dirugikan oleh pola penataan administrasi keuangan di fakultas tersebut.

Hingga laporan berkala ini diturunkan, pos pemeriksaan internal di tingkat yayasan maupun universitas dilaporkan masih berada pada fase pendalaman intensif. Pihak Universitas Gorontalo sendiri terpantau belum mengeluarkan diktum keputusan ataupun kesimpulan hukum apa pun terkait hasil investigasi yang dilakukan oleh tim pemeriksa.

Continue Reading

Gorontalo

Diduga Tembus Rp1,3 Miliar: Skandal Penggelapan Dana Mahasiswa Guncang Kampus Universitas Gorontalo

Published

on

Limboto – Kabut dugaan penyelewengan dana melanda internal Universitas Gorontalo (UNIGO). Kasus dugaan penggelapan dana pembayaran biaya kuliah mahasiswa di Fakultas Perikanan, Kehutanan, dan Pertanian mencuat ke permukaan pascaberedarnya surat dinas pemanggilan terhadap sejumlah mahasiswa guna dimintai keterangan terkait kisruh tata kelola keuangan tersebut.

Berdasarkan dokumen surat resmi bernomor 302/M/UNIGO/VI/2026 tertanggal 19 Juni 2026, manajemen rektorat bergerak melakukan klarifikasi setelah menerima gelombang laporan dari barisan mahasiswa yang diduga kuat menjadi korban penipuan oknum internal.

Jauh sebelum surat rektorat tersebut terbit, Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Yayasan Pendidikan Dulowo Limo Lopohalaa Gorontalo sebenarnya telah mengendus aroma kejanggalan. Lewat surat bernomor 07/B/BPKA/YP-DLP/IV/2026 tertanggal 19 April 2026, lembaga pengawas yayasan ini telah meluncurkan investigasi mendalam terhadap seluruh rekam jejak pembayaran mahasiswa yang dilakukan secara manual atau tunai.

Berdasarkan hasil audit internal yayasan, ditemukan disparitas (perbedaan) manifes antara data kewajiban nominal tagihan mahasiswa yang tertera di sistem digital dengan dokumen fisik bukti kuitansi realisasi pembayaran yang dipegang mahasiswa. Sebagai langkah penapisan faktuil, sebanyak 17 mahasiswa dipanggil secara bertahap untuk dikonfrontasi datanya.

Dampak dari karut-marut administrasi keuangan ini dinilai sangat masif. Salah seorang mahasiswa yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan akademik, sebut saja YB, membeberkan bahwa pusaran kasus ini menyandera nasib sekitar 150 mahasiswa. Mereka kini berada di bawah bayang-bayang ancaman pencekalan (gagal) mengikuti prosesi wisuda akibat dana yang telah mereka setorkan tidak ter-input ke dalam sistem administrasi keuangan universitas.

“Ada sekitar 150 mahasiswa yang bernasib sama. Kami semua sudah melunasi pembayaran secara tunai, tetapi di sistem digital data kami tetap merah atau tidak terbaca. Imbasnya, kami terancam gagal wisuda tahun ini,” ungkap YB dengan nada cemas.

YB menguraikan, jika diakumulasikan berdasarkan setoran kas per kepala, total kerugian materiil yang dialami oleh para mahasiswa dalam skandal ini diperkirakan menembus angka fantastis, yakni mencapai Rp1,3 miliar.

Ironisnya, dampak sistemik dari macetnya pencatatan keuangan ini tidak hanya menyasar mahasiswa aktif yang tengah berjuang menuju kelulusan, melainkan juga telah menjerat para alumni yang sudah dinyatakan lulus.

“Bahkan ada senior kami yang sudah melewati prosesi wisuda dan hendak mengambil ijazah fisik ditolak oleh administrasi. Mereka tidak bisa menerima ijazah karena di sistem dianggap masih memiliki tunggakan utang, padahal nyata-nyata mereka memegang bukti bayar sah,” ketusnya.

Hhingga informasi ini dirilis ke ruang publik, otoritas tinggi Universitas Gorontalo (UNIGO) belum mengeluarkan pernyataan ataupun rilis resmi terkait perkembangan substansi perkara maupun hasil audit investigasi yang tengah berjalan di tingkat yayasan.

Pihak redaksi masih terus berupaya melakukan korespondensi dan meminta konfirmasi resmi secara berimbang kepada jajaran Rektorat Universitas Gorontalo, Dekanat Fakultas Perikanan, Kehutanan, dan Pertanian, serta Pengurus Yayasan Pendidikan Dulowo Limo Lopohalaa Gorontalo guna mendapatkan klarifikasi yang jernih.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler