Connect with us

Advertorial

Pemerintah Pohuwato Terima Aksi Damai Warga Randangan: Dua Isu Utama Jadi Sorotan

Published

on

Pohuwato – Asisten Pemerintahan dan Kesra, Arman Mohamad, yang mewakili Bupati Pohuwato, menerima dengan hangat aksi damai dari masyarakat Kecamatan Randangan bersama mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pelajar Randangan Pohuwato (GMP-RP), Senin (13/01/2025).

Aksi ini menyoroti dua isu utama: menjamurnya ritel modern di Kecamatan Randangan yang dinilai mengancam pelaku usaha kecil, serta dugaan pelanggaran norma oleh salah satu kepala desa (Kades) di wilayah tersebut.

Dalam suasana yang bersahaja, Arman Mohamad bersama Kadis PMD Refli Basir, Kadis Perindagkop dan UKM Ibrahim Kiraman, serta Kabag Pemerintahan Anugerah Wenas, menerima aspirasi masyarakat dan mahasiswa di dalam kantor sementara Bupati Pohuwato.

Tanpa formalitas berlebihan, Arman duduk melantai bersama peserta aksi untuk mendengarkan keluhan mereka secara langsung.

“Kami hadir di sini untuk mendengarkan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat Randangan. Aspirasi yang disampaikan akan kami pelajari dan segera kami sampaikan kepada Bupati Pohuwato untuk langkah lebih lanjut,” ungkapnya.

Tuntutan Masyarakat Randangan

  1. Pengawasan Ritel Modern
    Peserta aksi meminta pemerintah daerah lebih tegas dalam mengawasi keberadaan ritel modern yang menjamur di Kecamatan Randangan. Mereka khawatir bahwa persaingan yang tidak terkendali akan mengancam keberlangsungan usaha kecil dan pasar tradisional.
  2. Dugaan Pelanggaran Norma oleh Kades
    Mereka juga mendesak perhatian khusus terhadap dugaan pelanggaran norma oleh salah satu kepala desa, yang dianggap dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan desa.

Arman Mohamad memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Setiap aspirasi yang masuk adalah tanggung jawab kami untuk menindaklanjutinya. Kami berkomitmen menjaga keseimbangan ekonomi lokal sekaligus memastikan integritas kepemimpinan di desa-desa,” tegasnya.

Aksi damai ini diakhiri dengan kesepakatan bahwa pemerintah daerah akan segera mengkaji kedua isu tersebut. Warga dan mahasiswa berharap pemerintah dapat memberikan solusi konkret yang berpihak pada kepentingan bersama, termasuk:

  • Menyusun regulasi yang mengatur keberadaan ritel modern agar tidak merugikan usaha lokal.
  • Menindaklanjuti dugaan pelanggaran norma oleh kepala desa sesuai mekanisme hukum dan aturan yang berlaku.

Melalui langkah ini, pemerintah Pohuwato diharapkan mampu memberikan solusi nyata dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Semangat dialog dan kebersamaan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan ini.

Advertorial

Miris! Kantor Lurah Tumbihe Masih Tak Layak, DPRD Provinsi Gorontalo Turun Tangan

Published

on

DEPROV – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Kelurahan Tumbihe, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (05/03/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan terhadap pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Lurah Tumbihe, Tauhid F. Massa, bersama Farida Deu selaku anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Kelurahan Tumbihe. Dalam pertemuan itu, pihak kelurahan menyampaikan kondisi memprihatinkan kantor kelurahan yang saat ini belum layak digunakan sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Tauhid mengungkapkan, dari total 165 desa dan kelurahan di Kabupaten Bone Bolango, Kelurahan Tumbihe menjadi satu-satunya wilayah yang belum memiliki kantor lurah yang layak.

“Kondisi kantor saat ini sangat memprihatinkan. Saat musim hujan, ruangan kantor sering tergenang air hingga menyebabkan banjir kecil, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu,” ujar Tauhid.

Melihat kondisi tersebut, masyarakat Kelurahan Tumbihe bahkan berinisiatif melakukan aksi swadaya untuk membantu perbaikan kantor lurah. Warga secara sukarela menggalang dana dengan mendatangi rumah-rumah warga guna mendukung pembangunan kantor yang lebih representatif.

Menurut Tauhid, sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dari daerah pemilihan Kabila juga telah meninjau lokasi dan menjanjikan dukungan untuk pembangunan kantor tersebut. Namun hingga kini, realisasi pembangunannya belum terealisasi.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dr. Sri Darsianti Tuna, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan persoalan tersebut agar segera menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Ini menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat. Tidak seharusnya masih ada kelurahan yang belum memiliki kantor yang layak. Kami akan mendorong dan menyampaikan langsung kepada Bupati Bone Bolango agar pembangunan ini menjadi prioritas daerah,” tegas dr. Sri Darsianti Tuna.

Kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan fasilitas pemerintahan di tingkat kelurahan. Dengan demikian, pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan profesional.

Continue Reading

Advertorial

Menutup Safari Ramadan, Pemda Pohuwato Pilih Paguat dan Dengilo sebagai Tujuan Terakhir

Published

on

Pohuwato – Wilayah timur Kabupaten Pohuwato menjadi penutup rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Pohuwato tahun ini. Tiga tim safari pemerintah daerah pada malam tersebut menyebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Paguat dan Kecamatan Dengilo, sebagai bagian dari agenda silaturahmi pemerintah dengan masyarakat di bulan suci.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, di hadapan jemaah Masjid Besar Baiturrahman Kecamatan Paguat, Sabtu (28/02/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen menjaga kedekatan dan komunikasi, terutama di momen Ramadan.

Wabup Iwan menjelaskan, Kecamatan Paguat dan Kecamatan Dengilo menjadi wilayah terakhir yang dikunjungi dalam rangkaian Safari Ramadan Pemda Pohuwato. Kegiatan ini telah dimulai sejak Senin sebelumnya, dengan mengawali kunjungan dari wilayah barat, yakni Popayato serumpun, kemudian berlanjut ke kecamatan lainnya hingga berakhir di wilayah timur.

“Kami sangat berterima kasih karena jemaah hadir dan menyambut tim safari pemda. Safari ini untuk menjalin silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, dan menjadi agenda tahunan di bulan suci Ramadan,” ungkapnya.

Ia menuturkan, tiga tim safari masing-masing dipimpin oleh bupati, wakil bupati, dan sekda. Namun, karena Bupati Pohuwato tengah mengikuti kegiatan di tingkat Provinsi Gorontalo, mandat untuk memimpin safari Ramadan di Paguat pun dilimpahkan kepadanya.

“Alhamdulillah malam ini kita semua bisa berada di Masjid Besar Kecamatan Paguat dalam rangkaian salat isya dan tarawih berjemaah,” ujarnya di hadapan jemaah.

Lebih lanjut, Wabup Iwan menyampaikan bahwa umat Muslim saat ini telah memasuki malam kesebelas Ramadan, yang berarti telah melewati 10 hari pertama dan memasuki 10 hari kedua. Ia mengingatkan pentingnya memanfaatkan setiap waktu di bulan suci untuk memperbanyak amal ibadah.

“Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk meraih keberkahan dan pahala dengan memperbanyak ibadah. Ramadan hanya datang sekali dalam setahun, dan tidak ada jaminan kita bisa bertemu lagi tahun depan karena ajal tidak ada yang tahu. Maka waktu yang ada benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin,” pesannya.

Ia juga mengajak seluruh jemaah untuk terus berdoa agar diberikan kesehatan, umur panjang, dan kekuatan, sehingga dapat kembali dipertemukan dengan Ramadan pada tahun-tahun mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Iwan turut menyerahkan paket Ramadan yang diinisiasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pohuwato kepada masyarakat, serta voucer infak untuk masjid setempat sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan di kecamatan tersebut.

“Kami harap bantuan ini bisa membantu di bulan Ramadan. Jangan dilihat dari jumlahnya, tetapi dari keikhlasan bapak dan ibu sebagai penerima. Kami juga berharap ke depan bantuan serupa bisa terus bertambah,” tutupnya.

Continue Reading

Advertorial

Lonjakan 143 Ribu Pemudik, Espin Tulie Soroti Pentingnya Sinergi Lintas Sektor

Published

on

DEPROV – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menghadiri Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran Tahun 2026 yang membahas kesiapan arus mudik dan arus balik Idulfitri melalui penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan di Provinsi Gorontalo.

Rapat koordinasi yang digelar pada Jumat (28/2/2026) itu melibatkan berbagai unsur strategis, antara lain Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang diwakili Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perhubungan Laut, Sekretaris Daerah, Kapolda, Kajati, Danrem, Kabinda, Danlanal Gorontalo, Komandan Satradar, BMKG, Basarnas, Dinas Perhubungan, para Asisten I dan II, serta jajaran Forkopimda. Kehadiran lintas sektor ini menjadi landasan penting dalam memastikan kesiapan angkutan Lebaran 2026.

Kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan sektor perhubungan di Provinsi Gorontalo sekaligus memastikan kelancaran mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri. Pemerintah menegaskan pentingnya koordinasi lintas moda transportasi agar konektivitas jalur mudik terkelola dengan baik. Di sisi lain, dinamika cuaca terus dipantau oleh instansi terkait untuk menjamin keselamatan perjalanan masyarakat selama periode arus mudik dan arus balik.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, diprediksi terjadi lonjakan pergerakan masyarakat sebesar 1,75 persen dibanding tahun sebelumnya. Di Provinsi Gorontalo, jumlah pergerakan diperkirakan mencapai sekitar 143.000 orang, dengan arus kendaraan terbanyak berasal dari arah Manado dan Palu. Proyeksi ini menjadi dasar perencanaan teknis di lapangan agar potensi kepadatan lalu lintas dapat diantisipasi sejak dini.

Untuk mengurangi risiko penumpukan, pemerintah mendorong penerapan kebijakan Work From Home (WFH) dan pengaturan arus mudik serta arus balik secara bertahap, sehingga tidak terjadi konsentrasi pergerakan pada waktu tertentu. Pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus dan fasilitas transportasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti rest area bagi pemudik, khususnya pengguna kendaraan roda dua yang lebih rentan terhadap kelelahan di perjalanan.

Selain fokus pada arus mudik, pemerintah turut memberi perhatian terhadap pengelolaan destinasi wisata di Gorontalo yang diperkirakan mengalami lonjakan kunjungan menjelang perayaan Hari Raya Ketupat pasca-Lebaran. Penataan jalur, keamanan lokasi, hingga pengaturan parkir menjadi bagian dari agenda pengelolaan arus wisata agar tidak menimbulkan kemacetan baru.

“Bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik, sekaligus menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama momentum Lebaran 2026,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie.

Rapat koordinasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan infrastruktur transportasi, memperkuat sinergi antar lembaga, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 di Provinsi Gorontalo.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler