Connect with us

Kota Gorontalo

Marten: APEKSI Siap Perjuangkan Dana Kelurahan Dihadapan Presiden RI

Published

on

Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI Bidang Pemerintahan dan Otonomi, saat bersama Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI, Bima Arya, Wali Kota Bogor. || Foto Istimewa

KOTA GORONTALO – Ada beberapa program yang menjadi rekomendasi APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), pada rapat perdana Dewan Pengurus Pusat APEKSI di Kota Bogor. Rekomendasi itu, nantinya akan disampaikan jajaran Dewan Pengurus Pusat APEKSI, kepada Presiden RI Joko Widodo.

Diantaranya meminta Pemerintah Pusat mengalokasikan kembali dana kelurahan, yang tahun ini dihentikan. Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI, Bidang Pemerintahan dan Otonomi, Marten Taha, yang juga Wali Kota Gorontalo menjelaskan, seperti kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI katakan bahwa kota-kota di Tanah Air termasuk Kota Gorontalo sempat merasakan dampak dari dana kelurahan tersebut.

Selain mampu menangani persoalan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan dana kelurahan berjalan dengan sukses. Contohnya bisa dilihat perkembangan pembangunan di Kota Gorontalo khususnya ditingkat kelurahan. kondisi yang sebelumnya terbilang kumuh dan tidak tertata, kini asri, gang-gang yang sebelumnya sulit untuk dilalui kendaraan, sekarang sangat mudah dilalui oleh kendaraan.

Tidak hanya itu saja, dampak dari dana kelurahan ini turut dirasakan oleh para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) daerah. Mereka diberikan pelatihan peningkatan keterampilan untuk mengembangkan usahanya, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

“Artinya, dana kelurahan ini digunakan sebaik mungkin oleh seluruh Pemerintah Kota di Indonesia, dengan tujuan peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha atau UMKM dan lain sebagainya. Sehingga, menurut saya, APEKSI sangat terpanggil untuk menyuarakan dana kelurahan di hadapan Presiden RI Joko Widodo,” ujar Wali Kota Gorontalo Dua Periode itu, saat mengutip penyampaian Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI pada konferensi pers usai rapat Sabtu (06/03/2021).

Hal lain yang dibicarakan dalam forum APEKSI adalah berkaitan dengan bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI, kata Marten. Ia mengakui dimasa pandemi Covid-19 perhatian Pemerintah Pusat begitu besar khususnya pada pemberian bantuan sosial. Tapi sayang, masih saja ditemukan permasalahan di tingkat daerah yang bukan lain adalah, terkait data penerima bantuan yang masih tumpang tindih. Padahal, daerah sudah melakukan pendataan secara terpadu by name, by address, by phone bahkan meminta nomor Kertu Keluarga calon penerima bantuan.

“Data yang dimiliki Kemensos RI harus sesuai dengan data yang ada di daerah, atau tingkat bawah. Datanya transparan dan update. Dan Alhamdulillah, apa yang APEKSI rekomendaikan kepada Kemensos RI, mendapat respon dan tanggapan positif dari Menteri Sosial RI, Ibu Risma. Dimana persoalan data penerima bantuan, dijadikan prioritas utama,” ungkap Marten.

Selanjutnya mengenai economic recovery yang akan menjadi permintaan APEKSI kepada Pemerintah Pusat. Hal ini sangat penting, karena tidak sedikit kota-kota di Indonesia memiliki berbagai potensi, yang patut diberikan perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat. Mulai dari pariwisata, perdagangan, ekonomi kreatif, jasa, pendidikan, dan lain sebagainya. “Seperti Kota Gorontalo, yang merupakan daerah jasa dan perdagangan. Tentu sangat membutuhkan perhatian Pemerintah Pusat, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program kegiatan pada bidang tersebut,” ungkap Marten.

Terakhir mengenai pelaksanaan Pilkada serentak, dan tentunya Kota Gorontalo menjadi salah satu daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi itu di tahun 2024 akan datang. Kaitan dengan Pilkada ini APEKSI meminta kepada Pemerintah Pusat, agar lebih masif melaksanakan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Pilkada serentak, kepada masyarakat. Selain itu pula, ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan fasilitas penunjang termasuk fasilita pada bidang IT di setiap KPU daerah, yang harus diberikan penguatan, mengingat begitu banyak petugas penyelenggara yang berjatuhan.

“Edukasi dan sosialisasi masyarakat, sangat penting. Agar masyarakat bisa mengetahui dan paham, tujuan dan maksud dilaksanakan pilkada serentak. Pemenuhan fasilitas serta penguatan SDM di lingkungan KPU daerah, tujuannya juga dalam rangka meminimalisir penggunaan anggaran pelaksanaan Pilkada. Serta menyukseskan pelaksanaan Pilkada,” jelas Marten.

Rapat tersebut dihadiri 13 wali kota yang merupakan Dewan Pengurus dan Ketua Komisariat Wilayah APEKSI, dua diantaranya hadir secara daring. Selain Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI, Bima arya dan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI Bidang Pemerintahan dan Otonomi, Marten Taha.

Rapat itu juga turut dihadiri oleh, Aminullah Usman, Wali Kota Banda Aceh, Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang, Abdullah Abu bakar, Wali Kota Kediri, Maulan Aklil, Wali Kota Pangkalpinang, Dewanti Rumpoko, Wali Kota Batu. Kemudian SN Prana Putra Sohe, Wali Kota Lubuklinggau, Jefirstson R Riwu Kore, Wali Kota Kupang, Khairul, Wali Kota Tarakan, Richard Louhenapessy, Wali Kota Ambon. Sementara secara daring hadir Firdaus, Wali Kota Pekanbaru, Dedy Yon Supriyono, Wali Kota Tegal.

Daerah

Pramuka Sudah Bergerak, HMI Dinilai Hanya Kritik Tanpa Aksi

Published

on

Kota Gorontalo – Kritik terhadap penanganan sampah di Kota Gorontalo yang disampaikan oleh Syawal Hamjati mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menuai tanggapan tegas dari Hadi Sutrisno, Juru Bicara Wali Kota Gorontalo.

Menurut Hadi, tidak ada yang salah dengan kritik yang disampaikan terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah di ibu kota Provinsi Gorontalo tersebut. Namun, ia menilai kritik seharusnya juga diiringi dengan kontribusi nyata di lapangan.

“Kalau sudah berkontribusi, tentu patut diapresiasi. Tapi kalau belum, seharusnya Syawal malu dengan anak-anak Pramuka yang masih duduk di bangku SD. Mereka sudah turun langsung bersama pemerintah membersihkan lingkungan masjid dan sekolah melalui gerakan Pramuka Penjaga Lingkungan,” ujar Hadi saat dikonfirmasi, Rabu (18/2/2026).

Ia menegaskan bahwa penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unsur masyarakat. Hadi mendorong semua pihak untuk tidak hanya menyampaikan kritik di media, tetapi juga terlibat aktif lewat aksi nyata.

Lebih lanjut, Hadi menjelaskan mekanisme pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kota Gorontalo telah diatur oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). TPS berfungsi sebagai tempat penampungan sampah sementara sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menggunakan gerobak motor listrik (Getor) yang kini tersedia di seluruh kelurahan.

“Jadi sistem pengangkutan sudah berjalan. Setelah sampah rumah tangga diangkut oleh Getor listrik, barulah dibawa ke TPA sesuai jadwal dan zonasinya,” jelasnya.

Hadi juga meminta pihak yang kerap melayangkan kritik agar melihat lebih luas capaian Pemerintah Kota Gorontalo dalam mengatasi permasalahan sampah.

“Pak Wali Kota sudah berjuang sekuat tenaga. Lihat saja di berbagai media dan media sosial, banyak inovasi dan kebijakan beliau terkait persoalan ini. Mungkin Syawal kurang membaca,” ujar Hadi.

Tak berhenti di situ, Hadi juga menaruh kecurigaan terhadap motif di balik kritik yang hanya diarahkan pada Pemerintah Kota Gorontalo, padahal persoalan serupa terjadi pula di wilayah lain.

“Saya jadi curiga, jangan-jangan ada tendensi lain di balik kritik ini,” tutur Hadi sembari tersenyum.

Hadi menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa untuk berkolaborasi mendukung langkah pemerintah dalam mewujudkan Kota Gorontalo yang bersih dan bebas sampah.

Continue Reading

Advertorial

Demi Swasembada Pangan, Wawali Kota Gorontalo dan Wabup Mamuju Tengah Sepakat Kolaborasi

Published

on

Kota Gorontalo – Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, menerima kunjungan silaturahmi Wakil Bupati Mamuju Tengah, H. Askary, pada Jumat (06/02/2026). Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi antardaerah.

Dalam kunjungan itu, keduanya membahas peluang kerja sama strategis untuk mendukung berbagai Program Prioritas Nasional Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, serta Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP).

Wabup H. Askary menyampaikan bahwa Kabupaten Mamuju Tengah memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pangan karena karakteristik wilayahnya yang agropolitan dengan ketersediaan lahan luas.

“Kami di Mamuju Tengah memiliki banyak lahan yang siap dikembangkan untuk sektor pangan. Selain itu, latar belakang Pak Indra sebagai pengusaha tentu menjadi nilai tambah untuk memperluas jejaring antara pemerintah daerah dan pelaku usaha,” ujarnya.

Askary menambahkan, selain membahas kerja sama konkret, kunjungan ini juga dilakukan sebagai ajang silaturahmi antar sesama pelayan masyarakat.
“Alhamdulillah, beliau menyambut dengan baik. Semoga kolaborasi yang kita rintis hari ini bisa segera terealisasi,” tandasnya.

Terkait ketersediaan lahan dalam pelaksanaan program KSPP, H. Askary menegaskan bahwa Mamuju Tengah tidak mengalami hambatan berarti.
“Kalau soal lahan, kami punya sangat banyak. Untuk ukuran 20 hektare saja, di sana itu kecil,” katanya.

Sementara itu, Wawali Gorontalo Indra Gobel mengapresiasi kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi lintas daerah untuk menyukseskan agenda nasional, terutama setelah hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dipimpin langsung oleh Presiden.

“Program KSPP merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk memperkuat sektor pangan menuju swasembada. Indonesia ini kaya, hanya perlu dikelola secara optimal melalui kerja sama yang solid,” jelas Indra Gobel.

Ia menegaskan, kolaborasi antara daerah perkotaan dan wilayah dengan ketersediaan lahan luas seperti Mamuju Tengah dapat menjadi kunci percepatan realisasi swasembada pangan nasional.
“Kalau di kota lahannya terbatas, sementara di daerah lain tersedia luas, maka kolaborasi adalah jalan terbaik. Presiden sudah menegaskan, swasembada pangan menjadi target strategis menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

Continue Reading

Advertorial

Kepedulian Nyata, Pemkot Gorontalo Hadir Ringankan Beban Korban Bencana

Published

on

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warga terdampak bencana alam. Kali ini, bantuan diserahkan kepada keluarga Novita Sugena, korban angin puting beliung yang melanda kawasan Jalan Palma, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, pada pekan lalu.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail Madjid, atas arahan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, pada Rabu (4/2/2026). Penyerahan berlangsung di lokasi kediaman korban, disaksikan oleh pihak kelurahan serta unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo.

Dalam kesempatan itu, Sekda Ismail menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kehadiran dan kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang tertimpa musibah. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama pada masa-masa sulit.

“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pascakejadian,” ujar Ismail Madjid.

Ia menambahkan, bencana alam bisa datang kapan saja, dan dukungan pemerintah tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga melalui upaya pendampingan serta pemantauan untuk memastikan kondisi warga kembali stabil.

Bantuan yang disalurkan meliputi beras 5 kilogram, mie instan, kecap, minyak kelapa, biskuit, air mineral, ikan kaleng, dan peralatan dapur. Selain itu, diserahkan pula paket family kit dan baby kit dari BPBD Kota Gorontalo, berisi perlengkapan mandi orang dewasa dan bayi, pakaian bayi, serta kebutuhan rumah tangga lainnya.

Hingga saat ini, Pemerintah Kota Gorontalo melalui instansi terkait terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang rawan bencana, sekaligus menyiapkan langkah antisipatif untuk mengurangi dampak agar masyarakat tetap merasa aman dan terlindungi.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler