Politik
Oknum Aleg GERINDRA Pelaku Penganiayaan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat
Published
3 years agoon

JAKARTA – Video tindak kekerasan yang dilakukan anggota DPRD Kota Palembang, Sukri Zen yang viral beberapa hari kemarin, menuai protes dari berbagai kalangan. Pasalnya, oknum Aleg ini melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan di salah satu SPBU di Kota Palembang.
Belakangan oknum Aleg tersebut diketahui merupakan kader dari Partai Gerindra. Sukri sendiri dinilai telah melanggar kode etik dan AD/ART partai besutan Prabowo Subianto. Gerindra sendiri telah memberhentikan Anggota DPRD Kota Palembang, Sukri Zen secara tidak hormat.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa Partai Gerindra tidak menotolelir setiap tindakan kekerasan, apalagi tindakan itu bertentangan dengan aturan hukum pidana. Itu sebabnya Partai Gerindra dengan cepat mengambil keputusan kepada yang bersangkutan untuk diberhentikan dengan tidak hormat baik dari status anggota dewannya dan keanggotaan partai.
“Kasus Palembang kita cepat bertindak. Karena hal seperti ini akan menjadikan perjuangan kita menjadi berat. Jangan ada kader yang menghambat kemenangan Prabowo presiden karena tindakan-tindakan yang melanggar hukum,” kata Muzani saat menghadiri konsolidasi dengan pengurus PAC dan DPC Gerindra Brebes, Tegal, dan Kota Tegal di Tembok Lor, Tegal, Jawa Tengah, Minggu (29/8/2022).
Muzani menegaskan, kader Gerindra harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Kader Gerindra, kata Muzani, harus memberikan pemhaman serta bantuan-bantuan yang sifatnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Tidak boleh ada lagi anggota Gerindra yang bertindak melakukan kekerasa seperti di Palembang kemarin. Itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Kita tidak ingin semangat kita memenangkan Prabowo Presiden Gerindra Menang tergerus akibat ulah satu dua orang anggota partai. Partai akan bertindak tegas terhadap orang yang melakukan cara-cara seperti itu,” ujar Muzani yang juga Wakil Ketua MPR itu.
Muzani menjelaskan, Partai Gerindra saat ini tengah berjuang untuk menjadikan bangsa Indonesia kuat dan disegani dunia internasional. Perang Rusia dengan Ukraina berimplikasi terhadap adanya ancaman nyata krisis pangan dan energi yang dihadapi setiap negara di dunia. Itu sebabnya, kata Muzani, setiap insan kader Gerindra harus berbuat kebaikan demi penguatan persatuan dan kesatuan atas ancaman tersebut.
“Sebagai partai terbesar kedua, Partai Gerindra memiliki tanggung jawab untuk terus berupaya membangun dan memajukan negara kita. Kita harus terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini sudah dibangun dengan baik,” jelas Muzani.
You may like
-
Amien Rais Emosional, Kritik Keras Prabowo Soal Loyalis Jokowi Di Lingkungan Istana
-
Presiden Prabowo Umumkan: DPR Hapus Tunjangan & Moratorium Kunker keluar negeri
-
PAN non aktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya
-
DPD GERINDRA Gorontalo Borong 1.000 Bendera dari Pedagang Kaki Lima untuk Dibagikan ke Warga
-
Ini Dia Nama Cagub Gorontalo Yang Disebut Oleh GERINDRA
-
Ini Dia Nama Cagub Gorontalo Yang Disebut Oleh GERINDRA.
News
SUSNO & USMAN : PENANGKAPAN RIBUAN DEMONSTRAN DINILAI MELANGGAR HUKUM
Published
13 hours agoon
05/09/2025
Jakarta – Penangkapan massal ribuan peserta aksi demonstrasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia beberapa waktu terakhir menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak. Mantan Kepala Bareskrim Polri, Susno Duadji, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa banyak dari penangkapan tersebut tidak berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Seperti dikutip dari sesi wawancara mereka di Kompas Tv, Menurut Susno Duadji, “Hukum acara kita kalau dia tidak tertangkap tangan harus diawali dari penyelidikan. Nah, setelah terkumpul minimal dua alat bukti baru dijadikan tersangka. Ya.” Namun, dalam praktiknya, banyak penangkapan secara paksa terjadi tanpa surat perintah atau penjelasan yang memadai, bahkan ada yang dilakukan secara mendadak dini hari. Hal ini menimbulkan keresahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Usman Hamid menambahkan bahwa “Mengajak unjuk rasa, termasuk terhadap anak itu dibolehkan. Ingat waktu 2019 ada perdebatan ketika anak-anak SMA turun ke jalan. Pemerintah dan jajaran kepolisian melarang. Tiba-tiba muncul pernyataan pers dari kantor PBB yang menegur pemerintah Indonesia mengatakan bahwa anak-anak pun berhak untuk berunjuk rasa. Justru negara wajib melindungi mereka.” Tuduhan penghasutan terhadap aktivis yang mengorganisasi demonstrasi tidak selalu berdasar, terutama bila ajakan tersebut tidak mengandung unsur kekerasan.
Kedua tokoh ini juga menyoroti bahwa tindakan represif terhadap demonstran justru dapat memperburuk situasi dan mengurangi kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Mereka mengajak pemerintah dan kepolisian untuk membentuk “tim gabungan pencari fakta… tim gabungan investigasi independen. Ada unsur kepolisian, ada unsur masyarakatnya, ada unsur tokoh-tokoh yang punya integritas, punya keahlian… sehingga kita sama-sama bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang sesungguhnya terjadi.”
Data dari Amnesty International mencatat bahwa selama gelombang aksi demonstrasi, lebih dari 3.000 orang ditangkap di berbagai daerah dengan jumlah terbanyak di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Namun, banyak penangkapan yang dianggap tidak sesuai prosedur, seperti tidak adanya surat perintah penangkapan, intimidasi saat penangkapan, serta kurangnya akses hukum bagi para tahanan.
Susno dan Usman juga menegaskan pentingnya menghormati hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan damai, serta menuntut penyelesaian akar masalah sosial yang memicu demonstrasi, seperti ketidakadilan sosial dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, serta Kritik terhadap institusi kepolisian dan pemerintah juga disuarakan agar segera melakukan evaluasi dan perbaikan prosedur agar tindakan hukum berjalan adil dan tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi demokrasi dan keamanan negara.
News
Hotman Paris Tantang Presiden Prabowo: Buktikan Nadiem Tak Terima Selembar Rupiah Pun!
Published
14 hours agoon
05/09/2025
Jakarta – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea secara tegas membantah tuduhan bahwa kliennya, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, menerima uang satu sen pun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek. Hotman Paris bahkan meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk turun tangan secara langsung dalam kasus ini.
Dalam pernyataannya, Hotman Paris menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo untuk memanggil Kejaksaan dan dirinya sebagai kuasa hukum Nadiem untuk menggelar perkara secara terbuka di Istana Presiden. Ia yakin dapat membuktikan bahwa Nadiem tidak melakukan tindak pidana korupsi hanya dalam waktu 10 menit.
“Tolong gelar perkaranya di Istana, saya akan buktikan: satu, Nadiem Makarim tidak menerima uang satu sen pun. Dua, tidak ada mark-up harga dalam pengadaan laptop. Tiga, tidak ada pihak yang diperkaya,” tegas Hotman Paris.
Hotman juga menegaskan bahwa dalam proses pengadaan laptop tersebut, tidak terdapat praktik mark-up harga, dan tidak ada pihak yang diuntungkan atau diperkaya dari pengadaan senilai Rp 9,3 triliun itu. Hotman menambahkan bahwa proyek tersebut menggunakan harga resmi e-catalog yang dikelola pemerintah sehingga tidak ada indikasi penggelembungan.
“Saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo yang pernah menjadi klien saya selama 25 tahun,” kata Hotman Paris yang juga mempertanyakan alasan penahanan terhadap Nadiem.
Kasus ini tengah dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung yang menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka sejak 4 September 2025. Hotman Paris berpendapat bahwa kasus kliennya mirip dengan kasus mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang pernah divonis meskipun tidak menerima dana korupsi.
Hotman Paris menutup pernyataannya dengan mengingatkan hubungan panjangnya selama 25 tahun sebagai pengacara Presiden Prabowo dan mengharapkan agar keadilan ditegakkan secara transparan dan adil bagi Nadiem Makarim.
News
Amien Rais Emosional, Kritik Keras Prabowo Soal Loyalis Jokowi Di Lingkungan Istana
Published
16 hours agoon
05/09/2025
Jakarta – Amien Rais secara tegas mengkritik Presiden Prabowo Subianto karena dianggap kurang tegas dalam menghadapi oknum-oknum pengacau serta loyalis mantan Presiden Jokowi yang ada di lingkungannya. Kritik ini disampaikan Amien dalam sebuah video unggahan pernyataan politik terkait kondisi stabilitas pemerintahan saat ini.
Menurut Amien Rais, sikap Prabowo yang terus mentolerir keberadaan orang-orang yang loyal kepada Jokowi justru menyebabkan kegaduhan nasional yang dapat merusak citra dan kestabilan pemerintahan. Amien mengungkapkan kekecewaannya terhadap Prabowo yang dianggap tidak berani mengambil langkah tegas seperti memecat oknum-oknum tersebut, meskipun sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah pendukung Prabowo, melainkan justru berusaha menggulingkan pemerintahannya dari dalam.
“Pak Prabowo sudah dikadali dan dihina oleh Jokowi dan anak-anaknya. Mereka berusaha menggulingkan Anda dengan cara-cara busuk, tetapi Anda terus mentoleransi mereka membuat kegaduhan nasional supaya citra Anda jatuh,” ujar Amien Rais, sebagaimana dikutip dari pidatonya pada awal September 2025.
Amien juga mengingatkan bahwa para pendukung Prabowo sangat mengharapkan keberanian dan ketegasan sang presiden untuk menindak tegas masalah ini demi menjaga kepercayaan rakyat serta memastikan stabilitas keamanan dan pemerintahan. Jika Prabowo terus bersikap lemah, Amien menilai hal itu akan berakibat buruk bagi masa depan pemerintahannya dan bisa membuatnya kehilangan momentum sebagai pemimpin.
Kritik keras Amien ini menjadi salah satu sorotan penting di tengah dinamika politik yang terus berjalan di Indonesia, terutama dengan adanya berbagai demonstrasi dan tekanan politik yang belakangan semakin tajam. Amien mengajak Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah nyata agar tidak dikuasai oleh kekuatan yang ingin menggulingkan pemerintahannya dari dalam.

Warga Antusias Sambut Program Jumat Berkah Femmy Udoki di Bone Bolango

Wabup Iwan Adam: Tradisi Maulid Nabi Perekat Persatuan Warga Gorontalo

Bapemperda Targetkan Ranperda Kepemudaan dan Lainnya Rampung Tahun Depan

Spirit Ukhuwah Islamiah Menggema di Maulid Nabi Pohuwato

SUSNO & USMAN : PENANGKAPAN RIBUAN DEMONSTRAN DINILAI MELANGGAR HUKUM

DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo Serahkan Bantuan Kemerdekaan RI ke-80 ke Panti Asuhan di Tiga Wilayah

DPD Gerindra Provinsi Gorontalo Bagikan 1000 Bendera Merah Putih untuk Warga

Prof. Eduart Wolok Tegaskan UNG Siap di Garis Depan Lawan Kemiskinan Ekstrem

Jasa Raharja Salurkan Rp1,1 Miliar Santunan Kecelakaan di Pohuwato

Terendus Batu Hitam Ilegal Menuju Pelabuhan Pantoloan Palu, Otoritas Pelabuhan & APH Diminta Bertindak

PKK GELAR JAMBORE PKK TINGKAT KABUPATEN GORUT

Kota Gorontalo Peringkat kedua Internet Paling Ngebutt se-Indonesia

PIMPIN RAPAT PENYERAPAN PROGRAM, BUPATI PUAS HASIL EVALUASI

PEMKAB GORUT BERIKAN BANTUAN RP. 1 JUTA/ORANG UNTUK JAMAAH CALON HAJI

Dua Kepala Desa Di copot Bupati
Terpopuler
-
Gorontalo3 months ago
Gerindra Sambut Tokoh Baru, Indra Gobel Resmi Bergabung
-
Gorontalo2 months ago
Warisan Budaya Terabaikan, Tim Langga Gorontalo Kesulitan Dana Menuju Ajang Nasional
-
Gorontalo2 months ago
Dugaan Kepanikan ESDM dan Kejanggalan Izin PT Gorontalo Minerals, Ini Buktinya!
-
Bone Bolango3 months ago
Rumah Hangus, Harapan Pupus: Warga Bonepantai Kehilangan Tempat Tinggal dan Pakaian Sekolah Anak
-
Gorontalo2 months ago
CSP XVIII 2025 Sukses Digelar: Ribuan Scooterist Ramaikan Bone Bolango
-
Gorontalo3 months ago
Desak Evaluasi Polres Boalemo, Marten Basaur Lapor Langsung ke Bambang Soesatyo
-
Gorontalo3 months ago
Ariyanto Yunus: Tuduhan Serius Harus Disertai Bukti, Jangan Rusak Institusi
-
Daerah3 weeks ago
DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo Serahkan Bantuan Kemerdekaan RI ke-80 ke Panti Asuhan di Tiga Wilayah