Connect with us

Gorontalo

Kejaksaan Negeri Limboto Tetapkan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Kredit Bank BSG Limboto

Published

on

Kejaksaan Negeri Limboto Kabupaten Gorontalo Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Korupsi || Foto Barakati.id

GORONTALO – Kejaksaan Negeri Limboto Kabupaten Gorontalo menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian kredit investasi dan modal kerja kepada debitur UD. Agro Pratama oleh PT. Bank SulutGo Cabang Limboto Tahun 2015 dan 2016.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Armen Wijaya mengatakan berdasarkan hasil penyidikan dalam kasus itu ditemukan fakta tersangka inisial MJM di duga melakukan tindak pidana pada pemberian kredit investasi dan modal kerja.

Armen mengatakan, pada pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik menetapkan saudara MJM sebagai tersangka dari UD. Agro Pratama. Selanjutnya penahanan tersangka dilakukan di rutan Polres Gorontalo selama 20 hari.

“Tersangka melanggar Primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.” Jelas Armen.

Menurut Armen dari perkara tersebut menyebabkan kerugian sebanyak 4 miliar. Ia juga menyampaikan sesuai dengan tahapan berkas perkara akan segera dilimpahkan ke penuntut umum untuk dilakukan pengembangan selanjutnya.

“Kemudian tahapan berikutnya apa bila hasil penelitian dari penuntut umum menyatakan perkara ini sudah lengkap .aka kami akan tahap duakan tersangka dan barang bukti dan selanjutnya kami persiapkan untuk pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor,” Pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gorontalo

50 Orang Ikuti Pelatihan Potensi SAR Vehicle Accident Rescue

Published

on

Foto HUMAS

GORONTALO – Sebanyak 50 orang yang terdiri dari berbagai Instansi dan Organisasi Se-Provinsi Gorontalo mengikuti kegiatan Pelatihan Potensi SAR Vehicle Accident Rescue yang bertempat di Balai Pengembangan PAUD Pendidikan Usia Dini dan Dikmas Rabu, (3/8/2021).

Pelatihan Potensi SAR Vehicle Accident Rescue ini adalah salah satu Program tahunan Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo untuk lebih mengedukasi kepada semua pihak tentang tugas dan fungsi Basarnas dalam penanganan kecelakaan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, I Made Junetra, S.H mengatakan, Pelatihan ini adalah salah satu upaya untuk membekali dan memberikan edukasi kepada para peserta pelatihan dengan kemampuan teknis Pertolongan pada Kecelakaan Lalu lintas.

Junetra mengatakan, penyelenggaraan Pelatihan Potensi Vehicle Accident Rescue menjadi implementasi dari Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo untuk menyelenggarakan kegiatan Pencarian dan Pertolongan yang didukung oleh Potensi SAR yang terlatih dan profesional, serta SOP yang sesuai dengan ketentuan Basarnas.

“Kegiatan Pelatihan Potensi Vehicle Accident Rescue akan dilaksanakan selama kurang lebih 4 hari, terdiri dari tahap pembekalan teori atau materi di kelas, praktek kering, dan simulasi evakuasi korban kecelakaan yang terjebak di dalam mobil,” Ujarnya.

Ia juga menyampaikan, selama masa pembekalan teori di kelas, para peserta Pelatihan mendapatkan sejumlah materi, diantaranya Manajemen Operasi SAR, Pengenalan Peralatan VAR, Stabilisasi Ken-daraan, Pembuatan Akses Pada Kendaraan, Ekstrikasi Korban, dan Penanganan Korban Pra Rumah Sakit.

“Di akhir masa pelaksanaan Pelatihan Vehicle Accident Rescue nanti yang jatuh di hari Jumat, 6 Agustus 2021, para peserta akan diuji kemampuan individunya guna menentukan nilai kelulusan mereka. Oleh karenanya, selama mengikuti Pelatihan, para peserta diharapkan untuk mampu menyerap semua ilmu yang diberikan para instruktur dengan baik,” Kata Junetra.

Continue Reading

Gorontalo

37.530 botol Minuman Alkohol Di Musnahkan Bea Cukai Gorontalo

Published

on

Foto HUMAS

GORONTALO – Setelah memenuhi persyaratan administrasi barang-barang hasil penindakan Bea Cukai Gorontalo selama Periode 2018 sampai dengan 2019 di Wilayah Provinsi Gorontalo dimusnahkan secara simultan dan hybrid di dua tempat yang berbeda, (2/8/2021).

Adapun barang sitaan yang dimusnahkan 37.530 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol/miras, 3.000 Barang Hasil Tembakau/rokok, dan 30 botol Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (berupa liquid vape).

Barang tersebut telah mendapat persetujuan pemusnahan sesuai dengan Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi atas nama Menteri Keuangan Nomor: S-110/MK.6/KN.5/2020.

Dalam sambutannya Dede Hendra Jaya, Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Gorontalo menyampaikan salah satu tugas Bea Cukai melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), Hasil Tembakau (HT) atau rokok, yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang tentang Cukai.

“Selain itu juga untuk melindung industri (Industrial Assistance) yang terdampak dengan adanya barang-barang ilegal tersebut,” Ujarnya.

Ia juga mengatakan perkiraan nilai atas barang-barang yang akan dimusnahkan adalah Rp 1.018.403.240 dan potensi kerugian negara senilai Rp 769.858.880.

Continue Reading

Gorontalo

PPKM Level 3 Akan Diterapkan Pemprov Gorontalo

Published

on

Rincian kebijakan PPKM level 1-4

GORONTALO – Rapat pimpinan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan secara daring dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, dari hasil rapat tersebut Pemerintah Provinsi Gorontalo bersiap menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik instruksi mendagri tersebut. Meski begitu, ia berharap bupati dan wali kota harus konsisten dengan ucapan dan kebijakan yang nanti dilahirkan.

Rusli mencontohkan, di pasar Moodu Kota Gorontalo. Pasar yang menjadi kewenangan Pemkot Gorontalo dibiarkan tidak terurus. Tidak ada petugas yang intens mensosialisasikan soal protokol kesehatan atau turun membagikan masker.

“Coba kita Pemprov Gorontalo saja yang urus. Pak Kasatpol PP turun hari Senin ke pasar, dibantu dari BPBD, Dinas Kesehatan dan kalau perlu koordinasi dengan Kapolres dan Dandim. Taruh petugas di situ, sosialisasikan prokes, kita bagi bagikan masker,” tegas Rusli.

Penanganan covid-19 menurutnya tidak cukup hanya diserius oleh pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota harus turun dan peduli terhadap rakyatnya. Gubernur Rusli bahkan sering berkoordinasi dengan Kapolda dan menyatakan siap mendukung semua kebijakan penanganan covid-19.

“Tadi malam jam 12 saya masih telponan dan Kapolda. Beliau sampaikan apapun kebijakan saya untuk penanganan covid-19 beliau siap dukung. Pasukannya siap maju,” sambungnya.

Rusli ingin penanganan covid-19 dilakukan lebih realistis dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal sederhana yakni mengatur pasar tradisional sebagai tempat yang potensial penularan virus corona. Ia meminta aparat terkait turun setiap hari di kabupaten kota sesuai jadwal operasional pasar mingguan.

Sementara itu berdasarkan hasil assesment Kementrian Kesehatan yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Mendagri Nomor 26 Tahun 2021 bahwa lima kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo berada di level 3. Kabupaten Boalemo menjadi pengecualian dengan kasus komunitas, rawat inap dan kematian covid-19 yang rendah.

“Assesment ini Pak Gub berdasarkan aplikasi. Contohnya di Kota Gorontalo semua sudah berada di level 3. Kasus komunitasnya 71,72 per 100 ribu penduduk per minggu. Rawat inap RS 26,10 per 100 ribu penduduk per minggu dan kasus kematian 2,28 per 100 ribu penduduk per minggu,” jelas Kadis Kesehatan dr. Yana Yanti Suleman.

Yana menjelaskan, jika pemerintah daerah menerapkan PPKM level 3 maka ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Diantaranya hanya 25 persen pegawai bekerja dari kantor, pertemuan wajib dilakukan secara daring, pusat perbelanjaan dan mal diperbolehkan dengan kapasitas maksimal 25 persen.

“Hal hal lain yang diatur pak gub yakni pedagang kaki lima diizinkan dengan kapasitas 25 persen dan jam operasional maksimal pukul 17.00 waktu setempat. Restoran yang melayani pesan antar boleh beroperasi 24 jam. Kegiatan resepsi pernikahan pada PPKM level 3 masih tidak diizinkan, sementara kegaiatan hajatan masyarakat boleh dilakukan dengan maksimal 25 persen,” ujarnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler