Kota Gorontalo – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo untuk memekarkan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) menjadi instansi terpisah kini tengah mandek di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo. Keterlambatan respons birokrasi dari Pemprov ini memicu reaksi keras dari Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea.

Menurut Adhan, pemecahan Disparpora merupakan langkah strategis Pemkot untuk memaksimalkan fokus pengelolaan di sektor pariwisata, pemuda, dan olahraga agar program kerja berjalan lebih efektif.

“Selain itu, pemekaran ini juga bertujuan untuk memberikan ruang jenjang karier yang lebih luas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot yang selama ini terhambat akibat terbatasnya ketersediaan jabatan struktural,” jelas Adhan, Rabu (29/4/2026).

Sayangnya, ikhtiar penataan birokrasi tersebut terkesan dihalang-halangi oleh pihak Pemprov Gorontalo. Hal ini terbukti dari lambatnya tindak lanjut atas surat pengajuan Pemkot Gorontalo yang telah dilayangkan sejak 30 Maret 2026 lalu, namun baru mendapat balasan hampir sebulan kemudian, tepatnya pada Rabu, 29 April 2026.

“Hampir satu bulan surat kami baru dibalas. Itu pun terjadi setelah didatangi langsung oleh Kepala BKPSDM dan Kabag Ortala kemarin, tanggal 28 April,” ungkap Adhan dengan nada kecewa. “Kalau hanya urusan begini baru dibalas dalam waktu satu bulan, kacaulah jalannya pemerintahan.”

Lebih jauh, Adhan menyoroti isi surat balasan dari Pemprov yang dinilainya cukup janggal. Pemprov Gorontalo diketahui meminta Pemkot untuk melaporkan kondisi kemampuan fiskal daerah terkait wacana pemekaran dinas tersebut.

Terkait hal ini, Adhan menegaskan bahwa persoalan pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan ranah Pemkot. “Itu bukan urusan mereka untuk membiayai. Kita mampu, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita bahkan menyentuh angka 102 persen. Perlu saya tegaskan, usulan pemekaran yang kami sampaikan sudah dianalisis dan dikaji secara mendalam,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Adhan melayangkan pesan menohok kepada jajaran Pemprov Gorontalo, khususnya kepada Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail. Ia meminta agar kapasitas Pemprov sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah tidak dicampuradukkan dengan sentimen pribadi dalam ranah pemerintahan.

“Kami di Pemkot tidak pernah menghalang-halangi, apalagi mempersulit kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemprov Gorontalo di wilayah Kota Gorontalo. Semua kegiatan selalu kami izinkan, bahkan difasilitasi. Urusan pribadi jangan dibawa ke pemerintahan,” pungkas Adhan Dambea.

Kota Gorontalo – Semangat warga Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, tak surut sedikit pun meski kawasan tersebut diguyur hujan deras. Antusiasme tinggi tampak mewarnai kegiatan silaturahmi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo dan masyarakat setempat yang digelar pada Senin (27/04/2026).

Warga terlihat tetap bertahan dan memadati lokasi acara sejak awal hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Agenda strategis turun lapangan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, bersama Wakil Wali Kota (Wawali) Indra Gobel, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait.

Di sela-sela kegiatan silaturahmi, Wawali Indra Gobel memberikan sorotan dan apresiasi khusus terhadap karakteristik masyarakat Bulotadaa Barat. Ia menilai warga di kawasan ini memiliki etos kerja dan semangat kemandirian ekonomi yang sangat tangguh.

“Bulotadaa Barat ini masyarakatnya sangat aktif dalam menggerakkan roda ekonomi. Kita bisa melihat banyak sekali warga yang mandiri membuka usaha di rumah, seperti rumah makan maupun kios-kios kecil,” puji Wawali Indra Gobel di hadapan masyarakat.

Menurutnya, geliat aktivitas ekonomi berbasis keluarga yang tumbuh subur di wilayah tersebut merupakan sebuah potensi besar yang wajib didukung dan diperkuat. Oleh karena itu, Wawali mendorong kehadiran lembaga-lembaga terkait, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan sektor perbankan, untuk memberikan stimulus serta perlindungan langsung kepada para pelaku usaha kecil.

“Kalau ada satu keluarga yang menjalankan usaha bersama di rumah, ini tentu sangat perlu didukung. Baik dari sisi perlindungan jaminan tenaga kerja untuk keamanan mereka, maupun penguatan modal usahanya dari perbankan agar skalanya bisa terus berkembang,” jelasnya.

Selain menjadi wadah untuk menyerap aspirasi warga secara langsung, agenda ini juga diisi dengan berbagai program sosialisasi edukatif dari sejumlah instansi. Wawali Indra menambahkan bahwa kehadiran berbagai lembaga tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh sekaligus manfaat langsung bagi masyarakat.

“Hari ini turut hadir memberikan sosialisasi dari pihak Kepolisian, BPS, BPJS, hingga perbankan. Tujuannya hanya satu, bagaimana kita berkolaborasi bersama-sama menciptakan Kota Gorontalo yang aman, tertib, bersih, dan nyaman bagi semua,” ungkap Indra.

Ia menegaskan, kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan daerah, khususnya dalam memperkuat sektor ekonomi kerakyatan.

Kegiatan silaturahmi rutin ini diharapkan dapat terus menjadi jembatan komunikasi yang efektif, sekaligus memperkuat sinergi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan pengembangan potensi lokal di setiap kelurahan.

Kota Gorontalo – Sebanyak 22 Ketua Unit Pelaksana Dharma Wanita Persatuan (DWP) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo resmi dikukuhkan. Prosesi serah terima jabatan (Sertijab) ini dilangsungkan secara khidmat di Gedung Bandhayo Lo Yiladia, Senin (27/4/2026).

Kegiatan strategis organisasi istri abdi negara tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail Madjid, yang juga bertindak dalam kapasitasnya sebagai Penasihat DWP Kota Gorontalo.

Dalam arahannya, Sekda Ismail menegaskan bahwa rotasi dan serah terima jabatan merupakan hal lumrah sekaligus bagian dari dinamika sebuah organisasi. Tujuannya adalah untuk menjaga kesinambungan jalannya program kerja serta menghadirkan penyegaran pada unsur kepemimpinan.

Tak lupa, ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para ketua unit pelaksana demisioner atas dedikasi dan pengabdian yang telah disumbangkan. Di saat bersamaan, Ismail menaruh harapan besar kepada para pengurus baru yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan.

“Jabatan ini adalah sebuah kepercayaan sekaligus amanah untuk menggerakkan roda organisasi agar jauh lebih aktif dan inovatif ke depannya,” tegas Ismail di hadapan para pengurus.

Lebih jauh, Sekda menggarisbawahi peran sentral DWP sebagai wadah organisasi istri Aparatur Sipil Negara (ASN). DWP dituntut untuk terus menjadi garda terdepan dalam mendukung program-program pemerintah, utamanya yang berfokus pada sektor pemberdayaan perempuan dan penguatan ketahanan keluarga.

Ia berharap kepengurusan yang baru dikukuhkan ini mampu menelurkan gagasan-gagasan adaptif yang sangat relevan dengan laju perkembangan zaman.

🔊 Dengarkan berita

Momen Pamitan Sekda Ismail

Di luar agenda formal pelantikan, suasana berubah menjadi haru ketika Sekda Ismail menyempatkan diri untuk berpamitan. Ia mengungkapkan bahwa momen sertijab tersebut kemungkinan besar menjadi panggung sambutan terakhirnya sebagai Sekretaris Daerah sekaligus Penasihat DWP Kota Gorontalo, mengingat masa purnatugasnya yang sudah di depan mata.

“Sekitar tiga bulan ke depan, kami akan mengakhiri masa jabatan. Insyaallah, kami berharap dapat menutup amanah ini dengan husnul khatimah (akhir yang baik),” ungkapnya penuh harap.

Menutup sambutan perpisahannya, Ismail menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas segala kekurangan selama menjalankan tugas, baik secara personal maupun secara profesional di pemerintahan. Ia juga menitipkan pesan khusus agar seluruh anggota DWP Kota Gorontalo senantiasa merawat kekompakan dan solidaritas demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.