Connect with us

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang Pergub PSBB Gorontalo.

Published

on

Oleh : Yakop A.R. Mahmud, S.H., M.H (Covid-19 Crisis Center UNG)

Akhirnya Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Wilayah Provinsi Gorontalo  (Pergub PSBB)  yang ditandatangani oleh Gubernur pada tanggal 4 Mei 2020. Pergub yang berisi 33 pasal tersebut sekaligus mengakhiri diskusi panjang mengenai pro dan kontra pemberlakuan PSBB di Provinsi Gorontalo, hal itu berarti bahwa semua elemen baik masyarakat, Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri harus bahu membahu memutus rantai penyebaran cocvid-19 ini.

Pergub ini menjadi instrument hukum sekaligus intrumen pengendali tata laksana yang pemberlakuannya selama 14 hari sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan 17 Mei 2020 di Provinsi Gorontalo. Menurut Utrech “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh aggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat. Hukum secara Materil  memiliki dua arti penting yakni Kekuasaan (authority) dan kekuatan (power) dari pengertian tersebut kita dapat memahami bahwa tindakan pemerintah akan diwarnai dengan sifat “memaksa” kepada masyarakat sehingga perlu dihadirkan hukum untuk dapat memayungi tindakan tersebut.

Bagaimana sifat memaksa itu hadir? Tentu dengan adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat atas pelanggaran norma tersebut. Seksama kita membaca Pergub  PSBB ini, terdapat banyak pembatasan yang diatur sebagaimana diatur, misalnya pada Pasal 5 ayat (4) Pergub a quo, pembatasan mulai dilakukan terhadap: a). pembatasan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institutsi pendidikan lainnya, b). pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja, c). pembatasan kegiatan keagamaan dirumah ibadah, d). pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, e). pembatasan kegiatan sosial dan budaya dan f). pembatasan kegiatan pergerakan orang  dan atau barang menggunakan moda transportasi di wilayah Provinsi. Atas konsekswensi pembatasan tersebut terdapat perintah mulai dari kewajiban memakai masker, sarung tangan, menjaga jarak, pengaturan jumlah penumpang kendaraan bermotor, isolasi mandiri, dan lain lain.  Bahkan dalam pergub PSBB ini juga diatur mengenai pembatasan waktu bagi penduduk di tempat umum mulai pukul 06.00 wita s/d 17.00 wita. Tentu dengan berbagai macam kewajiban tersebut berkonsekwensi logis  kepada sanksi yang akan diberikan, karena sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan, maksudnya agar segala ketentuan dan kewajiban yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar oleh masyarakat.

Mari kita lihat sanksi dari Pergub PSBB ini? Dalam Pergub PSBB Provinsi Gorontalo pengaturan sanksi akan kita temukan di Pasal 32 yang menyebutkan “Pelanggaran atas pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Hal ini mengingatkan kita pada Pergub DKI Jakarta No. 33 tahun 2020 dan Perwako Pekanbaru No. 74 tahun 2020. Dimana kedua daerah itu nyaris menggunakan frasa yang sama dengan Gorontalo, atau dengan kata lain tidak secara tegas mengatur sanksi atas pelanggaran PSBB didaerah tersebut. Hasilnya DKI Jakarta telah menetapkan 20 orang tersangka, sedangkan Kota Pekanbaru telah memeja-hijaukan 16 Orang atas pelanggaran PSBB. Apakah Gorontalo akan menyusul ??? kita lihat saja nanti.

Penetapan Tersangka atau pemberian sanksi pidana di kedua kota tersebut tidak lepas dari tidak tegasnya Pergub/Perwako PSBB mengatur mengenai penjatuhan sanksi. Lihat saja hampir semua pelanggar PSBB dikota tersebut didakwa dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Jontho Pasal Pasal 216 ayat (1) KUHP Jontho Pasal 218 KUHP. Penulis berpendapat delik-delik formal diatas lebih mudah dibuktikan oleh Aparat Penegak Hukum.

Disisi lain Kota Surabaya yang telah menetapkan Perwako No. 16 tahun 2020 sejak tanggal 24 April 2020 mengatur lebih rinci pemberian sanksi, yakni menjatuhkan sanksi Adminsistratif terlebih dahulu kepada para pelanggar PSBB sebagaimana Pasal 29 ayat (3) Perwako a quo, sanksi administratif yang diberikan berupa : a). teguran lisan, b). teguran tertulis, c). tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau  d). pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya. Sanksi-sanksi tersebut secara tegas disebutkan untuk mengantisipasi masyarakat sehingga tidak langsung diseret ke ranah pidana. Selain itu Pengaturan sanksi administrastif yang lebih tegas seperti itu maka pemerintah terlihat lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibanding refresif dan hasilnya sampai dengan saat ini, PSBB Kota Surabaya belum “memakan tumbal” sanksi pidana bagi masyarakatnya.

Pergub PSBB Gorontalo sudah ditetapkan Law enforcemen wajib dilaksanakan oleh semua elemen daerah. Pada prinsipnya  law enforcemen  dalam pelaksanaan PSBB sangat penting guna memaksa seluruh steakholder dan masyarakat untuk taat terhadap aturan tersebut. Namun demikian Pemerintah dalam hal ini aparat yang bertugas dilapangan wajib mengedepankan Asas ultimum remedimum yang berarti penerapan sanksi pidana merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum, hal ini telah sejalan dengan konsep pemidanaan kontemporer yang tidak berfokus pada balas dendam atau membuat pelaku menderita, serta merendahkan martabat manusia.

Tentunya Gubernur Gorontalo tidak menginginkan Pergub PSBB yang diharapkan menjadi pemutus penyebaran cocvid-19 malah membuat rakyatnya masuk “bui”, apalagi di bulan suci ramadhan seperti saat ini.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertorial

Senin Besok, Dusun Tumba Binaan UNG akan Diresmikan Wapres sebagai Desa Inovasi

Published

on

UNG-Jika tak ada aral melintang, Desa Inovasi Binaan Universitas Negeri Gorontalo yang ada di Dusun Tumba, Desa Tamaila Utara, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, akan dilaunching Senin (10/8) besok. Sesuai rencana, desa berinovasi ini akan diresmikan Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin secara virtual.

Peluncuran akan dirangkaikan dengan perayaan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang jatuh pada 10 Agustus 2020.

Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Eduart Wolok mengatakan, Desa Inovasi Dusun Tumba merupakan program inovasi kolaboratif dari berbagai lembaga seperti GSF, UNG, serta UNDP. Program ini disupport langsung Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemenristek BRIN, dan Bakti.

“Saya dihubungi Pak Mentri Desa Gus Halim minggu lalu, Gus Halim melalui Staf Khususnya menanyakan jika ada program inovasi berbasis perdesaan yang dibina Universitas Negeri Gorontalo. Langsung saya jawab ada Dusun Tumba. Gus Mentri pun menyampaikan jika Dusun Tumba akan ditetapkan menjadi Desa Berinovasi yang akan diluncurkan Wakil Presiden”., jelas Eduart Wolok.

Menurut Eduart, keunikan Dusun Tumba dikarenakan sebelumnya dusun tersebut belum teraliri listrik, signal telepon, maupun internet.

“Kini, Dusun Tumba telah dialiri listrik dan memiliki koneksi internet. Masyarakat pun sangat senang dan bahagia dengan program tersebut.

“Bagi kami di UNG, hal ini menjadi bagian dari agenda desa di kawasan Teluk Tomini dan Utara Indonesia. Kami bersyukur bisa mendapat support langsung dari Kemendesa PDT. Bahkan, tim dari Kemendesa PDT telah berada di Dusun Tumba sejak 10 hari lalu. Direktur PUED Nugroho dan Staf Khusus Mentri Pak Dodik sejak selesai Idul Adha sudah tiba di Gorontalo dan bersama-sama menyiapkan program ini. Tim dari Kemenristek BRIN dan Bakti pun ikut serta dalam kegiatan kami ini,” tegas Eduart Wolok.

Continue Reading

Advertorial

Dusun Tumba Binaan UNG Jadi Role Model Inovasi Desa

Published

on

UNG-Dusun Tumba, Desa Tamaila Utara, Kabupaten Gorontalo, adalah desa binaan Universitas Negeri Gorontalo yang terpilih menjadi Pilot Project Program Inovasi Desa, oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Desa ini menjadi role model dan simbol bangkitnya semangat berinovasi desa. Desa ini rencananya akan dikunjungi langsung Menteri PDTT Abdul Halim Iskandar selama berada di Gorontalo dalam waktu dekat ini.

Rektor UNG Eduart Wolok (7/8/2020) mengungkapkan bahwa Dusun Tumba juga akan diresmikan oleh Presiden aqRI Jokowi melalui virtual conference pada moment peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) yang diperingati tanggal 10 Agustus 2020.

“Peresmian desa Tamaila Utara sebagai desa inovasi di tengah keterbatasan yang ada, merupakan sebuah terobosan Kemendes PDTT yang secara perlahan-lahan akan menyamaratakan kehidupan antar desa,” kata Eduart.

Disambunya lagi, dengan segala keterbatasan, warga desa mampu berinovasi dan bisa menciptakan pembangkit listrik tenaga mikro-hidro di bawah binaan UNG.

Tak hanya itu, kerjasama terjalin antara Kemendes PDTT, dengan Kemenristek/BRIN, Kemenkominfo dan Direktorat Utama Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) serta Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sebagai rujukan desa inovasi.

Diketahui Menteri PDTT akan melakukan kunjungan kerja ke Gorontalo pada tanggal 9 dan 10 Agustus ini. Salah satu agendanya adalah meninjau langsung desa binaan UNG.

Continue Reading

Advertorial

UNG Perpanjang Pembayaran UKT Bagi Mahasiswa Hingga 10 Agustus

Published

on

Wakil Rektor l Bagian Akademik UNG Dr. Harto S. Malik

UNG-Waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo tahun Akademik 2020/2021 diperpanjang hingga 10 Agustus 2020.

Perpanjangan waktu pembayaran UKT ini dibenarkan Wakil Rektor l Bagian Akademik UNG Dr. Harto S. Malik saat dikonfirmasi melalui pesan di Whatsapp, Kamis (6/8) kemarin. Ia mengatakan, pembayaran UKT untuk seluruh mahasiswa baik yang baru maupun mahasiswa lama akan berakhir tanggal 10 Agustus 2020.

Transaksi Pembayaran UKT itu sendiri lanjut Harto, pun bisa dilakukan melalui teller ATM Bank BRI maupun teller mobile banking bank BNI agar lebih efektif dan efisien, serta dapat pula dilakukan melalui outlet atau channel Bank seperti Teller, ATM, dan Internet Banking Personal.

“Hal itu untuk memudahkan para mahasiswa dalam proses pembayaran UKT,” ujar Harto Malik.

Sebelumnya, pembayaran UKT di UNG dijadwalkan dari tanggal 10 Juni sampai dengan 10 Juli 2020.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler