Connect with us

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Pangkas Beasiswa untuk Tangani Pandemi, Mahasiswa Pertanyakan Anggaran Covid-19 di Gorontalo

Published

on

Presiden Badan Eksekutive Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Rivaldy Ibura.

GORONTALO-Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menggeser anggaran beasiswa guna menambah biaya penanggulangan bencana corona di Gorontalo mendapat protes dari mahasiswa. Kebijakan tersebut ditolak mengingat akan menyulitkan mahasiswa dalam menempuh pendidikannya nanti.

Penolakkan terhadap kebijakan Pemprov ini salah satunya datang dari Presiden Badan Eksekutive Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Rivaldy Ibura. Aldy menyebut langkah Pemprov itu akan menimbulkan problematika baru utamanya bagi mahasiswa yang tingkat ekonomi keluarganya tergolong kurang mampu alias KK miskin. Bahkan, memangkas anggaran beasiswa untuk siswa kurang mampu adalah simbol membunuh pendidikan di daerah.

“Jika pemerintah salah dalam mengambil kebijakan, maka imbasnya pada masyarakat, menyoal pada pergeseran anggaran beasiswa, ini adalah langkah yang keliru, pasalnya banyak mahasiswa sangat membutuhkan beasiswa yang diprogram oleh pemerintah untuk melangsungkan studi demi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM),” ujar Presiden BEM Universitas Negeri Gorontao Rivaldy Ibura, Sabtu (16/5).

Namun, sangat disayangkan, Pemprov lanjut Aldy tanpa pertimbangan matang langsung memutuskan pergeseran anggaran beasiswa bersama DPRD melalui Rapat Dengar Pendapat beberapa waktu lalu. Padahal, masih banyak anggaran yang lebih layak untuk digeser seperti pembangunan infrastruktur.

“Misalnya tutup jembatan Molingtogupo Rp. 20M. Ini seharusnya anggaran yang harus digeser, merujuk pada surat mentri keuangan Sri Mulyani Indrawati, seluruh proses pengadaan barang jasa untuk seluruh jenis/bidang,subbidang dana alokasi khusus (DAK) fisik selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan, baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosesnya untuk dapat dihentikan pelaksanaannya. Jelas termuat bahwa pendidikan dan kesehatan adalah aspek yang harus diprioritaskan. Tetapi sangat disayangkan hal lain yang terjadi di Provinsi Gorontalo,” papar Aldy Ibura.

Aldy mengatakan, kebijakan pemerintah ini juga mengindikasikan kegagalan penanganan pandemi covid-19 di Gorontalo. Terlebih jika dikaitkan dengan keputusan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang cenderung dipaksakan yang sejatinya Gorontalo tidak mampu.

“Kita lihat pada sisi Pengalokasian peruntukan bantuan,ini kurang maksimal dan tidak tepat sasaran. Kebijakan PSBB di provinsi gorontalo sedang berlangsung, ini mengharuskan pemerintah untuk bertanggung jawab penuh, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain kepada seluruh masyarakat Gorontalo,” ujarnya.

Dikatannya lagi, sejauh ini dirinya mendapat banyak keluhan yang disampaikan masyarakat seputar sulitnya mencari nafkah selama pembatasan. Kesuitan-kesulitan warga ini pun tak ayal memicu ketakutan baru di tengah-tengah mereka.

“Masyarakat hari ini lebih takut mati karena kelaparan dari pada virus corona, Sehingga jangan heran terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penerapan PSBB atau tidak patuh,” ujarnya.

Aldy pun bertanya tentang kejelasan anggaran penanganan covid19 di Gorontalo yang pengelolaannya tidak transparan.

“Dikemanakan annggaran yang besar itu? Seajuh ini tidak ada transparansi anggaran oleh pemerintah. Jangan sampai ada oknum yang mengkorupsi anggaran yang begitu besar di tengah-tengah musibah yang melanda ini,” tukas Aldy Ibura.

Advertorial

UNG Klarifikasi dan Minta Maaf atas Candaan Berbau Kedaerahan yang Viral

Published

on

Foto istimewa

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) bersama Paguyuban Mahasiswa Dumoga menggelar mediasi terkait pernyataan salah satu dosen yang viral di media sosial TikTok dan dinilai menyinggung masyarakat Dumoga, Bolaang Mongondow. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Rektor III UNG, Prof. Dr. Muhammad Amir Arham, M.E., selaku penanggung jawab kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025.

Prof. Amir menegaskan, PKKMB tidak pernah dimaksudkan untuk memunculkan isu diskriminasi maupun candaan yang merendahkan kedaerahan. “PKKMB adalah ajakan untuk membina karakter mahasiswa baru, mengenalkan kehidupan kampus, dan membangun kebersamaan,” ujarnya.

Sekretaris Panitia PKKMB 2025, Dr. Suwitno Yutye Imran, S.H., M.H., menjelaskan bahwa suasana kegiatan sejak hari pertama diwarnai semangat kekeluargaan. Menurutnya, candaan yang kemudian viral terjadi spontan saat pemateri membaca tulisan-tulisan yang dibawa mahasiswa. “Kami memohon maaf kepada masyarakat Dumoga. Nuansa kekeluargaan yang kami bangun sejak awal sama sekali tidak bertujuan merendahkan,” katanya.

Perwakilan Dewan Perwakilan Mahasiswa Dumoga menegaskan, masyarakat Dumoga memiliki hak untuk terbebas dari stigma negatif. Mereka menolak segala bentuk candaan yang merendahkan martabat daerah dan meminta semua pihak menghentikan penggunaan nama Dumoga dalam konteks candaan publik.

Dosen yang videonya viral, Zhulmaydin Chairil Fachrussyah, S.St.Pi., M.Si., atau akrab disapa Erol, juga menyampaikan permohonan maaf secara pribadi. Ia mengaku tidak pernah berniat menghina atau mendiskreditkan daerah tertentu. “Pernyataan itu muncul spontan saat membaca tulisan mahasiswa. Tidak ada niat dan tidak direncanakan sebelumnya,” jelasnya.

UNG menegaskan bahwa permasalahan ini telah diselesaikan melalui musyawarah dan mediasi bersama pihak terkait. Pihak kampus mengapresiasi upaya mahasiswa Dumoga dalam menghapus stigma negatif dan berharap isu serupa tidak terulang di masa depan.

Continue Reading

Advertorial

Prof. Eduart Wolok Tegaskan UNG Siap di Garis Depan Lawan Kemiskinan Ekstrem

Published

on

UNG – Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Prof. Dr. Eduart Wolo, M.Pd., menegaskan komitmen perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.

Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Eduart usai menghadiri Deklarasi Komitmen Pengentasan Kemiskinan dan Magang Sosial yang digelar Forum Rektor Indonesia (FRI) bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) di Graha Unesa, Kampus II Lidah Wetan Surabaya, Kamis (14/8/2025). Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.

Menurut Prof. Eduart, UNG telah menyiapkan serangkaian program pemberdayaan berbasis desa yang melibatkan langsung dosen dan mahasiswa, seperti KKN Tematik Pemberdayaan Ekonomi Desa, pendampingan UMKM, pembinaan petani dan nelayan, hingga program magang sosial yang memberi dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan warga.

“UNG berkomitmen penuh menjalankan peran strategis perguruan tinggi sebagai motor perubahan sosial. Melalui tridarma, kami hadir untuk menghadirkan solusi konkret bagi pengentasan kemiskinan, bukan hanya di Gorontalo, tetapi juga di wilayah-wilayah lain yang membutuhkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pendekatan yang dilakukan UNG tidak hanya fokus pada intervensi ekonomi, tetapi juga pada pembangunan kapasitas masyarakat serta penguatan potensi lokal. Kolaborasi dengan berbagai pihak diyakini menjadi kunci untuk mewujudkan target nasional menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026.

“Dengan dukungan FRI, MRPTNI, dan pemerintah, kita dapat mengoptimalkan sumber daya perguruan tinggi untuk membawa perubahan nyata. UNG siap berada di garis depan upaya ini,” pungkas Prof. Eduart.

Continue Reading

Advertorial

FIS UNG Gelar Sosialisasi Tarif Layanan Akademik, Pastikan Civitas Paham Kebijakan Baru

Published

on

UNG – Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menggelar sosialisasi Tarif Layanan Penunjang Akademik Tahun 2025, Rabu (13/8/2025) di Aula FIS. Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA ini dipimpin langsung Wakil Rektor II UNG, Dr. Moh. Hidayat Koniyo, S.T., M.Kom., selaku narasumber utama.

Dalam paparannya, Dr. Hidayat memaparkan secara rinci ketentuan dan penyesuaian tarif yang akan mulai berlaku tahun depan. Ia menegaskan, kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan akademik sekaligus menunjang proses pembelajaran di UNG.

Dekan FIS, Dr. Drs. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si., mengapresiasi kehadiran Wakil Rektor II dalam kegiatan tersebut.

“Sosialisasi ini penting agar seluruh civitas akademika memahami kebijakan yang berlaku. Transparansi dan pemahaman bersama akan mendorong penerapan kebijakan secara efektif,” ujarnya.

Kegiatan dihadiri pimpinan fakultas, dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa. Antusiasme peserta terlihat dari diskusi interaktif yang membahas dampak implementasi tarif terhadap aktivitas akademik.

FIS UNG menegaskan, sosialisasi ini merupakan wujud komitmen fakultas dan universitas dalam menjaga keterbukaan informasi serta memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh civitas akademika.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler