DEPROV – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menghadiri Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran Tahun 2026 yang membahas kesiapan arus mudik dan arus balik Idulfitri melalui penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan di Provinsi Gorontalo.

Rapat koordinasi yang digelar pada Jumat (28/2/2026) itu melibatkan berbagai unsur strategis, antara lain Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang diwakili Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perhubungan Laut, Sekretaris Daerah, Kapolda, Kajati, Danrem, Kabinda, Danlanal Gorontalo, Komandan Satradar, BMKG, Basarnas, Dinas Perhubungan, para Asisten I dan II, serta jajaran Forkopimda. Kehadiran lintas sektor ini menjadi landasan penting dalam memastikan kesiapan angkutan Lebaran 2026.

Kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan sektor perhubungan di Provinsi Gorontalo sekaligus memastikan kelancaran mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri. Pemerintah menegaskan pentingnya koordinasi lintas moda transportasi agar konektivitas jalur mudik terkelola dengan baik. Di sisi lain, dinamika cuaca terus dipantau oleh instansi terkait untuk menjamin keselamatan perjalanan masyarakat selama periode arus mudik dan arus balik.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, diprediksi terjadi lonjakan pergerakan masyarakat sebesar 1,75 persen dibanding tahun sebelumnya. Di Provinsi Gorontalo, jumlah pergerakan diperkirakan mencapai sekitar 143.000 orang, dengan arus kendaraan terbanyak berasal dari arah Manado dan Palu. Proyeksi ini menjadi dasar perencanaan teknis di lapangan agar potensi kepadatan lalu lintas dapat diantisipasi sejak dini.

Untuk mengurangi risiko penumpukan, pemerintah mendorong penerapan kebijakan Work From Home (WFH) dan pengaturan arus mudik serta arus balik secara bertahap, sehingga tidak terjadi konsentrasi pergerakan pada waktu tertentu. Pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus dan fasilitas transportasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti rest area bagi pemudik, khususnya pengguna kendaraan roda dua yang lebih rentan terhadap kelelahan di perjalanan.

Selain fokus pada arus mudik, pemerintah turut memberi perhatian terhadap pengelolaan destinasi wisata di Gorontalo yang diperkirakan mengalami lonjakan kunjungan menjelang perayaan Hari Raya Ketupat pasca-Lebaran. Penataan jalur, keamanan lokasi, hingga pengaturan parkir menjadi bagian dari agenda pengelolaan arus wisata agar tidak menimbulkan kemacetan baru.

“Bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik, sekaligus menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama momentum Lebaran 2026,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie.

Rapat koordinasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan infrastruktur transportasi, memperkuat sinergi antar lembaga, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 di Provinsi Gorontalo.

DEPROV – Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke OK OCE dalam rangka penguatan UMKM dan peningkatan kewirausahaan daerah, Jumat (27/02/2026), di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Kunjungan kerja tersebut bertujuan mendalami tata kelola UMKM agar lebih mandiri dan maju, menumbuhkan lapisan entrepreneur baru di sektor UMKM, serta membangun kemitraan kolaboratif antara OK OCE dan Pemerintah Provinsi Gorontalo guna memperkuat ekosistem kewirausahaan di daerah.​

Rombongan DPRD Provinsi Gorontalo diterima langsung oleh Ketua Umum OK OCE, Iim Rusyamsi, yang memaparkan berbagai program pembinaan kewirausahaan berbasis komunitas yang telah dijalankan di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Gorontalo. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 213 komunitas aktif telah bergabung dan dibina dalam program OK OCE di Gorontalo.

Dalam pemaparannya, Iim menjelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan tidak hanya sebatas penguatan komunitas, tetapi juga mencakup pendataan jumlah anggota dan pemetaan potensi lapangan kerja yang dihasilkan dari setiap anggota komunitas. Setiap pelaku usaha yang tergabung dinilai memiliki kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja di lingkungan sekitarnya, sehingga data tersebut menjadi dasar penting dalam perencanaan program.

Salah satu contoh komunitas aktif di Gorontalo adalah komunitas UMKM yang dipimpin Ibu Sonia, yang juga menjabat sebagai Ketua OK OCE Gorontalo dan aktif di IWP Gorontalo. Selain itu, terdapat pula OK OCE Andalan serta kolaborasi dengan berbagai komunitas pemuda, termasuk karang muda di Gorontalo, yang menjadi motor penggerak kewirausahaan di tingkat lokal.

Secara nasional, OK OCE telah menjalin kemitraan dengan lebih dari 64 perusahaan swasta, instansi pemerintah, serta lembaga pendidikan. Di Jakarta, jumlah anggota yang terhimpun mencapai lebih dari 400 ribu orang, sementara di Gorontalo dan Bangka Belitung masing-masing tercatat lebih dari 100 ribu anggota dari komunitas binaan. Secara keseluruhan, data anggota dalam platform OK OCE telah mencapai sekitar 830 ribu orang yang berasal dari berbagai komunitas, termasuk sektor pemerintah dan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyoroti masih besarnya pekerjaan rumah dalam pengembangan UMKM di daerah, khususnya terkait penerapan konsep pentahelix yang mengintegrasikan peran pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media dalam satu ekosistem yang saling mendukung.​

Ia menegaskan bahwa DPRD akan melakukan asistensi kepada Gubernur agar penguatan ekosistem UMKM tidak lagi berjalan parsial, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan. Menurutnya, program UMKM tidak boleh hanya bersifat administratif atau sebatas penyaluran bantuan, tetapi harus benar-benar mampu mendorong pelaku usaha untuk naik kelas.

“Yang terpenting adalah memastikan UMKM memiliki pengetahuan manajemen, pelaporan keuangan, serta pendampingan yang jelas agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” ujar Ridwan.

DPRD juga berencana mendorong Gubernur untuk mengirim perwakilan guna memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi dan dinas terkait, sehingga upaya penciptaan lapangan kerja melalui UMKM dapat selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Selain itu, DPRD menilai pentingnya keberpihakan terhadap produk lokal sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah. Dengan mendorong penggunaan produk lokal, perputaran ekonomi dan kontribusi pajak diharapkan tetap berada di Gorontalo, sekaligus meningkatkan daya saing UMKM setempat di pasar yang lebih luas.

OK OCE sendiri terus memperkuat ekosistem usaha melalui kurikulum kewirausahaan yang terstruktur dan pendampingan berkelanjutan, termasuk kerja sama dengan perguruan tinggi seperti Universitas Negeri Gorontalo dalam pelatihan dan penguatan kapasitas kewirausahaan mahasiswa dan pelaku usaha muda.

Ke depan, OK OCE menargetkan pembinaan hingga 500 komunitas baru dengan visi mencetak 2 juta pelaku usaha di Indonesia. Gerakan kewirausahaan ini berawal dari inisiatif sejak 1998 melalui Yayasan Min Her Uno Foundation, kemudian dikembangkan pada 2016 melalui konsep OK OCE yang diperkuat dengan Kurikulum 7 sebagai dasar pembinaan pelaku usaha secara sistematis.

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo akan melakukan pembahasan lanjutan guna merumuskan langkah konkret penguatan ekosistem UMKM berbasis kolaborasi dan berkelanjutan di daerah, termasuk potensi penyesuaian regulasi dan dukungan anggaran yang lebih terarah.

DEPROV – Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo kembali menyoroti keras persoalan tata kelola Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) saat melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 1 Limboto Barat, Kecamatan Limboto Barat, Jumat (27/02/2026).​

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Hamzah Muslimin, didampingi Sekretaris Komisi IV, Ghalib Lahidjun, serta anggota Gustam Ismail, Manaf Hamzah, dan dr. Darsianti Tuna. Rombongan diterima langsung Kepala Sekolah, Fitriyani Kamali, S.Pd., M.Pd.Kons., bersama jajaran guru dan panitia pelaksana MBG di sekolah tersebut.​

Pihak sekolah menjelaskan, SMA Negeri 1 Limboto Barat saat ini memiliki 40 guru PNS, 9 guru PPPK, serta sekitar 400 siswa penerima manfaat program. Namun, pelaksanaan MBG justru memunculkan sejumlah persoalan serius yang dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola di tingkat pelaksana.​

“Masalah utama terletak pada sistem distribusi makanan yang dipaketkan untuk beberapa hari, dari Senin hingga Rabu, sehingga makanan tidak lagi layak dikonsumsi saat diterima siswa. Selain itu, ditemukan kualitas makanan yang buruk, seperti buah tidak segar, kue kedaluwarsa, hingga telur yang tidak layak konsumsi,” tegas Fitriyani Kamali.​

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah jadwal distribusi yang dilakukan pada jam-jam belajar, sehingga sangat mengganggu proses pembelajaran di kelas. Pihak sekolah juga mengaku mendapat tekanan dari penyedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Padengo untuk menandatangani sekitar 400 bukti penerimaan, meskipun pada hari tertentu tidak ada pengantaran makanan. “Karena itu, kepala sekolah menolak keras praktik tersebut,” ungkap kepala seksi bidang kesiswaan.​

Keluhan juga datang dari siswa yang menilai porsi makanan terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai pelajar yang beraktivitas penuh setiap hari. Meski diakui bahwa program MBG membantu pemenuhan gizi, pihak sekolah menegaskan perlunya perbaikan mendasar pada sistem distribusi, kualitas makanan, serta mekanisme pengawasan agar tujuan program benar-benar tercapai.​

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan, temuan di SMA Negeri 1 Limboto Barat ini menjadi bukti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG di lapangan. Pengawasan disebut harus diperkuat, baik oleh pemerintah daerah, dinas teknis, maupun pengelola SPPG, agar program yang menyasar kebutuhan dasar siswa tidak justru menimbulkan persoalan baru dan mengancam keselamatan serta kenyamanan peserta didik.