Connect with us

Advertorial

Pemkot Beri Kelonggaran Masyarakat Beraktifitas Dimasa Pandemi

Published

on

Wali Kota Gorontalo Marten Taha || Foto Istimewa

KOTA GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo menjamin akan memberikan kembali pelonggaran kegiatan masyarakat, jika penetapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat disejumlah daerah berakhir. diketahui PPKM berlaku sampai tanggal 25 juli mendatang, setelah mengalami beberapa kali perpanjangan.

Kabar ini sekaligus menjadi sinyal positif bagi warga Kota Gorontalo memperoleh kelonggaran melakukan aktifitas dimasa pandemi covid -19. namun demikian warga dihimbau untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan secara tertib.

Wali kota Gorontalo Marten Taha menjelaskan pemberlakuan pembatasan aktifitas warga dimasa PPKM darurat, merupakan hasil kesepakatan bersama forkopimda provinsi dan pemerintah kabupaten kota se provinsi Gorontalo.

“Pada rapat forkopimda provinsi beberapa waktu lalu, Kota Gorontalo diminta melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sampai jam 21.00. sebab menjadi pusat aktivitas masyarakat, dan episentrum penyebaran wabah covid -19,” ujar marten.

Marten mengungkapkan pembatasan kegiatan di Kota Gorontalo, hanya menyesuaikan dengan kebijakan pemberlakukan PPKM dararut. berbeda dengan daerah wilayah jawa – bali serta 15 daerah lainnya, yang mesti melaksanakan secara mutlak kebijakan tersebut.

“Kita tidak seperti daerah jawa – bali, aktifitas warga hanya sampai pukul 17.00 serta adanya penyekatan sejumlah tempat. hal itu dilakukan guna mengurangi mobilitas masyarakat,” ucapnya.

Sebelum penetapan PPKM Darurat, jam operasional kegiatan di Kota Gorontalo sesuai edaran wali Kota Gorontalo yakni sampai pukul 23.00. ” Kita akan melihat apabila tidak ada perpanjangan lagi, maka waktu aktifitas akan dikembalikan sesuai edaran yang kita keluarkan,” kata Marten.

Advertorial

Wali Kota Lakukan Pengawasan Prokes di Pasar Tradisional Andalas

Published

on

Walikota Gorontalo Marten Taha mendampingi wakil gubernur Idris Rahim, meninjau penerapan protkes dipasar Rabu andalas. || Foto Istimewa

KOTA GORONTALO – Usai melakukan peninjauan penerapan protokol kesehatan pencegahan covid 19 di beberapa pasar tradisional di wilayah Kota Gorontalo beberapa hari kemarin, kali ini Wali kota Marten Taha mendampingi Wakil Gubernur Idris Rahim meninjau situasi pasar andalas, (4/8/2021).

Menurut wali kota Gorontalo, yang harus mendapatkan perhatian serius berupa pengendalian terpadu dan pengetatan yang lebih masif untuk penerapan protokol kesehatan salah satunya pasar tradisional. Dikatakannya hal ini berbeda dengan pasar modern seperti Mall yang diatur seketat mungkin prokesnya bahkan ada pembatasan waktu untuk aktivitasnya.

“Kalau pasar tradisional begini ini, orang-orang pasti berkerumun, lapak-lapak berdekatan tempatnya juga berdesakan maka oleh karena itu kita kerahkan seluruh kekuatan baik dari unsur TNI-Polri dinas terkait untuk melakukan pengawasan,..”

“Nah dengan kegiatan seperti ini, bukan hanya sekedar sosialisasi tapi edukasi kepada masyarakat yang kita lakukan pada pasar mingguan, diharapkan pula ini bisa menjadi satu kebiasaan bagi masyarakat,” Jelas Marten Taha.

Jika prokes ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maka tak akan lagi ada pengawasan yang ketat. Namun saja masih ada masyarakat yang abai dengan hal ini.

“Sebab yang susah ini menggunakan masker baik para penjual maupun pembeli dan pengunjung mereka membeberkan alasan susah bernafas, bahkan ada masker yang di lingkar di leher,” Ungkap Wali kota dua periode tersebut.

Ia pula menambahkan, selama dua minggu terakhir aktivitas malam masyarakat Kota Gorontalo sudah mulai berkurang. Sejak diberlakukannya PPKM level 3 pemerintah dsn tim satgas tak henti-hentinya menyosialisasikan dsn mengedukasi tentang bahaya virus ini.

“Oleh karena itu, kita lakukan pembinaan sosialisasi edukasi dan penindakan ditempat tempat umum salah satunya pasar seperti ini, dan sudah menunjukkan peningkatan ketaatan signifikan warga dalam menerapkan prokes,” Jelas Marten Taha.

Continue Reading

Advertorial

Warga Minta Ketegasan Pemda Kabgor Terkait Eks Lahan HGU

Published

on

Masyarakat Eks Penggarap HGU Saat Mendatangi Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo || Foto Barakati.id

DPRD KABGOR – Sejumlah masyarakat mantan penggarap lahan Hak Guna Usaha (HGU) Motoduwo dan Matolotaluhu Kecamatan Dungaliyo kembali mendatangi gedung dewan Kabupaten Gorontalo terkait tindak lanjut rapat dengar pendapat yang di langsungkan beberapa waktu lalu.

Masyarakat meminta komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo dapat mengeluarkan rekomendasi eksekusi lahan yang sampai saat ini masih menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat.

Masri Hunggaita, masyarakat Kecamatan Dungaliyo menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kedatangan mereka tak lain untuk mempertanyakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh komisi I, bersama sejumlah instansi dan masyarakat eks penggarap HGU beberapa waktu lalu.

“Kami masih ingat penyampaian komisi I kemarin memberikan waktu pemerintah daerah untuk melakukan upaya sterilisasi lahan eks HGU selama dua minggu, sementara hal ini sudah melewati dua bulan namun belum ada realisasi,” Ungkap Masri.

Sambung Masri, apa bila pemerintah tidak segera melakukan tindak lanjut eksekusi lahan, maka penguasaan lahan hanya sepihak dan bisa memicu polemik yang berkepanjangan.

“Saat ini mereka yang menguasai lahan baru melewati masa panen, untuk itu lahan eks HGU harus dieksekusi. Kami minta ada upaya tegas dari pemerintah sesuai janji,” Tegas Masri.

Sementara anggota komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Irman Mooduto mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi masyarakat tersebut dan akan menggelar rapat di internal komisi.

“Aspirasi sudah resmi kami terima, selanjutnya akan disampaikan kepada ketua komisi. Apakah akan dilakukan rapat dengar pendapat lanjutan, maka masih menunggu hasil rapat internal,” Jelasnya.

Continue Reading

Advertorial

Pemda Kabgor Diminta Perhatikan Nasib Para Petani

Published

on

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Gorontalo Jarwadi Mamu || Foto Istimewa

DPRD KABGOR – Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Jarwadi Mamu, mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memperhatikan nasib para petani terutama pada tanaman padi yang sering diserang hama penggerek batang sehingga berpengaruh pada hasil panen.

Menurut ketua Fraksi Nasdem di situasi yang sekarang ini, terlebih pandemi Covid 19 membuat nasib para petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil panen tersebut sangatlah memprihatinkan. Maka Jarwadi menekan ke Pemerintah Daerah untuk sesegera mungkin menyikapi persoalan ini.

Ia pun menjelaskan, akibat dari serangan hama ini bisa mempengaruhi stadium pertumbuhan tanaman padi, selanjutnya serangan penggerek batang padi pada stadium vegetatif juga tidak dapat dikompensasi menjadi pembentukan anakan baru.

Dirinya menyampaikan serangan pada stadium generatif menyebabkan mulai tampak putih dan hampa atau disebut beluk (whiteheads), dan kerugian hasil yang diakibatkan setiap persen gejala berkisar 1 sampai 3% atau rata-rata 1,2%.

“Jadi hama penggerek batang itu sudah mulai melanda petani yang ada di Gorontalo,” Terang Jarwadi

Sebagai ketua Gapoktan atau gabungan kelompok tani Jarwadi Mamu menambahkan, apa bila tanaman padi sudah diserang hama penggerek batang dengan demikian hasil panen para petani tidak memiliki isi di dalamnya.

“Khususnya untuk paritas 4,2 semua hasil produksi para petani diatas 50% gagal. Sehingga saya berharap kepada pemerintah daerah agar memperhatikan para petani yang gagal panen akibat hama tersebut,” Tutup Jarwadi.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler