Connect with us

Advertorial

Pangdam XIII/Merdeka Resmikan Program TNI AD Manunggal Air di Desa Siduwonge

Published

on

Pohuwato – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIII/Merdeka, Mayjen TNI Suhardi, S.IP, bersama Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, meresmikan Program TNI AD Manunggal Air di Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan, Rabu (12/02/2025). Program ini merupakan hasil kerja sama antara Kodim 1313/Pohuwato dan PT. Merdeka Copper Gold dalam rangka menyediakan akses air bersih bagi masyarakat setempat.

Acara peresmian diawali dengan penyambutan adat Mopotilolo kepada Pangdam XIII/Merdeka, kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video testimoni masyarakat yang telah merasakan manfaat program ini. Kehadiran Mayjen TNI Suhardi memberikan makna khusus bagi acara ini, mengingat program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.

Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat tinggi, termasuk Waas Ops Kasdam XIII/Mdk, Letkol Inf. Lawdewick Brucelle Kathrine; Kasi Intel Kasrem 133/NW, Kolonel Cke Dr. Subur Wahono; Kasiter Kasrem 133/NW, Kolonel Arm. Azhari; serta Dandim 1313/Pohuwato, Letkol Inf. Madiyan Surya. Selain itu, acara juga dihadiri oleh Kapolres Pohuwato, AKBP Winarno; Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento; serta perwakilan dari PT Merdeka Copper Gold, Boyke Purbaya Abidin.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, mengapresiasi program ini dan menyatakan bahwa air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang selama ini sangat dinantikan oleh masyarakat Siduwonge.

“Kalau tadi disampaikan di sini ada 15 kepala keluarga yang menikmati air bersih, insyaallah nantinya bisa tersuplai hingga 150 KK. Ini desa penggaraman, ada empat dusun, dan baru satu dusun yang tersentuh. Kami berharap dusun lainnya juga bisa mendapatkan manfaat dari program ini,” ujar Wabup Suharsi.

Beliau juga menyoroti kontribusi Kodim 1313/Pohuwato dalam berbagai program lainnya, termasuk di sektor pertanian dan peternakan, yang turut membantu menekan inflasi di daerah tersebut. Tak lupa, ia menyampaikan terima kasih kepada PT. Merdeka Copper Gold atas dukungan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Atas nama masyarakat Pohuwato, khususnya Desa Siduwonge, kami mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran Pak Jenderal ke sini sangat berarti bagi kami, memastikan langsung bahwa program ini benar-benar berjalan,” tambahnya.

Sementara itu, Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Suhardi, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kodim 1313/Pohuwato dan PT Merdeka Copper Gold dalam mewujudkan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Siduwonge serta Kabupaten Pohuwato secara keseluruhan.

“Kalau kita bersatu, punya kelebihan rezeki, tenaga, dan pemikiran, kita bisa menemukan solusi terbaik untuk setiap masalah,” ungkap Pangdam, mengutip pesan moral dari Jenderal Sudirman bahwa sebatang lidi tidak akan berarti apa-apa, tetapi dalam satu ikatan sapu, ia dapat menyapu segalanya.

Di akhir acara, dilakukan pemberian tali asih kepada 10 perwakilan warga penerima manfaat, serta penandatanganan prasasti oleh Pangdam XIII/Merdeka sebagai simbol diresmikannya Program TNI AD Manunggal Air di Desa Siduwonge. Acara ini ditutup dengan harapan agar program tersebut dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah lain.

Advertorial

H. Suyuti: Koperasi Merah Putih Harus Jadi Penggerak Kemandirian Ekonomi Warga

Published

on

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, H. Suyuti, mewakili Ketua DPRD menghadiri secara langsung acara Launching Koperasi Merah Putih yang digelar di Kopdes Merah Putih, Desa Hutadaa, Kecamatan Telaga, pada Senin (21/7/2025).

Kehadiran perwakilan DPRD dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan penuh terhadap penguatan ekonomi kerakyatan melalui wadah koperasi, yang berperan strategis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Dalam sambutannya, H. Suyuti yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, menyampaikan bahwa koperasi merupakan tulang punggung ekonomi rakyat. Ia berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi sarana produktif yang mendorong kemandirian serta kesejahteraan warga.

“Koperasi ini diharapkan mampu menjadi pilar penggerak ekonomi lokal dan wadah usaha bersama yang mensejahterakan masyarakat,” tutur Suyuti.

Acara launching ini turut dihadiri oleh Gubernur Gorontalo, jajaran Forkopimda Provinsi, Bupati Gorontalo, perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat ini mempertegas pentingnya sinergi lintas sektor dalam membangun kekuatan ekonomi berbasis desa.

Continue Reading

Advertorial

Polemik Sawit Boalemo, Limonu Hippy: Bupati Justru Jamin Perusahaan Tak Bermasalah

Published

on

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, mengungkapkan pernyataan mengejutkan terkait sikap Bupati Boalemo yang dinilainya tidak percaya bahwa perusahaan sawit di wilayahnya telah melakukan pelanggaran. Hal ini disampaikan Limonu saat Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) Kelapa Sawit DPRD Provinsi Gorontalo bersama BPK dan BPKP, Senin (21/07/2025), di Ruang Rapat Inogaluma Deprov.

Menurut Limonu, dirinya bersama anggota DPRD lainnya dari Dapil Pohuwato–Boalemo, Wahyudin Moridu, bahkan mendapat tantangan langsung dari Bupati Boalemo untuk membuktikan adanya pelanggaran oleh perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Boalemo.

“Beliau justru menyampaikan kepada kami secara terbuka bahwa tidak mungkin perusahaan sawit tersebut melanggar. Artinya, beliau sendiri yang menggaransikan bahwa perusahaan itu tidak bersalah,” ungkap Limonu.

Padahal, lanjutnya, berbagai temuan di lapangan menunjukkan adanya aktivitas perusahaan yang belum memenuhi syarat legalitas, termasuk tidak adanya izin pengelolaan limbah dan berbagai dokumen perizinan lainnya.

“Kami sudah sampaikan bahwa perusahaan itu belum memiliki izin, termasuk soal pengolahan limbah. Tapi beliau tetap meyakini bahwa semuanya sudah sesuai aturan,” tambahnya.

Limonu menyoroti bahwa permasalahan perkebunan sawit di Kabupaten Boalemo tergolong sangat kompleks, termasuk klaim bahwa kewajiban penyediaan lahan 20 persen untuk program plasma masyarakat telah dipenuhi.

“Kalaupun sudah diklaim terpenuhi 20 persen untuk plasma, kenyataan di lapangan berbeda. Justru lebih miris lagi, lahan masyarakat yang dipakai untuk plasma tidak memberikan hasil apa-apa bagi warga,” tegasnya.

Limonu menyampaikan bahwa temuan-temuan ini harus segera ditindaklanjuti secara serius oleh pihak-pihak terkait, mengingat dampaknya yang besar terhadap hak masyarakat dan tata kelola sumber daya alam daerah.

Continue Reading

Advertorial

Data Lengkap di BPKP, Pansus Sawit Siap Bongkar Permasalahan Kebun Sawit Gorontalo

Published

on

DEPROV – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo yang mengurusi persoalan kelapa sawit berencana mendorong dilakukannya audit khusus atau audit investigatif terhadap tata kelola perkebunan kelapa sawit di wilayah hukum Provinsi Gorontalo. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pansus, Umar Karim, usai rapat kerja bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang digelar di Gedung DPRD Gorontalo.

Dalam keterangannya, Umar mengungkapkan kekagetannya saat mengetahui bahwa BPK dan BPKP ternyata telah mengantongi data yang sangat lengkap terkait permasalahan sektor sawit di Gorontalo.

“Kami kaget ternyata BPKP memiliki data yang lengkap. Bahkan mereka sudah beberapa kali menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur maupun Bupati di beberapa daerah,” ujar Umar.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pansus akan melakukan koordinasi lanjutan dengan BPK dan BPKP, guna membahas pelaksanaan audit khusus terhadap tata kelola perkebunan kelapa sawit, termasuk potensi kerugian daerah akibat pemanfaatan lahan yang tidak optimal.

“Baik BPK maupun BPKP pada prinsipnya terbuka untuk melaksanakan audit khusus terkait perkebunan sawit di Gorontalo,” tambahnya.

Menurut Umar, audit khusus dimaksud adalah bentuk pemeriksaan yang menyeluruh dan berfokus pada aspek kerugian negara serta penyimpangan pengelolaan aset dan lahan.

Ia mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 21 ribu hektar lahan sawit di Gorontalo yang tidak digunakan oleh perusahaan pemegang konsesi. Hal ini dinilainya berpengaruh besar terhadap stagnasi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dengan lahan seluas itu yang tidak digunakan, tentu berdampak langsung pada potensi ekonomi yang hilang bagi daerah,” tegas Umar.

Pansus berharap audit khusus tersebut dapat menjadi dasar untuk penataan ulang kebijakan sektor sawit di Provinsi Gorontalo, demi mendorong pemanfaatan lahan secara produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler