🔊 Dengarkan berita

DEPROV – Dalam rangka monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Tualango, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Fadly Poha, dan dihadiri oleh sejumlah anggota komisi, di antaranya Fikram A.Z. Salilama, Kritina Udoki, Yeyen Sidiki, Siti Nuraini Sompie, Umar Karim, Wahyudin Moridu, serta Ekwan Ahmad.

Dalam wawancaranya, Fadly Poha menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk menggali informasi terkait penyelenggaraan program dan layanan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tualango.

“Alhamdulillah, Kelembagaan Operasional Pemerintah Desa (Kopdes) sudah terbentuk dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” ujar Fadly.

Salah satu aspirasi utama yang mengemuka dalam kunjungan ini adalah rencana pengembangan potensi pariwisata lokal, khususnya pemanfaatan kanal-kanal yang berada di perbatasan dan wilayah tengah desa.

“Pemerintah Desa bersama BPD mengusulkan agar kanal-kanal tersebut dijadikan destinasi wisata desa. Ini merupakan program unggulan yang kami nilai punya potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal,” tambah Fadly.

Selain itu, isu infrastruktur jalan turut menjadi perhatian Komisi I, khususnya kondisi jalan penghubung dari Lekobalo menuju Desa Tualango yang kerap mengalami hambatan akibat kepadatan pasar dan lebar jalan yang terbatas.

“Meskipun status jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota, kami akan tetap berkoordinasi agar dilakukan perbaikan dan pelebaran demi kelancaran arus lalu lintas dan mobilitas warga,” pungkasnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara aspirasi desa dan kebijakan pemerintah provinsi, serta menjadi langkah awal dalam mendukung pembangunan berbasis potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.

🔊 Dengarkan berita

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, H. Fikram Salilama, S.I.P, memastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan diakomodir dan diperjuangkan.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menggelar Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2024–2025 di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo.

“Semua aspirasi yang menjadi kewenangan provinsi akan saya perjuangkan. Sementara untuk aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, tetap akan saya teruskan dan komunikasikan kepada Wali Kota,” ujar Fikram.

Ia mencontohkan beberapa perbedaan kewenangan, seperti tanggul air yang menjadi tanggung jawab Balai Sungai, serta jalan setapak yang merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Kota Gorontalo.

“Tanggul akan kami komunikasikan ke Balai Sungai agar bisa dimasukkan dalam anggaran mereka. Untuk jalan setapak, itu kewenangan kota, dan akan saya teruskan ke pemerintah kota,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga menyampaikan permintaan bantuan untuk pembangunan masjid. Menanggapi hal itu, Fikram menyatakan akan mengupayakan alokasi melalui APBD Induk, serta memasukkan masjid lain dalam APBD Perubahan jika belum terakomodasi.

“Ada dua hingga tiga permintaan bantuan masjid yang saya terima. Alhamdulillah, masih ada alokasi pokok pikiran (Pokir) saya di APBD Induk. Sementara yang belum masuk, akan saya upayakan di APBD Perubahan,” pungkasnya.

Melalui agenda reses ini, Fikran menegaskan komitmennya untuk tetap hadir sebagai penyambung aspirasi rakyat, sekaligus memberikan pemahaman mengenai batasan kewenangan antara provinsi, kota, dan lembaga teknis lainnya.

🔊 Dengarkan berita

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Erwin Ismail, S.I.Kom., menyerap langsung berbagai aspirasi warga dalam agenda Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2024–2025 yang dilaksanakan di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Kamis (26/06/2025).

Dalam keterangannya, Erwin mengungkapkan sejumlah keluhan yang banyak disampaikan masyarakat, antara lain mengenai mahalnya harga bahan pokok, permintaan bantuan untuk pelaku UMKM, masalah pengelolaan sampah, serta beasiswa pendidikan.

“Saya mendengar langsung keluhan warga terkait mahalnya harga kebutuhan pokok. Untuk itu, saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perindag dan berinisiatif mengadakan pasar murah,” ujar Erwin.

Ia menambahkan bahwa pasar murah tersebut akan digelar pada 9 Juli 2025 mendatang dan berlokasi di Kecamatan Kota Utara, sebagai bentuk respons cepat terhadap keresahan warga.

Terkait permintaan bantuan UMKM, Erwin menegaskan pentingnya akurasi data agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan benar-benar menyentuh pelaku usaha yang membutuhkan.

“Bantuan untuk UMKM harus spesifik dan tepat sasaran agar mampu meningkatkan produktivitas serta berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Permasalahan sampah juga menjadi sorotan dalam reses kali ini. Erwin menyatakan bahwa dalam Pokok-pokok Pikiran (Pokir) tahun 2026, dirinya akan mengusulkan pengadaan motor Viar sebagai sarana pendukung kebersihan di setiap kecamatan di Kota Gorontalo.

“Untuk Kota Barat, kita rencanakan dua hingga tiga unit motor Viar untuk membantu pengangkutan sampah dari lorong-lorong,” ungkapnya.

Reses ini menjadi momen penting bagi Erwin untuk mendengarkan langsung suara masyarakat serta mengidentifikasi persoalan-persoalan riil yang dihadapi warga Kota Gorontalo, khususnya di Kota Barat. Aspirasi yang dihimpun, menurutnya, akan segera ditindaklanjuti baik untuk realisasi tahun berjalan maupun untuk perencanaan tahun depan.