UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali mempertegas komitmennya dalam menghadirkan ekosistem akademik yang aman dan kondusif. Wakil Rektor Bidang Akademik UNG, Prof. Dr. Abdul Hafidz Olii, S.Pi., M.Si., menegaskan bahwa penguatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) merupakan tindak lanjut nyata amanat Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Prof. Hafidz mengungkapkan, dengan populasi sivitas akademika yang menampung puluhan ribu mahasiswa serta tenaga kependidikan, UNG mengemban tanggung jawab institusional yang besar untuk menjamin rasa aman dalam setiap aktivitas pembelajaran.

“Keberadaan Satgas PPKPT bukan sebatas pemenuhan regulasi di atas kertas, melainkan wujud tanggung jawab moral universitas. Kampus harus menjadi rumah bersama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta penghormatan terhadap martabat setiap individu,” tegas Hafidz.

Ia turut memberikan apresiasi tinggi atas kinerja Satgas PPKPT UNG yang dinilai konsisten bekerja secara profesional, objektif, dan memegang teguh prinsip kerahasiaan dalam merespons setiap aduan. Menurutnya, integritas tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan di lingkungan UNG.

Sebagai bentuk penguatan kelembagaan, UNG menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Investigasi bagi seluruh personel Satgas PPKPT. Prof. Hafidz optimistis pembekalan ini akan membentuk kinerja tim yang lebih adaptif, responsif, dan presisi saat menjalankan fungsi mitigasi maupun penanganan perkara.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan UNG untuk mewujudkan ekosistem pendidikan tinggi yang aman, nyaman, inklusif, serta mendukung terciptanya budaya akademik yang sehat dan bermartabat,” pungkasnya.

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan steril dari berbagai bentuk kekerasan. Komitmen nyata tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas Investigasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) UNG di UTC Ballroom Damhil UNG, Rabu (5/8/2026).

Mengusung tema “Mewujudkan Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo yang Aman, Nyaman, Inklusif, dan Bebas dari Kekerasan”, agenda ini menjadi langkah taktis universitas dalam mengasah ketajaman teknis Satgas PPKPT, mulai dari tahapan pencegahan, penanganan klinis, hingga teknik investigasi kasus di area kampus.

Guna memantapkan kompetensi teknis peserta, UNG menghadirkan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Gorontalo, Kombes Pol. Dr. Maruly Pardede, S.H., S.I.K., M.H., sebagai narasumber utama untuk memberikan pembekalan mendalam mengenai aspek investigasi hukum dan tata cara penanganan perkara secara profesional.

Ketua Satgas PPKPT UNG, Dr. Laksmyn Kadir, M.Kes., menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang khusus guna merespons dinamika penanganan kasus di lingkungan pendidikan tinggi agar selalu sejalan dengan regulasi terkini.

“Penguatan kapasitas ini merupakan kebutuhan krusial agar seluruh personel Satgas PPKPT mampu menjalankan tugas secara profesional, objektif, berkeadilan, serta konsisten mengedepankan asas perlindungan utama terhadap korban,” tegas Laksmyn.

Ia menambahkan, UNG telah melengkapi operasional Satgas PPKPT dengan berbagai instrumen tata kelola yang matang. Salah satunya melalui penyusunan buku pedoman baku dan Standard Operating Procedure (SOP) Penanganan Kekerasan yang menjadi rujukan dalam setiap tahapan penyelesaian masalah.

“Penyediaan SOP dan instrumen yang jelas ini tidak hanya memperkuat tata kelola kampus yang sehat (good university governance), tetapi juga menjadi bagian penting dalam pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) universitas,” pungkasnya.

UNG – Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., memberikan apresiasi tinggi atas pelantikan dan pengukuhan tujuh anggota Komisi Informasi (KI) Pusat periode 2026–2030. Pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia di Ruang Media Center Menkomdigi, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Pengangkatan susunan kepemimpinan baru ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Pusat.

Momen pengukuhan ini menandai bergulirnya estafet kepemimpinan baru KI Pusat dalam mengawal serta memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di tanah air. Sepanjang lima tahun ke depan, para komisioner mengemban tugas strategis, mulai dari penyelesaian sengketa informasi publik, penyusunan regulasi teknis, hingga pengawasan efektivitas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di era transformasi digital.

Rektor UNG, Prof. Eduart Wolok, menyampaikan ucapan selamat atas amanah negara yang disematkan kepada para komisioner terpilih. Ia menegaskan bahwa keberadaan KI Pusat merupakan elemen vital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik.

“Kami mengucapkan selamat kepada seluruh Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2026–2030 yang telah resmi dikukuhkan. Amanah ini sangat strategis dalam menjamin hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh informasi yang terbuka, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Eduart.

Eduart mendorong kepemimpinan baru KI Pusat agar melahirkan berbagai terobosan inovatif dalam penguatan tata kelola informasi publik, khususnya pada era serba digital yang menuntut kecepatan, aksesibilitas, dan keandalan data.

Ia berharap sinergi antara KI Pusat, lembaga negara, dan perguruan tinggi semakin erat guna membangun ekosistem informasi yang transparan serta adaptif terhadap kemajuan teknologi. Langkah kolaboratif tersebut dinilai kunci utama memperkuat partisipasi publik dalam mendukung pembangunan nasional.