Connect with us

Gorontalo

Dilemanya Aparat Penegak Hukum Ditengah-tengah Penerapan Kebijakan Pemeritah Terkait PPKM.

Published

on

Foto Aldi Ibura Koordinator Sosial Politik BEM NUSANTARA

GORONTALO – Ditengah-tengah kondisi Pandemi COVID 19 Melanda Negara Republik Indonesia, berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan Pandemi ini. Mulai dari mengeluarkan kebijakan Lockdown, PSBB, Karantina Wilayah, WFH, Sampai Pada Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dll. Hal ini tentu sudah selesai dikaji sebelum dikeluarkan kebijakannya.

Namun masih saja masyarakat merasakan dampak buruk pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini saya berspekulatif bahwa pangkajian kebijakan pemerintah belum terlalu matang atau dalam kata lain kebijakan yang lahir adalah kebijakan Prematur.

Semisal kabijakan Lockdown, PSBB, Karantina Wilayah, WFH dan PPKM, pada substansinya mengurangi gerak aktifitas masyarakat untuk berkerumun, hal ini bertujuan untuk dapat meminimalisir Penularan COVID 19. Hal ini tentu sangat baik Ketika dilihat pada tujuan untuk keselamatan kita Bersama.

Tetapi, jika kita melihat pada fungsi dan tugas pemerintah, pemerintah bertanggung jawab atas keselamatan hajat hidup seluruh masyarakat. Hal ini jelas tertulis dalam undang-undang dasar 1945, “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunial” yang menjadi dasar hukum dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Serta dikuatkan dalam Pancasila, sebagai dasar Ideologi Negara Indonesia.

Bagi saya satu hal yang perlu ditegaskan kepada pemerintah, yakni, jika dibuat kebijakan untuk mebatasi aktiftas masyarakat, maka pemerintah juga harus bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup seluruh masyarakat. Sebab masyarakat melakukan aktifitas untuk kelangsungan hidup nya (bertahan Hidup).

Hal ini jika diabaikan, maka terjadilah bentrokan antara, aparat penegak hukum dan masyarakat. Dikarenakan aparat Penegak hukum melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang telah dibuat.

Terbukti, masyarakat hari ini bentrok dengan APH, selain dari pada itu banyak curhatan masyarakat diluapkan melaui Media Sosial, mendeskripsikan mereka lebih takut tidak bisa makan, dari pada terpapar COVID 19.

Penegasan saya kepada pemerintah untuk lebih bijaksana dalam mebuat aturan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan saya meyakini, tidak ada APH yang ingin bentrok dengan masyarakat, demi menjaga keamanan serta kesejahteraan masyarakat.

Oleh : Aldy Ibura
Koordinator Sosial Politik BEM NUSANTARA

Gorontalo

50 Orang Ikuti Pelatihan Potensi SAR Vehicle Accident Rescue

Published

on

Foto HUMAS

GORONTALO – Sebanyak 50 orang yang terdiri dari berbagai Instansi dan Organisasi Se-Provinsi Gorontalo mengikuti kegiatan Pelatihan Potensi SAR Vehicle Accident Rescue yang bertempat di Balai Pengembangan PAUD Pendidikan Usia Dini dan Dikmas Rabu, (3/8/2021).

Pelatihan Potensi SAR Vehicle Accident Rescue ini adalah salah satu Program tahunan Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo untuk lebih mengedukasi kepada semua pihak tentang tugas dan fungsi Basarnas dalam penanganan kecelakaan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, I Made Junetra, S.H mengatakan, Pelatihan ini adalah salah satu upaya untuk membekali dan memberikan edukasi kepada para peserta pelatihan dengan kemampuan teknis Pertolongan pada Kecelakaan Lalu lintas.

Junetra mengatakan, penyelenggaraan Pelatihan Potensi Vehicle Accident Rescue menjadi implementasi dari Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo untuk menyelenggarakan kegiatan Pencarian dan Pertolongan yang didukung oleh Potensi SAR yang terlatih dan profesional, serta SOP yang sesuai dengan ketentuan Basarnas.

“Kegiatan Pelatihan Potensi Vehicle Accident Rescue akan dilaksanakan selama kurang lebih 4 hari, terdiri dari tahap pembekalan teori atau materi di kelas, praktek kering, dan simulasi evakuasi korban kecelakaan yang terjebak di dalam mobil,” Ujarnya.

Ia juga menyampaikan, selama masa pembekalan teori di kelas, para peserta Pelatihan mendapatkan sejumlah materi, diantaranya Manajemen Operasi SAR, Pengenalan Peralatan VAR, Stabilisasi Ken-daraan, Pembuatan Akses Pada Kendaraan, Ekstrikasi Korban, dan Penanganan Korban Pra Rumah Sakit.

“Di akhir masa pelaksanaan Pelatihan Vehicle Accident Rescue nanti yang jatuh di hari Jumat, 6 Agustus 2021, para peserta akan diuji kemampuan individunya guna menentukan nilai kelulusan mereka. Oleh karenanya, selama mengikuti Pelatihan, para peserta diharapkan untuk mampu menyerap semua ilmu yang diberikan para instruktur dengan baik,” Kata Junetra.

Continue Reading

Gorontalo

37.530 botol Minuman Alkohol Di Musnahkan Bea Cukai Gorontalo

Published

on

Foto HUMAS

GORONTALO – Setelah memenuhi persyaratan administrasi barang-barang hasil penindakan Bea Cukai Gorontalo selama Periode 2018 sampai dengan 2019 di Wilayah Provinsi Gorontalo dimusnahkan secara simultan dan hybrid di dua tempat yang berbeda, (2/8/2021).

Adapun barang sitaan yang dimusnahkan 37.530 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol/miras, 3.000 Barang Hasil Tembakau/rokok, dan 30 botol Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (berupa liquid vape).

Barang tersebut telah mendapat persetujuan pemusnahan sesuai dengan Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi atas nama Menteri Keuangan Nomor: S-110/MK.6/KN.5/2020.

Dalam sambutannya Dede Hendra Jaya, Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Gorontalo menyampaikan salah satu tugas Bea Cukai melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), Hasil Tembakau (HT) atau rokok, yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang tentang Cukai.

“Selain itu juga untuk melindung industri (Industrial Assistance) yang terdampak dengan adanya barang-barang ilegal tersebut,” Ujarnya.

Ia juga mengatakan perkiraan nilai atas barang-barang yang akan dimusnahkan adalah Rp 1.018.403.240 dan potensi kerugian negara senilai Rp 769.858.880.

Continue Reading

Gorontalo

PPKM Level 3 Akan Diterapkan Pemprov Gorontalo

Published

on

Rincian kebijakan PPKM level 1-4

GORONTALO – Rapat pimpinan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan secara daring dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, dari hasil rapat tersebut Pemerintah Provinsi Gorontalo bersiap menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik instruksi mendagri tersebut. Meski begitu, ia berharap bupati dan wali kota harus konsisten dengan ucapan dan kebijakan yang nanti dilahirkan.

Rusli mencontohkan, di pasar Moodu Kota Gorontalo. Pasar yang menjadi kewenangan Pemkot Gorontalo dibiarkan tidak terurus. Tidak ada petugas yang intens mensosialisasikan soal protokol kesehatan atau turun membagikan masker.

“Coba kita Pemprov Gorontalo saja yang urus. Pak Kasatpol PP turun hari Senin ke pasar, dibantu dari BPBD, Dinas Kesehatan dan kalau perlu koordinasi dengan Kapolres dan Dandim. Taruh petugas di situ, sosialisasikan prokes, kita bagi bagikan masker,” tegas Rusli.

Penanganan covid-19 menurutnya tidak cukup hanya diserius oleh pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota harus turun dan peduli terhadap rakyatnya. Gubernur Rusli bahkan sering berkoordinasi dengan Kapolda dan menyatakan siap mendukung semua kebijakan penanganan covid-19.

“Tadi malam jam 12 saya masih telponan dan Kapolda. Beliau sampaikan apapun kebijakan saya untuk penanganan covid-19 beliau siap dukung. Pasukannya siap maju,” sambungnya.

Rusli ingin penanganan covid-19 dilakukan lebih realistis dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal sederhana yakni mengatur pasar tradisional sebagai tempat yang potensial penularan virus corona. Ia meminta aparat terkait turun setiap hari di kabupaten kota sesuai jadwal operasional pasar mingguan.

Sementara itu berdasarkan hasil assesment Kementrian Kesehatan yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Mendagri Nomor 26 Tahun 2021 bahwa lima kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo berada di level 3. Kabupaten Boalemo menjadi pengecualian dengan kasus komunitas, rawat inap dan kematian covid-19 yang rendah.

“Assesment ini Pak Gub berdasarkan aplikasi. Contohnya di Kota Gorontalo semua sudah berada di level 3. Kasus komunitasnya 71,72 per 100 ribu penduduk per minggu. Rawat inap RS 26,10 per 100 ribu penduduk per minggu dan kasus kematian 2,28 per 100 ribu penduduk per minggu,” jelas Kadis Kesehatan dr. Yana Yanti Suleman.

Yana menjelaskan, jika pemerintah daerah menerapkan PPKM level 3 maka ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Diantaranya hanya 25 persen pegawai bekerja dari kantor, pertemuan wajib dilakukan secara daring, pusat perbelanjaan dan mal diperbolehkan dengan kapasitas maksimal 25 persen.

“Hal hal lain yang diatur pak gub yakni pedagang kaki lima diizinkan dengan kapasitas 25 persen dan jam operasional maksimal pukul 17.00 waktu setempat. Restoran yang melayani pesan antar boleh beroperasi 24 jam. Kegiatan resepsi pernikahan pada PPKM level 3 masih tidak diizinkan, sementara kegaiatan hajatan masyarakat boleh dilakukan dengan maksimal 25 persen,” ujarnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler