Wakil Ketua Umum Bidang Pemerintahan dan Otonomi Dewan Pengurus Pusat APEKSI, Marten Taha, yang juga Wali Kota Gorontalo, mewakili Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI, saat membukan Workshop Pengelolaan Anggaran Pemulihan Dampak Pandemi di Ambon. || Foto Istimewa
KOTA GORONTALO – Untuk memulihkan kondisi perekonomian masyarakat di tengah pandemi covid 19 saat ini perlu inovasi dari pemerintah guna mendorong percepatan pembangunan di daerah. Dengan memanfaatkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang digulirkan oleh pemerintah pusat, Wali Kota Marten Taha mengajak setiap daerah untuk bisa memanfaatkannya.
“Saya rasa ini kesempatan yang sangat baik, untuk membantu pelaksanaan pembangunan, dan menghidupkan sentra – sentra ekonomi di daerah,” ujar Wali Kota.
Wakil Ketua Umum 1 Bidang Pemerintahan dan Otonom Dewan pengurus APEKSI Pusat Marten Taha mengungkapkan, permasalahan yang dihadapi daerah dimasa pandemi hampir sama, dimana merosotnya perekonomian masyarakat.
“Olehnya melalui workshop ini diharapkan dapat melahirkan inovasi dan ide – ide baru guna menyikapi permasalahan yang dihadapi oleh semua daerah bahkan negara dibelahan dunia. Ini pesan dari ketua Umum Dewan Apeksi untuk kita semua, ” kata Marten yang juga menjabat Walikota Gorontalo itu, saat membuka workshop.
Inovasi dimaksud agar daerah bisa keluar dari himpitan persoalan yang dihadapi. Melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Diketahui, Kebijakan strategis melalui penguatan program dan pengelolaan anggaran yang baik, untuk pemulihan pasca pandemi menjadi pembahasan dalam workshop Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Komisariat Wilayah VI di Kota Ambon 10-12 Juni 2021.
Marten juga menambahkan dengan kehadiran APEKSI dapat menjadi jembatan komunikasi antara daerah dengan pemerintah pusat dalam menyampaikan aspirasi.
“Sehingga soliditas dan solidaritas antara sesama anggota APEKSI perlu dijaga,” Ujar Marten.
Kota Gorontalo – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Gorontalo bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Semester II, Kamis (12/12/2024), di Grand Q Hotel.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten 3 Setda Kota Gorontalo, Ben Idrus, yang mewakili Penjabat (Pj) Sekda Kota Gorontalo, dan dihadiri Pj Ketua TP.PKK Kota Gorontalo, Suharti Madjid Daud, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Menurut Kepala DPPKBP3A, Eladona Sidiki, Rakor ini bertujuan untuk mendukung lima prioritas utama, yaitu:
Menurunkan prevalensi stunting.
Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.
Menjamin asupan gizi yang memadai.
Memperbaiki pola asuh.
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan.
Plt Asisten 3, Ben Idrus, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo tetap berkomitmen menurunkan angka stunting sesuai target nasional sebesar 14% di tahun 2024.
“Stunting adalah isu strategis nasional yang harus diseriusi pemerintah daerah. Upaya kami sudah mencakup regulasi hingga implementasi di lapangan,” ujar Ben.
Ben juga menekankan pentingnya peran para camat, puskesmas, dan stakeholder lainnya untuk melakukan intervensi yang masif terkait stunting.
Dalam Rakor ini, Ben menguraikan lima pilar penting yang menjadi pedoman percepatan penanganan stunting di Kota Gorontalo:
Komitmen Nasional dan Daerah: Memastikan keselarasan regulasi dan program dari pusat hingga daerah.
Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku: Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi.
Konvergensi Intervensi: Mengintegrasikan intervensi spesifik dan sensitif.
Ketahanan Pangan dan Gizi: Memastikan ketersediaan dan akses pangan bergizi.
Penguatan Sistem Data dan Inovasi: Memperbaiki sistem informasi, data, riset, dan inovasi.
“Koordinasi dan kerja sama semua pihak adalah kunci keberhasilan ini. Saya yakin dengan sinergi yang kuat, kita dapat menurunkan angka stunting di Kota Gorontalo,” tambah Ben.
Di sela kegiatan, DPPKBP3A menyalurkan BKB Kit (Bina Keluarga Balita Kit) dan fasilitas pelayanan KB berupa metode vasektomi tanpa pisau (VTP). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat program intervensi kesehatan keluarga untuk mencegah stunting.
Dengan rakor ini, Pemkot Gorontalo berharap langkah-langkah strategis yang telah diambil dapat memberikan dampak signifikan dalam mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kota gorontalo – Penjabat (Pj) Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid, resmi menutup pelatihan penyusunan dan penyiapan dokumen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rabu (11/12/2024). Acara ini menandai komitmen Pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD di Puskesmas.
Dalam sambutannya, Ismail menekankan bahwa penyusunan rencana strategis (Renstra) di Puskesmas harus dilakukan oleh tim perencanaan yang ditunjuk secara resmi oleh Kepala Puskesmas melalui Surat Keputusan (SK).
“Renstra Puskesmas harus selaras dengan rencana strategis Dinas Kesehatan, serta mempertimbangkan sumber daya, kebutuhan masyarakat, dan peran aktif masyarakat di wilayah kerja masing-masing,” jelas Ismail.
Ismail menyebutkan bahwa BLUD bukan hanya dirancang untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk:
Meningkatkan capaian indikator kesehatan daerah.
Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan.
“Dengan keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan, BLUD dapat mengadopsi praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan keuntungan, tetapi tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
BLUD memberikan fleksibilitas dalam mengatur sumber daya, perencanaan, pengelolaan anggaran, dan pembiayaan, sehingga diharapkan dapat menghadirkan layanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.
Ismail menargetkan bahwa seluruh Puskesmas di Kota Gorontalo akan menerapkan sistem BLUD pada tahun 2025. Ia juga menekankan pentingnya kelengkapan dokumen administratif sebagai syarat utama implementasi.
“Kami berharap dokumen administrasi Puskesmas memiliki nilai lebih dari 60 ke atas, sehingga semua Puskesmas di Kota Gorontalo dapat mengadopsi pola BLUD secara menyeluruh,” tegasnya.
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kota Gorontalo berharap seluruh Puskesmas dapat mengembangkan layanan kesehatan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penerapan BLUD diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Gorontalo.
Kota Gorontalo – Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Gorontalo menggelar rapat rutin di Banthayo Lo Yiladia (BLY) pada Selasa (10/12/2024). Rapat ini dihadiri oleh seluruh Ketua PKK dari tingkat kecamatan hingga kelurahan se-Kota Gorontalo.
Dalam rapat tersebut, Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Kota Gorontalo, Suharti Madjid Daud, mengungkapkan bahwa agenda utama pertemuan ini adalah membahas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan menjelang akhir tahun.
“Kami akan menyelenggarakan beberapa kegiatan, termasuk Wisata Dakwah pada 13 Desember 2024 di Molotabu, serta Puncak Peringatan HKG PKK ke-52 tingkat Kota Gorontalo pada 19 Desember 2024,” ujar Suharti.
Suharti juga menyampaikan imbauan kepada seluruh Ketua PKK kecamatan untuk mempersiapkan produk UKM unggulan dari wilayah masing-masing. Produk-produk ini nantinya akan dipasarkan melalui Bazar UKM yang menjadi bagian dari perayaan HKG PKK.
“Saya berharap setiap kecamatan dapat menampilkan produk UKM terbaik mereka di bazar HKG PKK nanti,” tambahnya.
Selain membahas kegiatan akhir tahun, rapat juga fokus pada penyusunan laporan tahunan. Laporan ini disiapkan sebagai bagian dari evaluasi dan penyelesaian masa bakti TP PKK 2019-2024.
“Pemasukan laporan tahunan sangat penting, mengingat kepengurusan saat ini akan segera berakhir. Kami juga akan membahas hasil rakor TP PKK Provinsi Gorontalo yang akan disampaikan oleh Sekretaris dan Ketua Pokja,” jelas Suharti.
Rapat ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar anggota TP PKK, memastikan semua kegiatan akhir tahun berjalan dengan lancar, serta mendukung pengembangan UMKM di setiap kecamatan.
TP PKK Kota Gorontalo berharap berbagai program yang telah dirancang dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam bidang pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.