Connect with us

Kota Gorontalo

Marten: APEKSI Siap Perjuangkan Dana Kelurahan Dihadapan Presiden RI

Published

on

Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI Bidang Pemerintahan dan Otonomi, saat bersama Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI, Bima Arya, Wali Kota Bogor. || Foto Istimewa

KOTA GORONTALO – Ada beberapa program yang menjadi rekomendasi APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), pada rapat perdana Dewan Pengurus Pusat APEKSI di Kota Bogor. Rekomendasi itu, nantinya akan disampaikan jajaran Dewan Pengurus Pusat APEKSI, kepada Presiden RI Joko Widodo.

Diantaranya meminta Pemerintah Pusat mengalokasikan kembali dana kelurahan, yang tahun ini dihentikan. Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI, Bidang Pemerintahan dan Otonomi, Marten Taha, yang juga Wali Kota Gorontalo menjelaskan, seperti kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI katakan bahwa kota-kota di Tanah Air termasuk Kota Gorontalo sempat merasakan dampak dari dana kelurahan tersebut.

Selain mampu menangani persoalan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan dana kelurahan berjalan dengan sukses. Contohnya bisa dilihat perkembangan pembangunan di Kota Gorontalo khususnya ditingkat kelurahan. kondisi yang sebelumnya terbilang kumuh dan tidak tertata, kini asri, gang-gang yang sebelumnya sulit untuk dilalui kendaraan, sekarang sangat mudah dilalui oleh kendaraan.

Tidak hanya itu saja, dampak dari dana kelurahan ini turut dirasakan oleh para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) daerah. Mereka diberikan pelatihan peningkatan keterampilan untuk mengembangkan usahanya, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

“Artinya, dana kelurahan ini digunakan sebaik mungkin oleh seluruh Pemerintah Kota di Indonesia, dengan tujuan peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha atau UMKM dan lain sebagainya. Sehingga, menurut saya, APEKSI sangat terpanggil untuk menyuarakan dana kelurahan di hadapan Presiden RI Joko Widodo,” ujar Wali Kota Gorontalo Dua Periode itu, saat mengutip penyampaian Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI pada konferensi pers usai rapat Sabtu (06/03/2021).

Hal lain yang dibicarakan dalam forum APEKSI adalah berkaitan dengan bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI, kata Marten. Ia mengakui dimasa pandemi Covid-19 perhatian Pemerintah Pusat begitu besar khususnya pada pemberian bantuan sosial. Tapi sayang, masih saja ditemukan permasalahan di tingkat daerah yang bukan lain adalah, terkait data penerima bantuan yang masih tumpang tindih. Padahal, daerah sudah melakukan pendataan secara terpadu by name, by address, by phone bahkan meminta nomor Kertu Keluarga calon penerima bantuan.

“Data yang dimiliki Kemensos RI harus sesuai dengan data yang ada di daerah, atau tingkat bawah. Datanya transparan dan update. Dan Alhamdulillah, apa yang APEKSI rekomendaikan kepada Kemensos RI, mendapat respon dan tanggapan positif dari Menteri Sosial RI, Ibu Risma. Dimana persoalan data penerima bantuan, dijadikan prioritas utama,” ungkap Marten.

Selanjutnya mengenai economic recovery yang akan menjadi permintaan APEKSI kepada Pemerintah Pusat. Hal ini sangat penting, karena tidak sedikit kota-kota di Indonesia memiliki berbagai potensi, yang patut diberikan perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat. Mulai dari pariwisata, perdagangan, ekonomi kreatif, jasa, pendidikan, dan lain sebagainya. “Seperti Kota Gorontalo, yang merupakan daerah jasa dan perdagangan. Tentu sangat membutuhkan perhatian Pemerintah Pusat, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program kegiatan pada bidang tersebut,” ungkap Marten.

Terakhir mengenai pelaksanaan Pilkada serentak, dan tentunya Kota Gorontalo menjadi salah satu daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi itu di tahun 2024 akan datang. Kaitan dengan Pilkada ini APEKSI meminta kepada Pemerintah Pusat, agar lebih masif melaksanakan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Pilkada serentak, kepada masyarakat. Selain itu pula, ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan fasilitas penunjang termasuk fasilita pada bidang IT di setiap KPU daerah, yang harus diberikan penguatan, mengingat begitu banyak petugas penyelenggara yang berjatuhan.

“Edukasi dan sosialisasi masyarakat, sangat penting. Agar masyarakat bisa mengetahui dan paham, tujuan dan maksud dilaksanakan pilkada serentak. Pemenuhan fasilitas serta penguatan SDM di lingkungan KPU daerah, tujuannya juga dalam rangka meminimalisir penggunaan anggaran pelaksanaan Pilkada. Serta menyukseskan pelaksanaan Pilkada,” jelas Marten.

Rapat tersebut dihadiri 13 wali kota yang merupakan Dewan Pengurus dan Ketua Komisariat Wilayah APEKSI, dua diantaranya hadir secara daring. Selain Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI, Bima arya dan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI Bidang Pemerintahan dan Otonomi, Marten Taha.

Rapat itu juga turut dihadiri oleh, Aminullah Usman, Wali Kota Banda Aceh, Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang, Abdullah Abu bakar, Wali Kota Kediri, Maulan Aklil, Wali Kota Pangkalpinang, Dewanti Rumpoko, Wali Kota Batu. Kemudian SN Prana Putra Sohe, Wali Kota Lubuklinggau, Jefirstson R Riwu Kore, Wali Kota Kupang, Khairul, Wali Kota Tarakan, Richard Louhenapessy, Wali Kota Ambon. Sementara secara daring hadir Firdaus, Wali Kota Pekanbaru, Dedy Yon Supriyono, Wali Kota Tegal.

Daerah

Polemik GHM: Mengapa Jalan Kota Gorontalo Dilarang Dipakai?

Published

on

Dok. Lecka

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, kembali mengeluarkan kebijakan yang menarik perhatian publik. Kali ini, ia melarang panitia Gorontalo Half Marathon (GHM) 2025 memanfaatkan jalan milik Pemerintah Kota Gorontalo sebagai lintasan lomba. Langkah ini bukan tanpa dasar. Adhan menegaskan, selama ini warga Kota Gorontalo yang mencoba mencari nafkah di trotoar sejumlah ruas jalan justru mendapat larangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo.

Pemprov Gorontalo mendasarkan larangan tersebut pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta PP No. 34 Tahun 2006. Selain itu, Pemprov juga mengklaim jalan tersebut adalah aset milik mereka. Padahal, Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2014 memberikan ruang bagi UMKM untuk berjualan di trotoar, asalkan tidak bersifat permanen. Di lapangan, pelaku UMKM Kota Gorontalo yang berjualan di trotoar memang hanya menggelar dagangan secara non-permanen dan hanya beroperasi malam hari.

Kebijakan Adhan ini merupakan respons terhadap kekecewaan masyarakat yang merasa kesulitan ekonomi karena dibatasi kebijakan provinsi. Selain itu, Adhan juga menyoroti sikap panitia GHM yang dianggap kurang menghargai Pemerintah Kota. Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, Hermanto Saleh, mengungkapkan bahwa hingga Kamis, panitia belum hadir untuk membahas teknis jalur lomba, padahal surat mereka telah diterima sejak Senin.

Menurut Hermanto, pemaparan rute sangat penting agar Dinas Perhubungan bisa melakukan kajian lalu lintas dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan daerah. Tanpa paparan tersebut, kajian teknis tidak dapat dilakukan.

Dengan demikian, masyarakat diimbau tidak salah dalam menilai kebijakan Wali Kota Adhan Dambea terkait pelarangan penggunaan jalan untuk lintasan GHM 2025.

Continue Reading

Advertorial

Tak Terbendung, 775 Pesilat Siap Ramaikan Turnamen Wali Kota Gorontalo

Published

on

Kota Gorontalo – Antusiasme peserta turnamen pencak silat Wali Kota Gorontalo Cup 2025 membludak. Gelaran open tournament yang akan memperebutkan trofi bergengsi ini menarik minat 775 atlet dari empat provinsi berbeda, menegaskan posisi Gorontalo sebagai panggung besar pencak silat di kawasan timur Indonesia.

Panitia penyelenggara telah mematangkan seluruh persiapan, dari penyesuaian arena hingga kelengkapan fasilitas bagi para atlet. Ketua Panitia Rochmat Gani mengonfirmasi bahwa pendaftaran resmi telah ditutup dengan jumlah peserta jauh melebihi ekspektasi. Meski demikian, sejumlah perguruan masih berupaya agar atlet mereka terdaftar dalam event yang menghadirkan total hadiah Rp 100 juta plus logam mulia 20 gram.

Rochmat menambahkan, bila antusiasme peserta terus meningkat, panitia berkomitmen untuk memberikan panggung di musim berikutnya. “Insya Allah yang belum bisa ambil bagian, bisa ikut pada turnamen season II,” ujarnya.

Lonjakan peserta membuat lokasi event dipindahkan dari Banthayo Lo Yiladia dan Halaman Rujab Wali Kota Gorontalo ke Gedung Olahraga (GOR) Kota Gorontalo. Ketua Pengkot IPSI Kota Gorontalo, Husin Ali menekankan perubahan ini sebagai upaya menampung seluruh kontingen, yang semula hanya diprediksi 300 atlet.

“Jumlah peserta ternyata melampaui perkiraan awal, sehingga Pak Wali meminta agar lokasi dipindahkan ke GOR,” jelas Husin.

Selain melibatkan 37 kontingen dari Gorontalo, tercatat perguruan dari Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah turut berpartisipasi, menambah semarak turnamen. Menurut Husin, inilah bukti Gorontalo kini punya panggung besar pencak silat yang diimpikan oleh seluruh insan bela diri.

“Dan hari ini, panggung itu kita bangun, di bawah sosok Orang Tua Kita Haji Adhan Dambea. Panggung yang kini membuat dunia silat menoleh ke Gorontalo,” tandas Husin.

Secara rinci, peserta tersebar dalam kategori dewasa (84), remaja (169), pra remaja (274), dan usia dini (261). Total pertandingan mencapai 788 nomor, memperebutkan prestise dan kejuaraan bagi 45 kontingen.

Continue Reading

Advertorial

Sekda Ismail: Literasi Butuh Kolaborasi Semua Pihak

Published

on

Kota Gorontalo – Festival Literasi Gorontalo 2025 yang digelar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Gorontalo berlangsung meriah di Perpustakaan Daerah, Selasa (18/11). Acara tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail Madjid, yang hadir mewakili Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea.

Dalam sambutannya, Sekda Ismail menyoroti pentingnya penguatan ekosistem literasi di Kota Gorontalo serta kondisi minat baca yang masih memprihatinkan. Ia mengutip hasil survei yang menunjukkan hanya satu dari seribu warga yang rutin membaca, sehingga diperlukan dorongan serius dari seluruh pihak.

“Kebiasaan membaca biasanya tumbuh dari lingkungan terdekat. Jika berada di lingkungan yang gemar membaca, orang lain pun akan terpengaruh dan terbentuk kebiasaan baru,” ujar Ismail.

Selain itu, Ismail juga menyoroti masih adanya kesenjangan akses buku dan pengetahuan di sejumlah wilayah. Ia mengajak semua elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk bersama-sama melakukan gerakan literasi yang terbuka, masif, dan kolaboratif.

Pada kesempatan tersebut, Sekda Ismail juga memberikan apresiasi kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Gorontalo beserta seluruh pihak yang turut mendukung terlaksananya festival ini. Ia berharap kegiatan seperti ini mampu mendekatkan masyarakat pada bacaan dan sumber informasi bermanfaat yang mampu meningkatkan kualitas hidup.

Festival yang diisi dengan bedah buku “Adhan Dambea: Cerita di Balik Kontroversi” tersebut resmi dibuka setelah sambutan Sekda Ismail, menandai komitmen pemerintah memperkuat budaya literasi di Kota Gorontalo.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler