UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) secara resmi membuka tahapan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi calon mahasiswa baru Tahun Akademik 2026 yang dinyatakan lulus melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Tahapan ini merupakan bagian krusial dari rangkaian registrasi ulang sebelum para calon mahasiswa resmi memulai kegiatan akademik di kampus.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan UNG, Darman, S.Kom., M.Ap., menjelaskan bahwa masa pembayaran UKT dijadwalkan berlangsung dari tanggal 11 Mei hingga 25 Mei 2026. Guna memudahkan proses transaksi, UNG telah bekerja sama dengan sejumlah bank mitra, yakni Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Calon mahasiswa baru dapat melakukan pembayaran melalui teller maupun anjungan tunai mandiri (ATM). Selain itu, sistem pembayaran daring (online) juga tersedia melalui aplikasi mobile banking milik Bank Mandiri dan BTN.

“Dengan berbagai opsi layanan perbankan yang kami sediakan, diharapkan calon mahasiswa dapat dengan mudah dan cepat menyelesaikan proses registrasi administrasi mereka tanpa kendala,” ujar Darman.

Darman juga mengingatkan para calon mahasiswa untuk wajib menyimpan struk atau bukti pembayaran UKT sebagai dokumen administrasi resmi pada tahapan registrasi berikutnya. Sementara itu, khusus bagi mahasiswa penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang telah lolos verifikasi, mereka diwajibkan untuk segera mengunggah surat pernyataan melalui laman resmi registrasi di spmb.ung.ac.id.

Di sisi lain, Wakil Rektor Bidang Akademik UNG, Abdul Hafidz Olii, menegaskan bahwa pemenuhan kewajiban administrasi ini bersifat mengikat bagi status kelulusan calon mahasiswa.

“Pembayaran UKT menjadi penanda resmi bahwa calon mahasiswa telah menyelesaikan proses registrasi dan dinyatakan siap untuk mengikuti seluruh aktivitas akademik di UNG,” tegas Abdul Hafidz.

Mengingat batas waktu pembayaran yang relatif terbatas, pihak rektorat mengimbau seluruh calon mahasiswa baru jalur SNBP 2026 untuk segera melakukan transaksi sesuai jadwal guna menghindari risiko keterlambatan registrasi.

“Pembukaan masa pembayaran UKT ini sekaligus menandai kesiapan penuh UNG dalam menyambut generasi baru tahun akademik 2026 untuk menempuh pendidikan di kampus kerakyatan ini,” pungkasnya.

Pohuwato – Merespons kelangkaan serta melonjaknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Perindagkop-UKM) Kabupaten Pohuwato melakukan inspeksi mendadak (sidak), Selasa (12/05/2026). Tim diterjunkan untuk memantau langsung rantai distribusi dan harga eceran di lapangan.

Sidak yang berlangsung mulai pukul 12.00 hingga 13.40 WITA tersebut menyasar sejumlah unit Pom Mini di wilayah strategis, yakni Kecamatan Marisa dan Kecamatan Duhiadaa.

Dari hasil pemantauan, tim menemukan fakta bahwa lonjakan harga di tingkat pengecer dipicu oleh maraknya praktik perantara atau calo dalam distribusi BBM. Berdasarkan hasil investigasi, sejumlah pemilik Pom Mini mengaku terpaksa membeli pasokan dari pihak ketiga dengan harga yang sudah tinggi sebelum dijual kembali ke masyarakat.

Kepala Dinas Perindagkop-UKM Pohuwato, Ibrahim Kiraman, yang memimpin langsung sidak tersebut menegaskan bahwa pengawasan ini tidak hanya menyasar kestabilan harga, tetapi juga fokus pada perlindungan konsumen, terutama terkait ketepatan takaran.

“Kami akan segera mendatangkan alat ukur bersertifikasi dari unit kemetrologian. Langkah ini bertujuan untuk memastikan takaran atau literasi BBM di Pom Mini benar-benar sesuai standar yang berlaku, sehingga masyarakat tidak dirugikan,” tegas Ibrahim Kiraman di sela-sela sidak.

Ibrahim menambahkan, penertiban ini dilakukan untuk menjamin rasa keadilan di tengah situasi sulit akibat kelangkaan BBM. Pemerintah daerah berkomitmen memutus mata rantai distribusi yang tidak sehat agar tidak dimanfaatkan oleh spekulan maupun calo.

Dalam pantauan tersebut, tim mencatat harga Pertalite di sejumlah Pom Mini kini menembus angka Rp15.000 per liter. Hal ini disebabkan tingginya biaya modal dari calo yang menjual BBM dalam kemasan galon berukuran 34 hingga 35 liter dengan harga mencapai Rp450.000 hingga Rp470.000.

Bahkan, pada tingkat pengecer botolan, harga terpantau kian mencekik. Pertalite dalam kemasan botol air mineral ukuran besar dijual seharga Rp23.000 hingga Rp25.000, sementara kemasan botol sedang dibanderol Rp15.000 per botol.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Dinas Perindagkop-UKM akan terus melakukan pemantauan intensif secara berkala guna mencegah praktik penimbunan dan permainan harga yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran minuman keras (miras) di wilayah Kota Serambi Madinah. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Adhan saat menghadiri agenda silaturahmi bersama masyarakat di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Minggu (10/05/2026).

Di hadapan warga, Adhan menyatakan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo tidak akan memberikan ruang toleransi sedikit pun bagi peredaran miras. Menurutnya, miras merupakan akar dari berbagai persoalan sosial dan kriminalitas yang meresahkan masyarakat.

“Minuman keras adalah sumber dari segala masalah. Tidak ada kata kompromi untuk urusan ini,” tegas Adhan disambut antusias warga.

Ia memaparkan bahwa berdasarkan evaluasi di lapangan, mayoritas kasus perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga penyalahgunaan narkoba sering kali dipicu oleh konsumsi miras.

“Efek dari miras ini sangat berbahaya. Dari situ bisa muncul perkelahian hingga gangguan keamanan lainnya. Ini yang harus kita putus mata rantainya,” imbuhnya.

Menariknya, dalam kesempatan tersebut, Adhan mengungkap fakta mengejutkan mengenai adanya upaya pihak tertentu yang mencoba menyuap dirinya. Ia mengaku pernah ditawari uang dalam jumlah besar agar melonggarkan kebijakan pengawasan dan penertiban miras di Kota Gorontalo.

“Ada pihak yang datang membawa uang ratusan juta rupiah agar saya mau berkompromi. Namun, tawaran itu saya tolak mentah-mentah. Prinsip saya sudah jelas, keselamatan dan moralitas masyarakat tidak bisa ditukar dengan uang,” ungkap Adhan secara terbuka.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadi mata dan telinga pemerintah. Adhan meminta warga tidak ragu melaporkan jika menemukan aktivitas penjualan atau peredaran miras di lingkungan masing-masing.

“Jangan takut. Jika melihat ada yang menjual miras, segera laporkan. Siapa pun orang di baliknya, akan kita tindak tegas,” serunya.

Selain isu miras, Wali Kota Adhan juga mendorong penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Langkah ini diharapkan dapat menciptakan atmosfer kota yang lebih aman, religius, dan kondusif bagi seluruh warga.