Connect with us

News

Kerelawanan; Potensi dan Ancaman

Published

on

Foto Istimewa

Oleh Funco Tanipu – Sosiolog UNG

GORONTALO – Berita mengenai isi rekening seorang pengemis di Kota Gorontalo cukup mencengangkan. Saldo rekeningnya cukup fantastis, hampir mencapai 500 juta rupiah.

Tapi, pada kasus ini, saya tidak melihat hanya pada kasus saldonya saja, tapi pada soal potensi kerelawanan manusia Gorontalo. Potensi kerelawanan ini semakin hari semakin meningkat.

Di Gorontalo, potensi kerelawanan cukup luar biasa. Banyak orang rela mencurahkan dana pribadi demi sesuatu yang bersifat luhur baginya. Banyak orang yang ikhlas mengucurkan dana untuk sesuatu yang dianggap “menyelamatkan” “nanti”. Apalagi di Gorontalo memiliki banyak kearifan lokal seperti “wowohiya”, “tuturungiya”, “depita”, dan banyak nilai-nilai lokal yang arif lainya.

Kerelawanan “tidak terstruktur” ini yang menjadi potensi sekaligus ancaman. Mengancam karena berhadapan dengan jejaring “pengemis” yang semakin terstruktur dengan “atas nama” Yayasan, Panti Asuhan, Masjid, hingga motif-motif lainnya.

Di tiap ruas jalan di Kota Goromtalo, banyak kita menyaksikan dentingan koin yang dilempar ke celengan pengemis, banyak pula anak-anak yang berjejer mengulurkan tangan di depan masjid setelah sholat selesai. Semua mengharapkan kerelawanan berbentuk uang.

Jika bisa dilakukan simulasi potensi rupiah yang berbasis kerelawanan ini, maka bisa triliunan rupiah dana terkumpul yang kelak bisa dikelola lebih baik (lagi).

Di banyak belahan dunia lain, model pengelolaan kerelawanan seperti ini sudah dilakukan secara terstruktur dan terlembaga. Chile adalah negara sukses mengelola potensi kerelawanan seperti ini, ada kelembagaan negara yang dibentuk dan bertugas mengelola dana kerelawanan.

Sayang, kerelawanan ini tidak dilihat sebagai sebuah potensi oleh pemerintah. Beberapa kelompok masyarakat sipil di Indonesia telah berupaya dan sukses, misalnya Dompet Duafa, ada pula yang unik Makelar Sedekah, dan banyak lembaga masyarakat yang bergerak di bidang ini.

Di sektor lain, ada gerakan Berbagi Darah, Kelas Inspirasi, Indonesia Mengajar, dan seabrek gerakan sosial lainnya. Semua adalah gerakan sosial yang berasal dari kelompok masyarakat sipil yang tergerak dan prihatin dengan keadaan bangsa.

Potensi ini luar biasa jika bisa dikelola secara terstruktur dengan agenda yang tertata dan mekanisme transparansi/akuntabilitas yang baik. Desainnya mesti berbasis pada prinsip governance ; keadilan, efektif, efisien, akuntabel, transparan, partisipatif, yang bisa disebut dengan ; Volunterism Governance.

Tetapi, potensi kerelawanan yang berbasis pada suara hati, intuisi, tradisi dan moral ini jika tidak dikelola dengan baik tentu bisa saja menghasilkan potensi ancaman. Kerelawanan yang tidak didasari pada rasionalitas akan melahirkan kerelawanan yang bersifat “crowd”.

Bagi yang punya niat negatif, tentu akan memanfaatkan “celah” kebaikan dan juga kerelawanan warga untuk kepentingannya.

Di Kota Gorontalo, pengorganisiran anak-anak dan ibu-ibu (yang tidak memiliki pekerjaan) bermodal proposal masjid sudah bertahun-tahun tidak bisa diatasi, bahkan ada yang membekingi ini. Kasus yang sama pernah terjadi beberapa tahun silam yakni korupsi dana Zakat dan Sedekah di salah satu lembaga amil dan zakat.

Selain menimbulkan potensi kecurangan, juga akan melahirkan sifat dan mentalitas negatif bagi kaum yang tidak punya (harta, sikap dan pekerjaan). Walaupun di beberapa momentum politik, ini menjadi bagian dari program charity politisi yang terkesan mendompleng pada agenda pengentasan kemiskinan. Lebih buruknya, pemerintah malah mensponsori ini karena berkaitan dengan popularitas.

Sebagai penutup, momentum kehebohan rekening gendut milik pengemis di Kota Gorontalo yang memanfaatkan potensi kerelawanan mesti disikapi secara lebih maksimal, bukan untuk mengerem kerelawanan, tapi mengelola potensi kerelawanan untuk sesuatu yang lebih baik dan bermaslahat pada umat dan warga secara umum.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

Internet di Indonesia: Mahal dan Lambat, Ini Datanya

Published

on

Indonesia memiliki harga internet termahal di ASEAN dengan tarif US$ 0,41 atau setara Rp 6.809 per Mbps untuk layanan fixed broadband. Data ini berasal dari laporan Cable.co.uk dan We Are Social per Februari 2025.

Meski harganya tinggi, kecepatan internet Indonesia justru menempati urutan kedua paling lamban di kawasan, berdasarkan data Speedtest Global Index per Agustus 2025. Untuk fixed broadband, kecepatan hanya 39,88 Mbps, menempatkan Indonesia di peringkat ke-116 dunia. Sedangkan untuk mobile broadband, kecepatan mencapai 45,01 Mbps, berada di urutan ke-83 dunia.

Sebagai perbandingan, beberapa negara ASEAN memiliki harga internet jauh lebih rendah, seperti Filipina US$ 0,14, Malaysia US$ 0,09, Vietnam US$ 0,04, Singapura US$ 0,03, dan Thailand US$ 0,02 per Mbps.

Kecepatan internet mobile broadband di ASEAN juga bervariasi dengan Brunei Darussalam tercepat di 184,86 Mbps, dan Singapura menduduki posisi ke-12 dunia dengan 164,75 Mbps. Sedangkan untuk fixed broadband, Singapura menjadi yang tercepat di dunia dengan kecepatan 394,3 Mbps.

Mengutip laman Visual Capitalist, “Negara-negara Asia seperti Vietnam, Cina, dan Korea Selatan menyediakan internet cepat dengan harga terjangkau, beberapa di antaranya hanya US$ 0,05 per Mbps.”

Data Speedtest Global Index meneliti kecepatan internet di 103 negara untuk mobile broadband dan 154 negara untuk fixed broadband.

Dengan fakta tersebut, Indonesia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal harga dan kecepatan internet dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya dan dunia.

Continue Reading

News

Korupsi Lagi ! Adik Yusuf Kalla Resmi Jadi Tersangka. Nilai Kerugian Negara Capai 1,3 Triliun

Published

on

Adik kandung mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Halim Kalla, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat oleh Kortas Tipikor Polri. Halim selaku Presiden Direktur PT BRN diduga berperan dalam penyalahgunaan wewenang pada proyek senilai lebih dari Rp 1,3 triliun ini, yang akhirnya mangkrak sejak 2016. Selain Halim Kalla, tersangka lain yang dijerat antara lain mantan Dirut PLN periode 2008-2009 Fahmi Mochtar, Dirut PT BRN inisial RR, serta Dirut PT Praba, HYL.

Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Cahyono Wibowo menegaskan, “Tersangka FM sebagai Direktur PLN saat itu, pihak swasta HK selaku Presiden Direktur PT BRN, RR selaku Dirut PT BRN dan HYL selaku Dirut PT Praba,” ujarnya dalam konferensi pers. Brigjen Totok Suharyanto, Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, juga menjelaskan, “Sebelum pelaksanaan lelang itu, diketahui bahwa pihak PLN melakukan permufakatan dengan pihak calon penyedia dari PT BRN dengan tujuan memenangkan PT BRN dalam lelang PLTU 1 Kalbar.” Proyek ini didanai kredit komersial dari Bank BRI dan BCA melalui skema Export Credit Agency (ECA), namun pelaksanaan dan progresnya bermasalah hingga menyebabkan kerugian negara besar-besaran.

Tercatat nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun akibat proyek mangkrak dan upaya persekongkolan dalam lelang antara oknum PLN dan pihak swasta terkait. Sampai saat ini proses hukum masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka baru berdasarkan pengembangan penyidikan lebih lanjut.

Continue Reading

News

Menggugat Kaum Terpelajar di Tengah Demokrasi yang Dikuasai Kapital

Published

on

Zulfikar M. Tahuru Politisi muda Gorontalo || Foto istimewa

Oleh: Zulfikar M. Tahuru
Politisi muda Gorontalo

Demokrasi Indonesia hari ini tampak seperti arena besar yang ramai, tapi kehilangan arah moralnya. Setiap kali pemilu datang, semua pihak ikut berebut memberi “penyadaran” — lembaga swadaya masyarakat dengan kampanye moralnya, media dengan liputan heroiknya, dan warganet dengan idealismenya di dunia maya. Semua merasa berperan dalam menjaga demokrasi. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, satu kelompok yang justru paling senyap adalah kaum terpelajar.

Padahal, kalau menilik pemikiran klasik C. Wright Mills dalam The Power Elite (1956), kaum intelektual seharusnya menjadi kelompok yang memegang fungsi kontrol sosial dan moral terhadap kekuasaan. Mereka punya jarak kritis yang memungkinkan untuk menilai, mengingatkan, dan — bila perlu — menggugat. Namun, dalam praktiknya, banyak kaum terdidik justru memilih posisi aman: Mereka yang paham teori justru tidak banyak bicara. Mereka yang mengerti sistem justru takut dianggap berpihak.
Mereka lupa, netral di tengah ketidakadilan bukanlah kebijaksanaan, Tapi pembiaran.

Di sisi lain, demokrasi yang seharusnya berpijak pada kedaulatan rakyat kini makin dikuasai oleh kapital. Teori elite capture menjelaskan bahwa kekuasaan politik dalam sistem demokrasi kerap disandera oleh kelompok ekonomi kuat yang mampu mengendalikan narasi publik, kebijakan, bahkan hasil pemilu. Fenomena ini tampak jelas di Indonesia: biaya politik yang mahal membuat demokrasi bergantung pada donatur besar. Alhasil, demokrasi berubah dari ruang partisipasi menjadi pasar transaksi.

Lantas, di mana peran kaum terpelajar ketika demokrasi dirampas oleh modal?
Apakah mereka masih punya keberanian untuk menulis, bersuara, atau sekadar mengingatkan publik tentang bahaya sistem yang dikendalikan uang?

Ironisnya, ketika hasil demokrasi mengecewakan, kita dengan mudah menuding partai politik. Seolah seluruh dosa demokrasi berhenti di sana. Padahal, partai hanyalah satu organ dari sistem yang lebih besar. Demokrasi adalah tanggung jawab kolektif: rakyat, media, akademisi, dan kelas menengah — semua punya andil dalam menjaga kesehatannya. Ketika kaum intelektual memilih diam, demokrasi kehilangan akal sehatnya. Ketika rakyat apatis, demokrasi kehilangan ruhnya.

Dalam konteks ini, teori public sphere dari Jürgen Habermas relevan untuk diingat. Habermas menekankan pentingnya ruang publik yang rasional — tempat masyarakat berdialog secara setara, bukan berdasarkan uang atau kekuasaan. Kaum terpelajar seharusnya menjadi penjaga ruang itu: memastikan diskusi publik tidak tenggelam oleh propaganda, dan pengetahuan tetap menjadi cahaya bagi arah bangsa.

Demokrasi Indonesia tidak sedang kekurangan pemilih. Yang hilang justru para pendidik bangsa yang mau berpikir dan berbicara tanpa takut kehilangan posisi. Karena jika kaum terpelajar terus bungkam, maka suara nurani bangsa akan perlahan menghilang — dan demokrasi hanya akan menjadi pesta lima tahunan tanpa Ruh.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler