Connect with us

Advertorial

Pemprov Gorontalo Luncurkan Program Bele Mo’o Sehati (Besti) untuk Cegah Stunting

Published

on

Pohuwato – Dalam upaya meningkatkan kesehatan balita dan mencegah stunting, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kesehatan dan Tim Penggerak PKK resmi meluncurkan program Bele Mo’o Sehati (Besti) di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Selasa (14/01/2025).

Acara launching dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Gorontalo, Rudi Salahuddin, yang menegaskan pentingnya pemenuhan hak anak, termasuk hak atas kesehatan, sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

“Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat diukur melalui penurunan angka kematian bayi, prevalensi stunting, dan wasting. Kami menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 18,8% pada tahun 2025, serta wasting menjadi 7%,” ungkap Pj. Gubernur Rudi Salahuddin.

Menurut hasil survei SSGI tahun 2023, prevalensi stunting di Provinsi Gorontalo naik dari 23,8% pada 2022 menjadi 26,9% pada 2023. Melihat hal ini, Pemprov Gorontalo menilai pentingnya intervensi strategis, salah satunya melalui pendirian Rumah Pemulihan Gizi Bele Mo’o Sehati (Besti).

Rumah Bele Mo’o Sehati (Besti) dirancang sebagai tempat pemulihan gizi balita yang bermasalah, sekaligus ruang belajar bersama bagi orang tua. Dalam program ini, tenaga kesehatan memberikan edukasi kepada orang tua tentang pengolahan makanan lokal bergizi dan praktik pemberian makanan yang baik untuk bayi dan anak.

Pj. Gubernur Rudi menjelaskan tujuan utama program ini:

  • Meningkatkan pelayanan kesehatan balita.
  • Menurunkan angka kesakitan akibat kekurangan gizi.
  • Memperbaiki status gizi balita.
  • Mengubah perilaku pengasuhan balita oleh orang tua.

“Program ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi mampu menciptakan perubahan perilaku pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang anak secara berkelanjutan,” tambahnya.

Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang telah mendukung program ini, termasuk PNPM Kecamatan Randangan yang menghibahkan kantor sebagai tempat kegiatan Bele Mo’o Sehati.

“Kami sangat mengapresiasi peluncuran program ini sebagai salah satu langkah konkret dalam mencegah stunting, khususnya di Kabupaten Pohuwato. Semoga Besti dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Suharsi.

Wabup Suharsi juga mendorong agar program Besti diperluas ke seluruh kecamatan di Pohuwato dengan dukungan penuh dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain:

  • Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Djoewiati Kentjana Soebrata,
  • Kadis Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa,
  • Kepala BPOM Provinsi Gorontalo, Stepanus Simon Sesa,
  • Ketua Baznas Provinsi Gorontalo, Hamka Arbie,
  • Pimpinan OPD dari Pemprov Gorontalo dan Pemda Pohuwato, serta Camat Randangan, Saharudin Saleh, bersama Tim Penggerak PKK Kecamatan Randangan.

Peluncuran program Bele Mo’o Sehati ini menjadi salah satu wujud nyata kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mendukung terwujudnya generasi sehat dan bebas stunting di Gorontalo.

Advertorial

Infrastruktur dan Pariwisata Jadi Fokus Komisi I Saat Tinjau Desa Tualango

Published

on

DEPROV – Dalam rangka monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Tualango, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Fadly Poha, dan dihadiri oleh sejumlah anggota komisi, di antaranya Fikram A.Z. Salilama, Kritina Udoki, Yeyen Sidiki, Siti Nuraini Sompie, Umar Karim, Wahyudin Moridu, serta Ekwan Ahmad.

Dalam wawancaranya, Fadly Poha menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk menggali informasi terkait penyelenggaraan program dan layanan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tualango.

“Alhamdulillah, Kelembagaan Operasional Pemerintah Desa (Kopdes) sudah terbentuk dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” ujar Fadly.

Salah satu aspirasi utama yang mengemuka dalam kunjungan ini adalah rencana pengembangan potensi pariwisata lokal, khususnya pemanfaatan kanal-kanal yang berada di perbatasan dan wilayah tengah desa.

“Pemerintah Desa bersama BPD mengusulkan agar kanal-kanal tersebut dijadikan destinasi wisata desa. Ini merupakan program unggulan yang kami nilai punya potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal,” tambah Fadly.

Selain itu, isu infrastruktur jalan turut menjadi perhatian Komisi I, khususnya kondisi jalan penghubung dari Lekobalo menuju Desa Tualango yang kerap mengalami hambatan akibat kepadatan pasar dan lebar jalan yang terbatas.

“Meskipun status jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota, kami akan tetap berkoordinasi agar dilakukan perbaikan dan pelebaran demi kelancaran arus lalu lintas dan mobilitas warga,” pungkasnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara aspirasi desa dan kebijakan pemerintah provinsi, serta menjadi langkah awal dalam mendukung pembangunan berbasis potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.

Continue Reading

Advertorial

Humas dan Protokol UNG Siap Unjuk Kinerja di Ajang Bergengsi Kemdiktisaintek 2025

Published

on

UNG – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kembali menyelenggarakan Anugerah Humas dan Protokol Tahun 2025, sebuah ajang bergengsi yang memberikan penghargaan kepada perguruan tinggi atas kinerja unggul dalam bidang kehumasan dan keprotokolan.

Menanggapi agenda strategis ini, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menyatakan kesiapan penuh untuk berpartisipasi dan menunjukkan kualitas terbaiknya. Melalui Biro Keuangan, Kerja Sama, dan Umum (BKKU), UNG mengusung semangat berkompetisi secara sehat sekaligus mengukir prestasi di tingkat nasional.

Ketua Kelompok Kerja Kerja Sama dan Humas UNG, Noval Sufriyanto Talani, menegaskan bahwa keikutsertaan UNG dalam ajang ini adalah wujud nyata dari komitmen institusi dalam memperkuat fungsi kehumasan dan keprotokolan sebagai bagian penting tata kelola perguruan tinggi modern.

“Partisipasi dalam Anugerah Humas dan Protokol ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi tentang menunjukkan peran strategis Humas dan Protokol sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi, membangun citra positif, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas institusi,” ujar Noval.

UNG telah mempersiapkan berbagai inovasi dan program strategis sebagai bentuk kesiapan menghadapi berbagai kategori penilaian dalam ajang tersebut. Hal ini sekaligus menjadi bukti kualitas dan profesionalisme tim kehumasan dan protokol UNG dalam mengelola informasi publik dan pelaksanaan kegiatan resmi universitas.

Adapun kategori yang akan dinilai dalam ajang ini mencakup:

  • Pengelolaan laman resmi institusi,

  • Media sosial,

  • Siaran pers dan publikasi,

  • Majalah atau buletin institusi,

  • Profil insan humas,

  • Unit Layanan Terpadu (ULT), serta

  • Pengelolaan keprotokolan.

Ajang Anugerah Humas dan Protokol Kemdiktisaintek 2025 diharapkan menjadi platform untuk saling berbagi praktik terbaik dan memperkuat jaringan antarhumas perguruan tinggi di Indonesia.

“UNG bertekad tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai institusi yang mampu menginspirasi dan membawa nama baik kampus di kancah nasional,” tutup Noval.

Continue Reading

Advertorial

Jalan Setapak hingga Tanggul Air, Fikram Siap Koordinasi dengan Pemerintah Kota dan Balai

Published

on

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, H. Fikram Salilama, S.I.P, memastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan diakomodir dan diperjuangkan.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menggelar Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2024–2025 di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo.

“Semua aspirasi yang menjadi kewenangan provinsi akan saya perjuangkan. Sementara untuk aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, tetap akan saya teruskan dan komunikasikan kepada Wali Kota,” ujar Fikram.

Ia mencontohkan beberapa perbedaan kewenangan, seperti tanggul air yang menjadi tanggung jawab Balai Sungai, serta jalan setapak yang merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Kota Gorontalo.

“Tanggul akan kami komunikasikan ke Balai Sungai agar bisa dimasukkan dalam anggaran mereka. Untuk jalan setapak, itu kewenangan kota, dan akan saya teruskan ke pemerintah kota,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga menyampaikan permintaan bantuan untuk pembangunan masjid. Menanggapi hal itu, Fikram menyatakan akan mengupayakan alokasi melalui APBD Induk, serta memasukkan masjid lain dalam APBD Perubahan jika belum terakomodasi.

“Ada dua hingga tiga permintaan bantuan masjid yang saya terima. Alhamdulillah, masih ada alokasi pokok pikiran (Pokir) saya di APBD Induk. Sementara yang belum masuk, akan saya upayakan di APBD Perubahan,” pungkasnya.

Melalui agenda reses ini, Fikran menegaskan komitmennya untuk tetap hadir sebagai penyambung aspirasi rakyat, sekaligus memberikan pemahaman mengenai batasan kewenangan antara provinsi, kota, dan lembaga teknis lainnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler