Connect with us

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang Pergub PSBB Gorontalo.

Published

7 years ago

on

Oleh : Yakop A.R. Mahmud, S.H., M.H (Covid-19 Crisis Center UNG)

Akhirnya Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Wilayah Provinsi Gorontalo  (Pergub PSBB)  yang ditandatangani oleh Gubernur pada tanggal 4 Mei 2020. Pergub yang berisi 33 pasal tersebut sekaligus mengakhiri diskusi panjang mengenai pro dan kontra pemberlakuan PSBB di Provinsi Gorontalo, hal itu berarti bahwa semua elemen baik masyarakat, Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri harus bahu membahu memutus rantai penyebaran cocvid-19 ini.

Pergub ini menjadi instrument hukum sekaligus intrumen pengendali tata laksana yang pemberlakuannya selama 14 hari sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan 17 Mei 2020 di Provinsi Gorontalo. Menurut Utrech “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh aggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat. Hukum secara Materil  memiliki dua arti penting yakni Kekuasaan (authority) dan kekuatan (power) dari pengertian tersebut kita dapat memahami bahwa tindakan pemerintah akan diwarnai dengan sifat “memaksa” kepada masyarakat sehingga perlu dihadirkan hukum untuk dapat memayungi tindakan tersebut.

Bagaimana sifat memaksa itu hadir? Tentu dengan adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat atas pelanggaran norma tersebut. Seksama kita membaca Pergub  PSBB ini, terdapat banyak pembatasan yang diatur sebagaimana diatur, misalnya pada Pasal 5 ayat (4) Pergub a quo, pembatasan mulai dilakukan terhadap: a). pembatasan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institutsi pendidikan lainnya, b). pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja, c). pembatasan kegiatan keagamaan dirumah ibadah, d). pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, e). pembatasan kegiatan sosial dan budaya dan f). pembatasan kegiatan pergerakan orang  dan atau barang menggunakan moda transportasi di wilayah Provinsi. Atas konsekswensi pembatasan tersebut terdapat perintah mulai dari kewajiban memakai masker, sarung tangan, menjaga jarak, pengaturan jumlah penumpang kendaraan bermotor, isolasi mandiri, dan lain lain.  Bahkan dalam pergub PSBB ini juga diatur mengenai pembatasan waktu bagi penduduk di tempat umum mulai pukul 06.00 wita s/d 17.00 wita. Tentu dengan berbagai macam kewajiban tersebut berkonsekwensi logis  kepada sanksi yang akan diberikan, karena sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan, maksudnya agar segala ketentuan dan kewajiban yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar oleh masyarakat.

Mari kita lihat sanksi dari Pergub PSBB ini? Dalam Pergub PSBB Provinsi Gorontalo pengaturan sanksi akan kita temukan di Pasal 32 yang menyebutkan “Pelanggaran atas pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Hal ini mengingatkan kita pada Pergub DKI Jakarta No. 33 tahun 2020 dan Perwako Pekanbaru No. 74 tahun 2020. Dimana kedua daerah itu nyaris menggunakan frasa yang sama dengan Gorontalo, atau dengan kata lain tidak secara tegas mengatur sanksi atas pelanggaran PSBB didaerah tersebut. Hasilnya DKI Jakarta telah menetapkan 20 orang tersangka, sedangkan Kota Pekanbaru telah memeja-hijaukan 16 Orang atas pelanggaran PSBB. Apakah Gorontalo akan menyusul ??? kita lihat saja nanti.

Penetapan Tersangka atau pemberian sanksi pidana di kedua kota tersebut tidak lepas dari tidak tegasnya Pergub/Perwako PSBB mengatur mengenai penjatuhan sanksi. Lihat saja hampir semua pelanggar PSBB dikota tersebut didakwa dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Jontho Pasal Pasal 216 ayat (1) KUHP Jontho Pasal 218 KUHP. Penulis berpendapat delik-delik formal diatas lebih mudah dibuktikan oleh Aparat Penegak Hukum.

Disisi lain Kota Surabaya yang telah menetapkan Perwako No. 16 tahun 2020 sejak tanggal 24 April 2020 mengatur lebih rinci pemberian sanksi, yakni menjatuhkan sanksi Adminsistratif terlebih dahulu kepada para pelanggar PSBB sebagaimana Pasal 29 ayat (3) Perwako a quo, sanksi administratif yang diberikan berupa : a). teguran lisan, b). teguran tertulis, c). tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau  d). pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya. Sanksi-sanksi tersebut secara tegas disebutkan untuk mengantisipasi masyarakat sehingga tidak langsung diseret ke ranah pidana. Selain itu Pengaturan sanksi administrastif yang lebih tegas seperti itu maka pemerintah terlihat lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibanding refresif dan hasilnya sampai dengan saat ini, PSBB Kota Surabaya belum “memakan tumbal” sanksi pidana bagi masyarakatnya.

Pergub PSBB Gorontalo sudah ditetapkan Law enforcemen wajib dilaksanakan oleh semua elemen daerah. Pada prinsipnya  law enforcemen  dalam pelaksanaan PSBB sangat penting guna memaksa seluruh steakholder dan masyarakat untuk taat terhadap aturan tersebut. Namun demikian Pemerintah dalam hal ini aparat yang bertugas dilapangan wajib mengedepankan Asas ultimum remedimum yang berarti penerapan sanksi pidana merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum, hal ini telah sejalan dengan konsep pemidanaan kontemporer yang tidak berfokus pada balas dendam atau membuat pelaku menderita, serta merendahkan martabat manusia.

Tentunya Gubernur Gorontalo tidak menginginkan Pergub PSBB yang diharapkan menjadi pemutus penyebaran cocvid-19 malah membuat rakyatnya masuk “bui”, apalagi di bulan suci ramadhan seperti saat ini.

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertorial

Akselerasi Pembangunan Pesisir! FKTP UNG dan DKP Gorontalo Siapkan 24 Lokasi KNMP 2027

Published

1 day ago

on

04/11/2026

By

UNG – Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo (FKTP UNG) semakin memperkuat kolaborasi strategis dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo. Sinergi lintas sektoral ini difokuskan untuk mendukung penyiapan serta perencanaan matang bagi calon lokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2027.

Komitmen bersama tersebut diwujudkan melalui serangkaian koordinasi intensif serta penandatanganan Berita Acara Dukungan Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP yang dipusatkan di Kantor DKP Provinsi Gorontalo pada Selasa (3/11/2026).

Kerja sama ini merupakan wujud nyata integrasi peran antara institusi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mengonsolidasikan percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Ruang lingkup kolaborasi mencakup proses identifikasi, survei lapangan, verifikasi data, hingga penilaian objektif terhadap tingkat kesiapan masing-masing calon lokasi.

Sebagai inisiatif pembangunan kawasan ekonomi masyarakat pesisir, Program Kampung Nelayan Merah Putih dirancang tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur fisik perikanan semata. Lebih dari itu, program ini mencakup penguatan aktivitas ekonomi produktif, penataan kelembagaan nelayan, optimalisasi pengolahan hasil perikanan, perluasan akses pemasaran, hingga pemberdayaan sosial masyarakat pesisir secara komprehensif. Oleh karena itu, pelibatan akademisi dipandang vital agar perencanaan program selaras dengan potensi wilayah dan kebutuhan riil masyarakat.

Penandatanganan Berita Acara Dukungan tersebut dilakukan secara langsung oleh Manager Program, Prof. Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, M.P., bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Dr. Ir. Aryanto Husain, M.MP. Kesepakatan ini sekaligus menjadi payung hukum dan landasan koordinasi dalam mengawal tahapan penyiapan lokasi hingga eksekusi program di lapangan.

Dalam prosesnya, penyiapan calon lokasi akan melalui empat tahapan utama, yakni identifikasi awal, survei dan penilaian kelayakan, fasilitasi kesiapan infrastruktur, serta penyusunan perencanaan pengembangan KNMP. Penilaian didasarkan pada indikator krusial seperti kebutuhan mendesak wilayah, potensi sumber daya kelautan dan perikanan, tingkat kesiapan lokasi, serta konektivitas kawasan dengan pusat distribusi dan akses pasar.

Berdasarkan hasil pemetaan dan identifikasi awal, tercatat sebanyak 24 titik calon lokasi yang tersebar di empat kabupaten di wilayah Provinsi Gorontalo. Sebaran tersebut meliputi:

  • Kabupaten Boalemo: 9 titik calon lokasi

  • Kabupaten Pohuwato: 7 titik calon lokasi

  • Kabupaten Gorontalo: 6 titik calon lokasi

  • Kabupaten Gorontalo Utara: 2 titik calon lokasi

Secara administratif, puluhan titik tersebut mencakup sejumlah kecamatan pesisir strategis, di antaranya Kecamatan Botumoito, Dulupi, Paguyaman Pantai, dan Tilamuta (Kabupaten Boalemo); Kecamatan Batudaa Pantai dan Biluhu (Kabupaten Gorontalo); Kecamatan Lemito, Marisa, Paguat, Popayato, dan Wanggarasi (Kabupaten Pohuwato); serta Kecamatan Kwandang dan Monano (Kabupaten Gorontalo Utara).

Guna menjamin kelancaran tahapan tersebut, FKTP UNG dan DKP Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mengoptimalkan koordinasi bersama pemangku kepentingan di tingkat lokal, meliputi pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga kelompok masyarakat setempat. Dukungan yang digalang meliputi penyediaan basis data akurat, fasilitasi administrasi, serta kesiapan tim terpadu dalam melaksanakan survei dan verifikasi teknis.

Seluruh kandidat lokasi selanjutnya akan melalui tahap uji petik, survei lanjutan, dan verifikasi ketat guna memastikan kepatuhan terhadap seluruh persyaratan teknis maupun administratif yang digariskan dalam pedoman Program KNMP Tahun 2027. Hasil akhir dari proses verifikasi dan penilaian komprehensif ini akan direkomendasikan secara resmi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) sebagai bahan pertimbangan utama dalam penetapan lokasi definitif pembangunan KNMP.

Continue Reading

Gorontalo

Ukir Sejarah Baru Olahraga Nasional! Gorontalo Dipercaya Selenggarakan Babak Kualifikasi PON 2027

Published

3 days ago

on

02/11/2026

By

Gorontalo – Penantian panjang selama hampir dua dekade akhirnya berbuah manis. Provinsi Gorontalo secara resmi mendapat kepercayaan nasional untuk menjadi tuan rumah Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) 2027 untuk cabang olahraga (cabor) petanque.

Capaian ini menjadi momentum bersejarah yang tidak hanya membanggakan bagi insan olahraga di daerah, tetapi juga membuka peluang emas bagi Gorontalo untuk membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu poros kekuatan olahraga petanque di Indonesia.

Penetapan Gorontalo sebagai penyelenggara ajang kualifikasi nasional tersebut tertuang secara resmi melalui Surat Keputusan Pengurus Besar Federasi Olahraga Petanque Indonesia (PB FOPI) Nomor 15-SK/FOPI/2026. Penunjukan ini sekaligus mengakhiri kerinduan masyarakat olahraga Gorontalo yang telah menantikan kesempatan menjadi tuan rumah kualifikasi tingkat nasional selama hampir 20 tahun.

Bagi Pengurus Provinsi (Pengprov) FOPI Gorontalo, kepercayaan berskala nasional ini bukan sekadar agenda rutin penyelenggaraan pertandingan. Lebih dari itu, penetapan ini merupakan bentuk pengakuan atas perjalanan panjang, kerja keras, serta komitmen berkelanjutan dalam membangun dan mengakar-kuatkan cabor petanque di Provinsi Gorontalo.

Ketua Pengprov FOPI Gorontalo, Dr. dr. Cecy Rahma Karim, Sp.GK, menyambut momentum krusial ini sebagai pijakan besar untuk mengakselerasi kemajuan olahraga petanque sekaligus memperkokoh posisi Gorontalo dalam peta persaingan olahraga nasional.

Di bawah kepemimpinannya, pengembangan petanque di Gorontalo tidak hanya difokuskan pada sukses teknis penyelenggaraan kompetisi, melainkan menyasar pembenahan pembinaan atlet usia dini, peningkatan mutu sumber daya manusia (wasit dan pelatih), penguatan kelembagaan organisasi, hingga perluasan akses bagi generasi muda untuk menekuni cabor ini.

“Prestasi olahraga tidak lahir secara instan. Dibutuhkan pembinaan yang berkelanjutan, kompetisi yang terarah dan terstruktur, fasilitas yang memadai, serta sinergi lintas pihak agar atlet daerah mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional,” ujar Cecy.

BK PON 2027: Mengusung Dwi Target Success

Menjadi tuan rumah BK PON 2027 merupakan kesempatan strategis bagi Gorontalo untuk memperlihatkan kesiapan infrastruktur dan tata kelola event olahraga berskala nasional. Kehadiran ratusan atlet, pelatih, ofisial, dan kontingen dari berbagai provinsi diproyeksikan memberikan dampak positif bagi ekosistem olahraga serta perekonomian daerah.

Di sisi lain, momentum bertanding di hadapan publik sendiri harus dimanfaatkan secara optimal oleh para atlet petanque Gorontalo untuk merebut tiket berlaga di ajang utama PON 2028 mendatang. Gorontalo mengusung ambisi ganda, yakni sukses sebagai penyelenggara (success in hosting) sekaligus sukses mengukir prestasi (success in achievement).

Kepercayaan ini diharapkan menjadi titik tolak percepatan pembinaan olahraga petanque di Bumi Hulonthalo. Dengan kepemimpinan yang terarah, konsistensi pembinaan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Gorontalo siap menyambut kedatangan delegasi terbaik dari seluruh Indonesia.

Setelah menanti hampir 20 tahun, kesempatan emas itu kini telah hadir. Gorontalo siap menjadi tuan rumah, siap berprestasi, dan siap mencatatkan tinta emas baru dalam sejarah olahraga petanque Indonesia.

Continue Reading

Advertorial

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan, FKTP UNG Gandeng KKP RI dalam Pendataan Pendaratan Ikan

Published

1 week ago

on

28/10/2026

By

UNG – Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo (FKTP UNG) resmi memperluas jangkauan kemitraan strategisnya di tingkat nasional. FKTP UNG menjalin kerja sama resmi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Ditjen Perikanan Tangkap KKP) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilangsungkan di Jakarta pada Jumat (23/10/2026).

Kerja sama inter-lembaga ini diarahkan secara spesifik untuk memperkuat sinergi pendataan sektor perikanan tangkap di titik-titik lokasi pendaratan ikan melalui optimalisasi implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, yang mencakup aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penandatanganan dokumen PKS tersebut dilakukan secara langsung oleh Dekan FKTP UNG, Prof. Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, M.P. Penandatanganan ini menjadi pilar penting dalam memperkokoh kemitraan antara institusi perguruan tinggi dan pemerintah pusat guna mengakselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo.

Fokus utama dari kolaborasi ini adalah penguatan sistem pendataan perikanan tangkap di pendaratan ikan dengan mengintegrasikan keahlian serta peran aktif sivitas akademika kampus. Melalui sinergi ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk menjamin ketersediaan data perikanan yang akurat, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai basis perumusan kebijakan publik, perencanaan pembangunan sektor kelautan, serta tata kelola pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Di samping itu, kerja sama ini membukakan ruang luas bagi FKTP UNG untuk memperkuat kontribusi akademik melalui penggalakan riset terapan, transfer pengetahuan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan. Pelibatan dosen dan mahasiswa secara langsung di lapangan diharapkan dapat memperluas spektrum penerapan ilmu pengetahuan dalam menjawab tantangan riil sektor perikanan tangkap.

Pendataan yang presisi di lokasi pendaratan ikan merupakan aspek mendasar untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai aktivitas penangkapan serta estimasi volume hasil perikanan. Ketersediaan data yang valid dan berkualitas tinggi dipastikan membantu pemerintah dalam mengevaluasi dinamika perikanan tangkap, menyusun perencanaan program yang adaptif, serta merumuskan regulasi pengelolaan sumber daya laut yang tepat sasaran.

Bagi FKTP UNG, kemitraan strategis ini sejalan dengan visi pengembangan pendidikan tinggi yang responsif dan adaptif terhadap arah pembangunan sektor kelautan nasional. Sinergi bersama Ditjen Perikanan Tangkap KKP diyakini dapat meningkatkan relevansi kurikulum pembelajaran, mendongkrak kualitas publikasi riset, serta mendorong hilirisasi hasil penelitian agar memberikan dampak langsung bagi keberdayaan masyarakat nelayan dan para pemangku kepentingan.

Selain memperkokoh pilar pendidikan dan riset, implementasi PKS ini diproyeksikan mampu memperluas ruang partisipasi dalam agenda pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, hasil inovasi sains dan teknologi perikanan dari kampus dapat memberikan kontribusi terukur bagi pembangunan daerah serta pengelolaan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan.

Melalui legalisasi kerja sama ini, FKTP UNG dan Ditjen Perikanan Tangkap KKP optimistis dapat membangun kolaborasi jangka panjang yang berorientasi pada tata kelola perikanan berbasis data ilmiah. Kemitraan ini sekaligus menegaskan komitmen berkelanjutan UNG dalam mendukung agenda pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler