Connect with us

DPRD PROVINSI

Komisi l Deprov Soroti Gedung di SPN Polda Gorontalo

Published

on

DEPROV – Pimpinan dan Anggota DPRD Komisi 1 melakukan pemantauan kondisi sarana prasarana penunjang pendidikan di SPN Batuda’a. Kedatangan para legislator ini disambut oleh Kapolda Gorontalo dan Kepala SPN Gorontalo.

Komisi 1 menyatakan keprihatinan terhadap kerusakan yang cukup parah pada bangunan vital di SPN Batudaa. Bangunan-bangunan ini, meskipun belum genap 10 tahun sejak didirikan dan didanai melalui APBD dan hibah dari berbagai daerah serta instansi, menunjukkan tanda-tanda kemunduran yang mencemaskan.

AW Thalib, anggota komisi 1, menyoroti beberapa bangunan, termasuk auditorium yang rusak parah. Beliau mengungkapkan urgensi respons cepat untuk menjaga keselamatan pengguna fasilitas. SPN dianggap sebagai kebanggaan bersama, dan kondisinya yang memprihatinkan membutuhkan perhatian lebih lanjut.

“Kita bisa lihat ada bangunan yang sejak didirikan tetapi belum sempat difungsikan tetapi sudah rusak parah antara lain bangunan auditorium yang sempat kita lihat tadi yang sudah rusak parah dan kalau dipaksakan akan mengancam keselamatan orang yang akan datang, oleh karena ini perlu direspon cepat sebab SPN sendiri adalah kebanggaan kita semua,” Ungkap AW Thalib.

Menanggapi kondisi tersebut, AW Thalib menekankan bahwa pembangunan SPN Batudaa harus ditinjau secara serius, terutama pada bagian atap yang memerlukan perhatian khusus. Dia mengusulkan agar Gubernur Gorontalo turut serta dalam peninjauan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keadaan aktual SPN Batudaa.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Gorontalo, Irjen.Pol Angesta Romano Yoyol menyampaikan harapannya. Dia menginginkan agar para anggota POLRI yang dilahirkan di SPN Gorontalo tetap ditempatkan di Gorontalo, menghindari perpindahan yang berpotensi mengurangi kekuatan POLRI di wilayah tersebut.

Kapolda Gorontalo menyoroti kekurangan anggota POLRI di daerahnya akibat perpindahan anggota yang lahir dari SPN Gorontalo. Dengan kehadiran anggota Komisi 1, ia berharap untuk mendapatkan petunjuk dan arahan guna memastikan ketersediaan POLRI yang memadai di masa mendatang. Hal ini diharapkan dapat mengatasi kebutuhan keamanan di wilayah Gorontalo.

Advertorial

Bapemperda Targetkan Ranperda Kepemudaan dan Lainnya Rampung Tahun Depan

Published

on

DEPROV – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Gorontalo meminta agar usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2026 segera diparipurnakan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Gorontalo, Syarifudin Bano, usai rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kamis (4/9/2025). Menurutnya, rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Bapemperda yang dikirimkan ke komisi terkait mengenai daftar usulan Ranperda 2026.

“Dalam waktu dekat kami minta untuk diparipurnakan,” tegas Syarifudin.

Dari sejumlah usulan, Bapemperda menilai tidak semuanya dapat diakomodasi sekaligus. Ranperda yang dianggap prioritas bagi kepentingan daerah akan lebih dulu dibahas.

“Kami melihat mana yang menjadi prioritas bersama, dalam rangka progres perencanaan Ranperda tahun 2026,” jelasnya.

Bapemperda mencatat terdapat Ranperda tahun 2024 dan 2025 yang belum rampung, ditambah usulan baru tahun 2026. Dari catatan tersebut, pihaknya mendorong enam Ranperda untuk segera ditindaklanjuti melalui rapat paripurna, setelah pengesahan APBD Perubahan 2025.

Syarifudin menargetkan agar seluruh Ranperda yang tertunda, termasuk Ranperda tentang kepemudaan, dapat diselesaikan pada tahun 2026.

“Target kami, semua Ranperda yang tertunda sebelumnya sudah harus tuntas tahun depan,” ujarnya.

Ia menegaskan, percepatan pembahasan Ranperda penting dilakukan karena menyangkut kepentingan daerah dan masyarakat luas.

“InsyaAllah rancangan peraturan daerah ini akan kita pacu bersama-sama, karena menyangkut kepentingan daerah dan kepentingan umum,” tutup Syarifudin.

Continue Reading

Advertorial

Aliansi Masyarakat Pinogu Geruduk DPRD, Tuntut Jalan Segera Dibangun

Published

on

Ketua DPRD Gorontalo Thomas Mopili || Foto istimewa

DEPROV – Aliansi Masyarakat Pinogu mendatangi Kantor DPRD Provinsi Gorontalo untuk mendesak pemerintah daerah dan DPRD agar memprioritaskan serta mempercepat pembangunan jalan menuju Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango.

Massa aksi yang sebelumnya menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Bone Bolango itu kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Gorontalo. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Gorontalo Thomas Mopili, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan Wakil Gubernur Idha Syahida, Senin (01/09/2025).

Ketua DPRD Gorontalo, Thomas Mopili, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan jalan sejak 2024.

“Sebesar Rp2,4 miliar sudah dialokasikan sejak 2024. Namun prioritas kita masih membuka akses dulu. Tahun depan akan kita anggarkan penyusunan **Dokumen Engineering Design (DED),” jelas Thomas.

Ia menegaskan program ini mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota DPRD. Bahkan, masyarakat dipersilakan untuk memantau langsung perkembangan penggunaan anggaran tersebut.

“Masyarakat bisa kapan saja mengecek sejauh mana anggaran perencanaan yang telah dikerjakan pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan bahwa pembangunan jalan menuju Pinogu menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.

“Yang paling penting jalan itu tembus dulu. Tahun 2026 sudah ada anggaran khusus untuk pembangunan tersebut,” ungkap Gusnar.

Dengan komitmen tersebut, masyarakat Pinogu berharap pembangunan jalan yang sudah lama diidamkan segera terealisasi, sehingga aksesibilitas wilayah bisa semakin terbuka dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Continue Reading

Advertorial

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo: Jika Pejabat Tak Terima Mahasiswa, Mereka Pengecut

Published

on

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, memenuhi janjinya kepada mahasiswa dengan menghadirkan langsung Gubernur Gorontalo dan Kapolda Gorontalo pada aksi lanjutan Aliansi Mahasiswa Merah Maron yang digelar di Bundaran Saronde, Jalan Nani Wartabone, Kota Gorontalo, Senin (01/09/2025).

Sebelumnya, Thomas Mopili berkomitmen untuk menghadirkan kedua pejabat daerah tersebut setelah aksi demonstrasi di depan Rumah Dinas Gubernur Gorontalo pekan lalu. Saat itu, Thomas bahkan menegaskan siap mundur dari jabatannya jika gagal memenuhi janji tersebut.

“Hari ini saya sudah menghadirkan Gubernur dan Kapolda sesuai janji saya pada aksi sebelumnya. Hadir pula Wakil Gubernur Gorontalo, Ibu Idha Syahida,” ujar Thomas di hadapan massa aksi.

Dalam kesempatan itu, Thomas memastikan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan dikawal hingga ke pemerintah pusat. Bahkan, menurutnya, Wakil Gubernur menawarkan agar perwakilan mahasiswa ikut serta menyampaikan langsung aspirasi mereka ke Kementerian Dalam Negeri.

“Ini juga ada tawaran dari Ibu Wakil Gubernur, perwakilan mahasiswa akan bersama-sama mengawal aspirasi ini ke Kemendagri,” jelasnya.

Thomas menegaskan, Forkopimda Gorontalo terbuka untuk menerima mahasiswa dan mendengarkan aspirasi mereka. Ia juga menyampaikan sikap tegas terhadap pejabat yang menutup diri dari suara mahasiswa.

“Forkopimda siap menerima dan mendengar aspirasi adik-adik mahasiswa. Kalau ada pejabat yang tidak mau menerima mahasiswa, maka mereka adalah pengecut yang harus dibasmi,” tegas Thomas.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler